416/KMK.01/2000

  • Kementerian Keuangan
  • 04 Oct 2000
  • Berlaku
Unduh
Kode
416/KMK.01/2000
Judul/Tentang
Tatacara Pemberian Pertimbangan Usul Penghapusan Piutang Negara yang Berasal Dari Kerugian Negara pada Instansi Pemerintah
Nomor
416
Tahun
2000
Jenis
Keputusan Menteri
Tajuk Entri Utama
Kementerian Keuangan
Bidang
Belum Didefinisikan
Subyek
TATACARAPERTIMBANGAN PENGHAPUSANPIUTANG NEGARA
Penetapan
04 Oct 2000
Pengundangan
04 Oct 2000
Tgl. Berlaku
04 Oct 2000
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
FC 2000
Lokasi
Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

0 Bytes
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas 416/KMK.01/2000 tentang Tatacara Pemberian Pertimbangan Usul Penghapusan Piutang Negara yang Berasal Dari Kerugian Negara pada Instansi Pemerintah melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

21 Jan 2025

PMK 2 TAHUN 2025

Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data dalam rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi oleh Bendahara Umum Negara

24 Feb 2025

UU 1 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

10 Jan 2025

PMK 1 TAHUN 2025

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

22 Jan 2025

INPRES 1 TAHUN 2025

Efisiensi Beianja dalam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

21 Jan 2025

PMK 3 TAHUN 2025

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda Administratif Keterlambatan dan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

03 Feb 2025

KMK 29 Tahun 2025

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025