Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

552/KMK.04/2000 - Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai | JDIH Kementerian Keuangan

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

Beranda
Dokumen
552/KMK.04/2000

552/KMK.04/2000

Kementerian Keuangan
22 Des 2000
Dicabut

Fulltext (13 MB)

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

552/KMK.04/2000

Judul

Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Nomor

552

Tahun

2000

Jenis Peraturan

Keputusan Menteri

Singkatan Jenis

KEPMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

BATASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KECIL

Tanggal Penetapan

22 Des 2000

Tanggal Pengundangan

22 Des 2000

Tanggal Berlaku

22 Des 2000 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

FC 2000, BNW 6571

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

23 Mar 2010
DicabutTerbaru
Dokumen ini dicabut oleh
68/PMK.03/2010
tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
22 Des 2000
Mencabut
Dokumen ini mencabut
648/KMK.04/1994
tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

197/PMK.03/2013

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

PMK 164 TAHUN 2023

Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Penentuan Bentuk Usaha Tetap