68 P/HUM/2015 - Uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 | JDIH Kementerian Keuangan

68 P/HUM/2015

  • Kementerian Keuangan
  • 03 Mar 2016
Unduh (633 KB)Baca
Nomor
68 P/HUM/2015
Judul
Uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 berikut dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014
Jenis
Putusan Pengadilan
Tajuk Entri Utama
Kementerian Keuangan
Bidang
Putusan Pengadilan
Subyek
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Tgl. Putusan
03 Mar 2016
Sumber
-
Lokasi
-

633 KB

✨ Contoh Pertanyaan ✨
Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?
Apa latar belakang adanya peraturan ini?
Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?
Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun, dan akan hilang jika browser di refresh.

02 Jan 2014

1/PMK.07/2014

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2014.

11 Jan 2014

PP 1 TAHUN 2014

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

15 Jan 2014

UU 1 TAHUN 2014

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

02 Jan 2014

KepDJPPR KEP-1/PU/2014

Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2014

20 Jan 2014

Kpres 1 TAHUN 2014

Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.

29 Mar 2023

PMK 35 TAHUN 2023

Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional