No. 737, 2021 KEMENKEU. Bea Masuk. Impor. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif. Indonesia. Chile. No. 737, 2021 KEMENKEU. Bea Masuk. Impor. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif. Indonesia. Chile. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.04/2021 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan __ 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya __ disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:

penyelenggara kawasan berikat;

penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;

pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;

penyelenggara gudang berikat;

penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau

pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.

Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:

penyelenggara PLB;

penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau

pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.

Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:

Badan Usaha KEK;

Pelaku Usaha di KEK; atau

Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.

Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.

Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).

Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait.

Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Ketentuan Asal Barang __ ( Rules of Origin ) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile untuk menentukan negara asal barang . 19. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

Bahan Originating adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

Barang Originating adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

Aturan Khusus Produk ( Product Specific Rules ) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang merinci mengenai:

barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota ( wholly obtained atau produced );

proses produksi suatu barang yang menggunakan Bahan Non-Originating , dan Bahan Non-originating tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC);

barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating yang memenuhi kriteria kandungan bilateral sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;

barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau

kombinasi dari setiap kriteria tersebut.

Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA Form IC-CEPA atas barang yang akan diekspor.

Surat Keterangan Asal ( Certificate of Origin ) Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile yang selanjutnya disebut SKA Form IC-CEPA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.

Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA Form IC- CEPA yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA Form IC-CEPA.

Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/ airway bill, manifest , dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang disusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline , dan dikirim secara elektronik antar Negara Anggota.

Invoice dari Negara Ketiga __ yang selanjutnya disebut Third Country Invoice adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form IC-CEPA.

Surat Keterangan Asal Back - to -Back yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Back adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.

Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.

Permintaan Retroactive Check adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai __ pemenuhan Ketentuan __ Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.

Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Negara Anggota penerbit SKA Form IC-CEPA untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum ( Most Favoured Nation/ MFN).

Besaran tarif bea masuk __ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:

impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan __ Tarif Preferensi;

impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;

pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:

bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;

pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan

dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau

pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.

Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;

melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;

memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer ( IT Inventory ) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara online dan realtime, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;

memiliki akses kepabeanan; dan

menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan blueprint proses produksi __ yang __ telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Ketentuan Asal Barang terdiri dari:

kriteria asal barang ( origin criteria );

kriteria pengiriman ( consignment criteria ); dan

ketentuan prosedural ( procedural provisions ).

Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kriteria asal barang ( origin criteria ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota ( wholly obtained atau produced );

barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan Originating berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota ( produced exclusively ); atau

barang yang termasuk dalam daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Annex 4-A Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

Kriteria pengiriman ( consignment criteria ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b, meliputi:

barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA Form IC-CEPA ke dalam Daerah Pabean; atau

barang impor dikirim melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota.

Barang impor dapat dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA Form IC-CEPA melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk tujuan transit dan/atau transhipment , atau penimbunan sementara, dengan ketentuan barang impor tidak mengalami proses selain bongkar, muat, pemisahan, atau kegiatan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Dalam hal pengiriman barang impor dilakukan melalui 1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan dokumen berupa:

copy through bill of lading yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor, dokumen pengangkutan, dokumen pergudangan, atau dokumen komersial lain yang berkaitan; atau

dokumen atau informasi lainnya, apabila ada, yang diberikan oleh otoritas pabean di negara selain Negara Anggota atau entitas relevan lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Ketentuan prosedural ( procedural provisions ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf c terkait dengan penerbitan SKA Form IC-CEPA, berlaku ketentuan sebagai berikut:

diterbitkan dalam bahasa Inggris pada kertas ukuran ISO Letter dengan bentuk dan format SKA Form IC-CEPA sesuai dengan format yang tercantum pada Lampiran huruf A angka VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

memuat nomor referensi SKA Form IC-CEPA;

memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara manual atau digital;

ditandatangani oleh pemohon (eksportir);

diterbitkan pada Tanggal Eksportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

mencantumkan kriteria asal barang ( origin criteria) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA Form IC- CEPA mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;

kolom pada SKA Form IC-CEPA diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada Overleaf Notes ;

SKA Form IC-CEPA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan; dan

dalam hal Overleaf Notes tidak dicetak dan/atau tidak disampaikan, maka SKA Form IC-CEPA tetap berlaku.

Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA Form IC- CEPA lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan memberikan tanda/tulisan/ cap " Issued Retroactively ” pada SKA Form IC-CEPA.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA hilang atau rusak, dapat digunakan SKA Form IC-CEPA pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:

diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);

diberikan tanda/tulisan/cap “ CERTIFIED COPY ” pada kolom 11 SKA Form IC-CEPA pengganti;

dicantumkan tanggal penerbitan SKA Form IC-CEPA yang hilang atau rusak; dan

masa berlaku SKA Form IC-CEPA pengganti sama dengan masa berlaku SKA Form IC-CEPA yang hilang atau rusak.

Dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA Form IC-CEPA, koreksi atas pengisian dilakukan dengan cara:

menerbitkan SKA Form IC-CEPA baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

dicantumkan nomor referensi dan tanggal penerbitan SKA Form IC-CEPA yang dikoreksi pada kolom 11 SKA Form IC-CEPA baru; dan

masa berlaku SKA Form IC-CEPA baru sama dengan masa berlaku SKA Form IC-CEPA yang dikoreksi; atau

melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

mencoret data yang salah;

menambahkan data yang benar; dan

menandasahkan perbaikan tersebut oleh pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA.

Dalam hal pada bill of lading atau dokumen pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.

Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara Anggota) atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form IC-CEPA, dapat menerbitkan Third Country Invoice .

SKA Form IC-CEPA yang menggunakan Third Country Invoice yang diterbitkan di negara ketiga (selain Negara Anggota), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

mencantumkan nomor Third Country Invoice atau nomor invoice asal barang pada kolom 10 SKA Form IC-CEPA; dan

mencantumkan tanda/tulisan/cap “ THIRD COUNTRY INVOICING ”, serta nama perusahaan dan negara yang menerbitkan Third Country Invoice (jika diketahui), pada kolom 11 SKA Form IC-CEPA.

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:

menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA;

mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.

Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli SKA Form IC-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau

untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan lembar asli SKA Form IC-CEPA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), lembar asli SKA Form IC-CEPA wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung __ sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);

mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan

mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO); __ c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan

mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar.

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di __ Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib:

menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan

mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.

Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:

menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO);

mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan

mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar.

Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.

Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik.

Lembar asli SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat __ (9) meliputi:

lembar asli dari SKA Form IC-CEPA atas barang yang diimpor;

lembar asli SKA Form IC-CEPA Issued Retroactively , dalam hal SKA Form IC-CEPA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

lembar asli SKA Form IC-CEPA pengganti ( Certified Copy ), dalam hal SKA Form IC-CEPA asli hilang atau rusak; atau

lembar asli SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat:

Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

pemberitahuan pabean impor __ untuk ditimbun di TPB;

pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;

PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau

pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disampaikan secara elektronik oleh Instansi Penerbit SKA kepada Kantor Pabean sesuai dengan:

mekanisme e-Form D, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau

hasil kesepakatan Negara Anggota.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.

Tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan SKA Form IC-CEPA yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:

tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan e-Form D, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau

tata cara importasi dan penelitian yang diatur berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota.

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA Form IC-CEPA untuk pengenaan Tarif Preferensi.

Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor dengan menggunakan SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Penelitian terhadap SKA Form IC-CEPA untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

pemenuhan kriteria asal barang ( origin criteria ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

pemenuhan kriteria pengiriman ( consignment criteria ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;

pemenuhan ketentuan prosedural ( procedural provisions ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10;

jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;

besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile;

kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan data pada SKA Form IC-CEPA; dan

kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, SKA __ Form IC-CEPA, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKA Form IC-CEPA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum ( Most Favoured Nation /MFN).

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g menunjukkan:

total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA Form IC- CEPA, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum ( Most Favoured Nation /MFN);

Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum __ dalam Peraturan Menteri mengenai __ penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile;

spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA Form IC-CEPA, atas barang impor __ yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum ( Most Favoured Nation /MFN);

ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA Form IC-CEPA, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, atas barang impor __ tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum ( Most Favoured Nation /MFN); atau

klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA Form IC-CEPA berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan __ oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:

klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi yakni hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

penelitian kriteria asal barang ( origin criteria ) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan

Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

SKA Form IC-CEPA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, jika berdasarkan __ hasil penelitian terdapat:

keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang ( origin criteria );

keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman ( consignment criteria );

ketidaksesuaian antara stempel pada SKA Form IC- CEPA dengan spesimen __ yang menimbulkan keraguan;

ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA Form IC-CEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean;

keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan prosedural ( procedural provision ) lainnya; dan/atau

ketidaksesuaian lainnya antara SKA Form IC-CEPA dengan informasi relevan lainnya.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

SKA Form IC-CEPA tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor ( minor discrepancies ).

Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada SKA __ Form IC-CEPA, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;

perbedaan kecil antara stempel pada SKA Form IC- CEPA dengan spesimen;

perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan berat, satuan panjang) pada SKA Form IC-CEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean;

perbedaan kecil pada ukuran kertas yang digunakan;

perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA Form IC-CEPA; dan/atau

kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara SKA Form IC-CEPA dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama.

Terhadap SKA Form IC-CEPA yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dilakukan Permintaan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA, dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum ( Most Favoured Nation/ MFN).

Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan copy atau pindaian SKA Form IC-CEPA, dengan menyebutkan alasan keraguan, dan disertai dengan:

permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA Form IC-CEPA; dan/atau

permintaan informasi, catatan, bukti, dan/atau data pendukung terkait.

Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:

direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Permintaan Retroactive Check dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila jawaban tidak disertai dengan bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai, dengan memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

Dalam hal masih dibutuhkan informasi tambahan atas jawaban Permintaan Retroactive Check , Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta informasi tambahan kepada Instansi Penerbit SKA.

SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:

jawaban atas Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check ;

informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau

jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan __ tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.

Keputusan mengenai ditolaknya SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus disampaikan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.

Pemberian keputusan mengenai diterima atau ditolaknya SKA Form IC-CEPA harus dilakukan secara tertulis disertai dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya:

jawaban atas Permintaan _Retroactive Check; _ atau b. informasi tambahan dalam hal dilakukan permintaan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Direktur Jenderal atau Pejabat __ Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan Verification Visit jika jawaban atas Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diragukan kebenarannya, dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.

Verification Visit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama periode dilakukannya Permintaan Retroactive Check atau tanpa didahului Permintaan Retroactive Check .

Dalam rangka pelaksanaan Verification Visit , Direktur Jenderal atau Pejabat __ Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan permintaan tertulis kepada Instansi Penerbit SKA paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Verification Visit. (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat harus mencantumkan informasi antara lain:

nama dan alamat Kantor Pabean yang menerbitkan permintaan Verification Visit ;

nama eksportir atau produsen yang akan dikunjungi;

rencana tanggal dan tempat pelaksanaan Verification Visit ;

tujuan dan ruang lingkup Verification Visit , termasuk referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan

nama dan jabatan pejabat yang akan melaksanakan Verification Visit .

Verification Visit dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Instansi Penerbit SKA.

SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila:

jawaban atas permintaan tertulis __ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis atau memuat penolakan pelaksanaan Verification Visit ;

informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang yang diminta selama pelaksanaan Verification Visit tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari atau dalam jangka waktu lain yang disepakati bersama sejak hari terakhir pelaksanaan _Verification Visit; _ atau c. hasil Verification Visit menunjukkan __ bahwa:

barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang; dan/atau

data atau informasi yang diperoleh tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.

Keputusan mengenai ditolaknya SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus disampaikan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.

Pemberian keputusan mengenai diterima atau ditolaknya SKA Form IC-CEPA harus dilakukan secara tertulis disertai dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya hasil Verification Visit .

Keseluruhan proses verifikasi, termasuk proses Permintaan Retroactive Check , pelaksanaan Verification Visit, dan pemberian keputusan mengenai diterima atau ditolaknya SKA Form IC-CEPA, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setelah tanggal:

Permintaan Retroactive Check yang pertama; atau

permintaan tertulis Verification Visit dalam hal pelaksanaan Verification Visit tanpa didahului Permintaan Retroactive Check.

Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan Retroactive Check dan pelaksanaan Verification Visit harus menjaga kerahasiaan informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud __ pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang.

Dalam hal jawaban atas Permintaan Retroactive Check , SKA Form IC-CEPA diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang menggunakan SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil dan koordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA Form IC-CEPA terkait dengan penyelesaian hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa __ eksportir terlibat dalam SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA Form IC-CEPA.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan SKA Form IC-CEPA di wilayah kerja masing- masing secara periodik.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan SKA Form IC-CEPA.

Barang impor yang berasal dari Negara Anggota pengekspor dengan nilai Free-on-Board (FOB) tidak melebihi US$200.00 (dua ratus United States Dollar ), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA Form IC-CEPA.

Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA Form IC-CEPA.

Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:

atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB; dan b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan .

Tata cara penyerahan SKA Form IC-CEPA beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam hal terjadi keadaan kahar ( force majeure ), Menteri dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi.

Penetapan prosedur pemberian Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan

tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya.

Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 985), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.04/2021 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CHILE A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK I. __ KRITERIA ASAL BARANG Kriteria asal barang skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile meliputi:

Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota ( wholly obtained atau produced ). Barang-barang yang dikategorikan sebagai wholly obtained atau produced yakni sebagai berikut:

tanaman, produk tanaman, dan produk sayuran yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di 1 (satu) Negara Anggota;

binatang hidup yang dilahirkan dan dibesarkan di 1 (satu) Negara Anggota;

produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b;

produk hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budi daya air, pengumpulan atau penangkapan, dan peternakan yang dilakukan di 1 (satu) Negara Anggota;

mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang diekstraksi atau diambil dari dasar laut di 1 (satu) Negara Anggota;

produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau bawah laut di luar wilayah perairan Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;

produk hasil penangkapan ikan di laut, seperti ikan, kerang, dan mahluk hidup atau produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;

produk yang diperoleh, diproses atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut ( factory ship ) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;

produk yang merupakan:

limbah atau sisa-sisa produksi dan konsumsi di 1 (satu) Negara Anggota yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk digunakan sebagai bahan baku; atau 2) barang bekas pakai yang dikumpulkan di 1 (satu) Negara Anggota yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk digunakan sebagai bahan baku; dan

barang yang diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.

Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan Originating berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota ( produced exclusively ).

Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi __ di 1 (satu) Negara Anggota ( not wholly obtained or produced ), yaitu barang yang termasuk dalam daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Annex 4-A Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, meliputi:

Qualifying Value Content (QVC) Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non- Originating dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai bilateral atau Qualifying Value Content (QVC) paling sedikit sejumlah nilai tertentu dari Free-on-Board (FOB) barang yang dihasilkan yang dinyatakan dalam persentase, dan dihitung dengan menggunakan rumus: QVC = FOB - VNM X 100 FOB Keterangan:

QVC merupakan besaran qualifying value content suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;

FOB merupakan nilai free-on-board suatu barang jadi; dan 3) VNM merupakan nilai CIF __ dari Bahan Non-Originating pada saat importasi, atau harga pasti yang pertama dibayarkan ( the earliest ascertained price paid ) di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung untuk seluruh Bahan Non- Originating, bagian, atau barang yang diperoleh oleh produsen untuk produksi barang. Nilai bahan-bahan tersebut tidak termasuk biaya pengangkutan, asuransi, biaya pengemasan, dan biaya lainnya yang timbul dalam pengangkutan bahan dari gudang pemasok ke lokasi produsen.

Change in Tariff Classification (CTC) Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non- Originating dan seluruh Bahan Non-Originating tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC) yang meliputi:

Change in Chapter (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama Harmonized System (HS);

Change in Tariff Heading (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama Harmonized System (HS); atau

Change in Sub Tariff Headin g (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama Harmonized System (HS).

Specific Manufacturing or Processing Operation Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non- Originating dan seluruh Bahan Non-Originating tersebut harus mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu. Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:

tunggal, yaitu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang. Contoh :

10–1507.10 ( A change to subheading 10 through 1507.10 from any other chapter );

alternatif, yaitu subpos tarif memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu. Contoh :

90 ( A change to subheading 90 from any other subheading or no required change in tariff classification provided that there is a qualifying value content of not less than 40 percent ). II. __ KETENTUAN PROSEDURAL SKA Back-to-Back tidak berlaku untuk skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile. III. __ KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG 1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA sebagai berikut:

dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile , kode fasilitas 63, nomor referensi, dan tanggal SKA Form IC-CEPA, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile dan fasilitas lainnya:

kode fasilitas 63 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 Pemberitahuan Impor Barang (PIB), serta diisi “Nomor referensi dan tanggal SKA Form IC- CEPA, lihat lembar lanjutan”; dan

kode fasilitas 63 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC- CEPA wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. IV. __ KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG 1. Akumulasi a. Barang Originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan Originating Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.

Dalam hal akumulasi atau accumulation digunakan, tanda/tulisan/cap “ ACU ( Accumulation )” harus dicantumkan pada kolom 8 SKA Form IC-CEPA.

Proses dan Pengerjaan Minimal Proses atau pengerjaan di bawah ini, baik 1 (satu) proses atau dikombinasi dengan proses lain, harus dianggap sebagai proses minimal dan tidak diperhitungkan dalam penentuan originating barang, yaitu:

proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin, dan proses sejenis lainnya;

penyaringan, pemilahan, pencucian, pemotongan, pembelahan, pembengkokan, pengaitan ( coiling ) atau pencopotan ( uncoiling ), peruncingan, penggilingan, pengirisan;

pembersihan, termasuk penghilangan oksida, minyak, cat, atau pelapis lainnya;

proses pengecatan dan pemolesan;

pengujian atau kalibrasi;

pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;

pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak;

perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi atau penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;

perubahan pengemas, pembongkaran atau pengemasan ulang, serta pengiriman sebagian dan konsolidasi pengiriman;

pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda pembeda lainnya pada barang atau kemasannya;

pengupasan, pemucatan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran serealia dan beras; dan

pelarutan sederhana dengan air atau senyawa lainnya tanpa mengubah karakteristik barang.

De Minimis a. Suatu barang yang tidak mengalami perubahan klasifikasi harus dianggap originating dalam hal:

untuk barang selain yang diatur dalam Harmonized System (HS) Bab 50 sampai dengan Bab 63, nilai semua Bahan Non-Originating yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Free-on-Board (FOB) barang;

untuk barang yang diatur dalam Harmonized System (HS) Bab 50 sampai dengan Bab 63, berat semua Bahan Non-Originating yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat barang.

Dalam hal De Minimis digunakan, tanda/tulisan/cap “ DMI ( De Minimis )” harus dicantumkan pada kolom 8 SKA Form IC-CEPA.

Perlakuan Terhadap Kemasan dan Bahan Pengemas a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang Qualifying Value Content (QVC), nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai Bahan Originating maupun Bahan Non-Originating apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.

Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang Change in Tariff Classification (CTC), pengemas untuk penjualan eceran yang diklasifikasikan bersama dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan barang.

Kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.

Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan a. Keasalan aksesoris, spare parts , peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang dikirimkan bersama dengan barang jadi yang merupakan aksesoris, spare parts , peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi standar dari barang tersebut harus diabaikan, sepanjang:

aksesoris, spare parts , peralatan, dan petunjuk/ manual atau informasi lainnya diklasifikasikan bersamaan dengan barang dan tidak dalam invoice yang terpisah; dan

jumlah dan nilai aksesoris, spare parts , peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut wajar.

Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang Qualifying Value Content (QVC), nilai aksesoris, spare parts , peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sebagai Bahan Originating maupun Bahan Non-Originating dalam perhitungan Qualifying Value Content (QVC).

Bahan Baku Tidak Langsung ( Indirect Materials ) Untuk menentukan keasalan suatu barang, bahan baku tidak langsung di bawah ini, yang digunakan dalam proses produksi barang harus dianggap sebagai Bahan Originating , yaitu:

bahan bakar, energi, katalisator, dan pelarut;

perlengkapan, perangkat, dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;

sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;

tools, dies, dan moulds ;

spare part dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;

pelumas, gemuk, bahan kompon, dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung; dan

barang lain yang tidak tergabung dengan barang yang diproduksi namun penggunaannya dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.

Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan a. Dalam rangka penentuan apakah barang dan bahan baku identik dan dapat dipertukarkan merupakan Bahan Originating harus dilakukan dengan cara pemisahan fisik atau melalui metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.

Metode manajemen persediaan yang dipilih oleh eksportir wajib digunakan setidaknya selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan digunakan, tanda/tulisan/cap “ FGM ” harus dicantumkan pada kolom 8 SKA Form IC-CEPA. V. __ KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Pemberian keputusan atas hasil penelitian SKA Form IC-CEPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Menteri ini, yang dilakukan tanpa Permintaan Retroactive Check dan/atau Verification Visit , tidak disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA.

Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan website untuk melakukan pengecekan validitas SKA Form IC-CEPA, informasi atas website tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ini. VI. __ BENTUK DAN FORMAT SKA FORM IC-CEPA B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di TPB (BC 3), serta penyerahan SKA Form IC- CEPA, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB: a) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile , wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 63, nomor referensi, dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3; b) dalam hal BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.3, serta diisi “lihat Lampiran”; dan

kode fasilitas 63 pada kolom 34 BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form IC- CEPA pada kolom 34 BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan, 2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1): a) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form IC- CEPA dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3; b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3, 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO) tidak menyerahkan SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian Dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA Form IC-CEPA, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:

menerima SKA Form IC-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC- CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau

menolak SKA Form IC-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC- CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini , serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.

Apabila jawaban atas Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.

SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:

jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check ;

informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau

jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan __ tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form IC-CEPA secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA DARI TPB KE TPB LAINNYA Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3. Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;

mengisi “pindah tangan” pada Tujuan Pengiriman di Header BC 2.7 Huruf D;

mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;

menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan

dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:

untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB:

dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 63, nomor referensi, dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC 2.5;

dalam hal BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar: a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.5, serta diisi “…..(angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan”; dan b) kode fasilitas 63, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom 29 BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.5, b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan

dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan. II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA Form IC-CEPA, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha PLB: a) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 63, nomor referensi, dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom 25 dan/atau kolom 35 BC 1.6; b) dalam hal BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile dan fasilitas lainnya:

tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 BC 1.6, serta diisi “…..(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan

wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 63, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom 35 BC 1.6 serta pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean BC 1.6, 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1): a) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form IC- CEPA dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6; b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6, 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO) tidak menyerahkan SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA Form IC-CEPA, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:

menerima SKA Form IC-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC- CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau

menolak SKA Form IC-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC- CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.

Apabila jawaban atas Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.

SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:

jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check ;

informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau

jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form IC-CEPA secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA DARI PLB KE PLB LAINNYA Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6. Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;

mengisi “pindah tangan” pada Tujuan Pengiriman di Header BC 2.7 Huruf D;

mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA secara benar pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;

menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan

dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:

untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:

dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile , wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 63, nomor referensi, dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom 22 dan/atau kolom 37 BC 2.8;

dalam hal BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile dan fasilitas lainnya: a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 BC 2.8, serta diisi “…..(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 63, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom 37 BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas BC 2.8, b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan

dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan. III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA Form IC-CEPA, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini: a) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile , wajib mencantumkan secara benar:

nomor referensi dan tanggal SKA Form IC- CEPA pada kolom 23 PPFTZ-01 pemasukan; dan (2) kode fasilitas 63, pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan, b) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

nomor referensi dan tanggal SKA Form IC- CEPA pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan

kode fasilitas 63 pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan, 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;

pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan

dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap SKA Form IC-CEPA, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:

menerima SKA Form IC-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau

menolak SKA Form IC-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC-CEPA __ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.

Apabila jawaban atas Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.

SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:

jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check ;

informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau

jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form IC-CEPA secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:

untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini: a) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile , wajib mencantumkan secara benar:

nomor referensi dan tanggal SKA Form IC- CEPA pada kolom 23 PPFTZ-01 pengeluaran; dan (2) kode fasilitas 63 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran, b) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

nomor referensi dan tanggal SKA Form IC- CEPA pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan

kode fasilitas 63 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran, 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan

dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ- 01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.

Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP. IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK 1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA Form IC-CEPA dan Dokumen Pelengkap Pabean:

untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK: a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 63, nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean; b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 63 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA, pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka : a) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form IC- CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA Form IC-CEPA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA Form IC-CEPA dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.

Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:

menerima SKA Form IC-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau

menolak SKA Form IC-CEPA, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini , serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.

Apabila jawaban atas Permintaan Retroactive Check dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA __ Form IC-CEPA memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi.

SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:

jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Permintaan Retroactive Check ;

informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau

jawaban atas Permintaan Retroactive Check dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form IC-CEPA.

Dalam hal SKA Form IC-CEPA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:

Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA Form IC-CEPA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA Form IC-CEPA secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean. Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom K.3 “Referensi Dokumen Asal” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;

mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”;

menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan

dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA FORM IC-CEPA DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:

dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile wajib mencantumkan secara benar: a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom K.3 “Referensi Dokumen Asal” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan b) kode fasilitas 63, nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK, 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar: a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor”, pada kolom K.3 “Referensi Dokumen Asal” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan b) kode fasilitas 63 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA Form IC-CEPA, pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK, b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan

dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI