www.jdih.kemenkeu.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id .. MEi\JTER! KEUANGAN REPUBLll< INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMIZ.05/2007 TENT ANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN DAFT AR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008 Menimbang Mengingat MENTERI KEUANGAN, a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, Kementerian Negara/Lembaga berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonornis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka perlu disusun petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-KL dan DIP A Tahun Anggaran 2008;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1 997 tentang Pcnerirnaan Negara Bukan Pajak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); tentang Republik Lem bar an www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);
Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
Peraturan Pernerintah Nornor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 57, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nornor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
Peraturan Pemerintah Nornor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalarn Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4406);
Peraturan Pernerintah Nornor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kernenterian Negara/Lembaga (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); • www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan • MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESJA 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ a tau Pcnerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/ a tau Hi bah Luar Negcri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapa t an dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
Keputusan Presiden Nomor 20/P T ahun 2005;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1
Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-KL dan DIPA yang dipimpinnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 2
RKA-KL disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
Penyusunan RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penganggaran Terpadu, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Penganggaran Berbasis Kinerja.
Pasal 3
RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibahas bersama antara Kementerian Negara/Lembaga dan komisi terkait di DPR.
Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan dalam rangka meneliti kesesuaian RKA-KL dengan:
Surat Edaran Menteri Keuangan tcntang Pagu Sementara;
Prakiraan Maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
Standar Bia ya yang telah ditetapkan dan/ a tau Kerangka Acuan Kerja/ Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalarn hal Standar Biaya belum ditetapkan;
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk Badan Layanan Umum (BLU).
Pasal 4
Hasil penelaahan RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
Satuan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagairnana dimaksud ayat (1) dijabarkan Iebih lanjut untuk tiap-tiap satuan kerja menjadi Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK).
Dalarn hal terjadi perubahan RKA-KL pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan DPR, dilakukan penyesuaian RKA-KL dan SAPSK pada Satuan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
RKA-KL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) menjadi dasar penyusunan Peraturan Presiden tentang Rinci; rn AnP-P-aran Belania Pemerintah Pusat. • www.jdih.kemenkeu.go.id • MENTER/ KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 5
Dalam hal RKA-KL yang disepakati oleh DPR belum diterima oleh Menteri Keuangan e.g. Direktur Jenderal Anggaran dari Kcmenterian/ Lembaga sampai dengan akhir minggu kedua bulan ovember 2007, maka Peraturan Presiden tentang Rineian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat disusun berdasarkan RKA-KL yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga.
(1)
Pasal 6
Peraturan Presiden tentang Rineian Pemerintah Pusat menjadi dasar bagi pengesahan DIPA. Anggaran Belanja penyusunan dan (2) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian fungsi/ sub fungsi, program, sasaran program, rineian kegiatan/sub kegiatan, jenis belanja, kclompok Mata Anggaran Keluaran dan reneana penarikan dana scrta perkiraan penerimaan Kementerian egara/Lembaga.
Pasal 7
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pcngguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat untuk menyusun Konsep DIPA Satuan Kerja Pusat dan Konsep DIPA Tugas Pembantuan.
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal/ Unit Pelaksana Teknis untuk mcnyusun Konsep DIPA Satuan Kcrja Vertikal.
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat mendelegasikan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta menyusun Konsep DIP A Dekonsentrasi.
Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) bcrtanggung jawab sepenuhnya terhadap penyusunan kegiatan dan pcrhitungan biaya dalam Konsep DIP A.
Pasal 8
Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat , menyampaikan Konsep DIP A kepada Menteri Keuangan e.g. Dircktur J end era! Perbendaharaan. www.jdih.kemenkeu.go.id ·-· MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (2) Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal/Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyampaikan Konsep DIPA kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat , menyampaikan Konsep DIPA kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 9
Dalam rangka pengesahan DIPA, Konsep DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan penelaahan berdasarkan :
Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA).
SRAA merupakan penjabaran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat per unit organisasi per provinsi.
Pasal 10
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menelaah kesesuaian Konsep DIP A dengan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden dan mengesahkan Konsep DIP A Satuan Kerja Pusat dan Konsep DIP A Tugas Pembantuan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menelaah kesesuaian Konsep DIP A dengan SRAA dan mengesahkan Konsep DIPA Satuan Kerja Vertikal dan Konsep DIPA Dekonsentrasi.
Pasal 11
Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja belum menyampaikan Konsep DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:
Direktur Jenderal Perbendaharaan tetap menerbitkan Surat Pengesahan DIP A sebagai DIP A Sementara yang dilampiri Konsep DIPA yang dibuat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerirrtah Pusat. • www.jdih.kemenkeu.go.id I . • (2) MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESJA b. Kepala Kantor Wilayah Dircktorat Jendcral Perbendaharaan tetap menerbitkan Surat Pengcsahan DIPA sebagai DIPA Sementara yang dilampiri Konsep DlPA yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbcndaharaan berdasarkan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA). Dana yang dapat dicairkan atas DIPA Scmentara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi untuk pcmbayaran gaji pegawai, pengc l ua r an kepcrluan schari-hari perkantoran, daya dan jasa, serta lauk pauk/bahan makanan.
Pasal 12
Petunjuk penyusunan dan penclaahan RKA-KL adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Pcraturan Menteri Keuangan ini.
Petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIPA adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 13
Kctentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2008 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat , ditetapkan olch Direktur Jenderal Anggaran.
Ketcntuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka penyusunan, penelaahan, pengesahan clan pclaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat , ditetapkan o l eh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 14
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta _pada tanggal 18 Juli 2007 .\ti ENTER I KllJJ: '\°GJ\0-, ttJ SR I .vll 'LYA.'\11 I NOR/\ \': \Tl www.jdih.kemenkeu.go.id ..
LAMPIRJ\N I PERA TU RAN .IENTERI KELJ,, GA NOMOR 8 0 I PMK • 0 5 I 2 0 0 7 TE TANG PETU 1JUK PE YU UNAN DA PE ELAAllAN RENCA A KEIUA DAN A GGARAN KEME£TERIAN NEGARNLEMOAGA DAN PENYUSUNAN, PE r¤LAAllAN, PENGESAllAN DA MENTER! KEUANGAN PELAKSANAAN Dt\FTAR ISIA PELAKSANAAN REPUBLIK INDONESIA ANGGARAN TAllUN A GGARA '2008 PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2008 A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk menyusun anggaran dengan pendekatan anggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) dan penganggaran berbasis kinerja/PBK (Perfomance Based Budgeting). Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan menyusun dokumen anggaran yang disebut "Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)". Amanat tersebut telah diterapkan sejak tahun anggaran 2005, sehingga pengalaman pelaksanaan penganggaran selama 3 tahun diharapkan telah memberikan proses pembelajaran untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan ke arah yang lebih baik pada tahun 2008. Upaya penyesuaian dan perbaikan ini ditunjang oleh koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran maupun antar instansi pemerintah yang terlibat dalam proses penganggaran sendiri. Dalam upaya meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran dilakukan hal hal sebagai berikut: 1 . Penyempurnaan keterkaitan dan konsistensi yang lebih baik antara perencanaan dan penganggaran dengan perumusan program/sasaran program dan kegiatan/output kegiatan melalui forum Tripartit (Kementerian/Lembaga, Bappenas dan Kementerian Keuangan).
Perbaikan substansi RKA-KL dalam rangka penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja yang menitikberatkan pada keterkaitan antara RKP dan Renja-KL dengan menterjemahkan ke dalam dokumen anggaran (RKA-KL). Selanjutnya RKA-KL tersebut dijabarkan menjadi DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.
Penyesuaian antara norma penganggaran, norma pelaksanaan dan norma akuntansi. Sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian tersebut maka perlu disusun kembali Petunjuk Penyusunan RKA-KL yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penganggaran kementerian negara/lembaga Tahun 2008 . B. Tujuan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2008 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
Mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Mempertegas hubungan antara alokasi anggaran dengan keluaran (output) yang direncanakan atau manfaat yang diharapkan (outcome) 3. Mempermudah kementerian negara/lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran utamanya dalam mengalokasikan dana dari Pagu Sementara/Pagu Definitif yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk mencapai keluaran/output yang telah direncanakan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4. Menjadi acuan dalam penyusunan Petunjuk Operasional (PO) dalam pelaksanaan anggaran bagi kementerian negara/lembaga.
Membantu menyediakan data untuk penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi UU APBN serta Perpres Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP).
Mempermudah proses kementerian/lembaga. C. Dasar Hukum pendokumentasian dan pelaksanaan Dasar hukum penyusunan dan penelahaan RKAKL adalah sebagai berikut: 1 . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 14. anggaran 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1 997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan - Nasional.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) Pasal 10, Pasal 1 2 ayat (1) dan (2), dan penjelasan Pasal 3 ayat (4).
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1 997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1 997.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1 999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 1 06 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Oekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Peraturan Pemerintah Norn or 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan • Layanan Umum. 1 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. 1 5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005. D. Materi Penyempurnaan/Perbaikan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL TA. 2008 ini memuat beberapa perubahan/perbaikan jika dibandingkan dengan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA KL TA. 2007, antara lain : www.jdih.kemenkeu.go.id • MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1 . Perubahan sistematika penyajian. Perubahan sistematika ini dimaksudkan untuk mengelompokkan Bab/Sub Bab buku menjadi lebih teratur dan tidak ada pengulangan isinya. Disamping itu, terdapat penambahan satu bab baru tentang pendekatan sistem penganggaran yang diharapkan memberikan gambaran kerangka ideal sistem penganggaran dengan paradigma baru.
Dalam memantapkan penerapan anggaran berbasis kinerja, mulai tahun anggaran 2008 telah ditetapkan adanya indikator keluaran dan output pada level kegiatan. Penyempurnaan juga dilakukan dengan meninjau kembali rumusan nomenklatur kegiatan dan pengkodeannya. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dapat tercermin penuangannya dalam RKA-KL.
Penggunaan "Program Penyelenggaran Pimpinan Kepemerintahan dan Kenegaraan ' ', diganti menjadi "Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik" dengan pertimbangan bahwa "Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan" pada tahun 2008 hanya boleh dipergunakan oleh Lembaga Kepresidenan dan Wakil Presiden. 4 . Kegiatan dasar yang pada tahun anggaran 2007 berada pada lima kegiatan (0001 s.d. 0005), maka pada tahun anggaran 2008 disederhanakan ke dalam dua kegiatan yaitu kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (0001) dan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor (0002). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan fleksibilitas kepada KIL dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka mensinkronkan penyusunan an g garan , pelaksanaan anggaran dengan penyusunan laporan k e u anga n . Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran. E. Sistematika Sistematika buku Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKA-KL Tahun 2008 adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan A. Latar Belakang B . Tujuan C. Dasar Hukum D. Materi Penyempurnaan E. Sistematika Bab II : Pendekatan Sistem Penganggaran A. Pendekatan Penganggaran Terpadu B. Pendekatan Penganggaran Berabasis Kinerja C. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah D. Penerapan Ketiga Unsur Pendekatan Penganggaran Bab I l l : Tata Cara Penyusunan RKA-KL A. Dasar Pengalokasian Anggaran dalam RKA-KL B. lnstrumen Pengalokasian Anggaran dalam RKA-KL C. Pengalokasian Anggaran menurut Klasifikasi Fungsi D. Pengalokasian Anggaran menurut Klasifikasi Ekonomi E. Pengalokasian Anggaran menurut Klasifikasi Organisasi F. Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan Swakelola dan Kontraktual G. Kegiatan yang Dibatasi dan Tidak Diperkenankan dalam RKA-KL H. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN I. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP dan BLU J. Format RKAKL K. Jadual Penyusunan dan Penyelesaian RKA-KL MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Bab IV: Tata Cara Penelahaan RKA-KL A. Pengertian dan Ruang Lingkup B. Mekanisme Penelahaan C. Pemblokiran Kegiatan dan Anggaran D. Perubahan SAPSK Bab V : Penutup .. www.jdih.kemenkeu.go.id • MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB II
PENDEKATAN SISTEM PENGANGGARAN Sesuai amanat Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa proses penganggaran menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dalam kerangka jangka menengah. A. Pendekatan Penganggaran Terpadu. Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dengan kata lain bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud terlebih dahulu. Gambaran kerangka ideal yang diharapkan dalam penganggaran terpadu adalah sebagaimana diagram 1 . Pendekatan Sektoral Kegiatan Diagram 1 : Kerangka Ideal Penganggaran Terpadu DUAL BUDGET Keoala Kantor (A. Rutin) • Program • Kegiatan - Kegiatan Dasar - Kegiatan Penuniang Pimoinan Proyek (A. Pemb) • Program • Proyek - Prioritas Nasional • MAK Anggaran Rutin - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Lain - Belanja Perjalanan • MAK Anggaran pembangunan - Belanja Modal Pendekatan Fungsional Kelembagaan UNIFIED BUDGET Keoala K a n t o r I KPA • Program • Kegiatan - Kegiatan Dasar )> Pembayaran Gaji )>Ops Kantor & Pemeliharaan - Kegiatan >- Prioritas Nasional > Penunjang MAK : tidak ada tumpang tindih penggunaan antara satu MAK dengan yang lainnya Penerapan Penganggaran Terpadu (unified budget) diharapkan dapat mewujudkan :
(1) Satuan kerja sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap asset dan kewajiban yang dimilikinya;
(2) Alokasi dana untuk kegiatan dasar/operasional organisasi mendukung kegiatan penunjang dan prioritas dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (3) Adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai mata anggaran keluaran) untuk satu jenis belanja dipastikan tidak ada duplikasi penggunaannya, sehingga satu jenis belanja hanya untuk satu jenis pengeluaran tertentu. B. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efis i e ns i dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Sesuai Pasal 7 PP Nomor 21 tahun 2004 kementerian negara/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. lndikator kinerja (performance indicators) dan sasaran (targets) merupakan bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan. Sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah : 1 . Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (ouput) dan dampak (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan;
2. Oisusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran;
3. Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara/lembaga. Pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja akan merubah fokus pengukuran pencapaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satker. Kegiatan tersebut semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser kepada hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. lndikator pengukuran kinerja terdiri dari :
1. Input indicator yang dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program;
2. Output indicator, dimaksudkan melaporkan unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program.
3. Outcome/effectiveness indicator, dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk kualitas pelayanan). Penerapan penganggaran berbasis k i n e rj a tersebut akan tercermin dalam dokumen anggaran (RKA-KL). Secara substansi RKA-KL menyatakan informasi kebijakan beserta dampak alokasi anggarannya. lnformasi yang dinyatakan dalam RKA-KL antara lain berupa : 1 . Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program (dokumen tingkat I).
2. Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa output dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan (dokumen tingkat 2).
3. Kegiatan dan kelurannya beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksakan kegiatan (dokumen tingkat 3). • www.jdih.kemenkeu.go.id ..
.. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA llustrasi penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam dokumen RKA-KL adalah seperti diagram 2 berikut. Tingkat 3 Kegiatan dan output Diagram 2. Alur lnformasi dalam dokumen rencana anggaran Tingkat 2 Sasaran dan Output Tahunan Tingkat 3 Kegiatan dan output Tingkat I Sasaran Program (hasil k ebija k an) Tingkat 3 Kegiatan dan output Tingkat 3 Kegiatan dan output ' Tingkat 2 Sasaran dan Output Tahunan , Tingkat 3 Kegiatan dan output Tingkat 3 Kegiatan dan output Secara teknis dalam melaksanakan penganggaran berbasis kinerja terdapat 5 (lima) komponen pokok untuk mencapai outcome yang diharapkan, yaitu :
1. Satuan Ker ja: sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan untuk mencapai keluaran/output kegiatan.
2. Kegiatan: serangkaian tindakan yang dilaksanakan satuan kerja sesuai dengan tugas pokoknya untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan.
3. Keluaran/output: adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan oleh satker . Satuan kerja harus mempunyai keluaran yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka menajamkan suatu keluaran, perlu ·ada indikator keluaran yang dapat menggambarkan sasaran keluaran menjadi lebih jelas, sehingga semua pihak yang terlibat dalam penganggaran (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban ) memahami maksud adanya keluaran tersebut.
4. Standar Biaya: Sepanjang telah tersedia maka perhitungan-perhitungan biaya input dan biaya output didasarkan pada standar biaya yang telah ditetapkan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus (SBU dan SBK) sebagai angka perhitungan plafon I batas maksimum. J. Jenis Belanja: setiap rencana belanja harus dibebankan pada jenis belanja sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hal yang sangat penting dalam upaya menuju penganggaran berbasis kinerja adalah sinkronisasi program dan kegiatan. Sinkronisasi ini merupakan upaya untuk menata alur keterkaitan antara kegiatan dan program terhadap kebijakan yang melandasinya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan benar-benar akan menghasilkan keluaran (output) yang mendukung pencapaian sasaran (kinerja) program, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kerangka Acuan untuk kegiatan harus menguraikan alur pikir dan keterkaitan antara kegiatan dengan program yang memayungi, alasan mengapa kegiatan tersebut yang dipilih, dan bagaimana keluaran kegiatan tersebut terkait dengan upaya pencapaian sasaran program. Di samping itu, harus diuraikan pula secara rinci pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan, masukan (input) sumber d aya , keluaran (output) dan sasarannya, serta bagaimana mengukur/melakukan monitoring pelaksanaan/ keluaran yang bersangkutan, serta penanggung jawab kegiatan. Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang efektif membutuhkan pra-kondisi sebagai berikut:
a. Telah tercipta sebuah lingkungan atau kondisi yang mendukung dan berorientasi pada pencapaian kinerja;
b. Sistem kontrol yang efek t if , memerlukan mekanisme akuntabilitas masing - masing pimpinan kementerian lembaga (managerial accountability);
c. Telah tersedia sistem dan metode akuntansi yang handal sebelum diterapkannya sistem keuangan yang terintegrasi (intregated financial management system);
d. Telah terbentuk sebuah mekanisme pengalokasian sumber daya yang berorientasi pada output;
e. Telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit kinerja (performance audit) dilakukan. C. Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Untuk mendukung pencapaian hasil yang dimaksudkan, dalam pendekatan penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework /MTEF), dibutuhkan kondisi lingkungan dengan karakteristik sebagai berikut:
1. Mengkaitkan Kebijakan, Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan;
2. Mengendalikan Pengambilan Keputusan dengan: Penentuan prioritas program dalam kendala keterbatasan anggaran; Kegiatan disusun mengacu kepada sasaran program; Biaya sesuai dengan kegiatan yang diharapkan; lnformasi atas hasil evaluasi dan monitoring.
3. Memberikan media berkompetisi bagi kebijakan, program, dan kegiatan yang diambil;
4. Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan sesuai alokasi sumberdaya yang disetujui legislatif. Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: 1 . Penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka menengah;
2. Penyusunan proyeksi/rencana kerangka/ target-target fiskal (seperti tax ratio, defisit, dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;
3. Rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan) jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu total belanja pemerintah (resources envelope); • www.jdih.kemenkeu.go.id • • MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4. Pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing kementerian/lembaga (line ministries ceilings), indikasi pagu kementerian I lembaga dalam jangka menengah tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja untuk kementerian/lembaga dalam jangka menengah;
5. Penjabaran pengeluaran jangka menengah (line ministries ceilings) masing-masing kementerian/lembaga ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi pagu jangka menengah yang telah ditetapkan. Tahapan penyusunan proyeksi/rencana (i) sampai dengan (iv) merupakan proses top down sedangkan tahapan (v) merupakan proses bottom up. Proses estimasi bottom up seringkali dipisah atas proyeksi mengenai biaya dari pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan (on going policies) dan penyesuaian sehubungan dengan upaya-upaya rasionalisasi program/kegiatan melalui proses evaluasi prog r am / keg ia tan , serta estimasi atas biaya dari kebijakan baru (new policies). Dalam penyusunan RKA-KL dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, kementerian negara/lembaga perlu menyelaraskan kegiatan/program yang disusun dengan RPJM Nasional dan Renstra kementerian n egara / l embaga , yang pada tahap sebelumnya menjadi acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL. Secara umum konsepsi dasar KPJM dalam RKAKL dapat digambarkan dalam diagram 3 sebagai berikut: Diagram 3 • Sistem Pe r e nc a na a n dan Penganggaran 20 thn 5 thn Rencana Pembangunan Jangka Panjang -G1- RPJM K Renstra KL : czj KPJM I _@- SB I h I RKA-KL 1 l RKP \F-J RK-KL (APBN) thn -GJ- : ^· -- -- -- -- - --- - - - - - - - - -- - -- ^- --- - --- - - - -- -- - -- - - --- -- - - ---- -- -- - -- - - - - - - - .I ''°'"m I , ",,,.... & o,io.m. "Perlormance-based budget" u: ' n; t : u : ی k ^: ©\ m e n pj a: I i ' ' ' ' ' ' Nasional _@- Visi Presiden /) dtpbarkan ZJ · dtran g kum 3) 10d1kas1 pendan: \an ./) kepas: 1an pendanaan 5) mcnghasi!J.. an 6) pro) cks1 k.c depan D. Penerapan Ketiga Unsur Pendekatan Penganggaran.
1. Hubungan ketiga unsur pendekatan penganggaran. Dalam kaitan dengan KPJM, anggaran terpadu yang memperlihatkan keterpaduan (konsolidasi) anggaran operasional dan anggaran investasi menjadi lebih penting karena dengan mengetahui gambaran keduanya secara terkonsolidasi, satuan kerja/unit organisasi dapat dengan lebih baik mengenali secara rinci implikasi finansial dari kebijakan yang telah diputuskan saat ini di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini akan sangat berarti dalam mendukung tercapainya efisiensi alokasi dilihat dari sudut pandang antar waktu (intertemporan allocative efficiency). www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ... Dalam kaitan dengan PBK, keterpaduan (konsolidasi) anggaran belanja operasional dan anggaran investasi akan mendukung pelaksanaan anggaran kinerja karena pada akhirnya penganggaran berbasis kinerja akan memberi penekanan pada operasional untuk mencapai biaya terendah untuk menghasilkan barang/jasa yang berkualitas. Harga satuan keluaran (unit cost of output) akan menjadi salah satu instrumen dalam proses penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja sebuah kegiatan. Perhitungan harga satuan keluaran harus memperhitungkan biaya atau harga keseluruhan masukan sumber daya, idealnya termasuk gaji pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Namun dalam masa persiapan/menuju anggaran berbasis kinerja masih cukup rumit untuk menghitung secara tepat besaran gaji yang harus diperhitungkan sebagai harga suatu kegiatan, sehingga gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji belum diperhitungkan sebagai komponen kegiatan, kecuali belanja pegawai yang secara langsung digunakan untuk mencapai keluaran/output. Dengan demikian langkah konsolidasi anggaran menjadi mutlak untuk mengetahui seberapa besar nilai keseluruhan sumberdaya yang dikelola oleh sebuah unit kerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa/layanan.
2. Keterkaitan sistem penganggaran dengan sistem lainnya Hubungan sistem penganggaran dengan sistem-sistem yang lain (sebagaimana digambarkan dalam Diagram 4) adalah sebagai berikut :
a. Kerangka ideal sistem penganggaran sangat terkait dengan sistem - sistem yang lain yaitu perencanaan, pelaksanaan anggaran dan sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
b. Keberhasilan sistem penganggaran yang baru sangat tergantung oleh kerjasama semua pihak guna mensinkronkan antara norma perencanaan (RKP/Renja), norma penganggaran (RKA-KL), norma pelaksanaan (DIPA), norma akuntansi (LKPP) dan norma pertanggungjawaban (LAKIP);
c. Dalam sistem penganggaran yang baru diharapkan adanya keleluasaan kementerian I lembaga yang lebih memadai dalam pelaksanaan pencapaian output dari suatu program/kegiatan;
d. Sebagai upaya perwujudan penerapan sistem penganggaran yang baru kiranya perlu adanya timeframe I pentahapan yang menjadi kesepakatan bersama sehingga keberhasilan sistem penganggaran yang baru mendapat dukungan dari semua pihak. INSTANSI DPR -- -- KIL -- Diagram 4. Hubungan Sistem Penganggaran dengan Sistem Lainnya INSTRUMEN PENGANGGARAN RPJM. RKP PENDEKATAN: Unified Budget, PBB,MTEF UU APBN PER PRES RINCIAN APBN (SAP SK) FORM RKAKL:
3.1 -3.4 2 . 1 ^- ^ 2 . 4 1 1 - 1.5 TAHAPAN PERENCA NAAN ANGGARAN PELAKSA NAAN ANGGARAN • • www.jdih.kemenkeu.go.id • • •. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BAB Ill TATA CARA PENYUSUNAN RKA-KL A. Dasar Pengalokasian Anggaran dalam RKA-KL Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-KL mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga. Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (OPR). Pagu Sementara tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan terdiri atas pagu rupiah murni, PHLN , dan PNBP. Sesuai pasal 1 0 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian N ega r a / Lembaga ditetapkan sekitar pertengahan bulan Juni. Namun demikian, sesuai jadwal yang telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR dalam rangka penyusunan APBN 20 0 8 , pagu sementara kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2008 akan diterbitkan pada awal Juli 2007. B. lnstrumen Pengalokasian Anggaran dalam RKAKL Dalam menyusun RKA-KL, kementerian negara/lembaga memperhatikan:
1. Visi dan Misi kementerian negara/lembaga. RKA-KL memuat uraian tentang visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan dan keluaran yang diharapkan.
2. Peraturan-peraturan yang terkait dengan penyusunan anggaran kementerian/ lembaga, yaitu.
a. Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan P e nyu s una n , Penelahaan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA;
b. Renja KIL dan RKP yang telah disepakati DPR sebagai pedoman menyusun program dan kegiatan prioritas;
c. SE Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara sebagai pedoman menyusun alokasi anggaran menurut program dengan sumber-sumber dananya;
cl. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya sebagai dasar perhitungan biaya masukan/input dan biaya keluaran/output.
3. Skala Prioritas. RKA-KL disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada:
a. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dengan DPR b. Pagu Sementara/Pagu Definitif c. Hasil Kesepakatan DPR dengan kementerian negara/lembaga d. Tupoksi unit organisasi kementerian negara/lembaga 4. Pengalokasian anggaran kedalam kegiatan dalam RKA-KL tidak dapat mengakibatkan :
a. Pergeseran anggaran antar program b. Pengurangan belanja mengikat c. Perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan (RM/PLN/ HLN/PNBP) yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara 2008. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 5. Perhitungan alokasi biaya didasarkan pada indeks satuan biaya yang ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK). Dalam rangka pencapaian anggaran yang berbasis kinerja diupayakan agar setiap keluaran mempunyai Standar Biaya Khusus (SBK). Dalam hal standar biaya belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka pengalokasian dananya mengacu pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh KIL dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Tersedianya Data Pendukung, yaitu:
a. Kerangka AcuanfTOR, merupakan dokumen berisi penjelasan/ keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk diberikan alokasi a n ggaran . Kandungan dalam TOR meliputi antara lain:
1) Uraian mengenai apa (what) pengertian kegiatan yang akan dilaksanakan serta keluaran/output yang akan dicapai;
2) Mengapa (why) kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi dan atau sasaran program yang hendak dicapai oleh satuan kerja;
3) Siapa (who) satker/panitia/tim/personel yang bertanggungjawab melaksanakan dalam pencapaian keluaran/output. Termasuk juga siapa (who) sasaran yang akan menerima manfaat dari kegiatan tersebut;
4) Kapan (when) kegiatan tersebut dimulai dan berapa lama (how long) waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya;
5) Dimana/lokasi (where) kegiatan tersebut dilaksanakan;
6) Bagaimana (how) kegiatan tersebut dilaksanakan;
7) Berapa perkiraan biayanya (how much) secara global;
b. Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu dokumen yang berisi rincian dari komponen-komponen masukan/input dari kegiatan serta besaran dana masing-masing komponen. RAB adalah penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya (how much) dalam TOR. RAB sekurang-kurangya memuat:
1) komponen-komponen input dari kegiatan;
2) perhitungan harga satuan, volume dan jumlah harga masing-masing komponen;
3) Jumlah total harga yang menunjukkan harga keluaran/output.
7. Data Pendukung lainnya, antara lain berupa:
a. daftar realisasi pembayaran gaji PNS KIL bulan tertentu;
b. data analisis kerusakan bangunan;
c. daftar inventaris kantor;
d. dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Penyusunan RKA-KL TA. 2008 agar memprioritaskan: 1 . Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran priotitas Pembangunan Nasional dan/atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga;
2. Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat;
3. Kebutuhan dana Pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri;
4. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years);
5. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan inpres-inpres yang berkaitan dengan percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di berbagai daerah. • • www.jdih.kemenkeu.go.id • 1 MENTERI KEUANGAN AEPUBLIK INOONESIA C. Pengalokasian Anggaran Menurut Klasifikasi Fungsi Klasifikasi fungsi menunjukkan rincian anggaran menurut fungsi/subfungsi, program, dan kegiatan/subkegiatan. 1 . Fungsi/subfungsi Fungsi/subfungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 1 1 (sebelas) fungsi utama dan dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IA PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL. Penggunaan fungsi/subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian negara/lembaga. 2 Program Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur (sasaran program) sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program harus jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya, memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dalam RKA-KL dikelompokkan kedalam: a . Program Prioritas (Nasional), yaitu program-program yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai prioritas pembangunan yang difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, keadaan yang lebih aman , adil dan demokratis. Program prioritas nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan prioritas.
b. Program Penunjang, yaitu semua program yang dilaksanakan oleh kemente ri an/lembaga , kecuali yang telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Program penunjang dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan penunjang. Oalam upaya menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, program program dikaitkan dengan fungsi/subfungsi yang sesuai, sehingga setiap program berada pada subfungsi tertentu. Pengalokasian anggaran menurut program dalam RKA-KL mengikuti alokasi anggaran per program yang telah ditetapkan di dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara. Program-program dan alokasi anggarannya dalam Pagu Sementara 2008 tidak dapat ditambah atau dikurangi, kecuali atas persetujuan/rekomendasi DPR-Rl/Ketua Komisi Mitra Kerja kementerian negara/lembaga terkait yang ditunjukkan dengan dokumen tertulis. Penggunaan " Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan", untuk tahun anggaran 2008 diganti menjadi "Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik." Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan pada tahun 2008 hanya boleh dipergunakan oleh Lembaga Kepresidenan dan Wakil Presiden.
3. Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESJA kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan harus dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan. Keluaran kegiatan dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Ukuran kuantitatif dan kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan (indikator kinerja). lndikator kinerja keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan. Setiap indikator kinerja perlu didefinisikan secara jelas untuk setiap pernyataannya. Contoh indikator kinerja "Meningkatnya pendapatan petani setelah adanya irigasi teknis". Pernyataan ini harus didefinisikan secara jelas misalnya apa ukuran peningkatan pendapatan petani tersebut ? apakah pendapatan petani meningkat sebesar Rp. 100.000/Ha/Musim Tanam atau Rp. 500.000,- /per tahun. Syarat indikator kinerja yang baik adalah jelas (specific), terukur (measurable), perwujudan dari data /informasi yang memang diperlukan (attributable), sesuai dengan ruang lingkup kegiatan (relevant) dan jangka waktu tertentu (timely). Kegiatan yang digunakan dalam RKA-KL TA. 2008 adalah kegiatan-kegiatan yang nomenklatur dan kodenya dimuat dalam Aplikasi RKA-KL TA. 2008 termasuk kegiatan hasil kesepakatan Tripartit (Bappenas , Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan). Kegiatan-kegiatan tersebut terdiri atas:
a. Kegiatan Dasar: kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja, antara lain kegiatan yang mencerminkan tugas-tugas kesekretariatan ( seVsetjen/setama). Kegiatan dasar ini pada tahun anggaran 2007 terdiri atas lima kegiatan dengan kode 0001 s.d. 0005. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2008 disederhanakan menjadi dua kegiatan dengan kode 0001 dan 0002.
b. Kegiatan Prioritas: kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas nasional. Contoh : 1 . Untuk mewujudkan sasaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dilaksanakan Kegiatan (Prioritas) Penyediaan BOS Jenjang Pendidikan SD dan SMP dan Kegiatan Penyediaan Bea Siswa untuk Siswa Miskin SD/Ml/SDLB.
2. Untuk mewujudkan sasaran Program (Prioritas) Upaya Kesehatan Masyarakat, dilaksanakan Kegiatan (Prioritas) Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.
c. Kegiatan Penunjang, yaitu kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, menunjang kegiatan prioritas, dan bukan merupakan kegiatan dasar. Conteh: 1 . Dep. Pendidikan Nasional mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
i. Kegiatan Prioritas : Penyediaan BOS jenjang Pendidikan SD dan SMP.
ii. Kegiatan Penunjang : Pembangunan Perpustakaan/Sumber Belajar SMP/ MTs/SMLB.
2. Dep. Kesehatan mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
i. Kegiatan Prioritas : Pencegahan dan Pemberantasan penyakit Flu Burung.
ii. Kegiatan Penunjang : Peningkatan Komunikasi, lnformasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. • www.jdih.kemenkeu.go.id • MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA Selanjutnya, kegiatan dalam RKA-KL dapat dijabarkan lebih lanjut dalam subkegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan guna menunjang usaha pencapaian keluaran/output dan tujuan kegiatan tersebut. Sub kegiatan tersebut dapat berupa : (i) tahapan/langkah (menghasilkan output antara) untuk mencapai keluaran kegiatan (output akhir) atau ( i i) aktivitas yang menghasilkan output-output antara dan sejenis (serumpun) serta dapat dijumlahkan menjadi output akhir, (iii) aktivitas yang menghasilkan output output antara, tidak merupakan tahapan kegiatan, tidak sejenis dan tidak dapat dijumlahkan, tetapi secara bersama menghasilkan suatu output akh i r . D. Pengalokasian Anggaran Menurut Klasifikasi Ekonomi Klasifikasi ekonomi mengelompokkan anggaran ke dalam 8 (delapan) kategori Jenis belanja yaitu: 1 . Belanja Pegawai Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai terdiri atas: a Belanja Pegawai Mengikat Belanja pegawai mengikat adalah belanja pegawai yang dibutuhkan secara terus menerus dalam satu tahun dan harus dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan. i). Gaji • Perhitungan gaji dan tunjangan didasarkan atas realisasi pembayaran gaji bulan April 2007 pada masing-masing Kantor/Satuan Kerja. Dihitung selama 1 3 bulan dengan perhitungan: Realisasi Bulan April 2007 x 1 3 bulan Diutamakan data realisasi pembayaran gaji yang perhitungannya sudah berdasarkan penetapan gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan : - PP Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No.7 Tahun 1 977 tentang Peraturan Gaji PNS) - PP Nomor 67 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI - PP Nomor 68 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota POLRI Perpres Nomor 1 2 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi PNS. - Perpres Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Polri - Perpres Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota TNI. - Peraturan-peraturan tentang tunjangan struktural dan fungsional yang berlaku Ditambah accres 2,5 % untuk kenaikan pangkat, gaji berk a l a , dan tambahan tunjangan keluarga; Untuk pengisian selisih Formasi dan Bezetting (F-B), setiap pegawai dianggap mempunyai satu isteri, satu anak, masa kerja nol tahun dihitung selama enam bulan dengan indeks gaji sebagai berikut: - Golongan I sebesar Rp 741 .000,- per bulan - Golongan II sebesar Rp 8 1 3.000,"- per bulan - Golongan Ill/IV sebesar Rp 1 . 1 66.000,- per bulan www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perhitungan tersebut diatas kemudian ditambahkan dengan perhitungan tunjangan umum dan tambahannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Tunjangan beras (F-8) : Jumlah pegawai x 3 jiwa x 1 0 kg x harga beras yang berlaku x 6 bu Ian Jumlah dana (F-8) tersebut ditempatkan pada masing-masing unit organisasi kementerian negara/lembaga jika telah ada formasi per unit organisasi atau pada Sekretariat Jenderal dalam hal belum ada formasi per unit organisasi; Perhitungan untuk Gaji dan Tunjangan dibuat berdasarkan masing-masing mata anggaran yang dibulatkan dalam ribuan rupiah. ii). Gaji Dokter PTT dan 8idan PTT Untuk Kementerian Kesehatan agar diperhitungkan gaji dokter dan bidan pegawai tidak tetap dengan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 5 Januari 2001 No.SE-07/A/2001 perihal Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan 8idan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama (SK8) Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan No. 1 537/Menkes-Kessos/SK8/X/2000 dan No.41 O/KMK.03/ 2000 tanggal 1 1 Oktober 2000 tentang Pelaksanaan Penggajian Dokter dan 8idan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa 8akti. iii). Honorarium : - Honorarium mengajar Guru Tidak Tetap - Honorarium kelebihan jam mengajar Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap - Honorarium ujian dinas - Honorarium mengajar, disediakan antara lain untuk tenaga pengajar luar biasa di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di luar Departemen Pendidikan Nasional yang tarifnya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. iv). Uang Lembur Penyediaan dana untuk uang lembur tahun 2008 berdasarkan tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan perhitungan maksimal 1 00% dari alokasi uang I em bur tahun 2007. v). Vakasi Vakasi adalah penyediaan dana untuk imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas/jawaban ujian. vi). Lain-lain Yang termasuk dalam belanja pegawai lain-lain adalah: - 8elanja pegawai untuk Dharma siswa/mahasiswa asing - 8elanja pegawai untuk Tunjangan lkatan Dinas (TID) - Tunjangan selisih penghasilan ( khusus · 8PPT) - Honorarium yang bersumber dari PN8P - Tunjangan lainnya yang besaran tarifnya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. vii). Uang Lauk Pauk TNl/POLRI Uang Lauk Pauk bagi anggota TNI I Polri dihitung per hari per anggota. • www.jdih.kemenkeu.go.id • viii). Uang Makan PNS MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA • Pengeluaran untuk uang makan PNS per hari kerja per PNS dan dihitung maksimal 22 hari setiap bulan. • Bagi PNS yang sebelumnya sudah menerima uang makan yang tidak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, dengan adanya uang makan ini maka pemberian uang makan tersebut dihentikan.
b. Belanja Pegawai Tidak Mengikat Belanja pegawai tidak mengikat adalah belanja pegawai yang diberikan dalam rangka mendukung pembentukan modal dan atau kegiatan yang bersifat temperer. Anggaran untuk belanja pegawai tidak mengikat dapat disediakan untuk kegiatan sepanjang: • pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompok kerja. • mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur. • sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain. • sifatnya temperer sehingga pelaksanaannya perlu d i prior i taskan atau diluar jam kerja. • merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari. • bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker. Contoh Belanja Pegawai Tidak Mengikat: - Honorarium yang disediakan untuk PNS yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Honorarium ini diberikan karena perangkapan jabatan/penugasan dan tanggungjawab. - Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Draft Peraturan Perundang-undangan yang mengikutsertakan satker/instansi lain yang terkait. Honorarium ini diberikan dalam rangka mencapai keluaran berupa peraturan; - Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Standar Biaya Khusus Kementerian/Lembaga yang anggotanya terdiri dari unsur kementer i an/lembaga , Oepartemen Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Honorarium ini disediakan dalam rangka mencapai keluaran berupa standar biaya kegiatan tertentu.
2. Belanja Barang Belanja Barang yaitu pengeluaran atas pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan . Sedangkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai jenis serta spesifikasi yang diperlukan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas. Belanja Baran g dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi (nilai satuan barang kurang dari Rp. 300.000,-). www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, taman, jalan lingkungan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas (sesuai standar biaya umum), dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintaha·n. Belanja Per jalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Dalam RKA-KL, Belanja Barang dikelompokkan atas:
a. Belanja Barang Mengikat Belanja Barang Mengikat adalah belanja barang yang dibutuhkan secara terus menerus selama 1 tahun dan dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan. Belanja barang mengikat terdiri atas :
i. Belanja Barang (fisik) Pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam kriteria ini adalah belanja barang operasional, antara lain : • keperluan sehari-hari perkantoran; • pengadaan/penggantian inventaris kantor yang nilainya dibawah kapitalisasi; pengadaan bahan makanan; • uang makan khusus Departemen Pertahanan (TNI) dan POLRI yang indeks satuan harganya didasarkan atas indeks yang ditetapkan oleh Departemen Pertahanan dan POLRI, meliputi : uang makan non organik, uang makan operasi, dan uang makan pendidikan; • belanja barang lainnya yang secara langsung menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian negara/lembaga;
ii. Belanja Jasa Pengeluaran-pengeluaran untuk langganan daya dan jasa (listrik, telepon, gas, internet dan air), jasa pos dan giro. iii. Belanja Pemeliharaan Pengeluaran-pengeluaran untuk pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas/jabatan, kendaraan bermotor, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan termasuk perbaikan peralatan dan sarana gedung (sesuai standar • biaya umum).
iv. Belanja Perjalanan Dinas Pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap. Perjalanan dinas tetap adalah perjalanan yang dilakukan oleh PNS secara terus menerus dalam rangka melaksanakan tugas tertentu. Kepada PNS tersebut diberikan biaya perjalanan dinas tetap dengan tarif tertentu yang dibayarkan secara bulanan.
b. Belanja Barang Tidak Mengikat Belanja Barang Tidak Mengikat adalah belanja barang yang dibutuhkan secara insidentil (tidak terus menerus) yang meliputi belanja barang non operasional, belanja jasa Uasa konsultan, sewa, jasa profesi, dan jasa lainnya), belanja pemeliharaan serta belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan/tugas pokok dan fungsi satuan kerja. www.jdih.kemenkeu.go.id • 3. Belanja Modal MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset kementerian negara/lembaga dengan kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material (diatas Rp. 300.000,- per unit). Sedangkan batasan minimal kapitalisasi untuk Gedung dan Bangunan; dan Jalan, lrigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp1 0.000 . 000. Ciri ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah: tidak berwujud , akan menambah aset pem e r i nta h , mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal apabila memenuhi kriteria:
a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang akan menambah aset pemerintah;
b. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap;
c. Aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
d. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Belanja modal meliputi :
a. Belanja Modal Tanah. Pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan pembentukan modal, perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pengadaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal/aset tetap, termasuk biaya untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin berat yang dimaksudkan untuk memperpanjang masa manfaat maupun meningkatkan efisiensinya. c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk perencanaan, pe m b a ngunan , pengawasan, dan pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan negara yang perhitungannya mengikuti ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya tentang Standar Pembangunan Gedung Negara, termasuk didalamnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan. Termasuk kelompok belanja modal ini adalah :
i. pengadaan/pembangunan berbagai gedung dan bangunan yang berfungsi untuk perkantoran, hunian, dan pelayanan;
1i. belanja untuk kelengkapan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar (sepanjang berada di dalam komplek) gedung dan bangunan tersebut misalnya : instalasi listrik, air, telepon, jalan komplek, pagar, gorong-gorong lingkungan. pertamanan, lapangan parkir dan lain-lain;
111. biaya-biaya untuk kegiatan rehabilitasi, renovasi, dan restorasi gedung dan bangunan yang diharapkan dapat memperpanjang masa manfaat dari aktiva maupun meningkatkan efisiensinya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA d. Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan Pengeluaran yang diperlukan untuk pembangunan, peningkatan/ penambahan, penggantian, pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai jaringan atau merupakan bagian dari jaringan, misalnya jalan, jembatan, dam, embung, jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi/instalasi; akan tetapi tidak termasuk instalasi yang terdapat di dalam gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Dalam kriteria ini termasuk biaya yang berhubungan dengan perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana tersebut di atas .
e. Belanja Modal Lainnya Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/ pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, lrigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, ternak peliharaan, buku-buku dan jurnal ilmiah. Perhitungan dan penilaian belanja modal dilakukan berdasarkan standar biaya sepanjang telah ditetapkan. Sedangkan penilaian atas pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh pejabat yang berwenang , dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan jenis serta spesifikasi yang diperlukan.
4. Sunga Sunga yaitu pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP).
5. Subsidi Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) 6. Bantuan sosial Bantuan sosial yaitu transfer uang atau. barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Yang termasuk bantuan sosial adalah :
a. Bantuan Kompensasi Sosial Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masya r akat , sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM.
b. Bantuan kepada Lembaga Pendidikan dan Peribadatan Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan kepada lembaga pendidikan dan atau lembaga keagamaan. • www.jdih.kemenkeu.go.id • MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c. Bantuan kepada Lembaga Sosial lainnya Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan lembaga sosial lainnya.
7. Hibah Hibah yaitu transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional. Belanja ini antara lain digunakan untuk hibah kepada pemerintah luar negeri dan organisasi internasional.
8. Belanja lain-lain Belanja lain-lain yaitu pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja pada butir 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) tersebut di atas. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). Penyusunan RKA-KL 2008 untuk satker Perwakilan Pemerintah Indonesia di Luar Negeri secara khusus diatur sebagai berikut: 1 . Penetapan Kurs Valuta Asing.
a. Valula yang dipergunakan dalam perhitungan RKA-KL adalah US Dollar (USO) b. Nilai Kurs USO terhadap Rupiah yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi adalah kurs yang dipakai dalam asumsi APBN 2008.
2. Pengalokasian menurut Jenis Belanja a. Belanja Pegawai 1. Gaji Home Staff maupun Local Staff pada Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan didasarkan pada payroll bulan Maret 2007;
ii. Untuk menghitung selisih F-8 (lowongan formasi) Home Staff didasarkan pada angka rata-rata TPLN. Khusus apabila terjadi kekosongan Kepala Perwakilan maka perhitungan F-8-nya mengggunakan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) x Angka Pokok Tunjangan Luar negeri (APTLN) dengan asumsi 1 istri 2 anak; iii. Untuk menghitung selisih F-8 (lowongan formasi) Local Staff didasarkan pada payroll perhitungan terendah;
iv. Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain Home Staff dihitung maksimum 40% dari alokasi Gaji Luar Negeri I TPLN Home Staff dengan perhitungan Tunjangan Sewa Rumah 25% dan Tunjangan Restitusi Pengobatan 1 5%;
v. Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain Local Staff dihitung maksimum 30% dari alokasi Gaji Luar Negeri Local Staff dengan perhitungan Lembur 28% dan Tunjangan Asuransi Kecelakaan 2%;
vi. Alokasi anggaran Social Security Local Staff dihitung maksimum 7% dari alokasi Gaji Luar Negeri Local Staf f. Apabila ada peraturan lain ketenagakerjaan negara setempat dimana Perwakilan RI di LN (termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan) berada, maka pengalokasiannya mengikuti ketentuan ketenagakerjaan pada negara setempat.
b. Belanja Barang i. Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan atas kontrak sewa gedung yang berlaku;
ii. Alokasi anggaran biaya representasi untuk Duta Besar dihitung maksimum 20% dari Tunjangan Pokok x 1 2 bulan. Sedangkan untuk home staff lainnya dihitung maksimum 1 0% dari gaji pokok x 1 2 bulan; iii. Perjalanan Dinas pada Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan maksimum terdiri dari : www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA • Perjalanan dinas wilayah • Perjalanan dinas multilateral • Perjalanan dinas akreditasi Perjalanan dinas kurir Anggaran perjalanan dinas pada Perwakilan RI di LN disediakan hanya untuk jenis perjalanan dinas yang ada pada Perwakilan RI bersangkutan, dan dihitung menurut jumlah pejabat yang melakukan perjalanan dinas, serta frekuensi perjalanan yang akan dilakukan. Besarnya tarif uang harian perjalanan dinas luar negeri diatur oleh Menteri Keuangan.
3. Ketentuan lain-lain.
a. Alokasi anggaran untuk Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis maupun Atase Pertahanan dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 1 08 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
b. Pengaturan anggaran Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis dan Atase Pertahanan sepanjang tidak diatur oleh Menteri Keuangan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Menteri Luar Negeri.
c. Hal-ha! lainnya yang tidak diatur secara khusus, pengalokasian anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam Penyusunan RKA-KL 2008. E. Pengalokasian Anggaran Menurut Klasifikasi Organisasi Anggaran Belanja diklasifikasi menurut organisasi kementerian negara/lembaga sebagai pemegang bagian anggaran/pengguna anggaran/pengguna barang. Selanjutnya masing-masing bagian anggaran dirinci kedalam beberapa unit organisasi sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Anggaran dari masing-masing unit organisasi dirinci lebih lanjut ke dalam anggaran satuan kerja. Pengertian organisasi adalah kementerian negara/lembaga yang melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD 1 945 dan peraturan perundangan yang berlaku. Unit organisasi adalah bagian dari suatu kementerian negara/lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program. Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dalam hubungannya dengan penetapan pimpinan satker sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan penanggungjawab pencapaian keluaran/ output, satker dikelompokkan sebagai berikut: 1 . Satker Pusat Satker pusat adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kantor pusat unit organisasi kementerian negara/lembaga. Satker Pusat pada dasarnya adalah unit eselon I, dalam hal tertentu Eselon II dapat menjadi satker pusat dengan memenuhi alat kelengkapan sebuah satker (mempunyai bagian yang menangani keuangan, akuntansi, dan pelaporan).
2. Satker Vertikal I Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara/Lembaga Satker Vertikal I UPT adalah satker di daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian /lembaga untuk mencapai keluaran/output dalam rangka menunjang sasaran program kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Contoh : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal DJPBN. www.jdih.kemenkeu.go.id • MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) SKPD adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Contoh : • Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam rangka dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kegiatan dan mengelola anggaran Departemen Kesehatan dalam rangka tugas pembantuan.
4. Satker Sementara Dalam hal kementerian/lembaga tidak dapat memanfaatkan satker sebagaimana tersebut diatas maka dapat menggunakan satker sementara.
5. Satker Khusus Satker Khusus adalah satker yang ditetapkan untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan mengelola dana yang bersumber dari Bagian Anggaran (BA) di luar anggaran kementerian negara/lembaga atau Bagian Anggaran pembiayaan Perhitungan, antara lain BA 69 . Berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan, jenis satker di atas dapat diklasifikasikan kedalam: 1 ) Satker Pusat/Kantor Pu sat, terdiri a t as : satuan kerja Kantor Pu sat suatu kementerian negara/lembaga, termasuk di dalamnya untuk Sadan Layanan Umum (BLU), dan Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).
2) Satker Vertikal/Kantor Daerah adalah Kantor I lnstansi Vertikal Kementerian Negara/ Lembaga di daerah.
3) Satker Dana Dekonsentrasi adalah Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.
4) Satker Tugas Pembantuan adalah Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota.
5) Satker Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan adalah satuan kerja khu s u s . F. Pengalokasian Anggaran untuk Kegiatan Swakelola dan Kontraktual 1 . Swakelola a. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non-fisik yang direncanakan akan dilakukan secara swakelola, dirinci menurut j en i s belanja yang sesuai . Contoh Kegiatan Diklat Teknis PNS (yang sifatnya non-fisik). 1 ) Honorarium dimasukkan dalam Belanja Pegawai, 2) Perjalanan Dinas masuk dalam Belanja Barang, dan 3) Barang I Jasa untuk pekerjaan non-fisik masuk Belanja Barang, termasuk honorarium untuk narasumber, pakar, praktisi (baik PNS maupun Non PNS).
b. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya fisik yang direncanakan akan dilakukan secara swakelola dimasukkan dalam belanja modal. Contoh Kegiatan Pemeliharaan Jalan (yang sifatnya fisik) masuk Belanja Modal. Guna menyesuaikan dengan norma akuntansi yaitu azas full disclosure untuk masing-masing Jenis Belanja modal dirinci lebih lanjut sesuai pe r untukannya . Misalnya Belanja Modal Tanah dibagi menjadi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Pembebasan Tanah, Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah, Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah, Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah, Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah, Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah. Rincian te·rsebut sama untuk semua Belanja Modal sesuai ketentuan pada Bagan Akun Standar. www.jdih.kemenkeu.go.id 2. Kontraktual. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan dilakukan secara kontraktual dimasukkan pada satu jenis belanja yang sesuai. Sebagai contoh:
a. Kegiatan Diklat Teknis PNS yang dilaksanakan secara kontraktual baik yang sudah atau yang belum ditetapkan standar biayanya dimasukkan dalam satu jenis belanja, yaitu belanja barang.
b. Pengadaan tanah yang dilaksanakan secara kontraktual masuk dalam Belanja Modal Tanah (termasuk didalamnya biaya pembebasan Tanah, Pembuatan Sertifikat Tan a h , Pengurukan dan Pematangan Tanah, dan Pengukuran Tanah). G. Kegiatan yang Dibatasi dan Tidak Diperkenankan dalam RKAKL Kegiatan/subkegiatan yang dibatasi dalam RKAKL adalah kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 1 3 ayat (2) junto Keppres 72 Tahun 2004 pasal 1 3 ayat (2), sebagai berikut : 1 . Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan se jen i sny a , dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
2. Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker yang belum ada sama sekali.
3. Pembangunan gedung baru yang sif atnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tupoksi (antara lain : mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan), kecuali untuk gedung yang bersifat pelayanan umum (seperti rumah sakit, rumah tahanan, pos penjagaan) dan gedung/bangunan khusus (antara lain : laboratorium, gudang).
4. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali :
a. Kendaraan fungsional seperti : 1 ) Am bu Ian untuk rum ah sakit 2) Cell wagon untuk rumah tahanan 3) Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan b. Pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yang sudah ada ketetapan Meneg PAN dan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.
c. Penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi.
d. Penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diperbolehkan dialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung oleh berita acara penghapusan).
5. Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai dapat dialokasikan secara sang at selektif. Usu Ian pengadaan kendaraan bermotor memperhatikan azas efisiensi dan kepatutan. Kegiatan/subkegiatan yang tidak dapat ditampung dalam RKAKL adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 42 Tahun 2002 Pasal 1 3 ayat (1) junto Keppres 72 Tahun 2004 pas al 1 3 ayat (1) sebagai berikut :
a. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun kementerian negara/lembaga;
b. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dsb untuk berbagai peristiwa;
c. Pesta untuk berbagai peristiwa dan POR (Pekan Olah Raga) pada kementerian negara/lembaga; • www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA d. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan sejenis/serupa dengan yang tersebut di alas. e Kegiatan yang memerlukan dasar hukum berupa PP/Perpres, namun pada saat penelaahan RKAKL belum ditetapkan dengan PP/Perpres. Kegiatan yang memerlukan penetapan Pemerintah/Presiden/Menteri Keuangan (dengan Peraturan Pemerintah/PP atau Peraturan Presiden/Perpres atau Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan) tidak dapat dilakukan sebelum PP/Perpres/KMK/PMK dimaksud ditetapkan, kecuali kegiatan tersebut sebelumnya sudah dilaksanakan berdasarkan penetapan Peraturan/Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga. Contoh . Pemberian tunjangan-tunjangan yang dibayarkan sebagai tambahan penghasilan kepada pejabat/pejabat negaralPNS yang direncanakan akan diberikan pada tahun anggaran 2008. Peningkatan tarif alas tunjangan-tunjangan yang sifatnya menambah penghasilan (yang pada tahun 2007 sudah dibayarkan berdasarkan peraturan/keputusan menteri/ketua lembaga yang bersangkutan) tidak dapat dialokasikan sebelum ditetapkan dengan Peraturan /Keputusan Menteri Keuangan. H. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PHLN Kegiatan-kegiatan yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari prnJaman atau hibah luar negeri (PHLN) seluruhnya dicantumkan dalam RKAKL yang bersangkutan. Beberapa istilah PHLN yang digunakan dalam penyusunan RKAKL antara lain sebagai berikut: 1 . Pinjaman Luar Negerr (PLN) Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang d i r u p i a hka n , rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang drperoleh dari pemberi pinjaman l u a r negeri yang harus drbayar kembalr dengan persyaratan tert e n t u . 2 . Hibah Luar Negeri (HLN) Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan. rup i a h , maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang drperoleh darr pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembalr. 3 . Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN) NPPLN adalah naskah perjanjian atau naskah lainnya yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah Indonesia dengan Pemberi PinJaman Luar Negeri. NPPLN ini mengatur antara lain jumlah pinjaman, prosedur pengadaan barang dan jasa (Local Competitive Bidding!LCB atau International Competitive Birfdingl/CB). tingkat bunga , dan biaya-biaya lain. tata cara penarikan dana dan persyaratannya, kategori, porsi pe m b i a y aa n . tanggal penandatanganan l o an , tanggal efektif loan, ketentuan pembayaran kembali pinjaman, batas waktu closing date & batas waktu closing account dan ketentuan lainnya yang bersifat mengikat. 4 . Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) NPHLN adalah naskah peqanjian atau naskah lainnya yang disamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman Luar Negeri antara Pemerintah Indonesia dengan Pemberi Hibah Luar Negeri. 5 . Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) NPPP adalah naskah perjanjian penerusan pinjaman antara Pemerintah RI (selaku borrower) dengan Penerima Penerusan P r n j ama n . www.jdih.kemenkeu.go.id 6. Category/Uraian Kategori MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Category adalah Kelompok pekerjaan atau kegiatan yang tercantum dalam NPPHLN. Beberapa contoh category/uraian kategori dari loan IBRD 3742-IND:
a. Category 1 (Civil Work) adalah jenis kegiatan untuk pekerjaan fisik konstruksi termasuk didalamnya konsultan atas pekerjaan kontruksi tersebut.
b. Category 2 (Equipment and Material) adalah jenis kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan peralatan.
c. Category 3 (Training) adalah jenis kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan training/pelatihan, workshop, seminar, dan lain-lain.
d. Category 4 (Incremental Operating Costs) adalah jenis belanja untuk mendukung kegiatan utama yang dibiayai oleh PHLN. Contohnya biaya telekomunikasi, ATK, dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang tidak tercantum pada uraian kategori dalam NPPHLN akan menyebabkan pengeluaran yang ineligible.
7. Porsi/Persentase Pembiayaan PHLN Parsi adalah beban pembiayaan yang dapat disetujui untuk mas i ng - mas i ng kategori oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN). Oalam hal porsi pembiayaan PHLN kurang dari 1 00% maka selisih/kekurangan tersebut dibebankan pada pemerintah RI sebagai dana pendamping.
8. Rupiah Pendamping Luar Negeri (RPLN) RPLN adalah pinjaman luar negeri yang dirupiahkan untuk keperluan pendamping porsi.
9. Rupiah Hibah Luar Negeri (RHLN) RHLN ndalah hibah luar negeri yang digunakan untuk keperluan pembiayaan kegiatan. Mengingat pengalokasian dana yang berasal dari hibah tidak mempengaruhi defisit APBN maka penyediaan dana hibah tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan pada RKA-KL sepanjang persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi. 1 0. Pendamping Non-Parsi. Pendamping Non Parsi adalah beban pemerintah untuk menyediakan kewajiban yang ditentukan dalam NPPHLN seperti kendaraan, tanah, sarana dan prasarana lainnya. Dalam aplikasi RKA-KL istilah nonporsi ini disebut dengan Local Cost 1 1 . Sector Program Loan (SPL) SPL adalah pinjaman yang digunakan untuk program tertentu yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman Luar Negeri untuk melengkapi program yang ada dalam APBN. Pinjaman tersebut dicantumkan dalam RKA-KL. 1 2. Effective Date Effective Date adalah tanggal yang ditetapkan oleh Pemberi PinjamanlHibah Luar Negeri yang menyatakan suatu NPPHLN mulai mengikat semua pihak dan mulai efektif berlaku. 1 3. Closing Date Closing Date adalah tanggal batas akhir penarikan pinjaman/hibah luar negeri yang ditetapkan dalam NPPHLN dan atau oleh Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Jenis-jenis PHLN adalah sebagai berikut: 1 . PHLN Menurut sumbernya a. Pinjaman atau Hibah Bilateral yang berasal dari pemerintah suatu negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Belgia, Denmark, Finlandia, lnggris, ltali, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Perancis, Selandia Baru, Spanyol, Swis, Swedia atau yang disalurkan melalui Badanllembaga yang ditunjuk negara yang bersangkutan. (Contoh : Pinjaman Jepang yang disalurkan melalui JBIC , Brunei Investment Agency dll). www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA b. Pinjaman atau hibah multilateral yang berasal dari badan/lembaga keuangan internasional maupun regional seperti Asean Japan Development Fund (AJDF). US Exim Bank, Japan Exim Bank, Syndicate International Bank, d ll . 2 . PHLN menurut obyeknya Pinjaman atau hibah luar negeri menurut obyeknya terdiri dari :
a. Pinjaman atau hibah luar negeri dalam bentuk barang dan jasa bagi keperluan kegiatan pembangunan seperti hibah sarana/prasarana, pinjaman atau hibah tenaga ahli (expert) yang didatangkan dari luar negeri atau pengiriman tenaga-tenaga Indonesia ke luar negeri untuk belajar, seminar, studi banding, dan lain-lain (d/h pinjaman/hibah proyek) .
b. Pinjaman atau hibah luar negeri dalam bentuk bahan pangan dan devisa (tunai) yang dapat dirupiahkan (RPLN) dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan atau pinjaman atau hibah berupa komoditi yang nilai lawan rupiahnya digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan (d/h bantuan program). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencantuman PHLN dalam RKA-KL sebagai be r i kut : 1 . Status PHLN Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN) sudah ditandatangani dan mempunyai kode register PHLN.
2. Cara Penarikan Pencantuman cara penarikan PHLN yaitu Rekening Khusus (RK). Pembayaran Langsung (PL), Letter of Credit (L/C) dan Penarikan Langsung Hibah (PH) berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor-1 85/KMK.03/1995 - Kep-031/KET/5/1 995 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor-45 9 / KMK . 03 / 1 9 9 9 - Kep- 264/KET/09/1 999 serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuanga n .
3. Alokasi PHLN Pengalokasian PHLN dalam RKA-KL memperhat1kan hal-hal sebagai berikut :
a. Jenis kegiatan/subkegiatan/paket pekerjaan yang akan dibiayai terdapat dalam uraian kategori dalam NPPHLN.
b. Dana PHLN untuk setiap kategori pengeluaran masih cukup tersedia. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya overdrawn/kelebihan penarikan pada satu kategori.
c. Porsi dana PHLN sesuai kategori yang telah ditetapkan dalam NPPHLN. d . Khusus PHLN yang penarikannnya melalui tata cara L/C, perlu diperhatikan nilai kontrak pekerjaan secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan pembukaan reken1ng L/C oleh Bank Indonesia.
e. Dalam hal NPPHLN mensyaratkan adanya dana pendamping (porsi dan non porsi), maka kementerian negara/lembaga wajib menyediakan dana pendamping dalam RKA KL .
4. Standar Biaya Pembiayaan kegiatan/subkegiatan yang berSUf"!lber dari PHLN mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Khusus (SBK), dan billing rate. Dalam hal belum tersedia standar biaya tersebut maka dapat digunakan Rincian Anggaran Biaya ( RAB ) . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA S. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN Untuk lebih meningkatkan tertib administrasi PHLN, kementerian negara/lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran mencatat setiap PHLN dalam Kartu Pengawasan PHLN. Kartu pengawasan alokasi dana PHLN merupakan bahan bagi kementerian negara/lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan monitoring terhadap ketersediaan dana/pelaksanaan PHLN dimaksud. Model/format kartu pengawasan alokasi dana PHLN dimaksud adalah seperti terlampir. Kartu tersebut memuat antara lain :
a. nama, tanggal, nomor NPPHLN b. nama pemberi pinjaman c. executing agency/implementing agency d. nomor register PHLN e. tanggal efektif PHLN f. closing date g. besaran pinjaman yang tercantum dalam NPPHLN h. kategori dan porsi PHLN i. tata cara dan rencana penarikan yang dituangkan dalam RKA-KL j. sisa yang belum dialokasikan 6. Pemahaman NPPHLN Untuk menghindari terjadinya pengalokasian dana yang mengakibatkan pembayaran ineligible, perlu dipahami hal-hal sebagai berikut :
a. lsi/materi dari NPPHLN;
b. Staff Appraisal Report (SAR);
c. Pro ject Administration Memorandum (PAM);
d. Butir-butir pada angka Sa sampai dengan Si;
e. Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN. Penyediaan dana dalam RKA-KL atas kegiatan-kegiatan bersumber dari PHLN mengikuti ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam :
a. PP No. 42 tahun 1 99S tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah yang dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri yang diubah dengan PP No. 43 tahun 2000, dan terakhir dengan PP No. 25 tahun 2001 b. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 1 April 1 996 No. 2391KMK.01/1 996 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1 99S, Surat Edaran OJA No.SE- 29/A.6/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 tentang Tata Cara Pemungutan PPh SPM Berdasarkan PP No.43 Tahun 2000, serta Surat Edaran OJA No. SE-1 06/A.6/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PPN/PPn BM dan PPh Kegiatan Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri. uengan demikian pengalokasian dana yang bersumber dari PHLN dalam RKA-KL memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan atas imper barang oleh kontraktor utama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1 99S sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri, tidak diperhitungkan.
b. Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan atas imper barang oleh kontraktor utama, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang · Mewah (PPn BM) yang terutang sejak tanggal 1 April 1 995 sehubungan dengan peiak: : : anaan kegiatan pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau p1nJaman luar negeri, yang diperhitungkan hanya atas dana rupiah pendamping/bagian dari kegiatan pemerintah. Pengalokasian dana pendamping dalam RKA-KL mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Secara proporsional seperti yang ditetapkan dalam N PPHLN.
b. Termasuk alokasi dana untuk PPN.
c. Disediakan untuk keperluan satu tahun anggaran dan apabila kegiatan/subkegiatan diselesaikan beberapa tahun (multi-years contract) maka kebutuhan dana pendamping disediakan pada RKA-KL tahun berikutnya.
d. Dalam hal dana pendamping bersumber dari luar APBN, antara lain dari APBD, anggaran BUMN atau dari kontribusi masyarakat, dengan didukung dokumen yang sah dari pemberi dana pendamping, maka setelah mencantumkan dana pendamping dimaksud dalam RKA-KL selanjutnya pada formulir 1 .5 kolom 7 diberi kode "E" sehingga besaran dana pendamping tidak menambah pagu. Dalam hal terdapat kegiatan/subkegiatan yang belum terselesaikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, maka penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menjadi prioritas. Dalam hal pemanfaatan suatu pinjaman luar negeri dialokasikan dalam beberapa tahun anggaran maka penyediaan pagu pinjaman luar negeri pada setiap tahun anggaran dan dana pendampingnya menjadi prioritas. I. Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP dan BLU 1 . Penganggaran kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP Dalam rangka pengelolaan kegiatan - kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP maka tata cara penuangan dalam RKAKL diatur sebagai berikut :
a. Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNBP menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada Aplikasi RKAKL.
b. Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKAKL mengacu pada RAB hasil pembahasan dengan Direktorat PNBP, DJA.
2. Penganggaran Kegiatan Yang Dibiayai Dari Sadan Layanan Umum (BLU) BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Perencanaan dan Penganggaran BLU merujuk pada ketentuan PMK No. 66/PMK.02/2006 tentang Tata cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sadan Layanan Umum yaitu sebagai berikut:
a. BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL). BLU menyusun rencana kerja dan anggaran. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA b. BLU mengajukan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) kepada menteri/pimpinan lembaga terkait untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL.
c. RBA diamaksud disusun berdasarkan (i) basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, (ii) kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain dan APBN.
d. Usulan RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan.
e. RBA BLU yang disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran sebagai bagian RKA-KL.
f. Direktorat Jenderal Anggaran menelaah kembali RBA yang telah disetujui Menteri/Pimpinan Lembaga terutama mengenai kewajaran standar biaya dan anggaran BLU, kinerja keuangan BLU, serta besaran persentase ambang batas. g . Pendapatan BLU terdiri atas: Pendapatan BLU meliputi pendapatan operasional BLU, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN; ii Pendapatan operasional BLU terdiri dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. iii Pendapatan sebagaimana pada butir g.ii dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA dan dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian negara/lembaga.
h. Pendapatan dan belanja BLU dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. J. Format RKA-KL Format RKA-KL tahun 2008 dan tata cara pengisiannya mengalami penyempurnaan khususnya dalam hal adanya output dan indikator keluaran pada level kegiatan. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, maka KIL diwajibkan :
1. Mencantumkan visi dan misi kementerian negara/ lembaga/ unit organisasi pada RKA-KL.
2. Mencantumkan prakiraan maju dari semula satu kolom menjadi dua kolom untuk dua tahun ke depan. K. Jadual Penyusunan dan Penyelesaian RKA-KL Dalam r angka meningkatkan pelayanan dan percepatan proses penyelesaian RKA-KL 2008, maka jadual penyusunan dan penyelesain RKA-KL 2008 mengikuti jadwal sebagaimana tercantum Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB IV
TATACARA PENELAHAAN RKA-KL A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengertian Penelaahan Penelaahan RKA-KL adalah kegiatan meneliti kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan kementerian negara/lembaga dan OPR Komisi Mitra Kerja terkait dengan Pagu Sementara, prakiraan maju yang telah ditentukan sebelumnya, dan standar biaya. Ruang lingkup penelaahan Ruang lingkup penelaahan meliputi penelitian terhadap RKA-KL dan dokumen pendukungnya, besaran alokasi pada pagu sementara, prakiraan maju dan penerapan standar biaya dalam RKA-KL: 1 . Meneliti kebenaran pengisian RKA-KL meliputi : a . Meneliti kesesuaian penuangan program dan pemilihan kegiatannya;
b. Meneliti kesesuaian antara sasaran program dengan output kegiatan;
c. Meneliti pencantuman indikator keluaran dan keluarannya;
d. Meneliti kesesuaian biaya dengan jenis belanjanya.
2. Meneliti besaran alokasi pagu sementara meliputi :
a. Meneliti alokasi pagu dana per program;
b. Meneliti alokasi pagu dana berdasar sumber pembiayaan;
c. Meneliti alokasi pagu dana menurut mengikat I tidak mengikat.
3. Meneliti kesesuaian prakiraan maju meliputi membandingkan antara RKAKL yang disusun dengan prakiraan maju yang telah ditetapkan sebelumnya;
4. Meneliti penerapan standar biaya dalam RKAKL meliputi :
a. Memeriksa besaran standar biaya yang digunakan dalam penyusunan RKAKL;
b. Apabila standar biaya yang digunakan tidak terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya maka, penelaahan yang dilaksanakan meliputi: • Menilai substansi kerangka acuan/Term of Reference (TOR); • Menilai komponen - komponen RAB; • Menilai perhitungan-perhitungan harga (costing) dalam RAB; • Memeriksa hasil perhitungan-perhitungan aritmatik; • Meneliti substansi data pendukung lainnya. B. Mekanisme Penelaahan Penelaahan RKA-KL yang diterima OJA dari kementerian negara/lembaga dilaksr: inakan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Mekanisme penelaahan berdasarkan Pagu Sementara; 1 . Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan RKA-KL 2008 hasil pembahasan bersama OPR yang sudah ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan atau Pejabat lain yang berwenang dan dokumen pendukung beserta data elektronik kepada Kementerian Keuangan c.q. OJA selambat-lambatnya minggu kedua Juli 2007.
2. RKA-KL yang sudah disepakati Komisi OPR mitra kerja terkait ditunjukkan dengan dokumen yang disepakati antara Kementerian negara/lembaga dengan komisi OPR atau sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku di OPR. · www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3. Pejabat OJA bersama-sama Pejabat Biro Perencanaan atau pejabat lain yang berwenang pada kementerian negara/lembaga terkait melakukan penelaahan RKA-KL dimaksud.
4. OJA menghimpun dan mengkompilasi seluruh RKA-KL hasil penelaahan dalam suatu Himpunan RKA-KL untuk selanjutnya bersama-sama dengan Nota Keuangan dan RUU APBN dibahas dalam Sidang Kabinet .
5. Nota Keuangan dan RUU APBN beserta Himpunan RKA-KL yang telah dibahas dalam sidang kabinet disampaikan pemerintah kepada OPR pada awal bulan Agustus 2007 untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN selambat lambatnya pada akhir bulan Oktober 2007.
b. Mekanisme penelaahan berdasarkan Pagu Oefinitif. 1 . Berdasarkan UU APBN yang telah ditetapkan pada bulan Oktober maka, ditetapkan pagu definitif untuk masing-masing KIL oleh Menteri Keuangan.
2. Dalam hal besaran pagu definitif tidak mengalami perubahan (sama dengan pagu sementara) maka, K/L menyampaikan RKA-KL yang telah disetujui DPR sebagai dasar penerbitan SAPSK.
3. Dalam hal besaran Pagu Definitif dimaksud lebih besar dari Pagu Sementara maka kementerian negara/lembaga mengalokasikan tambahan pagu tersebut pada kegiatan yang sudah ada dan atau kegiatan baru sehingga pagu anggaran kegiatan bertambah dan volume keluaran bertambah.
4. Dalam hal besaran Pagu Definitif lebih kecil dari Pagu Sementara maka kementerian negara/lembaga mengurangi kegiatan dan/atau anggaran kegiatan tertentu sehingga pagu anggaran menjadi berkurang dan volume keluaran tetap atau berkurang.
5. RKA-KL hasil penyesuaian berdasarkan pagu definitif, dibahas kembali antara KIL bersama Komisi DPR terkait untuk mendapat persetujuan.
6. RKA-KL hasil pembahasan beserta data elektroniknya dan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. OJA paling lambat pada Awai Bulan November 2007, sebagai dasar penelaahan.
7. Dalam hal masih terdapat sisa alokasi anggaran dari hasil penelaahan maka sisa alokasi anggaran tersebut dioptimalkan kedalam kegiatan yang sama dengan menambah volume keluaran, kegiatan lain dalam program yang sama dengan menambah volume keluaran, dan cadangan dalam program yang sama namun diblokir.
8. Hasil penelaahan RKA-KL tersebut pada butir b.6 menjadi dasar penerbitan SAPSK dan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) beserta lampirannya selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember 2007.
9. Perpres tentang RABPP sebagaimana dimaksud pada butir 8 menjadi dasar bagi masing-masing kementerian negara/lembaga untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) selambat-lambatnya minggu kedua bulan Oesember 2007. C. Pemblokiran Kegiatan dan Anggaran 1 . Pengertian Pemblokiran. Pemblokiran suatu alokasi anggaran dilakukan dengan memberikan Tanda Bintang (*), yaitu suatu tanda yang menunjukkan bahwa sejumlah anggaran dalam SAPSKIDIPA diblokir atau belum dapat dicairkan, karena pada saat penelaahan RKA-KL belum memenuhi satu atau lebih persyaratan alokasi anggaran. www.jdih.kemenkeu.go.id 2. Alasan Pemblokiran 1 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA a. PHLN yang belum tersedia NPPHLN-nya. Kegiatan-kegiatan yang dananya dari PHLN yang sudah disetujui sumber dan besaran alokasinya dalam APBN namun naskah perjanjiannya masih dalam proses penyelesaian, baik dana PHLN maupun dana pendampingnya dapat ditampung dalam RKA-KL namun diberi tanda bintang (diblokir) sampai NPPHLN ditandatangani dan telah dilengkapi nomor register.
b. Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung. Kegiatan yang perhitungan anggarannya belum ditetapkan standar biayanya dan tidak dilengkapi dengan TOR/RAB dan data pendukung lainnya untuk sementara diblokir sampai dipenuhinya TOR/RAB dan data pendukung lainnya dimaksud.
c. Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi anggaran untuk keperluan biaya operasional satker baru yang belum mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN), untuk sementara diblokir (dibintang) pada alokasi dimaksud dan pencairannya dilakukan setelah data pendukung dilengkapi atau setelah ada surat persetujuan Meneg PAN.
3. Pembukaan tanda blokir Pembukaan tanda blokir mengikuti mekanisme dalam peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara revisi DIPA yang berlaku. D. Perubahan SAPSK Perubahan SAPSK yang bersifat teknis administratif (antara lain kode kantor bayar, nomor register PHLN, kode akun belanja sepanjang tidak mengubah jenis belanja) dilakukan oleh satker yang bersangkutan pada saat pengajuan konsep DIPA ke Ditjen Perbendaharaan. 2 Perubahan SAPSK selain karena kekeliruan teknis adminstratif dilakukan menurut tata cara revisi DI PA. MENTERI KEUANGAN BAB V PENUTUP Demikian petunjuk teknis ini disusun, dengan harapan dapat memperlancar pelaksanaan tugas penyusunan anggaran pada kementerian negara/lembaga dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF 000 00 00 : : - 1 - : _ t _ cH _ 000 00 00 ۊ ۉ _ oo 000 00 00 000 00 00 - - - - - 000 co 00 PROG 00 00 00 00 00 00 00 co KEG 0001 0002 0016 0017 0018 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA KEGIATAN PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN -------- PEN YE LENG G ARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN INF OR MASI PENINGKATAN/ PENGKAJIAN KAPASITAS KELEMBAGAAN -------- - ---·--- KAJIAN MANAJEMEN KEBIJAKSANAAN DAN PELAYANAN 0019 KAJIAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA -+-- - - - - - - - 0020 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI ------ - --- PEMO: NAANr r<OCRO: NAS: JrCLAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PEL/t, POHA."'J 000 000 000 000 000 000 ()() 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN ----- 00 0023 OPERASIONAL MENTERllKETUA LEMBAGA PEMBANGUNAN/PENGADAAN/PENINGK ATAN SARANA DAN PRASARANA 00 0024 00 0025 PENYUSUNAN STANDAR BIAYA ---- 00 0027 PEMBIN AAN AOMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 000 coo 000 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 co 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 --- 000 00 00 __, _ _ _ 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 000 000 000 000 l ooo ^ۋ , 00 00 00 00 00 000 OU 00 00 00 00 00 0028 PEMBINAAN AOMINISTRASI KEPEGAWAJAN DAN PENSIUN 0029 PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA, RUMAH T ANGGA. DAN PENGELOLAAN PERLENGKAPAN ___ çMEN __ ---- - - - - - _ -- -- 0030 PEMB!NAAN DAN P!: NG!: MBANGAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI - - - - - 0031 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0032 PEMBINAAN HUKUM DAN ORGANISASI 0033 PENYELENGGARAAN /PEMBINAAN INFORMASI PUBLIK 0034 PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 0035 0036 PEMBINAANIPENYUSUNAN PROGRAM. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENA TAUSAHAAN ANGGARAN. PENYELENGGARAAN PERBENDAHARAAN 0037 PENDAYAGUNAANITINDAK LANJUT PELAKSANAAN PENGAWASAN 0038 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 0039 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0040 PCNEUTIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 0041 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN PENGAWASAN 0042 PENGAWASAN PENDAYAGUNAAN APARA TUR NEGARA 0043 PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN - ---- ---- 0044 PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA 0045 PENGEM8ANGAN KAPASITAS LITBANG ---- - - - -- - - - - - - - - ---- 0046 PENGEMBANGAN KAPASITAS/ AOMINSTRASl/MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 0047 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESETARAAN ------- 0048 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN KEAHLIAN ------- 0049 PENYELENGGARAAN/PENGEMBANGAN PENDIDIK A N SUMBER DAYA MANUSIA 0050 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN AOMINISTRASI KEUANGAN 0051 PENGEMBANGAN SOM DAN AOMINISTRASI KEPEGAWAIAN 0052 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA ---- 0053 PENGENDAllAN PROGRAM DIKLAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ---· -- ---- -- 0054 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 0055 PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN OPERASIONAl 0056 PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA 0057 PENINGKATAN LAYANAN MANAJEMEN 0058 PENINGKAlAN I PEMANFAATAN I PENERAPAN PROOUK LITBANG 0059 PENiNGKATAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN ---- 0060 PENINGKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN 0061 PENINGKATAN TATALAKSANA DAN SOM ---- ----- 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 0062 PENYELENGGARAAN DAN PENGKOOROINASIAN PENDIOIKAN DAN LATIHAN PEGAWAJ NEGERI ---+-- 000 000 ()()() 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 ---- ---- 000 00 00 00 ()()() 000 00 00 00 00 00 00 -+---- 000 000 ()()() 000 00 00 00 ---- 00 00 00 00 00 00 --+-- 00 00 00 0063 PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN ------ 0064 PENYELENGGARAAN/PENATAAN/ PENINGKATAN SISTEM DAN PROSEDUR INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMBINA A N TEKNIS AOMINISTRASI -------- 0065 0066 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 0067 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARA TUR NEGARA 0069 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT 0070 PENYUSUNAN PROGRAM DAN REN CANA KERJA PEMBANGUNAN 0071 PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM STRATEGIS 0072 PENYUSUNAN STATISTIK DAN DOKUMENTASI MASALAH KEPEGAWAJAN 0073 PERENCANAAN I PENYUSUNAN I PENGEMBANGAN PROGRAM DAN SISTEM PROSEDUR - ----- 0074 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA 0076 SISTEM PENGELOLAA N AOMINISTRASI KEUANGAN 0077 PENGEMBANGAN KAPASITASIKUALITAS SOM APARATUR - - - - - - - - -- . - - - - - 0078 0079 0080 PELAKSANAAN PENYELESAIAN DAERAH KONFLIKIPASCA KONFLIK (INPRES 612003) ------- PEMBANGUNAN GEDUNG PENGADAAN TANAH ------- - www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG KEG 000 00 00 00 0081 000 00 00 00 0082 - 000 00 00 00 0083 000 00 00 00 0085 000 00 00 00 0086 - ^- ·- - - 000 00 00 00 0087 000 00 00 00 0088 000 00 00 00 0089 000 00 00 00 0090 000 00 00 00 0091 000 00 00 00 0092 r-- -- 000 00 00 00 0093 000 00 00 00 0094 000 00 00 00 0095 000 00 00 00 0096 coo 00 00 00 0097 000 00 00 00 0098 000 00 00 00 0099 000 00 ()() 00 0100 000 00 00 00 0101 - ^- 000 00 ()() 00 0102 000 0 0 0 0 00 0104 000 00 00 00 0105 --- - - - - - 000 00 00 00 0106 000 00 00 00 0107 - - - - - 000 00 00 00 0108 000 00 00 00 0109 - 000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - - - - - - - - 000 00 00 00 0 1 1 1 - - 000 00 00 00 0 1 1 2 - 000 00 00 00 0113 - 000 00 00 00 0114 -- 000 00 00 00 0 1 1 5 000 01 01 10 0084 001 01 01 01 0301 002 01 01 01 0316 002 01 01 01 0317 002 01 01 01 0318 002 01 01 01 0319 - 002 01 01 01 0320 002 0 1 01 01 0321 002 01 01 01 0322 - ^- - -- - 002 01 01 01 0323 002 01 01 01 0324 002 01 01 01 0325 002 01 01 01 0326 ,__ - 002 01 01 17 0327 002 01 01 19 0328 002 01 01 1 9 0329 002 01 01 19 0330 -- 002 01 01 19 0331 002 01 01 19 0333 002 01 01 19 0334 002 01 01 19 0335 002 01 01 19 0336 004 01 01 20 0332 005 0 3 0 3 01 0361 005 03 03 0 1 0362 005 03 03 01 0363 - 005 03 03 02 0364 005 03 03 02 0365 005 03 03 02 0366 005 03 03 03 0367 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGADAAN KENDARAAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGANGKATAN CPNS/PEGAWAI TIDAK TETAP KEGIATAN PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROV. NAO (INPRES NO. 36/2003) REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KAB . ALOR DAN KAB . NABIRE -- ---- - - - PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENANGANAN MASALAH PAPUA DAN DAERAH RAWAN KONFLIK LAINNYA -- PEMBINAAN/PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL --- PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG PENYELENGGARAAN SOSIALISASllDISEMINASVSEMINAR/WORKSHOP/PUBLIKASI - KAJIAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK - · - PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILITAS KEMENTERIANVLEMBAGA - -- PENYUSUNA"IJPENYEMPURNAANIPENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBINAAN/PEMBUATANIPENGEMBANGAN SISTEM. DATA, STATISTIK DAN INFORMASI - - PENYELENGGARAAN/P ENINGKATAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KEKAYAAN MILIK NEGARA PENYELENGGARAANIPENINGKATAN PERWAKILAN LUAR NEGERI - - PELAKSANAAN INPRES NOrl.OR 5 TAI IUN 2004 (PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI) - - - ---- PERENCANAAN/PENGEMBANGANIPENERAPAN SIN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BIDANG PELAYANAN PUBLIK REHABILITASVPENINGKATANIRENOVASI GEDUNG/LABORATORIUM/PERPUSTAKAA N - ----- PENGEMBANGAN/PENYELEGARAANIF ASILITASI STANDARISASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI ----·- --- PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAHISWASTA/LEMBAGA - ---- - PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PENYUSUNAN/PENGEMBANGAN KURIKULUM/BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENGADAAN/PENGIRIMAN BUKU-BUKU DAN BAHAN CETAKAN PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM SURVEY I STUD! KELAYAKAN I PENYUSUNAN MASTER PLAN I D E D I S I D - -- - - - - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN PERAWATANIPEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR/SEKOLAHIRUMAH NEGARA PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN APARATUR NEGARA (INTERNAL) FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MPR PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LEGISLATIF PERENCANAAN DAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) PENETAPAN RUU USUL DPR-RI PEMBAHASAN RUU PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN ---- PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DPR-RI PENINGKATAN KOMUNIKASI INTENSIF DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI - PENINGK A T A "I PELAKSANAAN PENEGA'<AN TATIB DA"I KODE ETIK PENYELENGGARAAN KEHUMASAN, KEPROTOKOLAN, DAN PEMBERITAAN PEMBINAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LEGISLATIF PENGELOLAA N GEDUNG DPR-RI PENYELENGGARAAN KEHUMASAN. KEPROTOKOLAN, DAN PEMBERITAAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN PENYELENGGARAAN PERBENDAHARAAN --- PEMBINA A N AOMINISTRASI KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERSIDANGAN --- - ^- -- ^- - - --- PENYELENGGARAAN ANALISA PENYIAPAN, PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN RAPBN - - - - - -- - - - - --- PENYAJIAN, ANALISA, PENGAOUAN MASYARAKAT DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN ANALISIS PENYIAPAN DAN PENYAJIAN RUU BIDANG POLHUKHAM DAN KESRA PENGELOLAAN RUMAH JABATAN ANGGOTA DAN WISWA DPR-RI PEMERIKSAAN TANGGUNGJAWAB ATAS KEUANGAN NEGARA KAJIAN HUKUM PEMBINAAN SISTEM ADMINISTRASI PERADILAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI. AOMINISTRASI DAN FINANCIAL PERAOILAN - - · - PENCETAKAN HIMPUNAN PUTUSAN PENGADILAN PENYUSUNAN HIMPUNAN PERMA - KODIFIKASI PUTUSAN PENGADILAN PEMANTAPAN KUALITAS PARTISIPASI PUBLIK PELAKSANAAN PERLINDUGAN HUKUM DAN HAM -· - - - - - www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF 005 03 I 0 3 -- 005 03 03 - 005 03 03 005 03 03 I- 005 03 03 -- 005 03 03 >-- - I ^- ^- ^- - - 005 03 03 - - - - - ^- 005 03 no 005 03 03 ċ 005 03 03 - - c- ^- - 005 03 03 - Č 005 03 03 ·-- - - 005 03 03 -- --- 005 03 03 006 03 03 č - - - - 006 03 03 - 006 03 03 - , _ 006 03 03 - - - - - - - 006 03 03 -- - 006 03 03 - - - ,____ 006 03 03 f- ^-- - 006 03 03 -- 006 03 03 - - - - - - 006 03 03 --- - 006 03 03 I- 006 03 03 - -- - 007 01 90 ,..__ 007 01 90 - --- 007 01 90 - - 007 08 0 1 - 007 08 03 - - ^- - ^-- 010 01 01 - 010 01 01 - - - - - 010 01 01 - ^- 010 01 01 - 010 01 01 --- ^- - 010 01 01 c- ^- - ^- 010 01 01 - - - - - 010 01 01 - - -- 010 01 01 -- - - - 010 01 01 é ê - - - 01 01 0 10 0 1 Oi - ^- 010 01 01 - ^- - - 010 01 01 - - - - - ^- - 010 01 01 - 010 01 01 - 010 0 1 0 1 - - - - - 010 01 01 r--- - --- 010 01 01 - - - - 010 01 01 , _ - - - - - 010 01 01 I ^- - 010 01 01 - ^- ^ - - - - - - 010 01 01 1 ^- - - - 010 01 01 ᇭ - - - - - - 010 0 1 01 > ^--- - ^- - 010 01 01 -- -- ď - 010 01 01 --- 010 01 Ot - - - I ^- - 010 01 01 - - - - - PROG KEG 03 0368 04 0369 04 0370 05 0372 05 0373 05 0374 05 0375 < u 0375 05 0377 -- - 06 0378 06 0382 07 0379 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KE GIA TAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN STANOAR PELAYANAN PERLINOUNGAN HAM - - - - PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN MISKIN ATAU TIOAK MAMPU BIMBINGAN TEKNIS PENGENDALIAN DAN PENANGANAN PERKARA PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGAOILAN - PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PERKARA PELAKSANAAN HUKUM DAN PERAOILAN TERTINGGI PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DAN PERAOILAN PENYClCNGGAr ᇯN P CRAD I LAN T: NGKAT OANDING - - - - PENYELENGGARAAN PERAOILAN TINGKA T PERTAMA - -- PENEGAKAN HUKUM DAN HAM -- --- --- -- -- -- --- --- ----- - - - --- -·- - --- ----- --- -- --- PENANGANAN PERKARA -- - ---- - PEMBUATAN SISTEM PENILAIAN KUALITAS HAKIM - - - - ^- ---- --- -- --- 07 07 0 1 - - 03 06 - - - - 06 - 06 - - - 06 - 06 0380 PENINGKATAN PROFESIONALITAS APARAT PERADILAN ---- - ------ - 0381 0361 0402 -- 0378 - 0405 0408 - - - 0409 - - 0410 RESIONALISASI PENEMPATAN HAKIM DAN PEJABAT KEPANITERAAN - --- --- --- - KAJIAN HUKUM - - - - - - - - - - - - - - - - - PENYULUHAN HUKUM -- PENEGAKAN HUKUM DAN HAM - ---- - - - PENYIOIKAN, PENUNTUTAN, PEMBERANTASAN THO PELANGGARAN KEJAHATAN DAN PENANGANAN PERKARA - PENANGANAN PERKARA PIOANA KHUSUS ---- · PENANGANAN PERKARA PIOANA UMUM · - - - - PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA - --- - -- - - - - 06 0411 PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN HAM - ^--- ---- - --- --- 06 0412 PENANGANAN/PENYELIOIKAN KASUS INTELEJEN - - --- ---- - - 06 7654 PENINOAt'.AN HUKUM TERHAOAP TINOAK PIOANA KORUPSI - --·--- - ---- - - 07 0406 PENINGKATAN KEMAMPUAN PROFESIONAL APARATUR HUKUM - -- --- -- - - --- 07 0407 PENYELENGGARAAN PENDIDIKA N DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA -- . 1 9 0502 PELAKSANAAN PENGAMANAN FISIK JARAK OE KAT KEPAOA PRESIOEN. WAKIL PRESIOEN - - - - -- - - - - - 1 9 0503 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK DATA INTELEJEN - ^- -- -- - 19 0504 PENINGKTAN KUALITAS KOORDINASI PENGAMANAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN - - - PENGELOLAA N DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA.M USEUM DAN 02 0505 PENINGGALAN BAWAH AIR - -- 01 0506 MENOOKUMENTASIKAN KEGIATAN PRESIOEN BAIK DI OALAM MAUPUN LUAR NEGERI - - - - ^- - ---- -- --- ---- - 0 1 0601 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PARPOL TERHADAP PUBLIK PENING: -i<UAL. & KUANT. KETERSEDIAAN MEKANISME/SALURAN KOMUNIKASI DGN PEMDA, OPR.DPRD& AKTOR 01 0602 - POL. LAJNNYA __ -- - --- - 01 0603 PEMBERDAYAAN ORMASILSM/LEMBAGA NIRLABA LAINNYA --- --- - --- . 01 0604 PEMBINAAN POLITIK OALAM NEGERI - - FASILITASI LEMBAGA K EMASYARAKATAN UNTUK MELAKUKAN PENOIOIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT DI - - 01 0762 - - - - OAERAH-DAERAH ---- ---- -- 01 0764 PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTITUSI PUBLIK DAN POLITIK - PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN LEMBAGA PENYELEN GG- 01 0766 PEMILU DALAM MENGHAOAPI PEMILU 2009 - - - - -- PENINGKATAN KUALITAS ISi & KETERBUKAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN POLITIK PEJABAT PEMERINTAH PUSAT& 0 3 0605 - - ^-- Q_ AERAH ---- --- -- 03 0606 FASILITASI TERHAOAP PARPOL, EKSEKUTIF. KEPALA DAERAH DAN PEMOA, DAN MASYARAKAT SIPIL ----- 03 0768 KOORDINASI DAN MONITORING TAHAPAN PERSIAPAN PEMll U I - - - --- - - --- -- 03 0770 FASILITASI PELAKSANAAN t!UUAYA POLITIK DEMOKKAllS I - ---- - ---· ---- ----- 06 0607 PENINGKATAN KAPASITAS KOMUNIKASI PUBLIK DAN POLITIK - . -- -- ------ 06 0608 FASILITASI PELAKSANAAN BUDAYA POL!TIK DEMOKRATIS, ANTI KKN, DAN HAM -- --- ---- - - - - 06 - 06 06 06 06 06 - - 06 06 07 07 07 - - - 10 12 - -- 12 12 - -- - 1 5 0609 IDENTIFIKASI PENGUATAN EKS SWAPRAJA - - - - · - - ---- - -- ----- 0610 FASILITASI PENINGKATAN REINTEGRASI GAM KE OALAM MASYARAKAT - - -- -- - - - - 0611 PENYUSUNAN DAN HARMONISASI PERATURAN PER UU DI DAERAH KHUSUS - - - ----- ---- - - 0772 PENINGKATAN PELAKSANAAN SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN - ---- · - 0774 PENGUATAN RUANG PUBLIK BAGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK - - . --- 0776 KAJIAN STRATEJIK LINGKUP KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 0778 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGKUP KESBANG POL & PEMERINTAHAN UMUM - - ------- -- 0780 KAJIAN/TELAAHAN AKTUAL LINGKUP KESBANG POL & PEMERINTAHAN UMUM . --- --- 0612 FASILITASI PENYUSUNAN PERDA YANG MENDORONG BERKEMBANGNYA MASYARAKAT SIPIL LOKAL - - F ASILITASI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGAWASAN THO KEBIJAKAN NEGARAIPEMDA Ď - 0613 0614 - - 0733 0760 0844 6252 0761 MASY./LSM/ORMAS PENELITIAN DAN PENGKAJiAN N EGARA DAN KEMAS YARAKATAN DALAM PENYELESAJAN D A N PENCEGAH ô KONFLIK PENATAAN DAN PENYEMP URNAAN KEBIJAKAN SISTEM, STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN PROSEOUR PENGAWASAN -- - - -- - - - - - PEMBENAHAN SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN. PENGENOALIAN DAN EVALUASI - ---- FASILITASI PEMBEROAYAAN BALITBANGDA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN -- - - -- ---- - - - -- -- -- - - -- OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFOKOM BIOANG PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGK. KUALITAS PE_bYNN PUBLIK - - - www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG KEG 010 01 01 19 0615 010 01 01 19 0616 010 01 01 19 0605 ----- 010 01 01 19 0806 010 01 03 01 0617 - 010 01 03 01 0618 - 010 01 03 01 0619 010 01 03 01 0620 --- 010 01 03 01 0621 010 01 03 01 0622 - 010 01 03 01 0796 --- -- 010 01 03 01 0800 -- 010 01 03 01 0838 010 01 03 02 0623 010 01 03 02 0624 - 010 01 03 02 0625 -- --- 010 01 03 02 0626 010 01 03 02 0627 - ^- - 010 01 03 02 0628 --- 010 01 03 02 0781 010 01 03 02 0839 010 01 04 01 0629 - - - ^- - 010 01 04 01 0745 -- - - - - 010 01 06 01 0630 010 01 06 01 0631 --- 010 01 06 01 0632 010 01 06 01 0633 --- 010 01 06 01 0634 - 010 01 06 01 0767 010 01 06 01 0769 - 010 01 06 01 0771 - ^-- --- 010 01 06 02 0635 --- ^-- - ^- 010 01 06 02 0636 ------ 010 01 06 02 0637 010 01 06 02 0638 010 01 06 02 0734 010 01 06 02 0773 - - - 010 01 06 02 0777 - 010 01 06 02 0794 010 01 06 02 0795 010 01 06 02 0814 010 01 06 02 0820 010 01 06 02 0842 010 01 06 04 0639 e 010 01 06 04 0640 010 01 06 04 OG41 010 01 06 04 0642 010 01 06 04 0735 - 010 01 06 04 0736 010 01 06 04 0747 010 01 06 04 0748 -- - 010 01 06 04 0749 -- 010 01 06 04 0750 010 01 06 04 0775 010 01 06 04 0788 010 01 06 04 0801 010 01 06 04 0808 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGOLAHAN DATA DAN PEMETAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA YANG BERASAL DARI APBN DAN APBD KOORDINASI FELAKSANAAN KEGIATAN LiNGKUP DIREKTORAT --·· KOORDINASI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH PENYEMPURNAAN BERBAGAI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN BIDANG PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI · - KEPENDUDUKAN ADVOKASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN BIDANG PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN PENlNGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUK A N MELALU! PENYEP.AS!l\N PEl A": SANl'A'! KESIJ A K A N KEPENDUDUKAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH DAN PENYUSUNAN PROYEKSI PENDUDUK - - PENYUSUNAN KONSEP PEDOMAN PERENCANAAN KEPENDUDUKAN - PENYUSUNAN RANCANGAN PEDOMAN ANALISIS KEPENDUDUKAN - KAJIAN STRATEJIK LINGKUP KEPENDUDUKAN KAJIAN TELAAHAN AKTUAL LINGKUP KEPENDUDUKAN - - PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN BERBAGAJ KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN - PEMBENTUKAN DAN PENATAAN SISTEM KONEKSI NIK DENGAN SISTEM INFORMASI KOORDINAS! PELAKSl\NMN KE!!IJAl' .AN PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL DAN SISTEM INFOR MASi ADMINISTRASI ---- PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU - PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL - - PELAYANAN ADMINDUK BAGI PENGUNGSI DAN PENDUDUK KORBAN BENCANA PEMBINAAN ADMINDUK TKI KE LUAR NEGERI FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - - - PENYEMPURNAAN SISTEM KONEKSI (INTERPHASE) NIK YANG TERINTEGRASI ANTAR INSTANSI TERKAJT PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN/ORSOS/MASYARAKAT PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DAI.AM NEGERI DAN OTONOMI DAE RAH --- FASILITASI PENYELESAJAN BATAS ADMINISTRASI ANT AR DAERAH/NEGARA - FASILITASI SOTK PEMERINTAH DAERAH OTONOM BARU PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH-DAERAH OTONOM BARU ---- ----· - FASILITASI PENYELESAJAN STATUS ASET DAERAH BARU DAN DAERAH INDUK - - FASIL!TASI PENATAAN BATAS WlLAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA DAERAH OTONOM BARU - DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN KECAMATAN DI DAERAH OTONOM BARU - ---· - EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH OTONOM BARU - - EVALUASI PENATAAN DAERAH OTONOM BARU FASILITASI URUSAN TENTANG PEMBAGIAN URUSAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT & DAERAH SUPERV1SI I PENGAWASAN I EVALUASI DAN PEMBATALAN PE RDA YANG BERMASALAH -- - - - · - PENYUSUNAN KEBIJAKANllMPLEMENTASI GRAND STRATEGY PENATAAN OTONOMI DAERAH ---- - FASILITASI PEMANTAPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH FASILITASI PEMANTAPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH YANG BERKARAKTER KHUSUS FASIUTASI IMPLEMENTASI PERATURAN PER-UU TIG PROVINS! OKI JAKARTA. DIV. NAO, PAPUA. IRJABAR FASILITASI PELAKSANAAN PP TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH . - - FINALISASI DAN SOSIALISASI UU NO. 32 TH. 2004 TIG PEMERINTAHAN DAERAH HASIL PENYEMPURNAAN -- - - HAF<M0N1$ASI l: IERBAGAJ PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKTOR, DGN PERATURAN PER-UU MENGENAl DESENTRALISASI PEMANTAPAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH PENATAAN REGULASI KEPEGAWAJAN DAERAH PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANA UU PEMERINTAHAN DAERAH -- FASILITASI PERKUATAN KERJASAMA PERBATASAN ANTAR DAERAH I ANTAR NEGARA FASILITASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH DI WlLAYAH JABODETABEKJUR - - FASILITASI KERJA SAMA ANT AR PEMERINTAHAN DAERAH DAN DENGAN DPRD I MITRA KERJA FASILITASI PENINGKATAN PERAN GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DAI.AM RANGKA KERJA SAMA PEMBINAAN WlLAYAH --- -- FASILITASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH FASILITASI KERJASAMA PEMBANGUNAN REGIONAL FASILITASI PENYELESAJAN RPP KERJASAMA DAERAH --- PENYELENGGARAAN SOSIALISASI REGULASI & KEBIJAKAN DI BIDANG KERJASAMA PC: MERINTAH DAERAH FASILITASI PENYEMPURNAAN MODUL/MODEL KERJASAMA DAERAH OPTIMALISASI JARINGAN KERJASAMA ANT AR PEMERINTAH DAERAH DAN KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA FASILITASI KERJASAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN FASILITASI PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI DAERAH KAJIAN UNTUK MEMFASILITASI MENGENAJ TATA KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DPOD KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH (DEKONSENTRASI) www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT F 010 01 - - - - - 010 01 -- - 010 01 >--- - - 010 01 --- - 010 01 - ^- 010 01 - - - - - 010 01 - 010 01 >--- - - 010 01 -- ,_ _ _ 010 01 010 01 -- ^- -- 010 oೠ -- - - · - 010 01 - 010 01 >-- - - -- 010 01 - 010 01 t-- - - 010 01 -- 010 01 ,__ - 0 1 0 01 >- ^--- - - r-- - - 010 01 - - 010 01 - ^--- >-- - 010 0 1 - «-- - 010 01 - 010 01 - - - © 010 01 ª 010 01 - ^- - 010 01 010 01 - ^- 010 01 -- 010 01 >-- 010 01 - - - - --- 010 01 - 010 01 - ^- - 010 01 -- - 010 01 >---- ^- 010 01 010 01 - 010 01 -- - - 010 01 - - 010 01 - 010 I 0 1 010 01 - 010 01 -- - 010 01 - - - 010 01 - 010 01 - - - - - - 010 01 - - -- 010 01 f ^- ^- ^- 010 01 -- 010 01 - - 010 01 - - - - 010 01 - - - ,___ . 010 01 -- 010 01 -- - - 010 01 - - 010 01 010 01 - - 010 0 1 0 1 0 0 1 -- - KODE SF PROG 06 04 -- 06 04 --- 06 04 -- 06 04 -- 06 05 - - - - - 06 05 0 6 05 - - 06 05 - - 0 6 05 -- - 06 05 06 05 -- C5 C5 - --- 06 -- 06 -- 06 06 06 - ^-- 06 - 06 - 06 05 -- 05 - ^- 05 05 -- 05 -- 05 05 - OS KEG 0812 0833 --- 0834 0843 - 0643 --- 0644 0645 - 0646 0647 0648 0649 0650 - 0651 0652 - - - 0653 -- 0759 0765 -- 0779 0784 - 0786 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN OPTIMALISASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH - - - -- PENINGKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN WILAYAH - --- -- - - PENINGKATAN KERJASAMA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH REVITAUSASI KERJASAMA PEMBANGUNAN REGIONAL -- - - ------ PEMBINAAN PENYUSUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH --- - - -- - -- -- - - - --- PENYUSUNAN KINERJA KELEMBAGAAN DAERAH BEROASARKAN PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI MODERN ----- PENGEMBANGAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK OESENTRALISASI (SCBD) -- - ---- PENGEMBANGAN MANAJEMEN BIDANG PERTANAHAN (LMPDP) -- PRAKARSA PEMBAHARUAN TATA PEMERINTAHAN DAERAH (ILGR) -- - --- -- FASIUTASI PENATAAN KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN DAERAH - - --- -- -- FASIUTASI PENERAPAN STANOAR PELAYANAN MINIMAL -- - FAS!LITASI PEMANTAPAN l\P/\RATUR PEJAB.l\T NEGARA. DAN DPRD - - FASIUTASI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH ----- --- --- -- - - -- PENATAAN KELEMBAGAAN DI DAERAH OTSUS DAN ISTIMEWA - - -- - - - --- -- ---- - - PENINGKATAN KINERJA PERANGKAT ORGANISASI DAERAH - - --- -- ---- - -- - - - - --- -- - ----- --- -- - - - -- - - -- - - FASILITASI PENYUSUNAN KINERJA DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DUKUNGAN PELAK SANAAN PROGRAM GOOD LOCAL GOVERNANCE DALAM PEMB ANGUNAN DAE-RAH (GR GTZ)__ --- --- -- - -- -- FASIUTASI PELANTIKAN BUPATl/WALIKOTA (DEKON) DI PROVINSI --- - - -- -- -- - - FASIUTASI PENATAAN WILAYAH PENGEMBANGAN KHUSUS F ASILITASI PENGEMBANGA N KAPASITAS AP AAATUR PEMDA DALAM MEMANTAPKAN PENYELENGGARAAN - - - - -- - fgMQ A _ O I WILA . ^YAH ^PASCA BENCANA -- -- --- -- - 06 OS 0787 FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBANGAAN PEREKONOMIAN DAERAH -- - -- - --- - -- -- --- -- - 06 05 0798 -- -- 06 05 0802 - - - - 06 05 0809 -- - - - 06 05 0810 -- -- --- 06 05 0811 - 06 05 0815 - --- --- 06 05 0817 - -- - 06 05 0824 -- - -- - - 06 05 0830 - - --- 06 05 0831 -- - 06 05 0832 - - - - --- 06 05 0835 - - 06 05 0840 --- - 06 05 0845 -- 06 06 0654 -- - 06 06 0655 -- 06 06 0656 -- - - 06 06 0797 _ _ ,_ ^- -- 06 06 0803 06 07 0657 - - 06 07 0658 -- -- - 06 07 0659 - -- 06 07 0660 - - - -- 06 07 0661 -- --- 06 07 0662 - - 06 07 0737 , _ - - -- 06 07 0738 - --- 06 07 0739 --- 06 07 0740 >-- - 06 07 0741 - - ---- 06 07 0746 - - · - - - 06 07 0754 -- 06 07 0790 - - - - - --- 06 07 0791 - - - - - - - - 06 07 0807 - - 06 08 0663 -- - -- 06 08 0664 --- - --- 06 08 0751 ೡ-- KAJIAN STRATEJIK UNGKUP OTONOMI OAERAH - --- -- --- KAJIAN!TELAAHAN AKTUAL LINGKUP OTONOMI DAERAH - - - ^-- - ----- -- - -- - - -- LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE MAESUREMENT -- - ---- - MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DESENTRALISASI DAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH - -- -- - --- - -- -- - - ----· MONITORING DAN EVALUASI PILKADA - - - PEMANTAPAN.FASILITASl,EVALUASI & KOMPILASI PROGRAM DEKONSENTRASI & TUGAS PEMBANTUAN -- - -- - ---- -- -- PEMBINAAN/FASIUTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - -- PENGEMBANGAN PERANGKAT UNTUK MENGINKORPERASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN DALAM PROSES - PE B_E ŊCANAA.N PEMBANGUNAN OAERAH - -- --- - - - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBEROAYAALAM · - - ----- - - - PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBEROAYA BUATAN -- - - ·-- -- -- PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR, LAUT, DAN PULAU-PULAU KECIL -- ----- - - - - - ----- -- -- --- -- - PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN DI DAERAH ---· - - --- --- -- -- - PENYUSUNAN ISU-ISU AKTUAL IMPLEMENTASI OTONOMI OAERAH FASILITASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN, MODEL-MODEL KERJASAMA ANT ARDAERAH DAN PENINGKATAN PE RAN GUBERNUR DA_ LAM KERJASŋ!\_ANTAR P _L_ - -- PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - - - - -- - FASIUTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH -- -- - - -- ---- - FASILITASI PENATAAN REGULASI KEUANGAN DAERAH - -- - - -- - - KAJIAN STRATEJIK LINGKUP KEUANGAN DAERAH -- -- - --- -- --- KAJIAN!TELAAHAN AKTUAL LINGKUP OTONOMI DAERAH -- - --- - -- FASiUTASI PEt•GEMBANGAN OIVERSIFIKASI EKONOMI PEROESAAN -- -- - ---- -- KOOROINASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI LOKAL -- --- -- --- - PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN PERDESAAN -- PEMBINAAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY B ASED -- DE _Y!' LOPME .!i!l_ --- -- - -- - -- -- PENYELENGGARAAN OISEMINASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGI KAWASAN PERDESAAN - - - -- -- - --- -- ---- -- FASILITASI PENGEMBANGAN KERJASAMA EKONOMI OAERAH -- -- - - - - - - FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOS! DAERAH - - - ---- - FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI DAERAH -- - --- FASILITASI PENGEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN OAERAH ---- --- ---- ---- --- - FASIUTASI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN DAERAH - - FASILITASI PENGEMBANGAN PROOUK UNGGULAN OAERAH -- ----- ------- - - - FASILITASI PENGEMBANGAN PASAR LOKAL - - - - - - - - -- -- KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI OAERAH FASILITASl PEN GEMBANGAN POTENSI PEREKONOMIAN DAERAH DAN PENGEMBANG AN PRODUK UNGGULAN Qt ^. ERAH - - - - - - - --- - - FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOS! EKONOMI OAERAH DAN SARANA PRASARANA PEREKONOMIAN DAERAH --- - - ---- -- KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI LOKAL DAN FASILITASI PENGEMBANGAN PASAR LOKAL - PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN /REKRUTIMEN/MUTASI /MANAJEMEN APARATUR PEMDA -- PENGUATAN REGULASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA PENINGKTN KPSTS APARATUR PEMDA OLM PENYUS. RNCN STRTGS INVESTASI, PNGMBNGN E KONMI, & - PEN Y KESEMPTN KERJA _ , _ _ -- - www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG KEG 010 01 06 06 0752 010 01 06 06 0753 010 01 06 06 0616 010 01 06 06 0821 010 01 06 08 0628 - - -- 010 01 06 08 0841 010 01 06 10 0665 010 01 06 10 0666 010 01 06 10 0793 010 01 06 10 0816 010 01 06 10 0827 - - - - 010 01 06 10 0829 010 03 01 05 0667 -- 010 03 01 05 0658 010 03 01 05 0669 --- 010 03 01 05 0670 010 03 03 02 0671 --- 010 03 03 03 0672 1 010 04 03 05 0673 010 04 03 05 0674 010 04 03 05 0675 010 05 04 01 0676 --- 010 05 04 01 0677 010 05 04 01 0678 010 05 04 01 0679 - 010 05 04 01 0680 -- 010 05 04 01 0681 --- - 010 05 04 01 0682 --- - - t- 010 05 04 01 0755 -- - ---- 010 05 05 01 0683 - - - 010 05 05 01 0684 010 05 05 01 0685 -- 010 05 05 01 0666 --- - 010 05 05 01 0687 -- - - - - - 010 05 05 01 0813 010 05 05 01 0625 010 05 05 01 0826 --- 010 05 05 01 0637 --- 010 05 05 01 0846 -- 010 06 90 01 0588 010 06 90 01 0689 010 06 90 01 0690 010 06 90 01 0691 9 010 06 90 01 0692 010 06 90 01 0693 010 0 6 9 0 01 0762 010 06 90 01 0792 - - - - 010 0 6 9 0 02 0694 010 06 90 02 0695 - 010 06 90 02 0696 010 06 90 02 0697 010 06 90 02 0698 · - 010 06 90 02 0699 010 06 90 02 0742 - - 010 06 90 02 0743 010 06 90 02 0823 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DALAM USAHA MITIGASI BENCANA DAN BAHAYA KEBAKARAN FAS. PENGEMB. KAPASITAS APARATUR PEMDA OLM MEMANTAPKAN PENYELENGG. PEMERINTAH DI WIL. PASCA BENCANA PEMBINAAN DAN t'ENul: : Ml: !ANGAN MANAJEMEN APAHAl UR PEMDA KHUSUSNYA t'ENAIAAN JAl: !AIAN NE: Gt: Rt DAN NEGARA PENDATAAN DAN EVALUASI FORMASI JABATAN APARATUR PEMDA SECARA NASIONAL PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ( SPM ) BIDANG PENOIOIKAN DAN KESEHATAN _ _ _ _ PENYUSUNAN NSPM DAN PEDOMAN SISTEM KARIR.CUTl.ASURANSl.PENGHARGAAN.PERENCANAAN APARATUR PEMDA PENINGKATAN BANTUAN TEKNIK KEPADA ORMAS UNTUK PENYELESAIAN KONFUK PENGUATAN DIALOG BAGI SEt.IUA KOMPONEN MASYARAKAT OLM PENYELESAIAN KONFLIK FASILITASI PENYELESAIAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI MALUKU DAN MALUKU UTARA PEMULIHAN PEMBANGUNAN DI PROVINS! MALUKU DAN MALUKU UTARA - PENGUATAN RUANG PUBLIK BAGI PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK --- - PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT SIPIL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENYIAPAN PEDOMAN BAGI APARAT POL PP. PPNS DAN SATUAN LINMAS FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA/ PASCA KONFLIK FASILITASI PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN, SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT FASILITASI DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMER!NTAH PASCA BENCANA PENGOLAHAN PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN PERANGKAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - PENYELENGGARAAN PERMASYARAKATAN PERUMUSAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERATURAN PERUNOANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR FASILITASI PENATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PULAU-PULAU TERLUAR PENINGKATAN KAPASITAS KERLEMBAGAAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECI PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH OALAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA -- PENYUSUNAN PEDOMAN DAN KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS - - - PENYUSUNAN MODEL PENGELOLAAN KAWASAN BEKAS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH --- ---- - PENINGKATAN KAPASITAS PEMDA OALAM PENGELOLAAN IRIGASI --- EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN IRIGASI -- ---- FASILITASI DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DI BIOANG LINGKUNGAN HIOUP PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI - - PENYUSUNAN NSPM PENATAAN RUANG -- PEMANTAPAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH -- - PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENATAAN DAERAH ---- FASILITASI PENATAAN WILAYAH PENGEMBANGAN KHUSUS PELAKSANAAN KOOROINASI PENATAAN RUANG DALAM FORUM BKTRN DAN PEMANTAPAN KELEMBAGAAN - BKTRN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DI DAERAH PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI PENATAAN RUANG OITINGKAT NASIONAL DAN OAERAH UNTUK MENDUKUNG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PENINGKATAN KUALITAS PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG WILAYAH YANG BERBASIS MITĕ BENCANA. DAYA OUKUNG WILAYAH DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGUATAN OUKUNGAN SISTEM INFORMASI DAN MONITORING PENYUSUNAN KEBIJAKAN INSENTIF PENOANAAN PEMBANGUNAN 01 WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PENEGASAN STATUS HUKUM SEGMEN-SEGMEN BATAS OARAT DAN LAUT PENATAAN TANOA-TANDA FISIK DAN PATOK PERBATASAN 01 WILAYAH PERBATASAN OENGAN PRIORITAS WILAYAH PERBATASAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERBATASAN - - PENINGKATAN KERJASAMA BILATERAL BIDANG POLEKSOSBUDHANKAM PENETAPAN GARIS BATAS ANTARNEGARA DI DARAT DAN LAUT -- - FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN FASILITASI PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN DALAM BIDANG EKONOMI, BUDAYA, SOSIAL DAN PEMBENAHAN TANDA BATAS PEMBERDAYAAN PEMDA DALAM MENDORONG PENCIPTAAN KEBIJAKAN IKLIM INVESTA SI & PENGEMBANGAN WILAYAH PENGEMBANGAN KEBIJAKAN. STRATEGI, NSPM. DAN PERMODELAN OALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN KUALITAS SOM PEMERINTAH OAERAH OALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN KLASTER UNGGULAN. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAA N USAHA. - FASILITASI FORUM SOSIALISASI. PROMOS!, PARTISIPASI PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT. FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH TERTINGGAL PENINGKATAN KERJASAMA PEMBANGUNAN ANT AR WILAYAH, ANT AR PELAKU DAN ANT AR SEKTOR FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN, STRATEGI. NSPM, DAN PERMOOELAN OLM PELAKS . PEMBANGUNAN DI WILAYAH- STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 010 F 06 06 KOOE SF PROG 90 03 90 13- 90 03 0 6 9 0 0 6 06 9 0 0 6 0 6 9 0 06 00 !)() 00 06 90 06 06 90 06 -+---+- 06 90 06 06 90 08 06 90 08 KEG 0763 0783 0789 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0756 0706 0707 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA KE GIA TAN DUKUNGAN FASILITASI PROGRAM KERJASAMA RI - UNICEF ---- FASILITASI PEMBANGUNAN WILAYAH TERTINGGAL FASILITASI PENGEMBANGAN PENOIOIKAN. KESEHATAN. KESEJAHlERAAN RAKYAT . DAN KETENAGAKERJAAN 61 WILAYAH TERTINGGAL. j PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN PENATAAN DAN Rl: : VITALISASI KAWASAN KUMUH D _ l _ P _ E _ R _ K _ O - TAA - N - - - - · - - - - - - - - - - FASILITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS OLM PENYEOIAAN PERUMAHAN SECARA MANDIRI FASILITASI PENYELENGGARAAN KER,IASAMA KOTA KEMBAR (SISTFR f': ITY/ PROVINf': F) : !; 11 Ő: r ; E N N: "Û Ü : ō : Ŏ: : : 1 & : e ŋ : Ŋ ʼn ň 0_TA BESAR & METROPOLITAN - 1 FASILITASI PERCEPATAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN 01 PERKOTAAN - -- ---- PENYUSUNAN STANOAR PELAYANAN PERKOTAAN FASILITASI PENATAAN PERKOTAAN 06 90 08 0708 FASILIT As l PERCEPAT AN PENYEDIAAN RENCANA DETAIL TAT A RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOT AAN KECIL & MENENGAH _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 06 90 08 06 90 08 -+--- 06 90 08 06 06 0 6 0 6 06 06 06 06 06 06 06 06 08 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 90 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 1 0 1 0 10 10 10 10 10 01 0709 FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH KOTA 0757 FASILITASI PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA PERKOTAAN 0758 RAPAT KERJA WALIKOTA SELURUH INOONESIA DALAM PENATAAN KAWASAN PERKOTAAN 0785 FASILITASI PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN 0819 PENATAAN LINGKUNGAN KAWASAJ< PERKOTAAN METROPOLITAN. BESAR. MENEGAH DAN KECIL 0822 PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI SISTEM KELEMBAGAAN EKONOMI PERKOTAAN 0848 0710 0711 PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI SISTEM l)AN KELEMBAGAAN EKONOMI PERKOTAAN ----- - - - - - --- ·- - --- PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN PENYELENGGARAAN OISEMINASI INFORMASI BAGI MASYARAKAT DESA 0712 PENINGKATAN KAPASITAS FASILITATOR PEMBANGUNAN PERDESAAN 0713 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT PEMDA & MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN ---- --- - 0714 PEMANTAPAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN OESA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN 0715 PENINGKATAN PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN - - - - - - - ---- 0716 FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PEMANTAUAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT 0799 KAJIAN STRATEJIK LINGKUP PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT --- ---- - - - - - - - · - - - - - - ---- 0804 KAJIANfTELAAHAN AKTUAL LINGKUP PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - ---- ---- 0847 0717 0718 0719 0720 0721 0722 PENINGKATAN KEBEROAYAPJ< MASYARAKAT DAN PNPM PERDESAAN DENGAN KECAMATAN PENYUSUNAN MODEL PARTISIPASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH FASILITASI PENGEMBANGAN SISTEM INSFRASTRUKTUR IBUKOTA PEMEKARAN. PENATAAN KAWASAN PERKOTAAN IBU KOTA KABUPATEN PEMEKARAN/KOTA. ----- ---- PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAPJ< FASILITASI. PENILAIAN DAN PEMBERIAJ< PENGHARGAAN KEPADA DAERAHD ALAM INOVASI MANAJEMEN PERKOTAAN ___ ---- ---- FASILITASI PERIJINAN SATU ATAP DI PERKOTAAN 0723 FASILITASI PENGEMBANGAN POTENSI DAN PERTUMBUHAN PERKOTAAN 0724 FASILITASI KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PERKOTAPJ< 0744 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA INFORMASI. MASYARAKAT DAN MEDIA __ OiO I § ¨I 1 0 90 03 03 05 05 01 L ^083G , _ 0 _ 1 _ 0725 PE!INGKA.T KUAUTAS ?ELA YANAN KEHUtvSA:
.; EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 010 10 01 0726 PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 010 010 010 010 010 010 011 011 011 011 011 0 1 1 0 1 1 1 0 10 1 0 10 1 0 1 0 01 01 05 05 05 01 01 01 01 01 02 0727 PENYELENGGARAAN LABORATORIUM -- - ---- - ^-- ^---- 0728 PENYELENGGARAPJ< PENGEMBANGAN SOM DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN KEDINASAN 0729 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN ---- -- --- ^- - - - - -- 0730 PENINGKATAN KETERSEDIAPJ< SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN 0731 PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKAN KEDINASAN SESUAI STANDAR PROFESI 0732 PENYEDIAPJ< BIAVA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PEN DIDI KAN KEDINASAN 1051 PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERAN ---- PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK 01 BIDANG PoLITIK LUAR NEGERI D AN - H UB U N G AN _ _ _ 1052 INTERNASIONAL 01 01 - - - - PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI ANT AR SADAN - SADAN P E MERIN T A H . DENG AN PERWAKlLAN'RI DI LUAR 02 1053 NEGERI 01 01 ---+- 0 1 01 02 02 01 01 01 01 02 02 01 02 01 02 01 02 1054 PEMBERiAN RESPON YANG LEBIH TEGAS. VISIONER DAN BERKUALITAS DALAM ISU - ISU INTERNASIONAL STRATEGIS_ __ ---- __ _ _ _ _ _ 1055 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI 1066 UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN MELALUI OIPLOMASI DAN PENGUATAN INTEGRITAS NKRI - ------ 1067 PENGUATAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA BILATERAL I REGIONAL I MULTILATERAL 1068 PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN MELALUI PERUNDINGAN DAN DIPLOMASI PERBATASAN 1069 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN WNllBHI DI LUAR NEGERI 1070 PERLUASAN PARTISIPASI INDONESIA DI BERBAGAI FORUM INTERNASIONAL ---- www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG 0 1 1 01 01 02 --- 011 01 01 04 011 01 01 04 ·>- 011 01 01 04 011 01 01 04 011 01 01 04 011 01 01 05 '-· 011 01 01 05 - - - - - - - 011 01 01 05 , _ -- 011 01 01 05 >-·-- 011 01 01 05 011 01 01 05 011 01 01 13 - 011 01 01 15 011 01 01 15 011 01 04 01 -· - 012 02 01 01 012 02 01 01 012 02 01 01 012 02 01 01 012 02 01 01 ---- 012 02 01 01 -- 012 02 01 01 - 012 02 01 01 012 02 01 02 --- 012 02 01 02 KEG 1071 1056 - - ^· 1057 - ᇬ ^-- 1074 1075 1076 1058 1059 1060 1061 1072 1073 1062 1063 1064 - 1065 1151 1152 1 1 53 1154 1 1 55 1156 1 1 57 1208 >- 1 1 58 1 1 59 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENGUATAN DAN PROMOSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI MELALUI DIPLOMAS! TOTAL PENINGKATAN PERAN KONTRIBUSI INDONESIA DALAM PENCIPTAAN PERDAMAIAN DUNIA DAN PEMAJUAN HAM PELAKSANAAN DIPLOM A S i i\EMANUSiAAN BAGI KElANGSUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENC A. ,Q_ AN KONFLIK . --- PENINGKATAN PERAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA DALAM KEANGGOTAAN DK PBB DAN PEMAJUAN HAM - - - PERLUASAN DIPLOMAS! PUBLIK PENYELESAIAN DAMA! KAWASAN TIMUR TENGAH - PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMASI BIDANG EKONOMI DAN KERJASAMA TEKNIK LUAR NEGERI PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DIPLOMASI BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN PENERANGAN LUAR NEGERI PENYELENGGARAAN KERJASAMA ASEAN ---- KERJASAMA BILATERAL I MULTILATERAL DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN . PROMOS! DAN KERJASAMA EKONOMI, PERDAGANGAN DAN INVESTASI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL PENYELENGGARARAAN PENDIOIKAN DAN PELATIHAN KEOIPLOMATAN DAN OIKLAT KHUSUS DEPLU --- PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEKONSULERAN DAN INFORMASI POLITIK LUAR NEGERI - PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL PENYELENGGARARAAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKSANAAN HUBUNGAN LU NEGERI ---- --- PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA INTEGRATIF PENGEMBANGAN PERSONIL INTEGRATIF -- - PENGEMBANGAN MATERllL INTEGRATIF PENGEMBANGAN FASILITAS INTEGRATIF PENGGIAT FUNGSI INTEGRATIF --- ---- LATIHAN INTEGRATIF OPERASI INTEGRATIF · - - PERBAJKANIPEMELIHARAANIPENGGANTIAN ALUTSISTA TNI - --- --- PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA MATRA DARAT --- PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA DARAT - - - - - - - - - - - -- - 012 02 01 02 1160 PENGEMBANGAN MATERllL MATRA DARAT -- 012 02 01 02 1161 PENGEMBANGAN FASILITAS MATRA DARAT - 012 02 Oi 02 1162 PENGGIAT FUNGSl MATRA CARAT - --- -- 012 02 01 02 1163 LATIHAN MATRA DARAT -- - - - - --- 012 02 01 03 1 164 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA MATRA LAUT - - ---·- 012 02 01 03 1 1 65 PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA LAUT - ^- - 012 02 01 03 1 166 PENGEMBANGAN MATERllL MATRA LAUT --- ^- - - - - - - - 012 02 01 03 1167 PENGEMBANGAN FASILITAS MATRA LAUT ---- - 012 02 01 03 1168 PENGGIAT FUNGSI MATRA LAUT 012 02 01 03 1169 LATIHAN MATRA LAUT - -- - ^- - - 012 02 01 04 1170 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KJNERJA MATRA UOARA ,__ -- 012 02 01 04 1171 PENGEMBANGAN PERSONIL MATRA UDARA -- 012 02 01 04 1172 PENGEMBANGAN MATERllL MATRA UDARA - - · 012 02 01 04 1173 PENGEMBANGAN FASILITAS MATRA UDARA - -- 012 02 01 04 1174 PENGGIAT fUNGSI MATRA UDARA ,___ _ - 012 02 01 04 1175 LATIHAN MATRA UDARA · - - 012 02 01 05 1176 PENGEMBANGAN PERSONIL PENEGAKAN NKRI ᇫ 012 02 01 05 1177 PENGEMBANGAN MATERllL PENEGAKAN NKRI f ^- 012 02 01 05 1 178 OPERASI PENEGAKAN NKRI ---- 012 02 01 05 1 179 PENGEMBANGAN FASILITAS PENEGAKAN NKRI - - - - - - - - - -- -- 012 02 01 05 1 180 PENGGIAT FUNGSI PENEGAKAN NKRI - - - - - - - - - - · - - 012 02 01 05 1210 PEMBANGUNAN POS PERBATASAN I PULAU TERLUAR 012 02 01 06 1181 PENGEMBANGAN SISTEM BELA NEGARA - - - ,__ - - - - 012 02 01 06 1182 PENGEMBANGAN PERSON IL BELA NEGARA - - - ^- --- - 012 02 01 06 1183 PENGEMBANGAN MATERllL BELA NEGARA 012 02 01 06 1 1 84 PENGEMBANGAN FASILITAS BELA NEGARA .____ - 012 02 01 06 1 1 85 PENGGIAT FUNGSI BELA NEGARA ,_. 012 02 02 01 1 186 PENGEMBANGAN SISTEM STRATEGI PERTAHANAN - 012 02 02 01 1 187 PENGEMBANGAN MATERllL STRATEGI PERTAHANAN 012 02 02 01 1 188 PENGEMBANGAN FASILITAS STRATEGI PERTAHANAN 012 02 02 01 1 1 89 PENGGIAT FUNGSI STRATEGI PERTAHANAN ---- PENGEMBANGAN STRATEGIC DEFENSE REVIEW (SOR), STRATEGI RAYA PERTAHANAN, POSTUR PERTAHANAN 012 02 02 01 1 207 DAN KOMPARTEMEN STRATEGIS 012 02 02 02 1 1 90 PENGEMBAGAN SISTEM INOUSTRI PERTAHANAN -- 012 02 02 02 1 1 9 1 PENGEMBAGAN MATERllL INDUSTRI PERTAHANAN 012 02 02 02 1 192 PENGEMBAGAN FASILITAS INDUSTRI PERTAHANAN www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG 012 02 02 02 è: ; ä: I äå ņ: Ň - Ņ: r äæ 012 02 03 012 02 03 #: $ % r " 012 02 r 90 M: - I J - ri 013 01 j _ -; , 013 01 013 01 013 01 013 03 013 03 013 03 03 03 03 01 04 90 03 03 03 03 03 03 013 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 013 03 03 Oi3 0 1 3 013 013 013 013 015 015 015 015 015 O i 5 1- 015 015 015 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 1 0 1 0 01 01 01 01 01 01 05 05 01 01 01 01 01 Oi 01 01 01 01 02 01 01 01 01 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 01 01 01 06 06 01 19 01 02 03 03 03 03 03 04 0 4 06 06 07 08 08 OS 01 01 17 19 20 20 20 20 20 20 20 20 015 015 015 1 _ 0 _ 1 _ 01 01 0 1 0 1 0 1 01 20 015 0 1 5 0 1 5 015 015 015 01 01 01 01 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 20 20 KEG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 1 1 93 PENGGIAT FUNGSI INDUSTRI PERTAHANAN 1209 PENGADAAN ALUTSISTA TNI 1 1 94 PENGGIAT FUNGSI KEGIATAN 1 1 95 PENGEMBANGAN SISTEM KERJASAM MILITER INTERNASIONAL 1196 PENGGIAT FUNGSI KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL 1 197 LATIHAN KERJASAMA MIUTER INTERNASIONAL - --- 1198 OPERASI KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL - - - --- - - - - ^- - - - 1 1 qೢ PENGEMRANGAN SISTEM UTBANG PERTAl-fANAN -- ---- 1200 PENGEMBANGAN MATERllL UTBANG PERTAHANAN 1201 PENGGIAT FUNGSI UTBANG PERTAHANAN 1202 PENGEMBANGAN MATERllL - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - --- ----- 1203 PENGEMBANGAN SISTEM OPERSI BHAKTI TNI 1 204 f'tNGEMBANGAN MATERllL OPERSI BHAKTI TNI --- ------ 1205 PENGGIAT FUNGSI OPERAS! BHAKTI TNI 1206 1251 1252 1253 OPERASI BHAKTI TNI PENYIAPAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN STANDAR PELAYANAN BIDANG HAM PENYELENGGARAAN, PENELI nAN, f'tNGKAJIAN, PENGt: MBANGAN, PtM tl ANGlJNAN UI B iUANG APAf<A 1 lJf<, H AK · HAK AJPIL, EKS PENYELENGARAAN PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN P EMB IN AA N APARATUR, SARANA D AN - PRA S ARAN A HUKUM _ _ _ _ _ 1264 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 1270 PERANCANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM HUKUM DAN HAM 1254 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM ---- 1255 PEMBINAAN I PENYELENGGARAAN PERMASYARAKATAN 1256 PENYULUHAN HUKUM DAN KOORDINASI RANHAM 1257 PEMANTAPAN KUALITAS PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM 1258 PEMBUDAYAAN DAN PEMASYARAKATAN HAM 1272 PEMBINAAN PEMASYARAKAlAN - -- - - ^- --- 1259 PEMBINAAN I PENYELENGARAAN KEIMIGRASIAN 1260 0378 1263 1271 1265 PENYELENGGARAAN PELAYANAN HUKUM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM KOORDINASI DAN KERJASAMA PENERAPAN HAM DAN PEMENUHAN HAM PENiNGKATAN KEMAMPUAN PROFESIONAL APARATUR HUKUM P E MBI N AAN, PERANCANGAN, HARMONISASI. KERJASAMA. PUBLIKASI. LITIGASI DAN FASIUTASI PERANCANGAN PERATURAN 1266 PEMBINAAN I PENYELENGGARAAN HAKI 1267 PEMBINAAN I PENYELENGGARAAN AHU 1268 PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ILMU PEMASYARAKATAN 1269 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ILMU KEIMIGRASIAN 1352 1353 1355 1356 1357 SURVEY DAN PEMETAAN PENGADAAN MAKANAN PEGAWAJ KEPABEANAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN EXTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI WAJIB PAJAK - -- --- - - - - ------ REFORMASI ADMINISTRASI SENGKETA PAJAK (TAX COURT REFORM) 1358 REFORMASI KEBIJAKAN ADMINiSTRASI PNBP 1359 1 360 PFNINGKATAN PEI AKSANAAN VFRIFIKASI DAN AUDIT PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAJ 1361 PENYELENGGARAAN INFORMASI PUNGUTAN PAJAK 1362 PENCETAKAN KERTAS BERHARGA 1 363 1364 1366 1367 1368 1410 PENINGKATAN PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA - - - - - - --- ---- - PENGKAJIAN TARIF, OBYEK DAN SUBYEK ATAS BEA MASUK. CUKAI. PAJAK DAN PNBP PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN, PENYULUHAN ᇪ PENETAPAN, PENAGIHAN P AJAK DAN PENGAWASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNA PENINGKATAN KINERJA KEPABEANAN DAN CUKAJ SURVEY. PEMETAAN, MASTER PLAN, STUDI KELAYAKAN DAN PENATAGUNAAN TANAH (PBB) MODERNISASI ADMINISTRASI KEPABEANAN DAN CUKAI 1 4 1 1 PENGELOLAAN RESIKO FISKAL 1412 PEMBINAAN/KOORDINASl/EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PNBP 01 01 01 01 01 01 01 01 01 -- - - -- - ·· ----- 0 1 5 015 015 015 015 015 015 0 1 5 20 1 4 1 3 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAJ 01 20 ----- 01 20 01 20 01 01 01 01 01 01 01 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 4 1 4 1 5 1427 1369 1370 PENINGKATAN SARANA PENGAWASAN KEPABEANAN PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK KEPABEANAN PEMBINAAN/KOORDINASl/EVALUASI DAN PELAPORAN PNBP PENINGKATAN PENGELOLAAN KAS NEGARA ----- PENINGKATAN PERENCANAAN KEBIJAKAN APBN 1371 PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH 1 - - - ۍ - - - - - 1372 PENINGKATAN EFEKTIV1TAS DAN EFISIENSI BELANJA NEGARA - - ------ www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG 015 01 01 21 - 015 01 01 21 015 01 01 21 015 01 01 21 015 01 01 21 - 015 01 01 21 - 015 01 01 21 015 01 01 2 1 - I- -- 015 01 01 21 015 01 01 21 015 01 01 22 ---- 015 01 01 22 ,_ 015 01 01 22 015 01 01 23 015 01 01 23 • 015 01 01 23 015 01 01 23 015 01 01 23 - 015 01 01 23 015 01 01 23 -· - 015 01 01 23 - ^- · 015 01 01 23 --- 015 01 01 23 - 015 01 01 23 - , _ 015 01 01 23 015 01 01 24 - - >-- - - - - - 015 01 01 24 --- ^--- - - - - - - 015 01 01 24 ->-- 015 01 01 24 - ,_ 015 01 01 24 - - - , _ - - - ,__ 015 01 01 24 - - - - - - - 015 01 01 24 -- - - - - - - - - 015 01 01 24 - - - - - 015 01 01 24 - - - - ᇩ - 015 01 01 24 015 01 01 24 --- 015 01 01 24 - - - - - - - 015 01 01 25 - - i.- - - - - ^- 015 01 01 25 - 015 01 01 25 015 01 01 2 5 015 01 01 25 - - 015 01 01 25 · - - - 015 01 01 26 - ^- -- ^- 015 01 01 26 015 01 01 28 015 01 90 19 - 015 10 05 01 --- 018 04 03 03 018 04 03 03 - ,._ . 018 04 03 03 018 04 03 03 018 04 03 03 - _ , _ - - - 018 04 03 03 -- 018 04 03 03 - - - 018 04 03 03 018 04 03 03 --- 018 04 03 03 018 04 03 03 - ^- - 018 04 03 03 KEG 1373 1374 1375 1404 1405 - 1406 1407 1416 1417 1418 1376 1419 1428 1377 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1378 - - - 1390 - - - 1391 1392 1393 1394 1395 -- 1396 1397 - - - 1398 1399 1400 1408 1420 1421 - 1422 1423 1429 1401 1402 1426 1409 1403 --- 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 - - 1508 1509 1510 1511 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH PENGKAJIAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PENINGKATAN PAD PENYELENGGARAAN EVALUASI PE RDA DAN RANPERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KEUANGAN SADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN PENGELOLAA N DANA INVESTASI PENiNGKA T A N FERENCANAAN KEBIJAKAN APBN PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN APBN (SAPA) ,_ - PENINGKATKAN AKUNTABIL I TAS KJNERJA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA --- -- PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS ACCRUAL PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAi) PENYUSUNAN STRATEGI PENGEMBANGAN MODAL VENTURA I ---- - - - ^- · - - --·- -- ----- ---- ---- PENINGKATKAN KERJASAMA BILATERAL I MULTILATERAL ANTAR OTORITAS PASAR MODAL - PENINGKATKAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM DENGAN REGULATOR PASAR MODAL NEGARA LAIN PENINGKATAN KERJASAMA PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK PASAR MODAL DAN LEMBAGA K E U AN - G A N BERBASIS SYARIAH - ---- - - PENYELENGGARAN RISET SEKTOR JASA KEUANGAN PEMBENTUKAN DATABASE SADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DENGAN I NSTANS _ I _ LAIN PC: NINGKATAN SI STEM DAN mFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI ANTARA BA PEPAM DAN SELF REGULATORY -- - PENYUSUNAN KETENTUAN D I BIDANG LEMBAGA PEMBIAYAAN --· - MONITORING PROFIL RISIKO KERUGIAN - -- - - PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI DIREKSI DAN KOMISARIS - PENELITIAN STANDAR PELAYANAN - - PENYELENGGAHAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPL) AKUNTAN PUBLIK - - ---- PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BIDANG PASAR MODAL - - --- - - - PENYUSUNAN DAN EVALUASI POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO -- ^--- -- --- KOORDINASI KEGIATAN LIBERALISASI DI BIDANG JASA - - - ---- -· -- PENGKAJIAN DI BIDANG PEM31AYAAN DALAM DAN LUAR NEGERI - --- PENGKAJIAN/ANALISIS TC: NTANG POSIS! INDONESIA P/.DA LEMBAGA·LEMBAGA INTERNASIONAL - PENGKAJIAN/ANALISIS TENTANG ISU-ISU EKONOMI DAN KEUANGAN DALAM KERANGKA KERJASAMA INTERNASIONAL - PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN MODEL PEMANTAUAN SEKTOR KEUANGAN - - ----- PERSIAPAN PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN PENINGKATAN PERAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ------ -- PEMANTAPAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN --- ---- - ^- - PELAKSANAAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DI PASAR MODAL - - --- PENYUSUNAN RENCANA AKSI INDMDU SEKTOR JASA INDONESIA DALAM KERANGKA APEC - -- - --- ---- - - PENGELOLAAN KEBIJAKAN UTANG - PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI - ---- PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA ----- - - -- PENGELO L A A. N PORTOFOLIO DAN RESIKO UTANG ---- - PELAKSANAAN EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETLEMENT UTANG PENGELOLAAN KEBIJAKAN f'EMBIAYAAN SYARIAH PENYEMPURNAAN MODEL - - - - PENYEMPURNA A N PETUNJUK TEKNIS RKA-KL DAN RKA BAGIAN ANGGARAN LAIN-LAIN - INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEKAYAAN NEGARA/BARANG MILIK NEGARA ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN - - PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI · - PEMBINAAN/ PENANGANAN KOMODITAS STRATEGI NASIONAL - - PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI INFRASTRUKTUR PERTANIAN DAN PERDESAAN -- PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN - - - PENGEMBANGAN SISTEM PERKARANTINAAN PERTANIAN DAN STANDAR MUTU KOMODITAS PERTANIAN PENGEMBANGAN U SAHA TANI KOMODITAS BERNILAI TINGGl/PENGUTUHAN SENTRA KOMODIT AS UNGGULAN BERNILAI TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA, PASCA PANEN DAN MEKANISASI PERTANIAN - - PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN -- PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN - PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN SEMUSIM PERKEBUNAN ---- PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR PERKEBUNAN - ^- 1512 PEMBINAAN PERLINDUNGAN TANAMAN - -- www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 016 016 016 016 016 016 016 019 016 016 018 016 016 016 016 016 016 018 016 016 F 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 KODE SF 03 OJ OJ 03 03 03 03 É OJ 03 03 OJ OJ 03 OJ 03 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PROG KEG 03 1513 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERTANIAN r 03 1514 PENINGKATAN PRODUKS'._Dǫ ǬǭDUKTIVITAS MUTU PRODUK PERKEBUNAN - - - - 03 1515 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INFORMASI IPTEK. DISEMINASI, DAN PENJARINGAN UMPAN BALIK -,,_ r - " " ""GCM"'GAN '"'"°'GAAN ǮAN '0"°"""'' ᇨS'C UrnANG """" ' "' Ë ^- ^1 03 1517 PENGEMBANGAN PERBIBITAN PETERNAKAN - - - - - - - - - - 03 1546 PENINGKATAN POPULASI TERNAK - - - - - - 03 1549 PENGEMBANGAN BAHAN BAKU BIOENERGI . - - - - - - - - - - - - Ńń -c d _ : : ǯ ǰ DZ : : : Dz dz Ut Ǵ ǵ : : Ƕ Ƿ : Ǹ : ǹ : ; : : Ǻ ǻ INTAN (UPJ,\ ) DAN KELOMPOK UPJ Ǽ KUPJA) _ - Ê 03 1552 PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI PERDESAAN - - - - - -- - - - -- - - - - 03 1553 PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU TANAMAN-TERNAK. KOMPOS DAN BIOGAS - --- - - - - - - - - - - - - - 03 1554 PEREMAJAAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT " ,,,,-.,""'""" ' """ """""' ""'"""'"'' "" ""'"" '""" "''"°"'"'G '"°"''"'""" " ' "" " ' " I 03 1556 _ ^: ; ASl -; ; EGIATAN PERTANIAN P ǽ SCA PANEN - DǾ ǿ E Ȁ UȇȊ PENGEMBANGAN AGRIBISNIS - - 03 1557 PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN AGROINDUSTRI TERPADU . - - - - - - - - - - - - · OJ 1558 PE: NG!: Ml: !ANGAN Pl: : R I ANIAN ORGANIK DAN LINGKUNGAN HIDUP OJ 03 03 03 1559 1560 1561 1562 BANTUAN BENIH/BIBIT KEPADA PETANI DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PENGUATAN KELEMBAGMN PERBENIHAN DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PENELITIAN DAN PERCEPATAN DISEMINASI INOVASI PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN - AGRIBISNIS _ _ · --- PENINGKATAN KEGIATAN EKSIBISI, PERLUMl: !AAN, DAN PENGHARGAAN KEPAOA PETANi/PELAKU AGRiBiSNiS 016 04 03 03 1561 REVITALISASI UNIT PELAYANAN JASAALSINTAN (UPJA) DAN KELOMPOK UPJA (KUPJA) (TP) · - - - - - -- -- - - ----- -- - --- 016 04 03 OJ 1562 PENGEMBANGAN PERTANIAN TERPADU TANAMAN-TERNAK, KOMPOS. DAN BIOGAS (TP) 016 016 016 016 016 016 016 O!e 016 016 018 016 016 018 016 016 016 016 016 018 016 016 016 016 016 016 01e 016 016 016 016 016 016 016 016 016 016 04 04 04 04 04 03 03 03 04 03 04 03 04 _ _ _,_ _ OJ 04 04 OJ 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 03 04 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 OJ OJ 03 OJ OJ 03 03 03 03 03 03 04 1583 PENGEMBANGAN FASIUTAS FELAYANAN AGROINDUSTRI TERPADU (TP) 1518 PENANGANAN PASCI\ PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 151!1 PENGEMBA NGAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN 1520 PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBIT AN 1521 PENGEMBANGAN PERUNDUNGAN TANAMAN 1522 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERTANIAN 1523 PENGENDAUAN WABAH/FLU BURUNG PADA HEWAN 1524 PERLINDU"IGAN KE.11 .MA"IAN PRODUK PETERNAKAN 1525 PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBERDAYA GENETIK 1 526 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS 1527 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN 1528 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN 1529 PEMBINAAN DAN PENGEMBA.ȆGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERTANIAN 1530 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN 1531 1532 1533 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN - ----- · ^- - - - -- PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN 1534 STABILISASI HAAGA PANGAN STRATEGIS 1535 PEMANTAPAN KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN : - 1 03 03 1536 PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI MELALUtlNOVASI (POO R FARMER INCOME I MPROVE M ENTT HR O U G H INNOVATIONl 04 1 15 31 PERLIN DUNGAN VARI ETAS TANȁAN _ - - - _ _ _ I 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 1563 PENYEDIAAN DAN PERBNKAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN (PNPM- ---- ᇧ - - . - - - - -- - --· - 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 1564 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT). PENYAKIT H E WAN , KARANTINA DAN PENINGKATA KE Ȃ ANAN ȃ P Ȅ AN '-"" G ȅ AN :
..: _ _ _ _ PENGEMBANGAN PEMBIBITAN SAPUKERBAU BANTUAN BENIH/BIBIT KEPAOA PETANI DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN ---- -- - - -- PENINGKATAN KEGIATAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN PANGAN 1569 MEKANISME KEGIATAN PROOUKSI PERTANIAN PRIMER 1570 ^-PENINGKATAN ^PRODUKSI. PRO DUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUK PERTANIAN, SERT A P ENGEMB ANGAN 15AWASAN _ _ - - - - _ _ _ _ _ 1571 PENELITIAN DAN PERCEPATAN DISEMINASI INOVASI PERTANIAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN ----- - - 1572 PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN PANGAN 1573 PERBNKAN MEKANISME SUBSIDI PUPUK STABIUSASI HAAGA KOMOOITAS PRIMER MELALUI DPM-LUEP 1589 www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 018 --- 018 018 - ^- 018 - 018 -- 018 --- 018 --- 018 - 018 --- 018 018 C 018 --- 018 018 018 - 018 018 018 ---- 018 -· - 018 019 019 --- 019 019 - 019 - - - 019 019 -- 019 --- 019 --- 019 -- 019 --- 019 - - · - 019 f--- 019 -- 019 --- 019 --- 019 -- 019 - - - 019 - - - 019 - - - - 019 - 019 --- 019 019 --- 019 - 019 - - 019 ,____ 019 --- 019 -- - 019 019 - -- 019 - 019 -- 019 --- 019 019 · - - - 019 019 019 G 019 -- - 019 - ^- - - 019 - ^- - 019 KODE F SF PROG KEG 04 03 04 1590 04 03 04 1590 -- 04 03 08 1538 -- - - - 04 03 08 1539 - I--- 04 03 08 1540 --- - 04 03 08 1541 - - - - - 04 03 08 1542 --- - 04 03 08 153 - - - 04 03 08 1544 - -- 04 03 08 1545 - 04 03 08 1546 -- , _ - - 04 03 08 1547 -- 04 03 08 1574 - 04 03 08 1575 - ^-- 04 03 08 1576 - 1-- - - 04 03 08 1577 - 04 03 08 1578 - 04 03 08 1579 - ->--- 04 03 08 1586 - --- 04 03 08 1587 - - 01 01 13 2003 - - - - - 01 01 13 2004 - 01 01 17 2005 --- 01 01 17 2006 - --- 01 01 19 2007 - - - - - - - 04 07 02 2008 --- ^- - - - - 04 07 02 2009 - ^- - - ^- 04 07 02 2010 - - - - ,___ - - - 04 07 02 2011 - - - --- 04 07 02 2012 04 07 02 2013 - 04 07 02 2014 - - - - - - --- - - - 04 07 02 2045 - -- 04 07 03 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN PANGAN (TP) - --- - - PENGUATAN KELEMBAGAAN PERBENIHAN DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN PANGAN (TP) ---- - PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN -- PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAA N PENYULUHAN PERTANIAN ---- ---- - SINKRONISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI - KOORDINASI PENANGANAN DAERAH BENCANAALAM, KONFLIK, TERTINGGAL DAN PERDATASAN ---- - - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERTANIAN - -- - -- PENGEMSANGAN KETAHANAN PA"IGAN DI LAHAN KERING - - -- PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN PELAYANAN PEMBIAYAAN PERTANIAN -- - PENGEMBANGAN PERIZINAN DAN INVESTASI ---- - PEMBERDAYAAN PETANI, PELAKU AGRIBISNIS DAN PENYULUHAN PERTANIAN -- PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MELALUI PMUK DAN LM3 - - - PENGEMBANGAN MAGANG SEKOLA H LAPANG -- -- --- PENINGKATAN SISTEM PENYULUHAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN - - - - - - - - - - - -- BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK KERINGANAN INVESTASI PERTANIAN (BLM-KIP) (PNPM-P) - -- --- - -- ---- - - PENGEMBANGAN KEGIATAN PELATIHAN, PENDIDIKAN PERTANIAN DAN KEWIRAUSAHAAN AGRIBISNIS PENER APAN DAN PEMANTAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE • . PENYELESAIAN DAERAH KONFLIK, BENC AN A AJ..t\M . DAERAH TERTINGGAL, PULAU TERLUAR DAN PERBAT t-SAN -- -- - PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI MELALUI PMUK DAN LM3 (TP) PENERAPAN DAN PEMANTAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE. PENYELESAJAN DAERAH KONFLIK. BENCANA - ALAM DAERAH TERTINGGAL, PULAU TERLUAR DAN PERBATASAN ł PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN & PELATIHAN SOM DUNIA USAHA - - ----- - - PENYELENGGARAN DIKLAT PERINDUSTRIAN -- --- -- ----- UJI COBA PERALAT AN -- - PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LAJNNYA - --- -- ---- PENGADAAN MAKANAN BAGI PEGAWAJ - PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH --- ---- -- - - PENGEMBANGAN SENTRA·SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PENDUKUNG KLASTER INDUSTRI - --- - -- ---- - PENGEMBANGAN IKM UNGGULAN DAERAH - -- ---- - - - - - -- - ---- - - - PENINGKATAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR IKM --- ---- ----- -- - -- PENGEMBANGAN IKM DI DAERAH TERTINGGAL. PERBATASAN DAN PASCA KONFLIK ---- - ------ -- PEMBERDAYAAN IKM DI PROVINS! (DEKONSENTRASI) ---- --- PEMBANTUAN PEMBINAAN IKM DI KABUPATEN/KOTA - --- ----- -- FASILITASI LAYANAN IKM - ----- -- - PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI - --- - ----- 04 07 03 2016 - - - - --- 04 07 03 2017 - - - - - - -- 04 07 03 2018 - - - - >-- - 04 07 03 2019 - ^- - - ^-- 04 07 03 2020 -· - - - - - f- - 04 07 03 2021 - - - - - - - -- 04 07 03 2023 - ^-- 04 07 03 2024 - - - - --- 04 07 03 2047 -- ^- - - - 04 07 03 2050 - - - - - - 04 07 04 2025 -- --- 04 07 04 2026 --- 04 07 04 2027 - - - - 04 07 04 2028 04 07 04 2029 -- - - - - 04 07 04 2030 04 07 04 2031 D - ^-- -- E 04 07 04 2032 - - -- 04 07 04 2033 - >-- - - - 04 07 04 2034 - · 04 07 04 2035 - F -- --- 04 07 04 2036 ᇥ ^- -- --- 04 07 04 2037 - - - - - 04 07 04 2038 04 07 04 2039 -- 04 07 04 2040 - - - - - 04 07 04 2041 - - 04 07 04 2042 - · - - - - - - - - - - 04 07 04 2043 -- - PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, STANDARD. NORMA DAN BIMBINGAN TEKNIS INDUSTRI - ---- -- - PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN INDUSTRI ·--- - - PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN STANDAR. NORMA. DAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI -- PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEINDUSTRIAN -- - -- - ---- -- PENINGKATAN STANDARDISASI INDUSTRI --- --- - ---- PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI PELAKSANAAN LITBANG DAN APLIKASI TEKNOLOGI HASIL LITBANG -- - -- -Ц- -- --- --- --- ----- ----- -- - - - - - --- -- --- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BARU DAN APLIKASI INDUSTRI ·- PERLUASAN PENER!IPAN STAND A R DI S A SI , AKREDITASI DAN MUTU ---- - PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI -- - f'ERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI -- ---- -- - - PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI - ---- -- PENGEMBANGAN PERKUATAN KLASTER INDUSTRI --- -- - PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL INDUSTRI ----- PENINGKATAN KERJASAMA INTENAL DAN EKSTERNAL INDUSTRI - PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN RENCANA KERJA INDUSTRI --- ------ PENINGKATAN IKLIM USAHA INDUSTRI ----- PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI - - - --- - PENINGKATAN KERJASAMA INDUSTRI -- - - - PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI -- -- - - PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI --- -- . PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM -- PENANGANAN MASALAH AKTUAL INDUSTRI · - PENGUATAN KELEMBAGAAN KLASTER IATI --- - - - ·-- PENGEMBANGAN SDM INDUSTRLAL - · - ^--- PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI IATI ---- PEMANTAUAN KEGIATAN IATI - - -- PENGEMBANGAN IKLIM USAHA - -- - www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 019 019 019 019 020 020 020 F 04 04 04 04 01 01 01 KODE SF 07 07 07 07 01 01 04 Å Æ ÇtÈ : L: 020 04 05 - - - - 020 04 05 020 04 05 020 020 020 020 04 04 04 04 020 04 020 04 020 04 020 04 - -- -- 020 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 PROG 04 04 04 04 15 15 01 02 01 01 01 G2 02 02 02 02 02 02 KEG 2044 2046 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI PILOT PROYEK PENGEMBANGAN INDUSTRI BAJA KEGIATAN --- ------ 2048 2049 PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR DALAM NILA! T AMBAH KOMODITI EKSPOR PRIMER 2104 2135 RESTRUKTURISASI PERMESINAN DI INDUSTRI PEMBINAAN/PENYUSUNANIPENYELENGGARAAN KEARSIPAN. DOKUMENTASI. DAN PERPUSTAKAAN BIDANG ŞEOLOQ!_ _ _ PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KETENAGALISTRIKAN DAN PEMANFAATAN ENERGI 2117 PELAKSANAAN RISET TEMATIS 2105 INVENTARISASI HAKI BIDANG GEOLOGI 2136 INOUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN 2137 LISTRIK PERDESAAN 82 1 5 - PEMBANGUNAN TRANSMISI, DISTRIBUSI, PEMBANGKIT LISTRIK DAN MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KETENAGA LISTRIKAN _ YANG DILAKUKAN BUf11 N 2iGO PEi-; şSINAAN USA.HA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI - - - - - - -- - - - - - - 2161 PENGATURAN DAN PENGAWASAN USAHA NON BAHAN BAKAR 2162 PELAYANAN USAHA PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN BIDANG MIGAS , _ _ _ .... , ____ _____ --- ^- 2163 PELAYANAN USAHA NIAGA BIDANG MIGAS l1/1 f'EMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU BAHAN BAKAR MINYAK ---- 2172 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA 2173 PEMBANGUNAN JAAINGAN TRANSMISIDAN DISTRIBUSI GAS, PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN P_ ENDUKUNG __ __ __ 2174 PENINGKATAN KOMPONEN DAN PEMBERDAYAAN POTENSI DALAM NEGERI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI 211B 2175 2176 DATA BASE BERBASIS Tl SUMBER DAYA GEOLOGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ENERGI BARU TERBARUKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN 02 03 03 03 03 --! - - - ۈ - - - - - 020 020 04 05 03 2177 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNO EKONOMI. KONSERVASI ENERGI DAN LINGKUNGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI OAlAM NEGERI DALAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK 217B SUBSEKTOR MINYAK DAN GA 020 020 020 020 020 020 020 020 04 05 03 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 04 04 04 04 04 04 04 ș PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI D/\GRI DALAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUK SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUM _ I _ _ _ __ 2133 PENGKOORDINASIAN/PENYELENGGARAAN KONSERVASI ENERGI 2142 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI PEMANFAATAN ENERGI 2143 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI USAHA ENERGI BARU TERBARUKAN 2144 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI KONSERVASI ENERGI 2145 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI ENERGI PERDESAAN 2146 PENYIAPAN BIMBINGAN TEKNIS ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI 21BO PEMAKETAN PELELANGAN DI SISI HULU BIDANG ENERGI 020 04 05 05 05 05 05 05 05 05 04 Ș PENYEHATANI NDUSTRI YG ADA.PR ivATISASl.MENGATUR PEM AJ N DGN UNBUNDLING & PENDATANG BARU SERTA KOMPETISI __ _ ^_ _ _ - - - - - - __ _ 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 04 2182 RESTRUKTURISASI DAN PENYUSUNAN REVIS! UNOANG-UNOANG MINYAK DAN GAS 04 21B3 PENYUSUNAN ATURAN PEMISAHAN ANTARA WILAYAH KOMPETISI DAN NON KOMPETISI -- - - - - - ---- 04 21B4 FASILITASI PELAKSANAAN OTDA DI SEKTOR ENERGI DG ACUAN UU N0.3212004 DAN UU N0.33/2004 - - - - - - · - - -- 04 B21B PENYIAPAN RESTRUKTURISASI ENERGI DAN REGULASI PEMANFAATAN ENERGI BERSIH - ·--- ----- - ---- 04 B219 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI 05 05 05 2103 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI 2129 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN BRIKET BATUBARA - - -- ----- 2147 PEMANFAATAN BIOFUEL UNTUK MASYARAKAT rrnDESAAN ---- --- --- APLIKASI TEKNOLOGI ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI 05 05 2185 21B6 KAJIAN UNTUK MtNtNTUKAN SKEMAISTRUKTUR IND USTRI ENERGI DALAMRANGKA MENDORON G PENGEŠBANGAN SEKTOJ3.E_!(QNOMI _ _ _ _ _ _ 05 2187 06 2134 REVIEW DAN EVALUASI PERATURAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENYALURAN ENERGI PERUMUSAN SNI BIDANG KETENAGALISTRIKAN 06 2138 PENYIAPAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN -------- 06 2139 PENYUSUNAN KEBIAJAKAN INVESTASI DAN PENDANAAN TENAGA LISTRIK ---- 06 2140 06 2141 -1--- 06 2188 07 2148 07 2149 PENYUSUNAN KEBIJAKAN KETENAGAUSTRIKAN SOSIAL PENYIAPAN INFORMASI DAN BIMBINGAN TEKNIS KETENAGALISTRIKAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA KETENAGALISTRIKAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN FASILITASI IMPLEMENTASI PSK DAN PSM ENERGI TERBARUKAN 07 2189 PE NINGKAT AN AKSESIB iUTAS & SISTEM PENYALURAN INFORMASI UTK MENUNJANG INVE STASI DI BO G KS. TENAGšSTl l<At'I ----- 08 08 2150 PENGATURAN DAN PENGAWASAN USAHA KETENAGALISTRIKAN 2151 PELAYANAN USAHA KETENAGALISTRIKAN --- ------ OB 2152 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI HARGA DAN SUBSIDI USTRIK OB 2153 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI HUBUNGAN KOMERSIAL KETENAGALISTRIKAN 1---- ێ-- --- 0B OB OB 2154 PENYUSUNAN REGULASI PERLINGUNGAN KONSUMEN USTRIK · - - - - - - - - - - - - -- - - - 2155 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI STANDARDINASI KETENAGALISTRIKAN -----· 2156 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGAUSTRIKAN www.jdih.kemenkeu.go.id r KODE DEPT F SF PROG KEG 020 04 05 08 2157 020 04 05 08 2158 - , _ - - - 020 04 05 08 2190 -- 020 04 05 08 2191 020 04 05 08 8217 020 04 05 1 1 2101 - -- ^- - - >--- 020 04 05 1 1 2102 -- - 020 04 05 1 1 2169 020 04 06 01 2114 -- 020 04 06 01 2115 -- ^-- - - - ,____ ^- - 020 04 06 01 2126 - ^- - - - - - - - - - - ,_ _ - 020 04 06 01 2127 020 04 06 01 2128 -- --- -- 020 04 06 01 2131 - - - - 1 ^-- 020 04 06 01 2192 -- - - - 020 04 06 01 2193 - - - - - - 020 04 06 01 2194 - ^-- ^- - ,___ -- 020 04 06 01 2196 - ^- - 020 04 06 01 2197 - - 020 04 06 01 2198 - ^- 020 04 06 01 2199 · - 1-- -- ^-- - - > ^-- -- - 020 04 06 01 2200 020 04 06 01 8151 020 04 06 01 8152 ᇤ - 020 04 06 01 8153 > ^-- - ^- · ^- - 020 04 06 01 8154 -- -- - - - - - 020 04 06 01 8155 - - - - - - - - - -- 020 04 06 01 8156 -- - 020 04 06 01 8157 - 020 04 06 01 8158 - 020 04 06 01 8159 020 04 06 01 8160 - 020 04 06 01 8161 - 020 04 06 01 8162 - - - - -- ᇤ - ^---- 020 04 06 01 8163 - - 020 04 06 01 8164 - -- ----- 020 04 06 01 8165 - ^- - 020 04 06 01 6166 - - - - - 020 04 06 01 8167 --- - - - - - - --- 020 04 06 01 8168 c--- 020 04 06 01 8169 - - - 020 04 06 01 8170 020 04 06 02 2116 >- ^- - ^- ^--- 020 04 06 02 2160 - - 020 04 06 02 2164 - ^-- r- 020 04 06 02 2165 - ^- 020 04 06 02 2166 -- - ^- 020 04 06 02 2168 - ^-- ^- ^- ----- - 020 04 06 02 2170 - - - - - - ᇤ - ^- ^- - - - 020 04 06 02 8171 - ^- - - ^- - - - 020 04 06 02 8172 --- - - - - ---- 020 04 06 02 8173 - -- - - - 020 04 06 02 8174 - - - · - - -- 020 04 06 02 8175 020 04 06 02 8176 -- 020 04 06 02 8177 020 04 06 02 8178 020 04 06 02 8179 -- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KE GIA TAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI TENAGA TEKNIK KETENAGAUSTRIKAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI USAHA PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN SOSIALISASI REGULASI USAHA DAN TEKNIK KETENAGAUSTRIKAN - -- PENGEMBANGAN STANDAR LATIH KOMPETENSI KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN STANDARDISASI KETENAGALSITRIKAN NASIONAL - - - PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN - - - -- - PROMOS! BIDANG PERTAMBANGAN - - PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN KONTINEN DAN REGIONAL PERTAMBNAGAN SDA & BATUBARA - - PENELITIAN. PENYEUDIKAN, INVENTARISASI DAN EKSPLORASI MINERAL, BATUBARA, DAN BAHAN GALIAN INDUSTRI -- - - PENINGKATAN PEMANFAATAN PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI --- PENERAPAN GOOD MINING PRACTICE - - -- ---- PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN MINERAL. BATUBARA DAN PANAS BUMI - -------- PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN ------ - - PENYIAPAN KEBIJAKAN PENETAPAN HAAGA DASAR UAP PANAS BUMI PENGEMBANGAN INVESTASI DAN KERJASAMA MINERAL .BATUBARA DAN PANAS BUMI - PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WlLAYAH KERJA MINERAL.BATUBARA DAN PANAS BUMI >- -- - - - -- PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMAMFAATAN MINERAL.BATUBARA DAN PANAS BUMI --- --- - OPTIMAUSASI PENERIMAAN NEGARA MINERAL.BATUBARA DAN PANAS BUMI - PENINGKATAN PELAYANAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA -- -- - ^- PENYUSUNAN NORMNSTANDARJPEDOMAN DAN PENGAWASAN OPERAS! PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA - ----- PENYUSUNAN NORMAISTANDARIPEDOMAN DAN PENGAWASAN EKSPLORASI MINERAL DAN BATUBARA - ----- PENYUSUNAN NORMA/STANDARIPEDOMAN DAN EVALUASI BIMBINGAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA PENYUSUNAN NORMA/STANDARIPEDOMAN.DAN EVALUASI PEMBINAAN HUBUNGAN KOMERSIAL MINERAL & BATUBARA -- - -- PEMBINAAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI ----- - --- --- PENGEMBANGAN INVESTASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI --- - --- - - - - -- - PENINGKATAN PELAYANAN USAHA PANAS BUMI - ------ ---- - - --- PENGAWASAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PANAS BUMI - ------ PENYUSUNAN NORMA/STANDARIPEDOMAN.DAN EVALUASI PEMBINAAN HUBUNGAN KOMERSIAL PANAS BUMI - - -- - --- ----- --- PENYUSUNAN NORMA/STANDARJPEDOMAN,DAN EVALUASI BIMBINGAN USAHA PANAS BUMI --- - - PENYUSUNANKEBIJAKAN DAN REGULASI STANDARDISASI TEKNIS MINERAL,BATUBARA DAN PANAS BUMI --- -- - PENGAWASAN TEKNIK MINERAL.BATUBARA DAN PANAS BUMI PEMBINAAN.PENGELOLAAN DAN PENGAWASANTINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN - MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI PEMBINAAN,PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN OPERS fPERTAMBANGAN MINERAL.BATUBARA DAN PANAS BUMI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN US AHA PENUN J AN G PERTAMBANGAN MINERAL.BATUBARA DAN - PANAS BUMI _ - - -- - --- - -- -- - PENYIAPAN AKREDITASI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN DIKLAT MINERAL.BATUBARA DAN PANAS BUMI PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN MANAJEMEN SUBBIDANG MINERAL,BATUBARA,PANAS BUM I DAN GEOLOGI --- - - PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN MINERAL --- - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BATUBARA - - ^- PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MINERAL KELAUTAN - - - - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI GEOLOGI KELAUTAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN KONTINEN DAN REGIONAL SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGl,GEOFISIKA.GEOKIMIA DALAM MENDUKUNG PROMOS! WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN -- -- PENELITIAN, PENYELIDIKAN, INVENTARISASI DAN EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS · - PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI - - PELAYANAN PEMERINTAHAN DALAM MENUNJANG KEGIATAN MIGAS - · - PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI - - - -- -- --- PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ---- -- ----- --- PEMBINAAN TEKNIK DAN LINDUNGAN UNGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI - --- - ^--- -- -- - - PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN KONTINEN DAN REGIONAL PERTAMBNAGAN MIGAS ----- -- - PEMBINAAN PENERIMAAN NEGARA MINYAK DAN GAS BUMI - PEMBINAAN KERJASAMA Bl DANG ENERGI - - ----- PEMBERDAYAAN POTENSI BARANG DAN JASA DALAM NEGERI Ml NY AK DAN GAS BUMI >--- PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INVESTASI MINYAK DAN GAS BUMI --- ----- PENGELOLAAN,PENYIAPAN DAN PENILAJAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI -- - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI - PELAYANAN DAN PEMANTAUAN USAHA GAS BUMI -------- PENILAJAN DAN PENGEMBANGAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ----- - www.jdih.kemenkeu.go.id D EP T F 020 04 020 04 020 04 020 04 020 04 020 04 020 KODE SF 06 06 06 06 06 06 cs PROG 02 02 02 02 02 02 C2 KEG MENTEAI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KE GIA TAN 8180 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGOLAHAN MINYAK DAN GAS BUMI 8181 STANDARDISASI MINYAK DAN GAS BUMI PENYUSU N AN NORMAISTANDARIPEDOMAN & PEMBINAAN SERTA P ^E NGAWASAN KE S ELAMATAN OPERASI HULU - - ^Ɨ - 18 _ 2 _ ^r .m NAK ^& GAS BUM; PENYUSUNAN NO R M N S T AN D ARIP E DOM AN & PEMBINAAN SERTA PENGA ^W ASAN KESELAMATAN OP-ERASI HIL I R MINYAK & GAS BUMI 8183 8184 PENYUSUNAN NORMA/STANDAR/PEDOMAN & PEMBINAAN SERTA PENGA ^WA SAN LINDUNGAN LINGKUNGAN MINYAK & GAS BUMI 8185 PEMBINAAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI 8186 rEN ^G A'.''.'A ^S AN CAt'ೝ r'CNGCೞ .OA.'\: GAN SISTCM INTEGrᇡSI TATA NlACA M!NYAK DA. ... G A S BUᇢ.ᇣI 020 04 06 02 8187 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI EKSPLORASI MIGAS o----+-- ·-t-- 020 04 06 02 8188 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI EKSPLOITASI MIGAS ----- - ^- - ^- -- 020 04 06 02 8189 PE ^N EUTIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES MIGAS 020 04 06 02 8190 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI APLIKASI PRODUK MIGAS 020 04 020 04 020 04 020 020 020 020 020 020 020 020 020 04 04 04 04 04 04 04 04 04 020 04 020 04 020 04 020 05 020 05 020 020 020 020 020 020 020 020 05 05 05 05 05 05 05 05 020 05 020 05 020 05 020 05 020 I 05 - 0201- 05 020 05 020 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 02 02 02 8191 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI GAS ----- 8192 PENYIAPAN AKREDITASI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN DIKLAT BIDANG MIGAS 8193 PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN MANAJEMEN SUBBIDANG MIGAS 8194 SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGl.GEOFISIKA.DAN GEOKIMIA DALAM PENGEMBANGAN USAHA HULU MIGAS 8210 PENYIAPAN RENCANA KERJADAN LAPORAN SERTA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MIGAS 8211 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN PPNS BIDANG MIGAS 8212 SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN KEKAYAAN NEGARA 8213 PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN ENERGI AL TERNATIF 8214 PENYIAPAN DAN PENENTUAN HAAGA DAN SUBSIDI BAHAN BAKAR ----- 8216 PE MBIN AAN , PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN USAHA BBM BERSUBSIDI DAN USAHA GAS MELA L UI PIPA 8220 PENELITIAN. PENYELIDIKAN. EKSPLORASI DAN INVENTARISASI POTENSI BITUMEN PADAT DAN MIGAS 8195 PENGEMBANGAN DAN PEMAMFAATAN BIODIESEL DAN BIOFUEL SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBARUKAN 07 01 8196 PENYUSUNAN REGULASI DAN KEBIJAKAN BIODIESEL DAN BIOFUEL -+--- -- - - - - - - - . - - - - - ---- - 07 01 8197 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BIODIESEL DAN BIOFUEL SERTA JARINGAN PENDISTRIBUSIANNYA 07 01 8198 PENYUSUNAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI BIODIESEL DAN BIOFUEL 03 01 2159 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN REGULASI LINDUNGAN UNGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN 03 02 2125 PENERTIBAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IJIN 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 01 01 01 01 01 01 02 03 0676 PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI -+-- 2122 KONSERVASI SUM BER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN SUMBER-SUMBER AIR 2123 8199 PERENCANAAN RUANG DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PENYEOIAAN DATA D A SAR PERPETAAN UNTUK P ENYUSUNAN TATA RUANG DAN ^- ZONASI KAWA SAA RAWAN - - BENCANA ALAM 8200 PEMETAAN WILAYAH KONSERVASI MINERAL.BATUBARA DAN PANAS BUMI --------- 8201 PENYUSUNAN PEOOMAN KONSERVASI MINERAL.BATUBARA DAN PANAS BUMI 8202 REHABILITASI DAN PEMULIHAN LAHAN AKIBAT KEGIATAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2119 PEMETAAN ZONA KERENTANAN BENCANA GEOLOGI 03 2120 PENATAAN RUANG BERBASIS GEOLOGI 03 2121 - - --·--- -- PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH BERSUMBER DARI AIR TANAH OAN SANITASI DASAR 03 8203 PENEUTIAN DAN PENYELIDIKAN GEOLOGI TEKNIK DAN GEOLOGI LINGKUNGAN - - - - ·- - +- - - - - -- 03 8204 PENELITIAN,PENYELIDIKAN DAN PEMETAAN HIDnOGEOLOGI 04 03 8205 BANTUAN TEKNIS BIDANG GEOLOGI 04 - 03 -I li2 o6 - ^- -- 04 03 8207 04 03 8208 PENELITIAN DAN PENYELIDIKAN GEODINAMIK PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR TANAH ---- PENYUSUNAN PERATURAN DAN PEDOMAN DI BIDANG LINGKUNGAN GEOLOGI --- ^- ^ -i----<- - 020 05 020 05 020 05 020 05 020 05 -+--- 020 05 020 05 020 05 020 05 022 01 022 01 022 01 022 01 022 022 022 022 03 03 04 04 90 01 2106 EOUKASI DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN 01 01 01 01 2107 PENYELIDIKAN GEOLOGI TEKNIK DAN GEODINAMIK 2108 PENYEBARAN PETA DAERAH RAWAN BENCANAALAM GEOLOGI 2109 PENELITIAN, PENYELIDIKAN DAN PEMETAAN GEOLOGI LINGKUNGAN DAN AIR TANAH 2110 PENGEMBANGAN DATA DA N INFORMASI LINGKUNGAN 90 90 90 90 90 90 01 2111 PENYUSUNAN DAN PENYEBARAN NERACA SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERGI - - - - - - - - - - - - - - - - 01 2112 MITIGASI. P ^E RINGATAN DINI DAN TANGGAP DARURAT BENCANA GUNUN ^G API DAN BENCANA GEOLOGI 90 01 - - -- - 90 01 01 01 01 01 13 13 13 13 02 01 02 01 08 03 08 03 2113 PENGUATAN JEJARING INFORMASI LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH 8209 PE NE LI T I AN , PEN Y E LI DIKAN,PE M E T AAN DAN PENGAMATAN KAWASAN RAWAN BENCANA GEOLOGI 2279 PEMBANGUNAN RATING SCHOOL - ----- ----- 2280 UPGRADING LABORATORIUM STPI CURUG (P ^C -120) ------ 2281 PEMBANGUNAN MARITIME EDUCATION AND TRAINING IMPROVEMENT (METI) 2282 PENGEMBANGAN SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STID) 2201 PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PENYELAMATAN -.- - - ---< - - - -- - - --- ------ 2288 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PENCARIAN DAN PENYELAMATAN -- - - -- --- -- 2202 PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LLAJ 2203 PEMBANGUNAN/PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG 022 0 4 08 03 - - - - - - ľ - - - 022 04 08 03 022 04 08 03 022 04 08 03 022 04 08 03 - - - 022 04 08 03 022 04 08 03 - - - - ^- ^- -· 022 0 4 08 03 e- ,_ _ _ --- 022 04 08 03 - - 022 04 08 03 022 0 4 08 03 - ^- ^ - ^- --- 022 04 cs 03 - -- I ^- · 022 04 08 03 -- 022 04 08 03 -- 022 0 4 08 03 - - - - - - - --- 022 04 08 04 - - ^- - ^- 022 04 08 04 - ᇞ- -- 022 04 08 04 - - -- - 022 04 08 04 - - - - - - --- - 022 04 08 05 - - - - - - - - - .____ 022 04 08 05 - ^--- 022 04 08 06 - ^- - -- - - - - 022 04 08 07 - - - 022 04 08 07 - 022 04 08 07 --- 022 04 08 07 - ^- - ^-- - ^- - 022 04 08 07 --- - -- 022 04 08 07 --·- 022 04 08 07 -- 022 04 08 07 -- - - - ^- - - 022 04 08 07 -- 022 04 08 08 022 04 08 08 022 04 08 08 -- - - ^- - 022 0 4 08 08 - 022 04 08 08 - - - 022 04 08 08 · - - · - -- 022 04 08 09 - - - -- - ^- - 022 04 08 09 - - 022 04 08 09 - I- 022 04 08 1 0 - - ᇟ - - - 022 04 08 1 1 - - t ^- - ^- - 022 04 0 8 1 1 - - - - ^- - - 022 04 08 1 1 022 04 08 1 1 022 04 08 1 1 - - 022 04 08 1 1 ---- ^--·- 022 04 08 1 1 - ^- - 022 04 08 1 1 -- - --- -- 022 04 08 1 1 - -- - - - - 022 04 08 1 1 - - - - 022 04 08 1 1 · - ^- - - - 022 04 08 1 1 -- - - - - - - - 022 04 08 1 1 - ᇝ -- 022 04 08 1 1 - 1- - - -- - - - 022 04 08 1 1 - - - ,_ _ ^-- ^---- 022 04 08 12 -- - 022 04 08 12 - ^- - ^---- 022 04 08 12 022 04 08 1 2 022 04 08 12 -- - - - - - - - - - - 022 04 08 1 4 - - - -- --- 022 04 08 1 4 KEG 2204 - 2205 2206 2207 2208 - ^- -- 2209 2210 2211 2212 2.213 2214 -- 2215 --- 2216 2217 2283 - - - 2218 2219 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PEMBANGUNAN TERMINAL -- ^- - - PERBAIKAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN - PEMBANGUNAN ALAT KALIBRASI KEGIATAN -- - - - ---- --- PENATAAN DAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DAN JALAN NASIONĭ - PERKOTAAN ----- -- --- --- - - PEMBANGUNAN JEMBATAN TIMBANG - - ---· OPERASIONAL JEMBATAN TIMBANG PELAKSANAAN ABIU (ACCIDENT BLACKSPOT INVESTIGATION UNIT) - - PENATAAN DAN MANAJEMEN REKAYASA LLAJ --- - ----- - PELAKSANAAN ROAD SAFETY AUDIT PENGAOAAN ALAT UJI TIPE KHUSUS SEPEDA MOTOR ---- --- PENATAAN JALUR ANGKUTAN - ---- PERENCANAAN DAN PENATAAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI --- -- -- - ----- PENYELENGGARAAN CRISIS CENTER --- - PEMBANGUNAN PROTOTIPE SARANAANGKUTAN JALAN RAMAH LINGKUNGAN PENGAOAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN LLAJ, ALAT PKB, JEMBATAN TIMBANG, ZON A SELAMAT SEKOLAH !ZOSS ) --- - -· - ^- - - PENGAOAAN BUS PERINllS --- - - - - - - · - - - - - - - --- SUBSIDI OPERAS! PERINTIS ANGKUTAN JALAN ---- ·--- - - - ^- -- -- 2220 2221 -- 2222 2223 - -- 2224 - - - 2225 2226 2227 --- 2228 2229 - 2230 2231 -- 2232 - 2236 2233 2234 2235 - · 2236 2237 2239 - - - 2240 ---- 2241 2289 2242 2201 2243 -- 2244 -- 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2257 2286 2287 - 2290 2291 2292 - 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UMUM PERKOTAAN TERPADU - KERJASAMA PENGAOAAN DAN PENGOPERASIAN BUS ----- -- - - - ----- . REHABILITASI TERMINAL --··- -- ----- - - REHABILITASI JEMBATAN TIMBANG --- -- PENGAO A A N SARANA KA KELAS EKONOMI, KRL. DAN KRD/KRDE/KD3 ---- ^--- --- -- -- ^- - ^- -- PENINGKA TAN JALAN DAN PRASARANA KERETA API -- PENINGK ATAN JEMBATAN KA --- -- --- PEMBANGUNAN JALAN KERETAAPI - - PENINGKATAN DAN REHABIUTASI SISTEM SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI -- --- -- PENA TAAN DAN PENERTIBAN PEMANFAATAN DAERAH MILIK JALAN JALUR KA --- -- --- - PEMBANGUNAN DOUBLE TRACK DAN DOUBLE-DOUBLE TRACK - ^---- - - - -- PEMBANGUNAN DEPO --- --- ---- ---- - - - PENGEMBANGAN PERKERET AAPIAN - - REHABILITASI PERALATAN SiNTELIS KA - -- ---- --· ------ REHABILITASI JEMBATAN KA - - --- REHABILITASI KERETA API KELAS EKONOMI DAN KRD/KRDE/KD3/KR ---- - -- STANDARISASI KINERJA PRASARANA DAN SARANA KA -- --- - -- ----- - REHABILITASI PERALATAN SINTELIS KA - -- --- REHABILIT ASI JALAN KA - -- -- - -- -- - PERENCANAAN SISTEM AUDIT KJNERJA PRASARANA DAN SARANA SERT A SOM PERKERET AAPIAN -- - ^- ------- ---- - - PENYEMPURNAAN SKEMA PENDANAAN PSO-IMO-TAC - - -- - -- - - - SPIN-OFF DIVISI KERETA API ----- ----- - PENGUATAN FUNGSI REGULATOR PERKERETAAPIAN --- - - - PENDUKUNGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN --- --- ---- - - - - PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PENYELAMATAN - ^- --- -- - - - -- - PEMBANGUN A N SARANA BA NTU NAVIGASl PELAYARAN - - - - PEMBANGUNAN KAPAL - PEMBANGUNAN DERMAGA LAUT - --- PELAYANAN PELAYARAN PERINTIS -- PENGAOAAN PERALATAN SARANA TELEKOMUNIKASI PELAYARAN PENGAOAAN PERALATAN PENUNJNAG KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT PENGEMBANGAN DATABASE DAN IDENTITAS PELAUT - PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN ------ ----- SUBSIDI OPERASI LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS - -- - PEMBANGUNAN VTS -- ---- -- ---- - - PEMBANGUNAN INDONESIA SHIP REPORTING SYSTEM TAHAP I - - - - ---- - PELAKSANAAN PILOT PROJECT NATIONAL SINGLE WlNDOW ----- -- - PEMBANGUNAN PELABUHAN PERINTIS TRANSPORTASI LAUT ----- -- PENGEMBANGAN PELABUHAN STRATEGIS ---- - REHABILITASI KAPAL --- · - REHABILITASI DERMAGA PELABUHAN --- ---- --- - - PEMBERSIHAN KOLAM/PENGERUKAN ALUR LAUT PELAYARAN REHABILITASI SARANA BANTU NAVIGASI REHABIUTASI FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN - ---- PEMBANGUNAN DERMAGA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN - ----- ---- SUBSIDI OPERASI LINTAS PENYEBERANGAN PERINTIS --- www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 022 04 KODE SF PROG _ 022 J -- 04 022 04 08 08 08 08 08 08 14 14 14 14 15 15 15 15 16 17 17 17 022 04 022 022 04 04 022 04 08 022 04 08 âãã - : » -¼: 022 04 08 - - - - - 022 04 08 - 022 - I ()4 1 - 08 022 04 022 04 022 04 022 022 022 022 022 022 022 022 022 04 04 04 0.: 04 04 04 04 022 04 08 08 08 08 08 08 08 oa 08 08 08 08 i7 17 17 17 17 18 18 18 18 18 20 21 08 21 - ^- - I- 022 04 08 21 022 10 05 01 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 01 01 01 01 01 10 10 10 10 10 10 10 01 04 04 04 04 01 01 01 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 02 01 01 10 02 10 02 01 I 023 - I 10 I 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 KEG MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 2258 PENGADAAN KAPAL PERINTIS DAN BUS AIR KEGIATAN 2259 PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG DAN PRASARANA KESELAMATAN 2260 PENGADAAN SPEED BOAT --- --- --- - 2295 PENGADAAN DAN PEMASANGAN SBNP DAN RAMBU SUNGA! TRANSPORTASI PENYEBERANGAN 2261 REHABILITASI DERMAGA PENYEBERANGAN ·-- -- -- ---· 2262 PENGERUKAN DAN PEMBERSIHAN ALUR PENYEBERANGAN -- -- -- -· --- --- - - 2263 PENGERUKAN DAN PEMBERSHAN ALUR PENYEBERANGAN 2264 REHABILITASI KAPAL PENYEBERANGAN 2265 PENGADAAN PERALATAN SURVEI PEMETAAN 2266 PELAYANAN PENERBANGAN PERINTIS 2267 PEMBANGUNAN LANDASAN DAN FASILITASNYA 2268 PENGADAAN FASILITAS KESELAMATAN PENERBANGAN 2269 ?ENGADAAN FASiUTAS ?ENUNJANG OPERASi BANDARA 2270 PEMBANGUNAN BANDARA BARU 2271 PENGEMBANGAN/PENINGKATAN BANDARA 2284 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN RADAR. KOMUNIKASI, DAN NAVIGASI PENERBANGAN -- 1 2285 PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS KESELAMATAN/PENGAMANAN/PELAYANAN PENERBANGAN 2272 REHABILITASI LANDASAN DAN FASILITASNYA 2273 REHABILITASI TERMINAL DAN FASILITASNYA 2274 REHABILITASI FASIUTAS KESELAMATAN PENERBANGAN 2293 REHABiliTASi PRASARANA TRANSPORTASI UDARAFASILITAS 2293 2294 2296 2275 2276 2277 2278 REHABILITASI PRASARANA TRANSPORTASI UDARA FASILITAS PENGADAAN DAN PEMASANGAN KONVERTER KIT PENGEMBANGAN BUDAYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAAN TRANSPORTASI PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL STUDI KEBIJAKAN BIDANG TRANSPORTASI PENGADAAN SARANA LATIH TRANSPORTASI 2580 PENGURANGAN PEKERJA ANAK DALAM RANGKA MEN DU KUNG PROGRAM PKH 2557 PENGEMBANGAN PROGRAM SISTEM INFORMASI DAN PUBLIKASI PENELITIAN DIKTI 2558 PENGEMBANGAN PROGRAM KREATMTAS MAHASISWA 2559 PENGEMBANGAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2560 PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN PENDIDIKAN TINGGI 2303 PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN TK 2304 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU TK 2305 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PAUD 2306 PENYELENGGARAAN P E N DID I KAN ANAK USIA DINI 2307 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PAUD . --- -- ----- 2554 PEMBINAAN MINAT. BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TK 2587 PENYELENGGARAAN PAUD RINTISAN 2302 PENINGKATAN MANAJEMEN SEKOLAH DASAR 2315 PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU (PROGRAM WAJAR) 2316 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTITUSI PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (PROGRAM WAJAR 9 TAHUN) 2317 2318 ^I PENGEMBANGAN°DAN PENINGi<ATAN MUTU INSTITUSi PENGEMBANG PEN ATARAN GURU ?ENDIDIKAN . Ms..ti ENGAH --- --- __ __ _ _ PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR 2319 PENGEMBANGAN SEKOLAH OENGAN STANDAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL 2320 PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN (DIKDASMEN) 2321 2322 2323 DESENTRALISASI PENINGKATAN PENDIDIKAN DASAR (ADS) PENGEMBANGAN SMP TERBUKA DAN PENDIDIKAN ALTERNATIF BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2324 PEMB!NAAN KESISWAAN -- -- 2325 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMP 2326 REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH DASAR 2327 PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH DASAR 2328 PENINGKATAN OLAH RAGA SEKOLAH DASAR 2329 PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN SEKOLAH DASAR 2330 PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR TERPENCIL 2331 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DASAR 2332 PENINGKATAN MUTU PELAJARAN IPA 2333 PEMBERIAN BEASISWA SEKOLAH DASAR 2334 2335 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERORIENTASI KETERAMPILAN HIDUP SEKOLAH DASAR PENGEMBANGAN SISTEM DAN-S TANDAR PENGELOLAAN PE N D . KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKA DASAR J___ _ _ _ _ _ _ www.jdih.kemenkeu.go.id KOOE DEPT F SF PROG KEG 023 10 02 01 2336 - 023 1 0 02 01 2337 - --- 023 1 0 U: l 01 <3ij 023 10 02 01 2339 023 10 02 01 2340 023 10 02 01 2342 * ^- ^--- - - - .____ 023 10 02 01 2343 023 10 02 01 2344 --- · -- 023 10 02 01 2345 - - - .-- - ^- - -- ^-- 023 10 02 01 2347 - ^- - - - -- - ^- ^- 023 10 02 01 2348 - 023 10 02 01 2349 --- ^-- 023 10 02 01 2373 - ^- 023 10 02 01 2552 023 10 02 01 2553 - 023 10 02 01 2555 --- - - - - - - - 023 10 02 01 2556 ,___ 023 10 02 01 2565 e- - - - - 023 10 02 01 2566 - ^-- ^- ^-- ^-- 023 10 02 01 2567 023 1 0 02 01 2568 023 10 02 01 2570 >-- ^- · - ^- ,_ 023 10 02 01 2571 --- 023 10 02 01 2572 023 10 02 01 2573 023 10 02 01 2574 -- ---· 023 10 02 01 2575 ._._ . 023 10 02 01 2576 - - - - - - 023 10 02 01 2581 >-- - - - 023 10 02 01 2582 - ^-- 023 10 02 01 2583 - - 023 10 02 01 2584 ᇜ - - - ^- - - ^-- ^- ^- - - 023 10 02 01 2589 - - - - - - 023 10 02 01 2590 >- · _,_ 023 10 02 01 2591 --- - --- 023 10 02 01 2600 +- 023 10 03 01 2341 t ^-- - 023 10 03 01 2351 1-- - 023 10 03 01 2352 - 023 10 03 01 2353 023 10 03 01 2354 --- - 023 1 0 03 01 2355 - 023 10 03 01 2356 - 023 10 03 01 2357 - - -- - 023 10 03 01 2358 - - - t-- - ^- - - 023 10 03 01 2359 * - - - - - 023 10 03 01 2360 023 1 0 03 01 2361 023 10 03 01 2362 023 10 03 01 2364 023 10 03 01 2365 --- - - - - - f ^- ·- - - - 023 10 03 01 2366 --- - - - - - - 023 10 03 01 2367 - - - - - - ^- ^- 023 10 03 01 2368 - ^- - - - ^- ^- --· 023 10 03 01 2369 - - - - - - 023 10 03 01 2370 023 10 03 01 2375 023 10 03 01 2551 023 10 03 01 2562 - - - - - - 023 10 03 01 2564 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PERLUASAN O A 'I PENINGKATAN MUTU PENO. KHIJSUS DA'I PEND. LAYAN.A.N KHUSUS (TINGKAT DASAR) ----- PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT DASAR) --- l't: NGEMBANGAN l'ENDIDIKAN BERORiENTASI KETERAMPiLAN HIDUP PK DAN ?LK l TINGKAT DASAR) PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS (TINGKAT DASAR) PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGM1A --- -- - PEMBINA A N PENDIDIKAN AGM1A DAN AKHLAK MULIA --- - PEMBINAAN PENDIDIKAN ESTETIKA --- ------ ---- PENGKAJIAN OTONOMI DIKDASMEN - - - PENGEMBANGAN KESETARAAN PENDIDIKAN DASAR - - PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFOKOM ---- -- - - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PERBUKUAN PENGEMBANGAN AKREOITASI SEKOLAH DASAR -- - PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SOSIALISASI WAJIB BELAJAR DAN PENGENDALIAN PROGRM1 - PERLUASAN SMP - PEMBINAAN MINAT. BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA SD - - -- PEMBUDAYAAN NILAI PANCASILA - --- -- - PEMBINAAN PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN - --·- PENGEMBANGAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN SIARAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SISTE.M DAN MODEL PEMBELAJARAN UNTUK PENINGKATAN MUTU DAN PEME R A TAAN AKSES PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASiUN'fi: iKP EMBELAJARAN - PENDIDIKAN DASAR ----- - SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS -- SUBSIDI TUNJANGAN PROFESI GURU --- -- SUBSIDI TUNJANGAN GURU BANTU - - PENYELENGGARAAN PAKET A SET ARA SD --- - - PERCEPAAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENDIDIK ---- ------ PERCEPATAN SERTIFIKASI AKADEMIK PENDIDIK - - - -- PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SD ----- --- -- REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA SMP - - --- - PEMBANGUNAN SD-SMP SATU ATAf' -- PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMP -- - - - - --·- PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMP - PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG SMP - ·-- ----- - -- PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JENJANG PENDIDIKAN DASAR --- --- PENYELENGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU DI DAERAH TERPENCIL, TERBELAKANG. PEDAi.AMAN, BENCANA -- · ------ ------ PEMBINAAN PENDIOIKAN KEWARGANEGARAAN DAN KEPRIBADIAN -- - - PENINGKATAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENGELOLAAN PEMBINAAN SMA PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KEILMUAN DAN PENELITIAN - - - PENGEMBANGAN Rl"ITISAN SEKOLAH MENENGAH PFRLUASAN DAN PF.NINGKATAN MUTU SMA - PEMBINAAN KREATIFITAS SISWA PERENCANAAN PENINGKATAN MUTU DAN EVALUASI SMK - - PENINGKATAN SARANA KELEMBAGAAN DAN AKSES SMK PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN SMK PENINGKATAN MUTU LAYANAN KESISWAAN SMK PENINGKATAN MUTU INSTITUSI KEJURUAN IGl-11 - - -- REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG SKOLAH MENENGAH - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - -- --- - PENGEMBANGAN SISTEM DAN STANDAR PENGELOLAAN PENO. KHUSUS DAN PEN D . LAYANAN KHUSUS (TINGKAl MENENGA H ) --- ---- ·- PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TlNGKAT MENENGAH) --- PENDIDIKAN TERPADU PEND. KHUSUS DAN PEND. LAYANAN KHUSUS (TINGKAT MENEGAH) --- PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERIORIENTASI KETERM1PILAN HIDUP PK DAN PLK (TINGKAT MENENGAH) PELAYANAN PENDIDIKAN KORBAN NARKOBA DAN HIV AIDS (TINGKAT MENENGAH) BEASISWA INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF --- PENINGKATAN MUTU PENDIDlK PENDIDIKAN NON FORMAL (PROGRM1 MENENGAH) --- PENINGKATAN WAWASAN KEAGM1AAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTITUSI PENJM11N MUTU PENDIDIKAN (PROGRAM DIKMEN) www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT F - 023 J 10 023 1 0 - - UlJ 10 023 023 023 10 10 10 023 10 t ½ ¾: j : ¼ 023 1 0 - - - 023 1 0 - - - - 023 I 10 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 0 10 10 10 10 10 10 1 0 KODE SF 03 03 OJ 03 PROG 01 0 1 0 1 0 1 03 01 03 01 03 0 1 0 4 01 --+--- 04 01 04 01 04 01 04 0 1 04 0 4 0 4 04 04 04 04 01 01 0 1 01 0 1 0 1 0 1 01 04 01 04 01 04 04 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 023 1 0 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 023 10 06 023 1 0 06 023 023 023 1 0 1 0 1 0 023 10 023 1 0 I ^- ^023 10 023 _ , _ 023 10 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023 1 0 10 10 10 10 10 1 0 10 10 10 10 10 10 10 023 1 0 : : 3__; _ 06 06 06 06 06 06 06 U6 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 KEG 2569 2571 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KE GIA TAN PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI UNTUK PEMBELAJARAN PE: NlJIUIKA£: 1 Mf: Nl: : NGAH _ _ _ _ SUBSIDI TUNJANGAN PROFESI GURU 25i 4 PERCE?AAię ?CNiNGKA T ;
.. r.; KUALiFiKASI o,;
..· .; KCMP[T[fS: rt: fᇦD: D: K 2585 BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH 25Į6 REHABILITASI RUANG KELAS JENJANG PCNDIDIKAN MENENGAH 2594 BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMA (SEKOLAH) - - - - - - - - - 2595 BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) SMK (SISWA) 2376 j PEMBERDAYAAN TENAGAPE N DIDIK NON FORMAL - -- - 2377 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL ---- - - - - - - - - - - - - -- --- 2378 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN - - - --- - --- 2379 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN - - - - ^- - -- --- - - - - 2380 PE NGEMBANGAN PENDIDiKA N KECAKAPAN HIDUP - - -- - 2381 PENGEMBANGAN KESETARAAN PENDIDIKAN MENENGAH 2382 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL 2383 PENGEMBANGAN SERTIFIKAS PENDIDIKAN NON FORMAL REV!T.A.LISASI KELEMBAGAl\N PENOIDIK.AN NON FORMAi --- - - - - -- --- 2545 PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL 2546 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN PENDIDIKAN NON FORMAL 2547 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PENDIOIKAN NON FORMAL 2548 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PEREMPUAN 2549 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT 2588 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET C) 2596 PENGUATAN BIOANG IPTEK PT 2599 PENINGKATAN JARDIKNAS 2308 2309 PENYEOIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI PENYEDIAAN BEASISWA 2310 PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 2311 PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS UNIT DASAR PERGURUAN TINGGI 2312 PENYEDIAAN BIAVA OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI 2313 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN OPERASIONAL PERPUSTAKAAN 2314 PFMFI IHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN TINGGI - -- - - - - - 2384 PENINGKATAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN INST ANSI LAINNYA 2385 PEMBINAAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN 2386 PEMBINAAN KETENAGAAN PERGURUAN TINGGI 2387 2388 2390 PEMBINAAN INSTITUSI DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN TINGGI PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI PENGEMBANGAN RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN TINGGI 2391 PENGEMBANGAN PENOIOIK.AN TENAGA KESEHATAN 2392 PENYELENGGARAAN AKREDITASI LEMBAGA PERGURUAN TINGGI 2541 PENINGKATAN KUALITAS SOM PENDIDIKAN TINGGI 2543 2550 ?5fi1 -1- 2577 2578 PENYELENGGARAN PENDIDIKAN TINGGI (PNBP) PEMBINAAN TRIOHARMA PERGURUAN TINGGI ---- - - - - PENGEMBANGAN INFRASTRJKTUR PERGURUAN TINGGI f'ENYE: CllAAN l: JE: A51SWA B AGI SISvvA MISi<1N DI PERGURUAN TINGGI BEASiSVVA UNTUK MAHASIS11VA MiSKiN DAN MAHMSiS'./.JA PRESTASI 2579 KEMITRAANLPTK DENGAN SEKOLAH UTK MENDUKUNG WAJAR DIKNAS 9 TAHUN 2601 PENGUATAN BIDANG ILMU PERGURUAN TINGGI - - - - - - -- - 2394 PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIONALISME GURU (PROGRAM PMPTK) 2395 2396 2397 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTITUSI PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (PROGRAM PMPTK) PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU INSTITUSI PEN GEMBANG PENA TARAN GURU PENDID\KAN-- MENENGAH (PROGRtM PMPTK) ___ __ _ _ _ _ _ PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROFESI PENOIDIK 2398 PENINGKATAN MUTU PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN DASAR DAN LUAR BIASA - - - - --- - - ---- 2399 PENINGKATAN MUTU PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN MENENGAH 2400 PENINGKATAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN PROFESI PENDIDIK 2401 PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN PROFESI PENDIDIK 2402 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM TENAGA KEPENDIDIKAN 2403 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIOIKAN PENDIDIKAN OASAR DAN LUAR BIASA 2404 PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH 2405 PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN TENAGA KEPENDIOIKAN 2406 2407 2408 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL PENINGKATAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENINGKATAN PENGHARGAAN DAN PERUNDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL - , I www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG KEG 023 10 07 01 2409 - - - - - - ---- 023 10 07 01 2410 - 023 iO 07 01 24i i - - · - - - - - - - 023 10 07 01 2412 - 023 10 07 01 2413 - - - 023 1 0 07 01 2414 - --- - - - 023 10 07 01 2570 -- ,_ . 023 10 07 01 2574 >--- - 023 10 07 01 2575 -- - 023 10 07 01 2597 - - - - - -- 023 10 07 02 2415 - 023 10 07 02 2416 - --- 023 10 07 02 2417 - , _ - - - - 023 10 07 02 2450 - - - - - ^- ^ -- 023 10 07 03 2371 - 023 10 07 03 23?2 - ^- - - -- - - - 023 10 07 03 2374 -- 023 10 07 03 2419 ----- ^- 023 10 07 03 2420 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PE'NINGAKATAN MUTU I AYANAN KETATAUSAHAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON FORMAL ---- ----- PENINGKATAN MUTU PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBINAAN DIKLAT - --- PENINGKATAN MUTU PENGEMBA NGAN PROGRAM DiKLAT - - PENINGKATAN MUTU PENGEMBANGAN SOM DAN LEMBAGA DIKLAT -- - - PENINGKATAN MUTU PENGEMBANGAN SARANA LEMBAGA DIKLAT ·- PENINGKATAN MUTU LAYANAN KETATAUSAHAAN PEMBINAAN DIKLAT - - -- - SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU NON PNS --- - - ---- PERCEPAAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENDIDIK -- · - PERCEPATAN SERTIFIKASI AKAOEMIK PENDIDIK - ----- SUBSIDI TUNJANGAN DOSEN NON PNS --· ------ - PENINGKATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PELAJARAN SASTRA -- ·- - --- PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA -- PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAA N DAN MINAT BACA DI DAERAH --- -- - PEMBINAAN BAHASA NASIONAL - -- ^--- PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN - - - --- -- - PENGEM9A " IGAN SEKOLAH BERWAWl' .SAN LINGKUNGAN -- --- - PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH - · - · ---- - PENINGKATAN MUTU PENDIDIK PENDIDIKAN NON FORMAL - -- --·-- - - PENINGKATAN MANAJEMEN DIKDASMEN ,,___ - ^- - - - - - --- -- 023 10 07 03 -- - -- 023 10 07 03 -- - - - - - - - 023 10 07 03 - ^- - -- 023 10 07 03 - ^- - ^- - - - - - 023 10 07 03 ---- ^- 023 10 07 03 - - - - 023 10 07 03 ᇛ - I- 023 10 07 03 --- 023 10 07 03 - - - - - - 023 10 07 03 f---- - -- ^- - - 023 10 07 03 --- -- -- - 023 10 07 03 - - - - -- 02 3 10 07 03 - -- ^--- 023 10 07 03 - - - - - - 023 10 07 03 - - - - - - ^-- 023 10 07 03 } -- - - - 023 1 0 07 03 - ^- - - - 023 10 09 01 - 023 10 09 01 1- ^- ^ - - 023 10 09 01 023 10 09 01 I- 023 10 09 01 - --·-- - - - I ^- 023 10 09 01 -- (); ll- ^- 01 023 1 0 1- ^-- - - - - - C" 10 0 9 01 --- ^-- 023 10 09 01 - ---- 023 10 09 01 --- 023 10 09 01 - 023 10 09 01 - - 023 10 90 19 ~ ^- -- 023 10 90 19 - ^- - 023 10 90 19 -- 023 1 1 05 01 --- -- -- -- 023 1 1 05 01 ·- - - - - - 024 01 01 13 --- - - - - 024 01 01 13 --- ^- 024 06 02 01 - - - - - - - 024 06 02 0 1 - I-· ^- ^ _ _ _ ,__ ^-- 024 06 02 01 024 06 02 01 -- 024 06 02 01 - - - - - 024 06 02 01 -- - 024 06 02 01 2421 PENGEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH MELALUI TELEVISI PENDIDIKAN -- ^- 2422 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS/EFA) --- ---- 2423 PENYELENGGRAAN PEMBINAAN GRAFIKA DAN PENERBITAN ------ - 2424 PENGEMBANGAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN - -- --- ^-- - - 2425 PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN - - - ^- ---- - 2426 PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN - - - --- ----- -- ^-- -- 2427 PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMBINAAN PERBUKUAN ---- - -- -- - 2428 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN JARAK JAUH - - ---- - ---- - 2429 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI KECAKAPAN HIDUP DAN REKREASI --- - -- - --- - ---- 2430 PENYELENGGARAAN EFISIENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN (DEKONSENTRASI} - - - - - --- ----- - 2431 PENINGKATAN EFISIENSI PERENCANAAN DANA DEKONSENTRASI - --- ----- ---- 2432 PENGEMBANGAN. PENYELENGGARAAN CAN PEMBINAAN TEKNOLOGI INFORMASI 01\N KOMUNll" . d S! PENDIDIKAN - - PENGKAJIAN. PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN HIDUP DAN PENDIDIKAN 2433 -- ^KESEHATAN --·- 2446 PEMBINAAN. PENGEMBANGAN KEGRAFIKAAN DAN PENDIDIKAN · - --- --- ---- - 2447 PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN MASYARAKAT -- - 2448 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN - - - 2563 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DIKDASMEN - - - - ·- 2434 PENGEMBANGAN INOVASI PROSES BELAJAR MENGAJAR - - - 2435 PENGEMBANGAN SISTEM PENGUJIAN PADA JALUR FORMAL DAN NON FORMAL -- . - - - 2436 PENYEMPURNAAN, DESIMINASI DAN PEMANTAUN IMPLEMENTASI KURIKULUM ---- - -- - 2437 2438 2439 24 4 0 I- · - - 2442 2443 2592 2593 2598 2301 2449 2542 --- 2444 -- 2445 2601 2802 2803 2804 - 2805 2806 - · - - 2855 2864 2871 SURVEllPEMANTAUAN PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN - --- -- --- PENGEMBANGAN JARLIT LINTAS SEKTOR,WILAYAH,PTERGURUAN TINGGI - - PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENDIDKAN NASIONAL ----- ^- -- PELAKSANAAN PENELITIJ\N DAN PENGKJIJ! A N PEND!DIK A N NASIONAL PENGEMBA"IGl'."I SISTEM PENGUJ!AN JALUR FORMAL D A N INFORMAL PENGEMBANGAN JARLIT LINTAS SEKTORM'ILAYAH/UNIT ORGANISASI DAN SEMUA JENJANG PEMERINTAHAN PENYELENGARAAN UJIAN NASIONAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR (SMP) PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL JEN JANG PENDIDIKAN MENENGAH - - - - PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL JENJANG PENDIDIKAN DASAR (SO} - -- PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN REKREASI ---- PENINGKATAN KUALITAS JASMANI -- - PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN - -- PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMUAN DAN ANAK - PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUG PENOIDIKAN --- PENEMPATAN OOKTER SPESIALIS DAN REGULASI KEPEGAWAIAN - PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT PENYEOIAAN SARANAAIR BERSIH DAN SANITASI OASAR MASYARAKAT MISKIN -· PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN PENGENOALIAN DAMPAK PENCEMARAN LJNGKUNGAN - PELAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN (LS) -- PELAYANAN BALAI KESEHATAN LINGKUNGAN (PNBP) - - --- -- -- - - - - -- - PENYEOIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR MASYARAKAT MISKIN (WSLIC II) I- ---- --- --- -- www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT I ۇ I 024 024 ¿ À ^Á : 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 02• 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 024 F 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 Uti 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 01 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 KODE SF PROG KEG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN 02 01 2872 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR MASYARAKAT MISKIN (CWSH) Ľľ ä: I Á: ; Â Þßà: á: : : : : Ŀ: : - : : : : : : : ŀ: : : : ; : : á: : : : : Ł: : : : : : ł : : : ļĻ: ĺ S) 0 º 01 _ l ^2 ^ۆ PENYEOIAAN S A ¾NAAJR BERSIH DAN SANITASI DASAR MASYARAKA 2 Ml ۅ IN i\.v ASC) _ ---- 02 01 2876 PELAYANAN DUKUNGAN AOMINISTRASI DAN MANAJEMEN (WSLIC II) - - - - 02 01 2877 PELAYANAN DUKUNGAN AOMINISTRASI DAN MANAJEMEN (CWSH) - - - - - 02 01 2878 PELAYANAN DUKUNGAN AOMINISTRASI DAN MANAJEMEN (PAMSIMAS) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : : 1 - ^: : I : : : H . %: : (: : : s !: &*+ ,- T: : : ',: : : R) - 02 01 2882 PENYEDIAAN SARANA AJR BERSIH DAN SANITASI DASAR (WSLIC-2) 02 01 2883 PENYEDIAAN SARANA AJR BERSIH D ۄ SANITASI DA ۃ R (PAMSIMAS) " I ^" ^' '"""""'" '"""" """"" 'Ě 'Ě"'" """"' (W"" 02 01 2885 PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR (PROAJR) - ----- ^- - 02 01 2886 PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (CWSH) - - - 02 0 1 2887 PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (WSLIC-2) - 02 0 1 2888 PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (PAMSIMAS) 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 0 1 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 U2 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 0 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 2889 PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (WASCJ 2890 PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN (PROAJR) 2891 PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN (CWSH) 2892 PENGENDALIAN OAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN (WSI IC-?) 2893 PENGENOAUAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN (PAMSIMAS) ---- - - 2894 PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN UNGKUNGAN (WASC) 2895 PENGENDALIAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN (PROAIR) 2896 PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT (CWSH) 2897 2898 PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT (WSLIC-2) PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT (PAMSIMAS) 2899 PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT (WASC) 2900 PENGEMBANGAN WILAYAH SEHAT (PROAIR) 2807 PENINGKATAN KETERSEOIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2808 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2809 PENINGKATAN KETERJANGKAUAN HARGA OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2810 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT 2811 PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2838 PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM UKP) 2841 PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM OPK) 2812 PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN KELAS Ill RUMAH SAKIT 2813 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 2814 OPERASIONAL & PEMELIHARAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN MEOIK 2815 2838 2852 PEMENUHAN DAN PENINGKATAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN RUJUKAN PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM UKP) - PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN DOKTER SPESIALIS BERBASIS KOMPETENSI 2861 PELAYANAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT (PNBP) 2901 PELAYANAN KESEHATAN JIWA 2903 j PELAYANAN KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS _ 2816 PENGEMBANGAN PROMOS! KESEHATAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASl. INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) 2817 PE N GEMBA N GAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER MASYARAKAT 2818 2840 2670 PENINGKATAN PENDIOIKAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT - PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM PROMKES) PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (SPH/HSPP) 2819 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA - - - - - - -- - - 2820 PE:
.IENUHAN DAN PENINGKATAN FASIUTAS SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 2821 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 2822 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR 2839 PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM UKM) 2846 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN !BU 2847 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK 2848 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (OHS - I ADB) - 2849 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (OHS - 11 AOB) 2850 PENINGKATAN KESEHATAN KOMUNITAS 2851 PENINGKATAN KESEHATAN KERJA 2856 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PHP - 1 WORLD BANK) 2857 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PROVINCIAL HELATH PROJECT - II) 2858 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT (SCHS - UNI EROPA) -I -I www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT F 024 07 - 024 07 024 07 024 07 024 07 1-- - - - 024 07 024 07 024 G7 024 07 024 07 024 07 - - - - - 024 07 024 07 024 07 024 07 --- 024 07 024 07 024 07 024 07 024 07 - 024 07 024 07 024 07 024 07 024 07 024 07 - ^- - 024 07 - ^-- 024 07 024 07 t-- - - 024 07 - 024 07 024 07 025 01 - ^- - 025 01 - - - - - - 025 01 025 01 025 08 025 08 025 08 ,__ 025 08 025 09 025 09 I - 025 09 025 09 025 09 025 09 · - - - - - 025 09 - 025 09 025 09 025 09 - - -- - - - 025 09 025 09 025 09 025 09 025 09 ᇚ 025 09 025 09 --- 025 09 025 09 · - 025 09 025 09 025 09 025 09 KODE SF 03 03 --- 03 03 PROG 03 - - 03 03 04 - - - 03 04 ,..._ 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 03 04 f--- 03 04 - 03 05 03 05 03 05 03 05 05 01 05 01 05 01 90 01 90 01 90 01 90 01 90 01 f-- - - ^--- 90 01 90 02 90 02 - - - - - - 90 02 90 02 90 02 KEG 2862 . - 2865 2866 2823 2824 2825 2826 2827 2837 2854 2863 2904 2828 2829 2842 2902 2843 2867 2870 2830 2831 2832 2833 2859 2869 2834 2835 - - - - - 2836 2844 2845 - - 90 02 2860 90 02 2868 01 15 3301 · - 01 15 3302 - ^--· 01 15 3303 01 15 3304 02 02 3305 02 02 3306 02 02 3307 _,___ __ 02 02 3308 01 01 3309 - 01 01 3310 - 01 01 3311 0 1 01 3ೖ12 01 01 3313 01 01 3314 - - ---- 01 01 3315 01 01 3316 ·-- 01 01 3317 01 01 3318 01 01 3319 --- 01 01 3320 01 01 3321 01 01 3322 - ^- 01 01 3323 01 01 3324 01 01 3325 01 01 3326 -- ^- 01 01 3336 01 01 3439 01 01 3440 01 01 3446 01 01 3459 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA PELAYANAN BALAI KESEHATAN (PNBP) - ^- KEGIATAN OUKUNGAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN (OHS-I) OUKUNGAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN (OHS-II) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO - -- - ----- PENINGKATAN IMUNISASI -- PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIOEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH PENEMUAN DAN TATALAKSANA PENOERITA PENINGKATAN KOMUNiKASI, iNFORMASI DAN EOUKASI (KiE) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT - PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FLU BURUNGIPENYAKIT LAINNYA (PROGRAM P2P) ---- PELAYANAN OUKUNGAN AOMINISTRASI DAN MANAJEMEN (P3) PELAYANAN KESEHATAN KARANTINA (PNBPJ - - PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PENINGKATAN PENOIDIKAN GIZI MASYARAKAT - PENANGGULANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM GIZI MASY.) - - - PENANGANAN MASALAH GIZI KURANG DAN GIZI BURUK PADA : au HAMIL DAN MENYUSUI, BAYI DAN A NAi< BALITA - - - - PENANGGULANGAN FLU BURUNG (PROGRAM LITBANGKES) -- -- PELAYANAN LITBANG KESEHATAN (PNBP) - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PENYELENGGARAANIP ENGEMBANGAN PENOIDIKAN TENAGA KESEHATAN - PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA KESEHATAN PERENCANAAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN ---- PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI DAN REGULASI PROFESI KESEHATAN - KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA KESEHATAN (PHP - 111 WORD BANK) PELAYANAN PENDIDIKAN POLTEKES/BAPELKES (PNBP) ---- - PENINGKATAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN - - - PENYELENGGARAAN SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN r- - -- - - - - - ^- --------- -- -- -- - PENANGGULANGAN KRISIS - - - PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN RUMAH TANGGA DEPARTEMEN ---- --- KAJIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PELAYANAN KALIBRASI DAN PENGAMANAN RADIASI (PNBP) PELAYANAN REGISTRASI KEDOKTERAN (PNBP) - - IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI BIDANG KEAGAMAAN PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAN KEKONSULERAN KEAGAMAAN --- PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF MASYARAKAT - PENGELOLAAN ZAKAT MASYARAKAT - PENINGKATAN DIALOG PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA, REGIONAL. DAN NASIONAL --- - - PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA PERLUASAN UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN BENTUK-BENTUK BAHAYA DESTR UKTIF ·- SERTA PERILAKU NEGA - - ^- - - PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA (JALUR AGAMA) ------ PELAYANAN TANAH WAKAF DAN HIBAH - - PENYELENGGARAAN PELAYANAN IBADAH HAJI DAN UMROH - · - - - - PENYELENGGARAA"I URUSAN AGAMA DAN BIMAS KRISTEN PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS KATOUK PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS BUOHA - PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA DAN BIMAS HINDU ----- PENYELENGGARAAN URUSAN AGAMA ISLAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ZAKAT ---· PEMBEROAYAAN WAAAf PRODUKTIF -· - - --- PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN PENINGKATAN PELAYANANAN KEHIDUPAN BERAGAMA --- - ^--- -- --- - - PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN TEMPAT IBADAH ----- PENYELENGGARAAN INFORMASI PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA ·- PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN - - PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT DAN WABAH (JALUR AGAMA) -- - PENGADAAN PERALATAN FUNGSIONAL (PELAYANAN KEAGAMAAN) PEMBANGUNAN/REHAB/PEMELIHARAAN GEDUNG BALA! NIKAH - ^- PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN DAN MASYARAKAT - - PENYELENGARAAN ATASE HAJI PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA ISLAM -- PELAYANAN PELAKSANAAN IBAOAH HAJI (BIAVA TIDAK LANGSUNG) - - PEMBINAAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI DAN UMROH -- PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA) PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA !SLAM PADA SEKOLAH www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 025 09 025 09 025 09 025 09 ---- 025 09 025 09 KODE SF 01 01 01 PROG 01 01 0 1 KEG MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KE GIA TAN 3489 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SARANA PRASARANA PERIBADATAN 1 L91 3492 OPERASIONAL KUA UNTUK PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK REHABILITASI ASRAMA HAJJ 01 02 3327 PENGELOLAAN ZAKAT/OANA PUNJA/GITA SUKAYA/KOLEKTE 01 02 3328 PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF KEAGAMAAN 01 02 3329 PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA BUDHA ---- --- --- r--+- ------ 025 09 025 09 025 09 025 09 025 09 025 09 025 09 025 025 09 09 025 09 025 09 -- - - 025 09 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 0 9 09 09 09 025 09 025 1 0 025 1 0 ·---+- 025 10 025 1 0 _ 025 j _ 1 0 _ 025 10 025 025 025 025 025 1 0 1 0 10 10 1 0 025 10 025 1 0 025 025 025 025 025 025 025 025 025 1 0 1 0 1 0 1 0 10 10 10 10 1 0 025 1 0 025 10 01 02 3330 PENYELENGGARAA N INFORMASI NILA! NILA! KEAGAMAAN 0 1 01 01 01 01 U1 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 90 90 90 90 90 90 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 31 P E N Y E L E NGGARfl_A. N DAKWA.H AGAMA OA"I PEM8EP.0. A . Y . A _ A . N TEMPA.T 18A.OAH 02 I 3332 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS KEAGAMAAN -====-- 02 3333 PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA KRISTEN 02 G 3 ;
.; - P E NYELENGGARAA N KEG - I ATŅ AGAMA KATOLņ- - ^- ^- -- 02 3335 PENYELENGGARAAN KEGIATAN AGAMA HINDU ---- 02 3336 PENYELENGGARAAN KE GIA TAN AGAMA !SLAM 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 3337 BANTUAN SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN 3447 PEMBERIAN BANTUAN SOSiAL(PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN & PENGEMB NILAJ- --__ N _!_ LAI KEAGAMAAN)------ 3463 3465 3466 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOI AH --- ---- SUBSIDI TUNJANGAN PENYULUH AGAMA NON PNS PENYELENGGARAAN PESANTREN KILAT 2340 PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA 3338 INTERNALISASI AJARAN AGAMA DAN SOSIALISASI WAWASAN MULTIKULTURAL KALANGAN UMAT BERAGAMA 3339 PEMBANGUNAN HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA, MAJELIS AGAMA DENGAN PEMERINTAH 3340 PENDIRIAN DAN PEMBINAAN SEKRETARIAT BERSAMA ANTAR UMAT BERAGAMA - - - - -- - - - -- 3341 REKONSILIASI TOKOH-TOKOH AGAMA DAN PEMBINAAN UMAT BERAGAMA PADA DAERAH PASCA KONFLIK 3342 PENGADAAN PERALATAN FUNGSIONAL DAERAH KONFLIK 3343 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT DAERAH KONFLIK 1-- - - - 1 - - - - - - 3441 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL 3467 BANTUAN OPERASIONAL FORUM KOMUNIKASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 3468 BANTUAN PEMULIHAN PASCA KONFLIK 3469 PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 3345 IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA 3346 PENGEMBANGAN HASIL-HASIL PENELITIAN (PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA) 3347 PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN 3348 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN PONDOK PESANTREN 3349 PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT 01 3351 PENYELENGGARAAN PENDID l KAN PADA MASYARAKAT, BANTUAN KEPADA PONTREN, DAN BANTUAN ORSOS KEAGAMAAN/LSM KEAGA 01 3352 PENGADAAN P ERALATAN FUNGSIONA[ PERALATAN KES E H ATA N . DAN SANITASI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN 01 01 01 01 01 01 01 01 01 3353 BANTUAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN - -- - - --- 2305 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PAUD 3321 PENYELENGGARAAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN KEAGAMAAN 3354 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RNBA - - -PENGEMBANGANfPENV"ELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI {PAU D - 3357 -+--- !§LAM/KRISTEN/KATOLIK/HINDU/BUDHA) 3358 3360 PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PAUD PENGADAAN PERALATAN FUNGSIONAL ALAT PERAGA KEAGAMAAN 3361 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD 3460 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA !SLAM ANAK USIA DINI PADA SEKOLAH ---- 01 3362 PEMBERIAN BEA SISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG Ml & MTS ------ ---- - 01 3363 PENGADAAN BUKU PELAJARAN Ml/MTS 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 3364 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAA N UNTUK MTS ---- 3365 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL TERNATIF 3366 PENYELENGGARAAN KE GIA TAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN PADA AGAMA BUDHA 3367 PENYELENGGARAAN KE GIA TAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN PADA AGAMA HINDU 3368 PENYEDIAAN BEA SISWA BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH 3369 PENYEDIAAN BEA SISWA BAGI ANAK YANG BELUM PERNAH SEKOLAH UNTUK MASUK Ml/PAKET A 01 3370 PENYEDIAAN BEA SISWA LULUSAN Ml/PAKET A UNTUK MELANJUTKAN KE JENJANG MTS/PAKET 8 ---+- 01 3371 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU Ml/MTS -- - ----- 01 3372 PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU Ml/MTS - --------- --- --- - 01 3373 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL Ml/MTS 01 01 01 01 3374 PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN PADA Ml/MTS 3375 PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN PADA PONDOK PESANTREN - - - - - - 3376 PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN PADA AGAMA KRISTEN 3377 PENYELENGGARAAN KEGIATAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN PADA AGAMA KATOLIK www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG 025 10 02 01 - 025 10 02 01 - >- · - -- 0 2 5 10 02 Qᇙ - - - - - - - - - 025 1 0 02 01 --- 025 1 0 02 01 -- 025 1 0 02 01 KEG MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN 3378 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN DAMPAK PENGURANGAN SUBSIDI ENERGI BIDANG PENDIDIKAN Ml MTS DAN MA - -- 3379 PEMBINAAN MAORASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PAOA SEKOLAH UMUM · - ---- 33eo PENYELENGGAPJIA'l P E M 9 ! 9 !TAN TENAGA KEPENDIDJ!".A"l ---- 3381 PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEPENDIDIKAN/SOSIAL KEAGAMAAN --- 3382 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KETENAGAAN DAN KESISWAAN --- -- - ^- -- 3383 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDJDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - r- · - - - - ---·- e- --- 025 1 0 02 01 - - - - >- · 025 10 02 01 - 025 10 02 01 ,____ 025 10 02 01 - - - - - - ^- 025 10 02 01 025 10 I 0 2 01 025 10 02 01 025 10 02 01 - - - 025 10 02 0 1 -- - 025 10 02 01 -- 025 10 02 01 - 025 10 02 01 ---- - - - - >-- - 025 10 02 01 --- -- 025 1 0 02 01 025 1 0 02 01 - - - - - >-- · 025 1 0 02 01 -- -- 025 10 02 01 I ^- 025 1 0 03 01 - - - - - - - ^--- 025 1 0 03 0 1 --- - - - 025 10 03 01 - - --- 025 10 03 01 -- 025 1 0 03 01 - - - - - -- 025 1 0 03 01 ---- f-- --- 025 10 03 01 - ^- - - f-- - - 025 1 0 03 01 -- 025 1 0 03 01 - - - - - - - 025 1 0 03 0 1 --- - 025 10 03 0 1 -- - 025 1 0 03 01 ·- -- 025 1 0 03 01 -- - -- 025 10 03 01 - - I- 025 10 03 01 - 025 1 0 03 01 - 025 10 03 01 - 025 10 03 01 -- ^- - - - - 025 1 0 03 01 -- 025 1 0 03 01 025 1 0 03 01 -- - 025 10 03 01 -- 025 10 04 01 - - - - 025 10 04 0 1 ,__. . 025 10 0 4 0 1 - -- 025 1 0 04 01 -- 025 10 04 01 - 025 10 06 01 - - - - ? - - - - 025 10 06 01 - - - - - @ 025 1 0 06 01 - - - - - - - - - - 025 1 0 06 01 · - - - - - - >- · ^- 025 1 0 06 01 - 025 1 0 06 01 --- 025 1 0 06 01 - - - - - - >-- - --- 025 1 0 06 01 - - - - - ,___ - - - 025 1 0 06 01 025 1 0 06 01 - - - - - --- 025 1 0 06 01 --- 025 1 0 06 01 - c-- -- 025 10 06 01 - - - ೕ 3384 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMASI PENDIOJKAN DASAR YANG MEMADAJ ---- -- 3385 PENYEDIAAN BLOCK GRANT PENINGKATAN MUTU Ml DAN MTS (BOMM) -- ---- --- - - - - 3386 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PENDJDIKAN MVMTS 3387 BANTUAN PEMBANGUNAN UNTUK MVMTS 3448 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (WAJAR DIKDAS 9 TAHUN) 3452 BANTUA'l OPERAS!ONAL SEKOLAH Ml 3453 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MTS 3454 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SALAFIYAH ULA -- 3455 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SALAFIYAH WUSTHA -- 3456 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) BUKU - 1- · - ^- ^- - 3457 3458 3461 - 3470 --- 3471 3484 3488 3388 - - - 3389 i-- - - 3390 3391 3392 3393 -- 3394 3395 3396 3397 3398 -- 3399 3400 --- 3401 3402 3403 3404 3405 3449 --- 3451 3462 3490 2376 2377 2382 3409 3472 2448 3410 -- 3411 3412 3413 3414 3415 - 34 16 > ^- · - 3417 3418 ·- 3419 3420 3422 MONITORING BOS TINGKAT PROVINS! MONITORING BOS TINGKAT KABUPATEN/KOTA ---- -- - --- PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SD DAN SMP BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN Ml -· -- -- BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN MTS -- - PENYEDIAAN BOS JENJANG PENDIDIKAN DASAR REHABILITASI MVMTS PEMBERIAN BEA SISWA BAGI SISWA MISKIN JENJANG MA ᇘ - - - - PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU MA ----· --- - - PENYEDIAAN BANTUAN OPERASJONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) UNTUK MA PENYEDIAAN BEASISWA JENJANG MA BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU - - PENYEDIAAN BUKU PELAJARAN UNTUK MA -- REHABILITASI MA - --- - -· -- -- --- - -----·- PEMBINAAN KE LEMBAGAAN DAN MENAJEMEN SEKOLAH DENGANPENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (Mà --- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI \)ALAM PROSES BEL.AJAR DAN MENGAJAR DI MA PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH -- PEMBINAAN MINAT, BAKAT. DAN KREATMTAS SISWA PENYELENGGARAAN KEGJATAN DAN USAHA PADA MADRASAH ALIYAH - -- PEMBINAAN MA DAN PENDIDIKAN AGAMA !SLAM PADA SEKOLAH UMUM TINGKAT MENENGAH --- -- PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN --- --- ---- ---- - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA KRISTEN - ---- --- PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA KATOLJK -- PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA HINDU --- PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PADA AGAMA BUDHA BANTUAN PEMBANGUNAN UNTUK MA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (PENDIDIKAN MENENGAH) BANTUAN KHUSUS MURID MA (BKMMA) - PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SMA/SMK PEMBANGUNAN PRASARANA PEN DU KUNG MA PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL PENYELENGGARAAN KURSUS DAN MAGANG PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN AOMINISTRASI PENDIDIKAN - PENINGKATAN INTENSITAS PENELITIAN -- - --- --- - - ---- PENGEMBANGAN MANAJEMEN SISTEM DAN INFORMASI PERGURUAN TINGGI PENYEDIAAN INSENTIF DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DAN DOSEN PTA PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGJ PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PTA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PTA --- PENYELENGGARAA N AKREOITASJ LEMBAGA PTA PENYELENGGARAAN KEGIATAN BEL.AJAR MENGAJAR PENDIDIKAN TINGGI AGAMA PEMBINAAN KERJASAMA PENDIDIKAN TINGGI LUAR NEGERI PEMBANGUNAN GEDUNG PEDIDIKAN TINGGJ AGAMA -- --- - - --- - - ----- - - - - --- www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 F 10 10 1U 10 KODE SF 06 06 06 06 10 06 10 06 10 06 10 10 1 0 06 06 06 10 06 10 07 10 07 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 OB OB OB 10 OB 10 08 10 10 10 10 10 10 0 1 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 08 08 OB 08 04 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 026 04 02 02 --- - -< c-- - - 026 04 026 04 02 02 PROG 01 01 (jj 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 01 01 01 01 01 01 KEG MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN 3423 3424 PENYELENGGARAAN KERJASAMA INTERNASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI PENATAAN, PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS JURUSAN DAN PROGRAM STUD! PERGURUAN TINGGI : ; <125 3442 FENYEDiA4N BEASiSVVA UNIUK MAHASIS\tVA MISKIN D A N BEASiS\. VA PRESTA5: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA KRISTEN - - - + - - 3443 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA KATOLIK 3444 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA HINDU 3445 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI AGAMA BUDHA 3450 3473 BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI ---- 3474 BANTUAN PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA 34B5 BANTUAN BEASISWA S2 2574 PERCEPAAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PENDIDIK ---- ----- 2575 PERCEPATAN SERTIFIKASI AKADEMIK PENDIDIK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN ---- 3426 3427 3475 3476 3477 PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDl.KAN_,--- BANTUAN TUNJANGAN FUNGSIONAL GURU Ml/MTS DAN MA NON PNS BANTUAN TUNJANGAN GURU KONTRAK UNTUK Ml/MTS 8ANTUAN TUNJANGAN GURU KONTRAK UNTUK MA 3478 TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH 3479 BEASISWA BAGI GURU /SANTRllSISWA BERPRESTASI 3480 TUNJANGAN KHUSUS GURU NON PNS 3487 3428 3429 3481 34B6 3353 3379 3430 TUNJANGAN KHUSUS GURU MAORASAH PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA BANTUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN UNTUK DAERAH TERTINGGAL/TERPENCILJPERBATASAN PENGEMBANGAN. PENYELENGGARAAN DAN PEMl: llNAAN ICT UNTUK PENDIDIKAN - --- ---- - - - BANTUAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN PONDOK PESANTREN PEMBINAAN MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA BUDHA 3432 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU 3433 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN MASJID 3434 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK 3435 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 3436 PENINGKATAN MUTU MADRASAH SWASTA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN 3437 PEMBINAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MADRASAH -; ȗ PEMBERIAN BANTUAN S ARANA . PERALATAN. BUKU PELAJARAN AGAMA. BUKU BACAAN BERNUANSA AGAMA !Jl ^lNNYA - - - - _ _ _ _ _ - · _ _ _ __ __ ^_ __ _ __ _ 3464 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN TEKNIS ADMINISTRASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH 3479 BEASISWA Sl BAGI SANTRI BERPRESTASI -- ---- --- - - - - - 34B2 BEASISWA BAGI SISWA/MAHASISWA ASING {DHARMASISWA) 3483 RINTISAN MA'HAD Al Y 3486 BANTUAN IMBAL SWADAYA MADRASAH DINIYAH I ہ501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 PCNYCDIAAN INrnOMASI PENCEMBANGAN KEWIL/\Y/\H/\N TR/\NSM!GRASI PENYUSUNAN KERANGKA KUALIFIKAS!; ; IA SIONAL lJAN SI STEM SERTIFIKASl - 810ANG PENDIOiKAN DAN PELATIHAN ----- _ _ _ PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN KERJA BERBASIS MASYARAKAT PENYELENGGARAAN PELATIHAN NON INSTITUSIONALIPELATIHAN KELILING (MTU) PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI _ 0 _ 1 _ - ^4 - _ 3508 PENGUAT AN KE _ LE _ M _ B _ AG _ AAN _ B _ A _ DAN _ N_ A _ S _ IO _ NAL SERTIFIKASI PROFE_ Sl _ { _ BN _ S _ P _ ) 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 3509 3510 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PELATIHAN DAN INSTRUKTUR 3511 3512 PEMBERIAN FASILITASI DAN DORONGAN SISTEM PENDANAAN PELATIHAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVlTAS 3513 PENGEMBANGAN PRODUKTIFITAS DAN PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN ---- 3514 PEMBINAAN STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PROGRAM PELATIHAN 3515 PEMBINAAN INSTRUKTUR DAN TENAGA KEPELATIHAN TENAGA KERJA 3516 PEMBINAAN LEMBAGA DAN SARANA PELATIHAN KERJA 3517 PEMBINAAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA - - - - --- ------- - - - - - - - 3518 PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 3609 PENGEMBANGAN SISTEM SERTIFIKASI BIDANG PELATIHAN 3617 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL DAN PROGRAM PELATIHAN 3618 PENYELENGGARAAN/PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG KEG 026 04 02 01 3619 026 04 02 01 3621 - - - - I- 025 04 02 01 3625 026 04 02 01 3627 1 ^- - - 026 04 02 03 2580 026 04 02 03 3520 - - ^-- - 026 04 02 03 3521 026 04 02 03 3522 026 04 02 OJ 352J - - 026 04 02 03 3524 026 04 02 03 3525 . ^_ - 026 04 02 OJ 3526 026 04 02 03 J527 -1-- 026 04 02 03 3528 - - 026 04 02 03 3529 - - - - - -t--- - · -- - 026 04 02 03 3530 ---- 026 04 02 03 3531 - 026 04 02 03 3532 --1--- - - - - -- - - 026 04 02 03 3533 >- ^- 026 04 02 03 J622 - - - · -- ^- - --- ,___ 026 04 02 03 3623 - - - - ,_ _ - - - þ 026 04 02 03 3632 026 04 02 OJ 3633 1 - - 026 04 02 04 3534 -- 026 04 02 04 3535 026 04 02 04 3536 - - - -I----- 026 04 02 04 3537 - - ,_ _ _ - - 026 04 02 04 3538 026 04 02 04 3539 --- - - - 026 04 02 04 3540 - ----- 026 04 02 04 3541 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KE GIA TAN - - PENINGKATAN FUNGSI DAN REVITAUSASI BLK MENJADI LEMBAGA PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI --- - - - - - - - HA qMQNISASI REGULASI STANDA q!SASI D A • ! SERT!Fll<fa .SI KOMPETENSI PERCEPATAN PENGAKUAN/REKOGNISI SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA NASIONAL PENGURANGAN PEKERJA ANAK DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PKH -- PEMBINAAN PERSYARATAN KERJA, KESEJAHTERAAN DAN ANALISIS DISKRIMINASI PENYEMPURNAAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSEUSIHAN HUB. INDUSTRIAL & PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN JAMSOSTEK --- PEMBERIAN DORONGAN DAN PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN NEGOSIASI BIPARTIT - ^-- PENINGKATAN PENGAWASAN. PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN ------- PENINGKATAN FUNGSI KELEMBAGAAN KETENAGAKERJAAN - PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PCLAKSANAAN RAN PENGl-tAPUSAN BCNTUK - BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK /WAK PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL - --- PEMBINAAN PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL - - -- PENYELESAIAAN PERSEUSIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL - PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN --- ----- PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK - - PENINGKATAN KU.A l.ITAS DAN KUANTITAS TENAGA PENGAWAS HUBUNGAN INDUSTRIAL - ^-- - - ^-- PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PENINGKATAN PELAYANAN TKI KE LUAR NEGERI -- ^- - -- --- PENGUATAN FUNGSI PERWAKILAN RI DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI -- PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) -- ---- PENGKAJIAN DAN STANDARISASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KONSOLIDASI PROGRAM-PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA FASILITASI PENDUKUNG PASAR KCRJA. MELALUI PENGUllTAN KELEMB .. PEN I NGK . INFO .. PENYEL BURSA KERJA - ^- - PENEMPATAN TENAGA KERJA MELALUI MEKANISME AKL, AKAD DAN AKSUS ---- --- - ---- - ^-- - PENGEMBANGAN PASAR KERJA DALAM NE GERI - ----- PENGEMBANGAN PASAR KERJA LUAR NE GERI -- - --- --- - - PENYELENGGARAAN PENEMPAT AN TENAGA KERJA DALAM NE GERI -- - - - - - - --- PEMBINAAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING --- -- --- - PROMOSI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DALAM NEGERI - ^-- ---- --- ----- -- 026 - ^- 026 - - 026 --- 026 - 026 i--- - 026 026 ᇗ - 026 --- 026 - ^- - 026 026 - - - 026 026 026 026 026 026 ---- 026 026 - 026 ,___ _ 026 - --- 026 ,_ __ 026 026 026 026 026 ,_ ___ 026 - 026 - 026 - 04 04 02 - - 02 04 - - 04 -- - - - - 04 02 04 - - - - - 04 02 04 04 02 04 04 02 04 04 02 04 04 02 04 - 04 02 04 - - 04 02 04 -- 04 02 04 - - ---- - - (l4 M 04 - ^- - 06 06 09 ÿ 06 06 09 06 90 01 06 90 01 06 90 01 - - - - - ^- 06 90 01 06 90 01 - - - ._,_ _ 06 90 0\ "-- - 06 90 01 e----- , _ - - - - 06 90 01 06 90 01 06 90 01 - ^- - ^- - - 06 90 01 06 90 01 06 90 01 - - -- - - 06 90 01 06 90 01 - i--- 06 90 01 3542 - - - 3543 3544 - - - - 3545 3546 3547 3548 3549 3550 - - - 3 551 >--- 3620 3624 3629 3630 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 ,___ J559 ,__ _ 3560 - J561 -- 3562 3563 3564 3565 3566 3567 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DALAM NEGERI I-- - -------- - PROMOSI DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA - - ^- PERUNDUNGAN DAN ADVOKASI TENAGA KERJA INDONESIA -- PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI - - PENYELENGGARAAN PADAT KARY A PRODUKTIF . _ ---- - KOORDINASI PENEMPATAN TKI LN DAN KONSOLIDASI KEBUTUHAN PELATIHAN TKI ------ - -- -- PENGEMBANGAN DAN UJI COBA MODEL - MODEL PERLUASAN KESEMPATAN KERJA --- PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN INKUBASI USAHA KECIL DAN MENENGAH ,____ ----- --- PEMBINAAN LEMBAGA DAN SARANA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA --- PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA PENGUATAN KELEMRAGAAN BADAN PENYELENGGARA TKI - ^- - PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI DAN MASYARAKAT SEKITAR FASILITASI LAYAK SERAH PEMBINAAN DAN PEMBEROAYAAN LOKASI --- - - - - -- - - PENGUATAN SOM PEMDA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI DI PERBATASAN PENINGKATAN KERJASAMA ANT AR WILAYAH. PELAKU. SEKTOR OLM RANGKA PENGEMB. KAWASAN TRANS . DI WIL. PERBATASAN - PENYEDIAAN DAN PENGEL. PRASARANA DAN SARANA SOSIAL, EKONOMI DI KAW. TRANS. DI WIL PERBATASAN - --- - -- - PENYEDIAAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DI KAW. TRANS . DI WIL. PERBATASAN - ^---- - - - PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN -- - FASILITASI DUKUNGAN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DI WILAYAH PERBATASAN - ^- --- PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAW. TƋNSMIGRASI DI WIL. P ERBATASAN . - ^- - PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DI WILAYAH PERBATASAN PEMBINAAN PROMOSl, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAH PERBATASAN --- PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRAN DI WILAYAH PERBATASAN --- ---- PENYELENGGARAAN FASILITASI PERPINDAHAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN PEMBINAAN PROMOSl. INVESTASI DAN KEMITRAAN. PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN - - PENINGKATAN KAPASITAS SOM PEMDA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI WIL. PERBATASAN - PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI WILAYAH PERBATASAN - PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN - - - - J_ www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT F 06 KODE SF PROG KEG MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA KE GIA TAN 026 026 90 ! 01 3568 PENYERASIAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN ----o5 90 I DZ , ^_ .. . ._ _ 3 _ 61 _ 0 _ , _ P _ E _ M _ BANGUNADz P _ E _ R _ M _ u _ K _ IMAN TRANSMIG -= RA --: _ s- _ , 0 = 1 = wi dz t.A v - AH - PERBA _ T_ A _ s Afi _ - 06 90 1 0 1 3611 PENGEPA'iA"I D . t. . "I Fl'.SILITAS! PERPIND. t. _ « _t.. N SERT .A ^. PENEMPATAN TRANSMIGRASI rn Wll AYAH PFRBATASAN 025 026 ---; - Ȗ Ǵ 1 - ǵ 61 - 2 - PERENCANAAN WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DAN LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI o f _ _ _ _ __ WILAYAH PERBATASAN ___ - ^- - --·- 026 06 026 06 - 026 06 026 06 --- 026 06 026 06 026 06 90 01 3635 FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WIL. PERBATASAN 90 9(l 90 90 90 90 01 3644 PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI WIL. PERBATASAN 02 Ƕ5n9 FASll ITASI rlUKUN(; AN MANAJEMEN KETRANSMIGRASIAN DI WILAYAH CEPAT TUMBUH - 02 ^- ^---; J PENINGKATAN K ER J AS AMA ANT AR - W I LA Y AH: """ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DI WIL STRATEGIS&CEPAT TUMBUH 02 - Ƿ 7 1 PENINGKATAN KAPASITAS SOM PEMDA DAN MASYARAKAT TRA NSMIGRASI DI Wll STRATEGIS DAN CEP AT - ᇖ- TUMBUH 02 3572 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DI KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL STRATEGIS & CEPAT TUMBUH - - - PENYEOIAAN DAN PENGEL PRASARANAOAN SARANA WIC'UN I UK PENGEMB USAHA Ei<ONOMI KAW -- 02 3573 TRANSMIGRASI - -- - 026 06 90 02 3574 PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 026 026 06 06 026 06 026 06 90 90 90 90 --·-- 02 02 3575 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH ---- - - 3576 PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PELAKU USAHA DI WIL. STRATEGIS DAN CE PAT TUMBUH - - - - - - PENINGKATAN PEM8ENTUKA.N DESA SWADAYA DI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS D AN° CEPAT 02 3577 TUMBUH 02 3578 PENINGKATAN PRODUK UNGGULAN KAWASAN DI Wll. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH - - -· - - PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS PfMBERDAVAAN DAN PENGEMBANGAN KAV/ASAN STRATEGIS DAN CEPAT - 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 026 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 90 02 3579 ---- cl. UMBUH _ __ ___ __ ---- _ 90 02 3580 PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DI Wll STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 90 02 3581 PEMBINAAN PROMOS!, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 02 02 3582 PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 3583 PENYELENGGARAAN FASILITASI PERPINDAHAN TRANSMIGRASI DI Wll. STRA TEGIS DAN CEPAT TUMBUH - 02 358 ^: i-- ^PERENCANAAN TEKNIS PENGEMB. MASYARAKAT DAN KAWASAN ^T RANSMIGRASiDI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUM BUH 02 3585 PENINGKATAN KAPASITAS SOM. PEMDA D A°N MASYARAKAT TRANSMIGRASi5fW ILSTRATEGIS - DAN CEPAT -- __ I.l&lBUH _ ---- _ __ _ _ _ __ 02 3586 PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI WIL STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 02 3587 PENYERASIAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WIL. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 02 3613 PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH - - ^PENGERAHAN ^DAN ^FASILITASI ^PERPIND °'AH AN SERT A PENEMPATAN TRANSM G RA'S I DI WIL STRATEGIS & CEPAT 02 3614 TUMBUH 02 3615 02 3628 ---1-- 02 3636 PERENCANAAN WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DAN LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASIDI WILAYAH CEPAT TUMBUH PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA T ERPADU MANDIRI (KTM) DI WfL. STRATEGIS DAN CE PAT TUMBUH _ ---- ·- - - . . _ _ _ _ _ FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI Wll. STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH - - ·-- -- - - 1---- 1 026 026 06 06 06 90 90 90 03 -- - 03 03 3588 PENINGKATAN KAPASITAS SOM PEMDA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DI WIL. TERTINGGAL 3589 PENINGKATAN KERJASAMAANTAR WILAYAH. ANTAR PELAKU DAN ANTAR SEKTOR DI WILAYAH TERTINGGAL 3590 PENYEDIAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DI KAW. TRANSMIGRASI WILAYAH TERTINGGAL 026 026 06 90 ȕ - ---; 591 PENYEDIAAN PENGELOLAAN PRASANA oAN SARANA PERMUKIMAN WIL. O L M RANGKA P E N G E MS . usAHA - _ ^f.EREKONOMIǸ-- __ _ ^_ _ _ _ _ _ 026 06 90 03 3592 PENINGKATAN PEMBENTUKAN DESA SWAKARYA DI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI 1- - ^- ^- t-- - 026 026 ^,__ os _so ķ ĸ9 Ĺ IPCNYUSUNAN RCNCANA KAWAS A N TERr>ADU M A NDIRI (KTMJ 06 90 03 1 ǹ 94 FASILlǺ _ SI DUKUNGAN MǼAJEMEN KETRAN ǻMIGRASIAN ۀ WILAYAH TERTINGGAL _ 026 026 026 026 06 90 03 3595 PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN TRANSMIGRASI DI Wll. TERTINGGAL 06 06 06 - - ^- 026 06 026 06 - 026 06 026 06 026 06 026 06 026 06 026 06 -- 026 06 026 06 026 06 06 90 OJ 3596 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL -- ---- ---- --- --- - - - - 90 03 3597 PERENCANAAN TEKNIS PERMUKIMAN DAN PERPINDAHAN DI WILAYAH TERTINGGAL -< - -- -- ---- 90 03 3598 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN SOSIAL BUDAYA DAN EK ONOM I WILAYAH - - -- - 1------ -· ---- ---- -- --- --- - -- 90 03 3599 PEMBINAAN PROMOS!, INVESTASI DAN KEMITRAAN DI WILAYAH TERTINGGAL 90 90 90 90 90 90 90 90 - - 90 90 90 03 03 03 03 03 03 3600 PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL 3601 PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL - 3602 PENYELENGGARAAN FASILITASI PERPINDAHAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL --- -- ---- ---- -- 3603 PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL 3604 PERENCANAAN TEKNIS PENGEMBANGAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN KAWASAN DI WILAYAH _ TERTINGGAL --· __ ___ _ ___ _ 3605 PENINGKATAN KAPASITAS SOM DAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI WILAYAH TERTINGGAL - -- r-- ---- --- ---- - ^--- - - --- - --- -- 03 3606 PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI WILAYAH TERTINGGAL - - - f.-- --· ---- - - -- - - - - - ----- - - - - - -- 03 03 03 03 3607 PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KAWASAN TRANSMIGRASI DI WlLAYAH TERTINGGAL -- - -- - --- -- - - -- - ---- 3608 PENYERASIAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI WILAYAH TERTINGGAL 36 ^; 6 - PERENCANAAN WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DAN LOKA SiPERMUKIMAN TRANSMIGRASI 01 ·- 1-- - - ^WILAYAH TERTINGGAL _ _ _ _ _ _ _ 3638 FASILITASI PENGAKHIRAN STATUS BINA PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI WIL. TERTINGGAL --· -- -- ------ -- ------ 026 026 06 90 03 3640 PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) DI WIL TERTINGGAL 027 1 1 --- 04 01 7202 PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN - - - www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT F 027 1 1 027 1 1 KODE SF PROG 04 0 1 KEG MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 7203 PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN 04 01 7204 PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL - ^-- -··- •·---+-- ·---·--------- 027 1 1 06 01 7205 REHABILITASI TUNA SOSIAL KEGIATAN 027 1 1 06 01 7206 REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA 4 - - - -1- - - - + - - - - - - - - - - -- - 027 1 1 06 01 7207 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT - ^- - 027 1 1 06 01 7208 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA ---i-- ··- 027 1 1 06 01 7209 PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK TERLANTAR 1 ^----1---1--1-·- --- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------·--· - 027 1 1 06 01 7210 PEMB I NAAN DAN REHABIUTASI ANAK JALANAN - - -- - - - - - --- - 027 1 1 06 01 7211 PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KESEJAHTERAN SOSIAL ANAK BALITA _____ , _ _ _ ---------- 027 1 1 06 01 027 11 06 01 -------- 7212 PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK CACAT 7229 PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL 027 1 1 06 01 7230 PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 1----· -- o--- · - 1- - - - + - - - -I · - - --- - - - - 027 1 1 06 01 7231 1-·---+-- - 027 1 , 06 02 7228 PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR BAGI ANAK. LANSIA DAN PENYANDANG CACAT PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL --- 027 11 08 01 7213 PENYELENGGARAN PENCA R IAN PENYELAMATAN MUSIBAH BENCANA ALAM DAN BENCANA LAJNNYA -- f-1---1--- 1----1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 027 1 1 08 01 7214 PEMBERDAYAAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL ,__ _ _ _ ,_ 027 1 1 08 0 1 7215 PERLINDUNGAN SOSIAL TINDAK KEKERASAN DAN PEKERJA MIGRAN - - 1-- -- -1 - - - - - --------- - - 027 1 1 08 01 7216 PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL --- - --+---t- - - · - - - - - - - - - - 027 1 1 08 01 7217 AKSES JAMINAN SOSIAL 027 _, _ _ _ ,_ _ . _ ^- 1 1 08 01 7232 PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN BANTUAN TUNN BAGI RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN YANG MEMENUHI PERSYARATAN - - _.. _ _ _ _, _ _ _ _ , e,. P -=-- ENDATAAN PELAKSANAAN BANTUAN TUNN BAGI RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) YANG MEMENUHI 1 1 08 01 7233 PERSYARATAN --- ------ 027 027 1 1 ._ _ -- ^ - 027 1 1 08 01 --- 09 01 7720 PEMULIHAN PRASARANA & SARANA. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN NAO · NIAS 7218 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN 027 11 _ _ _, _ _ _ _, ,_ _ _ _ ,Û PELAKSANAAN PENGKAJIAN.PENELITIAN. PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MANAJEMEN PELA YANAN _ _ _ _ _ 09 Ol 7219 KESEJAHTERAAN SOSIAL 027 1 1 90 01 -- 1 - - - 1 1-- - - 1 1-- - - - -t 7220 PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN ---- - 027 1 1 9 0 0 1 7221 PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN BENTUK • BENTUK KEARIFAN LOKAL PERLINDUNGAN SOSIAL ---1-- 1 ^--- 027 1 1 90 02 7222 PENINGKATAN KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN DUNIA USAHA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 027 1 1 90 -- - ·---- 027 1 1 90 02 02 7223 PEMBERDAYAAN ORGANISASI SOSIAL 7224 PEMBERDAYAAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT ------------ - - - - - - - - - - - - - - - -- - ------ - 027 1 1 90 02 7225 PELESTA R IAN DAN PENDAYAGUNAAN NILA! KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL 027 -l - - -l - · - - - 1 - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - 11 90 02 PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA 7226 7227 ----- - - - - - - - - - - - - - - 027 1 1 90 02 PENGEMBANGAN WAfiANA KESOS BERBASIS MASYARAKAT -t- - - - -i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^- - - · - - - - - --- - 029 01 04 01 4035 SISTEM PENUNJANG KELITBANGAN DAN PENERAPAN HASIL LITBANG KEHUTANAN ,__ _ ----- -------- 029 01 04 01 4043 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN ,_ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 029 029 01 04 01 4044 PERENCANAAN, EVALUASI. KERJASAMA DAN PENINGKATAN SARANA LITBANG 01 0 4 01 40 4 5 PENERAPAN HASIL LITBANG KEHUTANAN --- ---1--+---+-- I -- --·------ 029 01 90 19 4001 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN , _ - -- - - -i- - - - · 0- 029 0 1 90 19 4002 PEMBINAAN STANDARISASI DAN LINGKUNGAN -- - - - · - + - - - - 1 - - - - -1- - - - - -- - ----- --------- 029 03 01 09 4003 PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN -- ^- - ^- - --------- ^--- ----- --------- 029 029 029 029 03 03 03 04 01 09 4004 PENERTIBAN PERDAGANGAN HASIL HUTAN !LEGAL c-- ^-- - - - - - - - - - - - - - - 01 09 4050 PENGAMANAN KAWASAN HUTAN - - - -+ - - - -!- - - - -- - - 01 09 4053 03 02 4005 PENERTIBAN PEREDARAN HASIL HUTAN PERENCANAAN DAN PENYIAPAN UNIT KELOLA PEMANFAATAN HUT AN PRODUKSI - - -1- -- -1 - - - - - - - - - t-- - - - ------- -- - 029 04 029 04 --- 029 04 029 04 029 03 03 -- 03 03 02 02 02 02 4006 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN ALAM - - - f- · - - --- --- 4007 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN 4008 PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMASARAN HASIL HUTAN 4009 PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN - - - i--- · 4010 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUK LESTARI 04 04 03 03 02 02 --- -------- · 029 029 04 03 - - - r- - 029 04 03 --1--l--- 029 04 03 02 02 02 -Ċ - --- 029 04 03 02 4011 PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN 4011 PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN 4012 PEMBENTUKAN WlLAYAH PENGELOLAAN DAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN 4012 PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN DAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN 4013 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN DAN PENGELOLAAN DAS PRIORITAS 1 - - - .. - - - - 1 - - - - - t------------ ^------- ^----- ^- 029 0 4 03 02 4030 PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DAS PRIORITAS t-- - - --+- - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 029 04 03 02 4033 PENETAPAN KAWASAN HUTAN _. _ _ _ _,_ _ _ _,_ _ _ _ , _ _ _ 029 04 03 02 4034 PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) - - 1- - - 1- - --1 1- - - - 1 - ^- - - - - - - - · 029 04 03 02 4 038 PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT - l - - - -l - - - - ĉ - - - -l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 029 04 03 02 4049 PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (PNPM-P) 029 04 03 02 4051 PENGELOLAA N HUTAN PRODUKSI 029 04 03 02 4052 RESTRUKTURISASI INDUSTRI PRIMER KEHUTANAN ·---+--+--i-- 1- 029 04 90 1 9 4036 STANDARISASI SARANAIPRASARANA DAN PERSURATAN --- - ^- 1---- ------- 11 029 04 90 1 9 4037 PENYUSUNAN PROSEDUR KEPROTOKOLAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA _ _. _ _ _ _,__ - --- -- www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 029 029 ti: ¸ 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 029 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 032 0 3 2 - - 1 032 032 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 KODE SF PROG 05 04 01 KEG 4014 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN KEGIATAN IJ Ù : : I ijĴĵĶ 05 05 PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI LAINNYA(KSAIKPNTB) DAN HUTAN LINDUNG 05 __9 1 4017 PENGEMBANGAN JASA LINGKUNGAN DAN WI SA TA ALAM 05 01 4018 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI 05 02 4019 REHABILITASI LAHAN KRITIS DAS PRIORITAS 05 02 4020 PERENCANANAAN DAN PEMBINAAN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL Ú: ^- l : - ÚÛ : ÚÜ: PERENCANAAN DAN PEMBINAAN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL PENGELOLAAN DAS Ú: I : 05 I 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 10 01 04 04 04 04 04 04 04 04 04 0 4 04 04 0 4 04 04 04 04 04 04 04 04 90 90 90 90 05 04 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 03 -j- 05 U4 05 04 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 01 01 01 01 01 0 1 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 01 02 4040 4041 4042 PERENCANAAN . PEMBANGUNAA DAN KELEMBAGAAN HUTAN RAKYAT -- - - -- -- --- PENGEMBANGAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PERENCANAAN DhN PENGEMDANGAN HUTAN KEl.IASYARAKATAN 4050 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (PNPM-P) - --· - ---- 4021 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN EKOSISTEMNYA 4022 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN DAN EKOSISTEMNYA 4023 PEME'INA.AN DAN PENYELENGGARAAN PENYUI UHAN KFHUTANAN -- ----- --- --- - -- - 4024 PENINGKA TAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SDAH DAN EKOSISTEMNYA 4025 4026 4027 4048 PENGEMBANGAN RENCANA DAN STATISTIK KEHUTANAN INVENTARISASI HUTAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI SDA DAN LH PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PRAKONDISI PENGELOLAAN HUTAN INVENTARISASI SUMBER DAYA HUTAN 4047 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN 4101 PENYELENGARAAN RISET. EKSPLORASI & PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN 4102 MITIGASI BENCANA LINGKUNGAN LAUT DAN PESISIR 4103 4104 PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PENGEMBANGAN DAN PENGEL OLAAN SUMBER DAYA RISET KELAUT AN OAN PERiKANAN SERTA PENYEBARAN PEMANFAATAN IPTEK 4105 - PERENCANAAN PENATAAN RUANG LAUT. PESISIR. DAN PULAU-PULAU KECIL SERTA PENGELOLAAN BATAS WILAYAH LAUT 4106 PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN NON KONVENSIONAL 4107 PENGEMBANGAN & PENGELOLA A N TERPADU WILAYAH L AUT . PESISIR. DAN PULAU-PULAU KECIL 4ŀ08 4109 4110 4 1 1 1 4 1 1 2 4 1 1 3 PEMBERDAYAAN EKONOM!, SOSIAL. BUD/\ YA. PELAKU USAHA PERIKA"l.AN DAN MASYARAKAT PESISIR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PERI KANAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN KARANTINA PERIKA NAN DAN SISTEM PENGELOLAAN KESEHATAN !KA!'!__ -- -- --- -- PENGEMBANGAN DATA DAN STA TISTIK PERIKANAN PENGEMBANGAN SOM KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PENINGKATAN SISTEM PENYULUHAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DALAM NEGERI DAN EKSPOR HASIL PERIKANAN 4 1 1 4 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN SERTA INPUT PRODUKSI LAINNYA 4 1 1 5 PENINGKATAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN - -- --- - -- 4 1 1 6 PENYELENGGARAAN REVIT ALISASI PERI KANAN 4117 PENGEMBANGAN REKAYASA TEKNOLOGI TERAPAN PER!KANAN 4 1 1 8 PENGELOLAAN SUMBERDAYA !KAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN 4122 4 1 1 9 4120 PENGELOLAAN UNGKUNGAN PESISIR BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PH1GEMBANGAN PENGELOLAAN KONSERVASi LAUT DAN PER,>.; RA/đ PENGELOLAAN DAN REHABILITASI TERUMBU K ARANG. MANGROVE, PADANG LAM UN. t: !: i I UAHIA LJAN I !: LUK 4121 PENINGKATAN KOORDINASI PENATAAN RUANG LAUT. PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL 4201 PENGAWASAN/SUPERVlSI KONSTRUKSI - - - - - - 4202 PEMBINAAN. PERENCANAAN. HARMONISASI. KERJASAMA DAN PUBLIKASI PERATURAN PER-UU-AN 4203 4204 PERBAIK A N SISTEM MANAJEMEN DAN PENGANGGARAN LEMBAGA - - - - - - - - PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN 4205 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA KELEMBAGAAN 4206 PENINGKATAN KUALITAS PENERENCANAAN UMUM SECARA TERPADU DAN KOMPREHENSIF 4208 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN BIDANG PU DAN UNTAS SEKTOR 4209 PENA TAAN SOM APARATUR SESUAI KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI DAN PERBAJKAN D!STRIBUSI PNS 4210 PENGADAAN FASILITAS OIKLAT 4211 PENYEOIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4212 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN TEKNIS PENELITIAN PU 4213 PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN -- -- --- - -- 4214 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENGENOALIAN KONSTRUKSI 033 01 05 01 01 01 01 0 1 0 1 0 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 12 1 2 12 12 12 12 13 13 1 3 13 13 13 13 1 5 15 15 4215 4216 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEOINASAN BIOANG PERALATAN DAN PERBENGKELAN - - - 033 01 033 033 01 01 PENILAJAN KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 4217 PENYEDIAAN INFORMASI DAN LUASNYA CAPAJAN INFORMASI PUBLIK 4218 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PUSAT -I www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 033 033 - ^- - 033 --- 033 033 033 033 033 033 - - - 033 033 -- 033 - - - - 033 033 - 033 - 033 --- 033 - 033 - ^- 033 - ^- ^- 033 --- 033 033 --· 033 --- 033 -- 033 033 - ^- 033 ---- 033 -- 033 - 033 >-- - 033 033 033 ..._ _ 033 - 033 --- 033 033 033 033 033 - 033 >-- - 033 033 033 - - - - 033 --- 033 ---- 033 -- 033 -- ^- - 033 - ^- 033 033 033 - · - 033 -- 033 --- 033 --- 033 - 033 KODE F SF PROG KEG 01 01 1 5 4219 01 01 15 4220 01 01 1 5 4221 01 01 1 5 4222 01 01 16 4223 01 01 17 4224 o 01 17 4225 01 01 19 0615 01 01 19 4213 - - - ^- - - 01 01 19 42 14 01 01 19 4215 01 01 19 4227 - - - 01 01 19 4229 - ^- 01 01 19 4231 - ^- 01 01 19 4234 01 03 03 4235 - ,__ 01 03 03 4236 -- 01 03 03 4255 ---- 01 03 03 4259 - ^- - - - - - - ^- 01 03 03 4472 - - - - · - - - - 01 03 03 4473 -- - 01 03 03 4559 --- 01 03 03 4568 01 03 03 4574 - - - - - ^- - - ^- - 01 03 03 4577 01 03 03 4593 - 01 04 01 4237 - - 01 04 01 4238 · - 01 04 01 4239 01 04 01 4240 - - ^- - 01 06 07 4241 04 04 01 4242 04 04 01 4243 -- ^- - · 0 4 04 01 4417 - - ^-- -- 04 04 01 4418 - - - · - - - - - - 04 04 01 4419 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN STRATEGIS, PENGATURAN DAN MODEL INVESTASI. OISEMINASI DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PERUMUSAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PS PU PADA OAERAH OTONOMI BARU DAN KAWASAN KHU SUS PUSAT ---- -- -- PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LITERAL DAN SPATIAL PU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDINASAN BIOANG JASA KONSTRUKSI - PENYELENGGARAAN PRODUKSI AUDIO VISUAL PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAYANAN PRASARANP.. FISIK DEPARTEMEN PU --- -- - - - PENGOLAHAN DATA DAN PEMETAAN - ---- - --- PENYELENGGARAAN PENGKAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN -- - - PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KONSTRUKSI - - PENYELENGGARAAN PENOIOIKAN KEOINASAN BIOANG PERALATAN DAN PERBENGKELAN - - PENYELENGGARAAN SWADANA PUSAT PENGELOLAAN DATA • --- --- PENYELENGGARAAN KEOINASAN BIOANG JASA KONSTRUKSI - PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DAN PEMBINAAN TEKNIS PENELITIAN -- ---- PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI - --- - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN AJR MINUM DAN AJR LIMBAH --- ---- - -- --- - PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN DAN ORAJNASE - --- ---- - PEMBINAAN TEKNIK PERSAMPAHAN DAN DRAJNASE --- - PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PLP --- - ---- BANTUAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AJR MINUM - PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN AJR MINUM PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN - PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAI.AM PEMBANGUNAN PLP PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMBINAAN TEKNIS AJR LIMBAH - PENGEMBANGAN INVESTASI PLP -- - KEBIJAKAN PEMBANGUNAN IPTEK --- -- -- - PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI -- -- ---- -- - PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK PENYELENGGARAAN KEGIATAN YANG OIBIAYAJ PNBP BIOANG SOA, JALAN JEMBATAN, PERUMAHA ½ - - PERMUKIMAN D¾N §EBRANMA --- - PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KAWASAN AGROPOLITAN --- --- ----- --- - PENERAPAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAJ, OANAU DAN SUM BER AJR LAJNNYA --- - ADVIS TEKNIS PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAJ, DANAU DAN SUM BER AJR LAINNYA ----- PEMBANGUNAN WADUK. EMBUNG, SITU DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAJNNYA - REHABILITASI WADUK, EMBUNG, SITU DAN BANGUNAN PENAMPUNG AJR LAJNNYA --- OPERAS! DAN PEMELIHARAA N WAOUK, EMBUNG, SITU DAN BANGUNAN PENAMPUNG AJR LAJNNYA - - ----- --- 0 4 0 4 01 4 420 04 04 01 4459 04 04 01 4463 04 04 03 4422 04 04 03 4423 - 04 04 03 4424 04 -; - 0 4 ' Ø 2 5 04 04 03 44 26 - - 04 04 03 4427 - - 04 04 03 4428 - 04 04 03 4429 - 04 04 03 4430 - - - , _ 04 04 03 4431 - 0 4 0 4 03 4448 04 04 03 4453 -- 04 04 03 4455 - - ^- - - - - - - 04 04 03 4464 - - - 04 04 03 4465 0 4 0 4 03 9261 - ^- - ^- - 04 08 01 4244 -- --- - - -- - - 04 08 01 4326 KONSERVASI DANAU DAN SITU SERTA PERBAIKAN SABUK HIJAU DI KAWASAN SUMBER AJR - PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS SUNGAJ, OANAU DAN WAOUK --- --- --- -- PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYAAJR WILAYAH WILAYAH SUNGAJ (WISMP) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI --- PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN RAWA - PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PRASARANA IRIGASI DAN AJR TANAH PENYIAPAN LAHAN BERIRIGASI I --- - REHABILITASI JARINGAN IRIGASI - - REHABILITASI JARINGAN RAWA - ---- - - REHABILITASI PRASARANA IRIGASI AJR T ANAH - - --- OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI - OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN RAWA - OPERAS! DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI AJR TANAH PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI AJR TANAH - ^- - - PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS IRIGASI AJR T ANAH - PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS RAWA ------ PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (WISMP) PENINGKATAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PISP) - ----- PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIK IRIGASI - BANTUAN PENANGGULANGAN OARURAT JALAN DAN JEMBATAN - REHABILITASI JALAN NASIONAL - ^- ^ -- ---- 033 04 08 01 4327 PEMELIHARAAN JALAN NASIONAL - - - 033 04 08 01 4328 REHABILITASI JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL -- 033 04 08 01 4329 PEMELIHARAAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL - 033 04 08 02 4245 PENINGKATAN JALAN NASIONAL - ^- - 033 04 08 02 4246 PENGADAAN PERALATAN I BAHAN JALAN DAN JEMBATAN --- 033 04 08 02 4247 PEMBINAAN MANAJEMEN KEBINAMARGAAN - - - www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG KEG 4248 4249 4250 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PEMBINAAN JALAN DAN JEMBATAN TOL KEGIATAN CADANGAN MENDESAK BIDANG JALAN DAN JEMBATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENINGKATANIPEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 4251 ADV!S TEKNIS PENINGKAT ANIPEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 033 033 033 033 033 04 04 04 04 04 08 08 08 08 08 02 02 02 02 02 ^- - + - - - 4 - - - - --- 4252 PENGATURAN JALAN TOL ------- 033 04 08 02 4253 PENG US AH AAN JALAN TOL 033 04 08 02 4254 PENGAWASAN JALAN TOL PEM8!\NGIJNAN J!l.L!>.N N.A.S!ON.A.L : : _ =+ = - : : : ; 033 04 08 02 4333 - - - - - - - - - 033 04 08 02 4334 --- - - - · PEMBANGUNAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL PENINGKATAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL PEMBINAAN PELAKSANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN ----- PEMBEBASAN LAHAN --- 033 04 08 02 4335 PENYIAPAN PROGRAM DAN ADMINISTRASI PLN 033 04 08 02 4336 PENYIAPAN STANDAR DAN PEDOMAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 04 08 04 08 04 08 04 08 04 08 04 08 04 08 04 08 04 08 05 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 01 01 0 ڿ 1 05 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 ,- 01 05 01 01 01 01 01 01 05 01 05 01 05 01 05 05 05 05 05 05 01 02 01 02 01 01 01 01 033 05 01 02 02 02 02 02 02 02 04 04 04 04 033 05 01 033 05 01 033 033 033 033 033 05 05 05 05 05 04 04 04 04 4337 4339 4340 4341 -- ---- -· -- FASILITASI PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH PEMBINAAN TEKNIK JALAN PEMBINAAN TEKNIK JEMBATAN PEMBINAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN JALAN DAN JEMBATAN 4342 PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI 4343 4344 4345 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PEKERJAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN JALAN STRATEGIS NASIONAL --- -- --- PEMBANGUNAN JEMBATAN STRATEGIS NASIONAL 4346 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN 4347 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JEMBATAN 4348 PENGGANTIAN JEMBATAN RUAS JALAN NASIONAL --- - --- 4557 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN 4587 4610 4626 4627 4642 4643 4644 4645 4646 4255 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM JALAN DAN JEMBATAN -- --- PEMBANGUNAN FLY OVER PENINGKATANIPEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN LINTAS PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN NON LINTAS PEMBANGUNANJEMBATAN SURAMADU PEMBANGUNAN JALAN KAWASAN DI PERBATASAN PEMBANGUNAN JALAN UNTAS PANTAI SELATAN JAWA PEMBANGUNAN JALAN DI PULAU-PULAU TERPENCIL DAN PULAU TERLUAR PEMBANGUNAN JALAN AKSES PEMBINAAN TEKNIK PERSAMPAHAN DAN DRAINASE 4256 PENANGGULANGAN DARURAT PRASARANA DAN SARANA PLP 4257 PENGEMBANGAN SISTEM DRAJNASE DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4474 4475 4559 BANTUAN TEKNIS BIDANG PLP --- - PENINGKATAN PENGELOLAAN PLP PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN 4568 PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PLP 4585 PENG!: 'MBANGAN INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN DAN SANITASI ---- --- --- 4593 PENGEMBANGAN INVESTASI PLP ---- ---- 4600 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PLP 4606 BANTUAN TEKNIS PENGELOLAA N PERSAMPAHAN 4518 4620 PEMBUATAN TRASH RACK ------ PENG EL 0 LAAN PERSAMPAHAN SE CARA REGIONAL DI JAWA BARAT DAN BANTEN (WJEMP) 4625 PENINGKATAN PENGELOLAAN TPNSANITARY LANDFILUSISTEM REGIONAL t--- 4641 TANGGAP DARURAT PENYEHATAN LINGKUNGAN 4258 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN AJR LIMBAH 4259 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PLP 4282 PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM -- - - ---- 4472 BANTUAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AJR MINUM 4474 BANTUAN TEKNIS BIDANG PLP 4559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN 4574 PENYELENGGARAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 4577 PEMBINAAN TEKNIS AJR LIMBAH ---- - 4593 PENGEMBANGAN INVESTASI PLP 4432 PEMBANGUNAN SARANAIPRASARANA PENGENDALI BANJIR 4433 PEMBANGUNAN SARANAIPRASARANA PENGAMAN PANTAJ 4434 PENANGGULANGAN BENCANA/ TANGGAP DARURAT -- --- - ------ ------- 4435 PEMBANGUNAN SARANAIPRASARANA PENGENDALIAN LAHAR GUNUNG BERAPI 4436 REHABILITASI SARANAIPRASARAJNA PENGENDALI BANJIR - l www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG KEG 033 05 04 04 4437 - 033 05 04 04 4438 033 05 04 04 4439 033 05 04 04 4440 ,__ ^_ t- · - 1- - 033 05 04 04 4441 - - 033 05 04 04 4457 D - - - - - - - 033 05 05 01 4260 - - - ,___ _ ,__ _ 033 05 05 01 4261 033 05 05 01 4262 - ,__ _.__ 033 05 05 01 4263 -- -- ^-- 033 05 05 01 4264 -- 033 05 05 01 4265 -E- - - - 033 05 05 01 4266 ,__ --- 033 05 05 01 4267 --- -- ,__. - 033 05 05 01 4268 , _ - - 033 05 05 01 4449 - - - - - 033 05 05 01 4450 033 05 05 01 4484 ,___ ,___ _ _ _ ,_ 033 05 05 01 4489 - - - - - - N - - 033 OS 05 01 4490 _ , ^_ _ _ 033 05 05 01 4491 - - ᇔ ^- - - 033 05 05 01 4492 · - --- 033 05 05 01 4493 - - - - - .___ 033 05 05 01 4494 - - ^- - - ᇕ - - - 033 OS OS 01 4495 f ^-- 033 OS 05 01 4496 033 05 05 01 4497 - - 033 05 05 01 4498 I- - ^-- 033 05 05 01 4499 - - - - .__ 033 05 05 01 4505 - - - - - -- - 033 05 05 01 4506 -- - - - --- 033 05 05 01 4507 ,____ -- --- - - 033 05 05 01 4508 I- , _ - - _ _ _ ,_ 033 05 05 01 4509 033 05 05 01 4510 - 033 05 05 01 4511 - --·- 033 05 05 01 45 1 5 - - - ,__ _ - 033 05 05 01 4516 033 05 05 01 4517 - - - ,__ --- 033 05 05 01 4518 ,_ ,___ - - - 033 05 OS 01 4519 -- 033 05 05 01 4S20 - - - t ^- - - - - - o ı _ o _ s _ OS 01 4S21 - - .___ - - - - 033 05 05 01 4522 - 033 05 05 01 4S23 - --- 033 OS OS 01 4524 033 OS OS 01 4S25 033 05 OS 01 4S26 - 033 05 05 01 4539 033 OS 05 01 4540 -- 033 05 05 01 4541 -- --- 033 05 OS 01 4542 - 033 OS 05 01 4543 -- ^- 033 05 05 0 1 4544 - - - - - - ,__ _ 033 05 05 01 4609 1-- 033 05 05 01 4631 033 05 05 01 4634 - 033 06 01 01 4269 - - ᇓ - - - - - 033 06 01 01 4270 033 06 01 01 4271 ,___ 033 06 01 01 4272 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN REHABILITASI SARANAIPRASARANA PENGAMAN PANTAI - --- - REHABILITASI SARANAIPRASARANA PENGENDALIAN LAHAR GUNUNG BERAPI OPERAS! DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGENDALIAN BANJIR --- --- OPERAS! DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAMANAN PANTAI - - - - - --- - OPERAS! DAN PEMELIHARAAN SARANAIPRASARANA PENGENDALIAN LAHAR GUNUNG BERAPI -- ------ PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS PANTAI PENGUATAN KELEMBA GAAN PENATAAN RUANG DIT°iNGKAT PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA YANG TANGGAP- TERHAOAP BENCANA : ; : : ª= '"°"rn""' OAfAM """ G"" MENO"'"''GUeA" ""G""""'" """" 'AA'ᇠ' eu<NG rn '""'· PENYUSUNAN NSPM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG TANGGAP TERHADAP BENCANA MELALUI PENDEK ATAN MITIGASI REVIS! UU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENA TAAN RUANG PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN REVIS! UU NO. 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG OPERASIONALISASI RTR PULAU, RTRWN, RTRWP. RTR KAB/KOTA - - PENGUATAN PENYELENGGARAAAN PENATAAN RUANG DI DAERAH MELALUI BANTUAN TEKNIS KE DAERAH - SOSIALISASI KEBIJAKAN PENA TAAN RUANG PAf)A MASYARAKAT -- PEMBJNMN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENATAAN RU/ING - PENINGKA TAN MANA JEMEN PENGENDALIAN PEMANFA ATAN RUANG - PEMBINAAN MANA JEMEN WISMA WISATA WERDHA PURA (PNBP) - PEMBINAAN PENATAAN RUANG NASIONAL --- -- PEMBINAAN PENATAAN RUANG KWS TELAH BERKEMBANG (PUSAD - PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINS! NAD - PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINS! SUMUT --- PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINS! SUMBAR - --- -- PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINS! JAMBI -- PENINGKATAN MANA JEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINS! RIAU - PENINGKATAN MANAJEMEN PCNGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINS! KEPRI --- -- -- PENINGK ATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINS! SUMSEL - PENINGKA TAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFA ATAN RUANG PROVINS! BANGKA BELITUNG -- -- - PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINS! BENGKULU -- -- - - PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINS! LAMPUNG ---- - -- PEMBINP.AN PENATAl'.N RUANG KAWASAN SANGAT BERKEMBANG (PUSAT) - ---- --- PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! JABAR - PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! BANTEN - - PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! JATENG -- -- PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! D.I. YOGYAKARTA ---- - - - PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! JATIM -- --- PENINGK ATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! BALI - - - - PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEDANG BERKEMBANG (PUSAD ---- PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RJJ ANG DI PROVINS! KALBAR --- PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! KAL TENG - - PEN I NGKA TAN MANA JEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! KALSEL ,___ - --- PENINGKATAN MANAJEMEN PENGEND ALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! KAL TIM -- -- - PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFA ATAN RUANG DI PROVINS! SULTRA PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! SULBAR --- PENINGK ATAN MANA JEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! SULUT - PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFA ATAN RUANG DI PROV I NS! SUL TENG ---- - ·- PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG D I PROVINS! SULSEL - PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! GORONTALO ---- PENINGKATAN MANAJEMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI NTB - - PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN BARU (PUSAD - PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! NTT - - PENINGKATAN MANA JEMEN PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! MALUKU -- -- PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! MALUKU UTARA - ---- PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! PAPUA PENINGK ATAN MANAJEMEN PENGELOLA A N PEMANFAATAN RUANG DI PROVINS! IRIAN JAYA BARAT -- - OPERASIONALISASI RTRW KE DALAM SISTEM PERMUKIMAN. PRASARANA WILAYAH. PERKOTAAN DAN PERDESAAN - -- PENYIAPAN JAKSTRA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LINTAS SEKTOR - - - PENYUSUNAN NORMA STANDAR PROSEDUR MANUAL (NSPM) PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN PERUMAHAN NELAYAN. KAWASAN KUMUH DAN KAWASAN PERBA TASAN PEMBANGUNAN RU MAH SUSUN SEDERHANA SEWA PENA TAAN DAN REVITALISASI KAWASAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 033 033 033 Gµ¶¶ 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 03 j 033 033 F 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 KODE SF 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 06 02 06 02 06 033 06 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 033 06 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 02 06 02 06 T 02 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 PROG 01 01 01 01 01 01 01 01 0 1 01 01 o ^· . 01 01 01 01 0 1 01 01 02 02 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 02 C2 02 02 02 02 KEG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN 4273 CADANGAN MENDESAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 4274 PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 4275 ADVIS TEKNIS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 4276 PELAKSANAAN INPRES 0212003 4470 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 4471 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN 4479 PENGEMBANGAN PS PERMUKIMAN KAWASAN PERBATASAN 4559 PERENCl\NAl'N TEl(NIS DAN PENGATURAN ------ -- 4562 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU 4564 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH I 4565 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH II --- ----- - -- - - - - - - - - - - - - - 4588 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN OKI JAKARTA 4616 PEMBINAAN TEKNIS PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - ^- --- - - ^- - ^- - - 4628 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DASAR UNTUK RSHIS DAN RUMAH SUSUN 9258 PEMBINAAN BANGUNAN GEDUNG 9260 REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA 9262 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIMER PERKOTAAN (KAWASAN RSH) 9263 SUBSIDI PSO PERUMNAS 9264 PENYEDIAAN PRSARANA DAN SARANA PENANGANAN PASKA BENCANA 4277 PENATAAN UNGKUNGAN PERMUKIMAN WILAYAH 4278 PFNATAAN BANGUNAN DAN UNGKUNGAN - ^-- - - 4279 PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG 4280 PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) 4281 4471 4558 PENINGKATAN UNGKUNGAN PERUMAHAN PERKOTAAN (NUSSP) - ^- - ^- ^- ----- PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN PENATAAN UNGKUNGAN PERMUKIMAN WILAYAH II 4559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN 4604 PEMBINAAN REHABIREKON RUMAH PASCA GEMPA BUMI DIY & JATENG 4613 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMUKIMAN DI PULAU KECIUTERPENCIL 4614 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN DI KAWASAN KUMUH DAN NELAYAN ---- --- -- -- - -- 4619 PENANGANAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI YOGYAKARTA DAN JATENG (PNPM-P) 4622 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (RISE) (PNPM) 4624 PENINGKATAN KUAUTAS LINGKUNGAN PERUMAHAN PERKOTAAN (NUSSP) (PNPM-P) 4639 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM DAN RISE) 9001 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB ACEH TENGGARA 9002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. ACEH BARAT 9003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB GAYO LUWES 02 9004 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB NAGAN RAYA - ^- - ^- - -- -- - - 02 9005 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . ACEH JAYA - -1- - - - 1 02 9006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BANDA ACEH ---- -- -- -- -- - --- 02 9007 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SABANG 02 9008 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA LHOKSEUMAWE 02 9009 PEMBERDAYA /i . N MASYA R AKAT PERKOTAAN KOTA LANGSA 02 9010 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KA B . LABUHAN BArU - ------ - --- - -- 02 9011 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . ASAHAN 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 9012 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB SIMALUNGUN 9013 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KA B . DAIR! 9014 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . KARO 9015 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB DELI SERDANG 9016 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LANGKAT 9017 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KA8 SIBOLGA ---- 9018 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERl(QTAAN KAB TANJUNG BALA! 9019 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TEBING TINGGI 9020 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA MEDAN 9021 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB PADANG SIDEMPUAN 9022 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . KEP. MENTAWAl 9023 9024 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB PESISIR SELATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SOLOK 9025 PEMBERDA YAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . SWAHLUNTO SIJUNJUNG 9026 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB AGAM 9027 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . LIMAPULUH KOTA 9028 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PADANG 9029 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . SAWAH LUNTO 9030 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PADANG PANJANG www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT F 033 06 - 033 06 033 06 033 06 033 06 - 033 06 033 06 -- - - - 033 00 033 06 -- 033 06 033 06 >-- - · - - I - 033 06 - 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 - ^- 033 06 f--- - - 033 06 - - 033 06 - - - I- 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 - - ^- - 033 06 1-- 033 06 - - - - - 033 06 - - - - - - 033 06 033 06 >--- 033 06 ..._ 033 06 - 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 I- 033 06 1--- ¦ I 06 033 06 033 06 033 06 -- - - 033 06 I- 033 06 - -- 033 06 -- - - - 033 06 ---· 033 06 033 06 - 033 06 - - - - - 033 06 033 06 - - - - - - 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 f- ^- 033 06 033 06 033 06 KOOE SF PROG KEG 02 02 9031 ß· 02 02 9032 02 02 9033 02 02 9034 - 02 02 9035 02 02 9036 02 02 9037 - ^- - 02 02 S038 02 02 9039 02 02 9040 02 02 9041 - 02 02 9042 02 02 9043 02 02 9044 02 02 9045 02 02 9046 02 02 9047 02 02 9049 - - r--- - - 02 02 9050 - - - - 02 02 9051 02 02 9052 02 02 9053 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BUKIT TINGGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PAYAKUMBUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTA.<\N KOTA PARIAMAN -- PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. INDRAGIRI HILIR PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PELAlAWAN PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SIAK PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BENGKALIS PEMBERDAYAAŇ MASYARAKAT PERKOTAA. "' J KAB . Y .AB . Y ..AR!MUN PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TANJUNG PINANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KA B . KERINCI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MERANGIN - - - --- - - -- - - - ------ -´ PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SAROLANGON PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BATANGHARI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . MUARO JAMB! PEMBEROAY AAN MASYARAKA T PERKOT AAN KAB. MUARO T J. JAB UNG TIMUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MUARO TJ. JABUNG BARAT - - - PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BUNGO PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAMB! ,__ PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB OKU -- - ---- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB MUARA ENIM - ^-- - - - - -------- - -- --- - -- - - - - · - -- ------ --- PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOT A A N KAB lAHAT -----· PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANYU ASIN -- ^- - - ß - - - 02 02 02 02 02 02 - - ^- 02 02 - 02 - 02 02 02 - - 02 02 02 02 02 02 02 02 02 - 02 O? 02 02 , _ 02 02 02 - 02 02 02 f---- 02 à 02 02 1-- ^-- 02 02 02 02 02 02 02 02 02 9054 02 9055 02 9056 02 9057 02 9058 02 9059 - - 02 9060 - - - 02 9061 -- 02 9062 - 02 9063 02 9064 02 9065 >- ^-- ^- - 02 9066 02 9067 02 9068 02 9069 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PALEMBANG PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . PRABUMULIH PEMBEROA YAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PAGAR ALAM -- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LUBUK LINGGAU - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BANGKA ·- ------- -- - --- --- --- ---- ----- - - PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BELITUNG ----- -- ^--- ^-- ^-- -- --- - - --- - PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN K A B . BELITUNG TIMUR - - - - ----- ^---- - - - - ----- -- --- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANGKA BARAT -- ---- - - - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANGKA TENGAH - -·-- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PANGKAL PINANG -- -- - -- -- - PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BENGKULU SELATAN PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BENGKULU UTARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. REJANG LEBONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SELUMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KAUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BENGKULU -- -- ----- ------ --- -- -- ^- --- --- - 02 9070 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TANGGAMUS - ^- ^- -- - -- -- - - 02 9071 PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LAMPUNG SELATAN --- --- -- ------ -- - 02 9072 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LAMPUNG UTARA - - - -- - 02 9073 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BANDAR LAMPUNG - - -- --- - 02 9074 PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PCRKOTAAN KOTA JAKARTA SELA TAN -- ---- - - ---- --- - 02 I 9075 PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAKARTA BARAT I - - - - - - 02 9076 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAKARTA TIMUR --- 02 9077 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAKARTA UT ARA 02 9078 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAKARTA PUSAT ---- - 02 9079 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PANOEGLANG - ----- 02 9080 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TANGERANG - - 02 9081 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SERANG - ---- 02 9082 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TANGERANG -- - - --- 02 9083 PEMBER DAY AAN MASYARAKA T PERKOT AAN KOTA CILEGON - ---- --·- 02 9084 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SUKABUMI - - - - - ^- --- --- - 02 9085 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SUKABUMI - ^- 02 9086 PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. GARUT - - --- - ---- 02 9087 PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TASIKMALAYA --·- - 02 9088 PEMBEROA YAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TASIKMALAYA - - - f-- - - f--- - 02 9090 PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANJAR f- ^- -- - 02 9091 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BEKASI 02 9092 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BEKASI 02 9093 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BOGOR ---- - --- 02 9094 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BOGOR - ----- - 02 9095 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KARAWANG - 02 9096 PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA CIMAHI www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 033 06 KODE SF 02 PROG KEG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KE GIA TAN 02 9097 PEMBERDAYAAN MASYARA K A T PERKOTAAN KAB CIREBnN 033 06 - 02 I 9098 PEMBERDAYAAN MASYARAKA T TAAN ڽھ ----- 02 ĩĪ l¬ ® p: ¯: : : ° : ± : ī Ĭ : ő= ĭ : : : : Įį: İ: ·: : : A.YU 02 02 - ---1 --- -- 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 033 06 02 02 910 1 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BANDUNG. - - -- - - - 02 02 9102 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BANDUNG - - - - - - - - - 02 02 9103 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA DEPOK - - - - - - - - - - - - "' Ol_ ¹ _ ' " ' """'DMAAN ' ""'"'"'" ""°' AAN . '""'""GA _ _ _ - - - 02 02 9105 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB BANYUMAS - - - - - - - - - - - - 02 02 9106 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN K A B KEBUMEN - - -!- - - - - - 02 02 9107 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB MAGELANG 4 033 06 033 06 033 06 033 06 02 02 _ 1 2 8 _ ^PEMBEROAYJIA"I ^MASYJIHAKAT PERKOTAAN KAB ^. ^BOYO 3 _ 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 9109 9 1 1 0 9 1 1 1 9 1 1 2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. GROBOGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . SRAGEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . KARANGANYAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. WONOGIRI ·--- - =- _J --- - - =l 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 06 06 02 06 02 06 02 06 02 06 02 ---- 06 02 06 02 06 06 06 06 06 06 06 02 02 02 02 02 02 02 06 02 06 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 02 02 06 CG 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 02 02 02 02 02 02 02 02 02 C.2 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 9 1 1 3 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . SUKOHARJO 9 1 1 4 9 1 1 5 9 1 1 6 9 1 1 7 9 1 1 8 9 1 1 9 9120 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KLATEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB KENDAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BATANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB PEKALONGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PEMALANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . TEGAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BREBES 9121 PEMBERDAY AAN MASYARAKA T PERKOT AAN KOT A PEKALONGAN 9122 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TEGAL 9123 PE M BE R D A YAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB BLORA 9124 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. REMBANG 9125 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB PATI 9126 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KUDUS 9127 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. JEPARA 9128 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB DEMAJ< 9129 PEMSERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SEMARANG 9130 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SEMARANG 9131 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOT AAN KOTA SALATIGA 9132 9133 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BANTUL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SLEMAN 9134 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . GUNUNG KIDUL 9135 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KULON PROGO 9136 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA YOGYAKARTA - - - - - - 9137 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . PONOROGO 9138 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TULUNGAGUNG 9139 lȚo PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB KEDIRI PCMBrnOAYAAN MASYARAY ..AT PERKOTAAN KAS. SUTl\R 0141 PEMSERDAYMN MASY l'0J\ l' J \ T PERKOT l'.! ' - • l KAB. JOMBJl.NG 9142 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB LUMAJANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB PAMEKASAN 9146 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MOJOKERTO 9147 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BOJONEGORO 9148 PEMBERDAYAAN MASYARAK A T PERKOTAAN KAB . TUBAN 9149 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOT AAN KAB LAMONGAN -- - - ---- - - 9150 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. GRESIK 9151 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA MOJOKERTO 9152 9153 9154 9155 9156 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SURABAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA MALANG -- --- --- - - - -- - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PROBOUNGGO PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PASURUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BATU 9157 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANYUWANGI - ----- -- -- -- --- --- - 9158 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BONDOWOSO 9159 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . SITUBONDO 9160 PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PROBOLINGGO www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 033 033 033 - - - 033 033 033 033 I- ^-- 033 033 033 ,___ 033 - · 033 03 3 033 033 033 ,_____ _ 033 033 033 033 - 033 033 033 033 033 --- 033 033 - 033 F 06 - 06 06 - 06 06 06 06 KODE SF 02 - 02 02 - - 02 0 2 02 - - ^- 02 --- - 06 02 06 02 06 02 06 02 06 02 06 02 06 02 - 06 02 06 02 -- 06 02 06 02 06 02 06 02 06 02 06 02 06 02 06 02 f--- 06 02 -- - 06 02 06 02 - - - 06 02 PROG KEG 02 9161 - - - - - 02 9162 02 9163 f--- - - - 02 9164 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. PASURUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BENGKAYANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . LANDAK - - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . SANGGAU - - 02 9165 02 9166 - - 02 9167 - - - 02 9168 02 9169 02 9170 0 2 9171 02 9172 0 2 9173 02 9174 02 9175 02 9176 02 9176 02 9177 02 9179 -- --- 02 9180 -- 02 9181 -- 02 9182 02 9183 r-- 02 9184 -- - --- 02 9185 - - - 02 9186 02 9187 02 9188 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . KETAPANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PONTIANAK -- -- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB KAPUAS - - - --- PEMBEROAYAA.N MASYARAKAT PERKOTAAN KAB ElARITO llTARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PALANGKARAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . TANAH LAUT PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BARITO KUALA PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TABALONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BANJARMASIN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . PASIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . KUTAI BARAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . KUTAI BARAT - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . KUTAI TIMUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . MALINAU -- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . PENAJAM PASER UTARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SAMARINOA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . TARAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BONTANG PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SANGIHE TALAUD - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TOMOHON PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA MANADO PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BITUNG --- - - - - ---- 033 06 02 02 9189 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PALU -- --- - --- 033 06 02 02 9190 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BANGGAI , _ _ - - - - - - - - f-- -- - 033 06 02 C2 033 06 02 02 ,__ _ _ _ I- ---- 033 06 0 2 02 -- - - - 033 06 02 02 033 06 02 02 033 06 02 02 033 06 02 02 033 06 02 02 - - f-- - 033 06 02 02 , _ - - - - - - 8 033 06 02 02 033 06 02 02 -- 033 06 02 02 - - - - - - 033 06 0 2 02 - - ^--- 033 06 02 02 -- 033 06 02 0 2 -- -- - - - 033 06 02 02 --- - - 033 06 02 02 - ^- ^- 033 06 02 02 --- ^- - - - - ^- 033 06 02 02 - - - - - - - - 033 06 02 02 033 06 02 02 -- 033 06 02 02 - - 03 3 06 02 02 033 06 02 02 033 06 02 02 033 06 02 02 c- ^- - ,__ 033 06 02 02 - 033 06 02 02 033 06 02 02 033 06 02 02 033 06 02 02 - - - - 033 06 02 02 033 06 02 02 9 - ,_ _ _ _ >- - - - 033 06 02 02 - 9191 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . SELAYAR --- 9192 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BULUKUMBA 9193 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BANTAENG - - 9194 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TAKALAR 9195 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. JENEPONTO 9196 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. GOWA - 9197 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . SINJAI 9198 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . MAROS 9199 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BONE 9200 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BARRU --- 9201 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . SIDENRENG RAPPANG - 9202 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . ENREKANG - ·- 9203 PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA PALOPO ---- --- - - 9204 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA MAKASAR 9205 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . TANA TORAJA - - 9206 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. LUWU UTARA - - 9207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . LUWU TIMUR -- --- 9208 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BUTON 9209 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . MUNA c- ^- - 9210 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . KENDARI 9211 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . KOLAKA 9212 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA BAU BAU --- - ·- - - -- --- 9213 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA KENDARI -- 9214 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . POLEWALI MAMASA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MAMUJU - -- 9215 9216 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BONE BOLANGO 9217 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . GORONTALO 9218 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA GORONTALO 9219 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . JEMBRANA 9220 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . KARANG ASEM 9221 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . LOMBOK BARAT 9222 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . LOMBOK TENGAH 9223 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . LOMBOK TIMUR - 9224 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . SUMBAWA - - - -- - --- -- - --- - -- ״ -- - - - - ---- -- - - - - - - ^- -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- -- --- -- - - --- -- - --- --- - - ---- - --- - - - -- - - - - - - www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG 033 06 02 033 06 02 «; ; t= t · ©ª 033 06 02 -- - 033 06 02 - - - - 033 05 02 06 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 06 02 02 06 02 02 06 02 02 06 02 02 06 02 02 06 02 02 06 06 06 06 06 06 0 6 02 02 02 02 02 02 02 06 02 06 02 06 02 06 02 06 02 06 06 06 06 06 033 06 02 02 02 02 03 03 03 03 03 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 033 06 033 06 033 033 033 033 033 033 033 06 06 03 06 03 06 03 06 06 06 06 03 03 03 03 01 KEG MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KE GIA TAN 9225 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SIMA 9226 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOT AAN KOTA MATARAM 9227 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SIMA - - - - -- - - - - 9228 PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA KUPANG ----· ---- 9229 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 9230 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . NGADA 9231 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BURU 9232 PEMBERDAY,AN! MASYARA'<AT PERKOT A A N !< . AB. M.ALUKIJ TENGAl-i 9233 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA AMBON 9234 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA TIDORE KEPULAUAN 9235 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB HALMAHERA BARAT 9236 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KEPULAUAN SULA 9237 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTA A N KAB . HALMAHERA SELATAN 9238 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . HALMAHERA UTARA 9239 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . BIAK NUMFOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . NABIRE -- -- --- -- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA JAYAPURA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KOTA SORONG 9240 9241 9242 9243 PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . LEBAK 1 ---- 1 9244 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. MALANG 9245 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN K A B KOLAKA UTARA - - - - - - 9246 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. SKADAU 9247 9248 9249 9250 9251 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. BOMBANA PEMBEROAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB. KONAWE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . TOLi TOLi PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN KAB . SANGIHE PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN 9252 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN II -- ---- -- --- 9253 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTA AN Ill 9254 PENGEMBANGAN SOM DAN ADMINSITRASI KEPEGAWAIAN 9256 PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN WllAYAH I 4431 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH 4442 PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMBILAN DAN SAL URAN P O MBAWA AIR BAKU 4443 PEMBANGUNAN TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU 4444 REHABILITASI TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU 4445 REHABILITASI PRASARANA PENGAMBILAN DAN SALURAN PEMBAWA AIR BAKU 4446 OPERAS! DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PENGAMBILAN DAN SAL URAN PEMBAWA AIR BAKU -- --· --- -- --- 4447 OPERAS! DAN PEMELIHARAAN TAMPUNGAN UNTUK AIR BAKU 4451 PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS SUMBER AIR BAKU 4452 PEMBANGUNAN PRASARANA SUMBER AIR BAKU LAINNYA 4454 REHABILITASI PRASARANA SUMBER AIR BAKU L.AINNYA 4456 OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA SUMBER AIR BAKU LAJNNYA - I 4458 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PRASARANA AIR TANAH UNTUK AIR " 1 11NUM DAERAH TERPENCIUPERBATASAN ---- -- --- -- -- ---- 01 446Ci REhAillLITASI ?KASARANA AIR TANAH UNTUK AIR MINUM DAERAH TERPENCIL/?CROATASAN 033 033 033 033 06 _ ,_03 06 03 06 03 OPERAS I DAN PEMELIHARAAN PRASARANA AIR TANAH UN I UK AIR MINUM UAtf<.AH TERPENCIU PERBATASAN 01 - - 44 - 52 - PENGEMBANGAN K E L E M°" BAGAAN PENGEL 0 LAAN PRASARANA AIR TANAH UNTUK AIR M tNUM DAERAH - TERPENCIUPERBATASAN _ _ _ 01 4461 03 03 03 03 03 03 03 03 0 1 01 02 02 02 02 02 02 4467 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH 4468 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI AIR TANAH 4282 PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM ----- ---· ---- 4283 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MJNUM DAN PENGELOLAAN SANITASI 4284 UMUM DAN INFORMASI 4285 KAJIAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM 4286 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PELAYANAN ---- 4287 ANALISA K EU ANGAN , PROMOS! DAN PELUANG INVESTASI - - - · --- ----- - - - - ^- --- - 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 03 02 4288 PENANGGULANGAN DARURAT AIR MINUM DAN AIR LIMBAH - - - - - - - - - - 03 02 4472 BANTUAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 06 03 06 03 06 06 033 06 033 06 033 06 03 03 03 03 03 02 02 02 4473 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM --- ---- - --- --- 4474 BANTUAN TEKNIS BIDANG PLP 4559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN 02 4577 PEMBINAAN TEKNIS AIR LIMBAH --+--- ---- -- ---- 02 4584 PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM DAN SANITASI - - ^- - - - - - - - 02 4585 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN DAN SANITASI --l--- 02 4593 PENGEMBANGAN INVESTASI PLP ------ -- --- ---- www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF 033 06 03 033 06 03 033 06 03 033 06 03 033 06 03 --- - 033 06 03 - - - ,__ _ _ 033 06 03 033 08 03 t--- 033 06 03 - ^- - 033 06 03 - - - - - - 033 06 03 >--- ,___ 033 06 03 -- ^- ,_ --- 033 06 03 - 033 06 03 033 06 90 - -- 033 06 90 033 06 90 033 06 90 t--- 033 06 90 033 06 90 t--·- t---- 033 06 90 ,___ ^- - - t ^- --- 033 06 90 - - - 033 06 90 - - - - - ^- - 033 06 90 - 033 06 90 033 06 90 - - - - - - - - 033 06 90 033 06 90 -- 033 06 90 -- ^- -- - 033 06 90 - - - - -- - - - 033 06 90 ,___ ^- - 033 06 90 --- 033 06 90 - - - 033 06 90 -- 033 06 90 - 033 06 90 033 06 90 033 06 90 - ^- ^ - ^- 033 06 90 t ^- - 033 06 90 ,___ -- 033 06 90 033 06 90 - - 033 06 90 - - - - - - - - 033 06 90 ,__ - - - - - - 033 06 90 --- - - - - 033 06 90 033 06 90 033 06 90 033 06 90 --- 033 06 90 033 06 90 --- 033 C6 90 033 06 90 033 06 90 ---- 033 06 90 - - - - - - 033 06 90 - 033 06 90 033 06 90 r- ^- - 033 06 90 033 06 90 033 06 90 033 06 90 -- ,_ 033 06 90 - 033 06 90 PROG 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 - 01 01 - - ·- 01 02 02 --- 02 02 KEG 4599 4600 4605 4607 4608 4611 4611 46i2 4615 4617 4623 4629 4630 4640 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4484 4489 4515 4539 4295 4296 4297 4298 -- · 02 4299 02 4300 ,_ _ 02 4484 02 4489 02 4502 - 02 4505 02 4515 02 4529 02 4530 02 4531 - 02 4532 - 02 4533 02 4534 02 4535 - - - 02 4536 - 02 4537 ᇒ - - 02 4538 02 4539 02 4547 02 4548 02 4549 02 4553 02 4638 - - 03 4301 03 4302 03 4303 03 43C4 - 03 4484 - 03 4489 03 4505 03 4515 03 4539 03 4633 03 4636 06 4305 06 4306 -- '-- · _,_ MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PLP - BANTUAN TEKNIS PENGELOLAA N AIR LIMBAH BANTUAN TEKNISIBANTUAN PROGRAM PENYEHATAN PDAM (PDAM SAKIT) DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJECT (DSDP) PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH - - - -- - - -- - PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH · - - PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BE RBASIS MASYARAKAT l l ^PAMSIMASl IPNPM-P l PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIA A N AIR MINUM DI DESA RAWAN AIR. PESISIR DAN TERPENCIL - PEMBUANGAN AIR LIMBAH SISTEM TERPUSAT - - -- PENINGKATAN CAKUPAN AIR MINUM PERPIPAAN D I AREA PERKOTAAN (UWSSP DAN WSSP) - PENYEDI M • l Sl\RANA DAN PRASARANA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN REND.A.H PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANAAIR MINUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL - TANGGAP DARURAT AIR MINUM PENYUSUNAN JAKSTRA PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN -- --- PENYUSUNAN NSPM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN - - PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RTRW PERBATASAN ---- - - - ^- ---- PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN -- -·- - -- --- PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN -- - PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENGEMBANGAN KAWASAN BERBATASAN - PEMBINAAN PENATAAN RUANG NASIONAL ---- - PEMBINAAN PENATAAN RUANG KWS TELAH BERKEMBANG (PUSAT) PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEDANG BERKEMBANG (PUSAT) - -- PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN BARU (PUSAT) -- ^- PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KESR - PENYUSUNAN JAKSTRA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN --- PENYUSUNAN NSPM PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN ----- - -- --------- PENYUSUNAN RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN ------- PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN -· - PEMBINAAN PENATAAN RUANG NASIONAL - -- ^- - ---- ---- PEMBINAAN PENATAAN RUANG KWS TELAH BERKEMBANG (PUSAT) PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM -- PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SANGAT BERKEMBANG (PUSAT) -- PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEDANG BERKEMBANG (PUSAT) · ^- PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET KHATULISTIWA - - ^--- PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET DAS KAKAB -- PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET SASAMBA - - ----·- PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET BATULICIN - ---- --- - PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET PARE PARE ---- -- -- PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET BUKARI - --- - ^- --- PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET BATU! - - PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET MANADO BITUNG --- --- - - PEMBINA .A N MANAJEtv1EN PENGELOl..AJ 'l KAPET BIMA ------ -- PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET (PUSAT) --- PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN BARU (PUSAT) - PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET MBAY - PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET SERAM PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KAPET BIAK --- - ----- PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN BERKEMBANG (PUSAT) · - PENYUSUNAN RTR KAWASAN ANDALAN - PENYIAPAN JAKSTRA PENATAAN RUANG PADA KAWASAN TERTINGGAL PENYIAPAN RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL - PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG KAWASAN TERTINGGAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL PEMBINAAN PENATAAN RUANG NASIONAL ---- PEMBINAAN PENATAAN RUANG KWS TELAH BERKEMBANG (PUSAT) ·---- - - - PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SANGAT BERKEMBANG (PUSAT) PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEDANG BERKEMBANG (PUSAT) - - ·- PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN BARU (PUSAT) PENYIAPAN RTR KAWASAN TERTINGGAL - PENYUSUNAN NSPM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL - - PENYIAPAN JAKSTRA PENATAAN RUANG PADA KOT A-KOT A BESAR DAN METROPOLITAN PENYIAPAN RENCANA TINDAK PENGEMBANGAN KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN - www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT SF PROG KEG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KE GIA TAN : : : I Ñ I : - , : - , : æä: ,: ÒÓÔ: Õ: : Ö: : : : ×,: : : : i : : : : : p: : oOTA BESAR DAN METROPOLITAN § Ħ { ħ 8: ì: Ŵ : : ŵ Ŷ - : : ŷŸ: : Źź: : : : : : Ż : : : : : à : : : : i : ,; żŽ : ž ſƀSAR 033 06 90 06 4 470 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN - - - -- - - ^- -- -- - ^- 033 06 90 06 4484 PEMBINAAN PENATAAN RUANG NASIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - 033 06 90 06 4 4 8 9 PEMBINAAN PENATAAN RUANG KWS TELAH BERKEMBANG (PUSAT) - ^- ---- - 033 F ڼ _ 9 0 06 4505 PEMBINAAN PENATAAN RUANG AAWASAN SANGAT 8ERKE!vi6ANG i?USATj __ _ 033 06 90 06 4515 PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEDANG BERKEMBANG (PUSAT) - - - - - - - - - - - ^- - - -- - - - - - - - - - - ^- 033 E 06 90 06 4539 PEMBINAAN PENATAAN RUANG KAWASAN PENGEMBANGAN BARU (PUSAT) O J 3 06 ----gQ 06 4561 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN KAWAS AN METROPOLITAN -- - - Ĩ 0 ; 3 ; ' I 0 06 0 6 6 - 90 013 $ 40 3 2 2 1 PENGEMBALIAN FUNGSI KAWASAN PERMUKIMAN METROPOLITAN MELALUI PEREMAJAAN 90 06 PENYIAPAN RTR KAWASAN METROPOLITAN - --- 90 06 35 PENYUSUNAN NSPM PENGEMBANGAN KAWASAN METROPOLITAN --- - -- - - - - - - - - --- ----- 033 06 90 07 1 1 PEMBANGUNAN PRASARANA PERDESAAN DI DESA PUSAT PERTUMBUHAN - ^- - - ^- - - 033 06 90 07 12 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN -¨l 0 33 - 06 90 07 4471 PENGFMBANGAN KAWAS AA PERMUKIMAN PERDESAAN -- --- --- -- 033 ¦ 06 90 07 4313 PƆBƇAN PRASARANA DAN SARANA KA _ W _ A _ S _ AN _ T _ E _ R - Pl - L - IH PUSAT PERTUMBUHAN DESA (KTP20) - ^- -- --- ----- - -- - ڻ 06 90 07 4562 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BARU ___ _ 033 06 90 07 4564 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN WILAYAH I - - - - --- - ^- --- -- --- 033 06 90 07 4565 PEMBINAAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKJMAN WILAYAH II 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 033 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 08 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 03 05 05 05 05 05 06 01 01 -- ----- 07 4602 PEMBINAAN PEMBANGUNAN l\IFRSTRUKTUR PERDESAAN 08 08 09 09 09 09 09 09 10 10 10 19 19 4314 REVIEW STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA-KOTA 4315 PEMBINAAN PENATAAN KOTA 4282 PEMBINAAN TEKNIK AIR MINU'vl 4316 ^BANTU/\N TEKNIS DALAM PERENCANAAN.f'ELAKSANAAN. PEMANTAUAN. DAN FVALUASI PEMBANGUNAN 1-- - - - I PERDES!W< 4559 PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGATURAN 4577 PEMBINAAN TEKNIS AIR LIMBAH - - - ----- - 4593 PENGEMBANGAN INVESTASI PLP 4602 PEMBINAAN PEMBANGUNAN INFRSTRUKTUR PERDESAAN 4317 PENYEMPURNAAN NSPM PEl\GELOLAAN KOTA KECIL MENENGAH 4318 4637 4466 PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAA N PERKOTAAN KECIL DAN MENENGAH PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENGEMBANGAN KOT A-KOT A KECIL DAN MENENGAH PENGELOLAAN WISMA TIRTA JASA TIRTA 1 DAN 2 4556 PEMBINAAN TEKNIS AOMINISTRASI DIT JEN PENATAAN RUANG Ol 4319 ^PEMBINAAN PENDAPAT UMUM DAN KOORDINASfHUMAS ANTAR DEPARTEMEN/lEMBAGA TINGGl/TERTINGGI _ ___ ƁEGARA _ _ __ --- _ _ _ _ _ 01 01 01 01 01 0725 EVALUASI DAN PEMANTAUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 4320 4321 4323 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SOM DAN KELEMBAGAAN 4324 RINTISAN PENDIDIKAN NON GELAR 01 1403 PENYELENGGARAAN KEGIATAN DAN USAHA PENDIDIKAN TINGGI 0 -; - «Ol _ ^1: " Ƃƃ ƈ!1)- ^PE ^: ^Ƅ ^DIKAN POLIT!KMl'.S:
.oJ'.KAƅ (PENYll'P.AN MODUL DAN "1EMULAI VOTER FOUr.ATION ANO 01 4702 PERBAIKAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA 01 01 4703 PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 19 19 09 09 09 - - -- --- -- - - - ^- 4720 FASILITASI PENYUSUNAN PERDASUS/PERDASI - - - 4722 FASILITASI PERSIAPAN PELAKSANAN PEMILU 2009 4704 PENGUATAN DESK A CE H . DESK PAPUA. DESK POSO DAN CRISIS CENTRE 4705 4706 4707 4708 4721 4725 4726 4730 4732 4709 4729 4710 PENYUSUNAN GRAND STRATEGY PENANGANAN KONFLIK -- --- - ----- - --- ^- - PENYUSUNAN SISTEM KEWASPADAAN DINI SOSIAL KOORDINASI PERSOALAN-PERSOALAN KONFLIK PELAKSANAAN KAJIAN TENTANG ANCAMAN DAN POTENSI KONFLIK PENGUATAN PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS PENGEFEKTIFAN SISTEM KEWASPADAAN DINI SOSIAL POLITIK PENINGKATAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI BERBAGAI PIHAK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK OPERASIONAL INTELIJEN PENANGGULANGAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LAUT PENGUATAN PENGHAYATAN IDEOLOGI PANCASILA PEMBIAYAAN PANITIA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PENINGKATAN KOORDINASI P-ENCEGAHAN ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING. DAN ILLEGALMINING-: -sf: RTA PENGAMANAN OB }'.EK VITAL _ - - - - - - _ _ __ _ _ _ _ _ OPERAS! KEAMANAN I PENEGAKAN HUKUM I PENINDAKAN AWAL SEPARATISME 4711 OPERAS! KEAMANAN LAUT DAN PENEGAKAN HUKUM DI DALAM WILAYAH LAUT INDONESIA - -- - --- --- -- --- --- ---- 4712 PELAKSANAAN PENGAMANAN WIP SERT A OBYEK VIT Al NASIONAL www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG KEG 034 03 01 09 4713 034 03 01 09 4714 -- - - - - - - - 034 03 01 09 4715 --- ,_ 034 03 01 09 4716 - -- - - - 034 03 01 09 4731 - - - -- - 034 03 01 09 4733 034 03 03 06 0378 034 03 03 06 4718 034 03 03 06 4719 034 03 03 06 4727 - b ^- 034 03 03 06 4728 - -- - - · - - 035 01 01 24 4751 f--·- --- - - - 035 01 01 24 4752 --- -- -- -- 035 01 01 24 4753 - , _ 035 01 01 24 4754 035 04 01 05 4755 - - - - - 035 04 01 05 4756 --- 035 04 01 05 4757 035 04 01 06 4758 035 04 01 06 4759 ,__ _ - - - - - 035 04 01 06 4760 - - - - - - - - 035 04 01 06 4761 - - - - - - --- 035 04 01 06 4766 - 035 04 0 1 06 4768 --- 035 04 01 1 2 4762 035 04 01 1 2 4763 - - - 035 04 03 03 4764 - - - ,__ -- --- 035 04 03 03 4765 ----- - - · >-- -- - 035 06 90 02 3574 - - - - - 035 06 90 02 4767 -- _ _ ,__ - 035 06 90 02 4769 -- - - 035 06 90 02 4770 --- - - - - - ^--- 035 07 01 01 2807 036 1 1 09 02 4801 - - - -- 036 1 1 09 02 4802 036 1 1 09 02 4803 036 1 1 09 02 4804 - - - ,___ - - - - 036 1 1 09 02 4805 --- >-- - - - - - 036 1 1 09 02 4806 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENGUATAN DESK TINDAK KEJAHATAN DAN TERORISME KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL KOORDINASI PENCEGAHAN KEGIATAN ILLEGAL LOGGING PENGAWASAN LALU LINTAS UANG DAN PEMBLOKIRAN ASET KELOMPOK TERORIS - - - --- -- ----- -- --- PENGUATAN DESK KOORDINASI PEMBERANTASAN TERORISME - -- -- --- PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA KEAMANAN LAUT PENEGAKAN HUKUM DAN HAM PENEGAKAN HUKUM. OPERASIONAL TIMTAS KORUPSI, PEMBERANTASAN KORUPSI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN BIDANG HUKUM PENINGKATAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM DAN HAM - ----- - - - PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN. PERLINDUNGAN, PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN KERJASAMA EKONOMI ---- iNTERNASIONAL KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN EKONOMI --- PENYELENGARAAN PENGKAJIAN STRATEGI PEMBANGUNAN --- - PENYELENGGARAAN PENUNJANG KOORDINASI KEBIJAKAN DI BIDANG KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL PENGKAJIAN KEBIJAKAN/PERATURAN SEKTORAL DAN DAERAH -- ---- PERENCANAAN, KOORDINASI. DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM UMKM PEMBANGUNAN JARINGAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI UMKM - KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI MANUFAKTUR KOORDINASI DAN S!NKRONISASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS - --- --- --- -- - --- --- - -- - - - - - KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN YANG MENDORONG PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI --- - - - PELAKSANAAN TIMNAS PEPI DAN NATIONAL SINGLE WINDOW ( DITANYAKAN PADANAN INDONESIANYA) PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH ---- - - PELAKSANAAN TIMNAS PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PENGEMBANGAN INVESTASI (PEPI) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI KAW AsAN PERBATASAN, DAERAH PASCA BENCAN A & DAERAH TERTNGGL PEMBINAAN PASAR DAN DISTRIBUSI KOORDINASI CADANGAN PANGAN -- ---- --- KOORDINASI REVITALISASI, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (RPPK) --- PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH --- PENINGKATAN KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN ----- -- - - PENYUSUNAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS - - ---- PENINGKATAN KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN - KOORDINASI PENGEMBANGAN/PAMBANGUNAN KEBIJAKAN KESRA BANTUAN KESEJAHTERAAN RAKYAT --- --- KOORDINASI PENANGANAN KERAWANAN KESRA ---- KOORDINASI PERLINDUNGAN SOSIAL -- - KOORDINASI KEPENDUDUKAN, KESEHATAN DAN PERMUKIMAN - - - KOORDINASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN - - - --- -- -- --- - --- -- - - - --- ---- - --- - --- - - ----- 036 1 1 09 02 4807 KOORDINASI PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA -- 036 1 1 09 02 4808 KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KEHIDUPAN KEMASYARAKATAN - -- - - - ^-- - - - 0 3 6 1 1 09 02 4809 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEM!SKINAN ---- 036 1 1 09 02 4 8 1 0 KOORDINASI PENANGANAN MASALAH DARURAT KESEJAHTERAAN RAKYAT - - - ,_ , _ - 036 1 1 09 02 4811 KOORDINASI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA -- - - 040 01 01 10 4852 PENATAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 040 01 01 10 4854 PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 040 01 01 1 0 4855 PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABIUTAS KJNERJA PEMERINTAH PUSAT 040 01 01 12 4856 PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN HUKUM PUSAT - - - - --·- 040 01 01 12 4860 PENDUKUNGAN KEGIATAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PUSAT --- - - --- -- 040 08 01 01 4861 PENINGKATAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA --- - - - - --- - 040 08 01 01 4862 PENINGKATAN DAN PENGAKTUALISASISIAN NILAl-NILAI TRADISI --- - 040 08 01 01 4863 PENGEMBANGAN MASYARAKAT />DAT 040 08 01 01 4864 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA - 040 08 01 01 4865 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN NILA! BUDAYA DAERAH --- 040 08 01 02 4866 PENGEMBANGAN NILA! SEJARAH --- - - 040 08 01 02 4867 PENGEMBANGAN GEOGRAFI SEJARAH 040 08 01 02 4868 PENGELOLAAN PENINGGALAN BAWAH AIR - 040 08 01 02 4869 PENGELOLAAN PENINGGALAN KEPURBAKALAAN - - 040 08 01 02 4870 PENGELOLAAN PERMUSEUMAN --- 040 08 01 02 4871 PENGEMBANGAN PEMAHAMAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH -- 040 08 01 02 4872 PENDUKUNGAN PENGELOLAA N MUSEUM DAERAH -- www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 040 040 040 040 - - 040 040 --- 040 040 - - - - - 040 - 040 - 040 -- 040 - 040 040 ,_ 040 - - 040 040 040 040 -- ·- 040 040 - 040 - - 040 040 040 -- ^- 040 --- 040 040 - - 040 040 - 040 - 041 041 - 041 -- ^-- 041 - 041 041 041 --- 041 041 - - 041 ·- 042 042 KODE F SF 08 01 Ð _e r 08 01 08 01 - - - - - 08 01 PROG 02 02 - - 03 - - 03 --- 03 _ ,___ 08 01 - 08 01 08 01 ᇑ - - - 08 01 _ ,__ _ 08 01 - - ^- 08 01 08 01 - - - c s 01 08 01 - 08 01 , _ -- 08 01 06 0 1 08 01 03 03 03 - - 03 03 04 - 04 - - 04 - - - 04 - 04 - ^-- 04 - 04 e- - 05 . - - ^--- 08 01 05 - - - - -- 08 01 05 --- 08 01 05 f ^- 08 01 05 -- ^- -· 08 01 05 -- 08 01 05 - - - - ^- ^- 08 01 06 - - -- · 08 01 06 -- -- 08 01 06 - c--- - f ^- 08 01 06 -- 08 01 06 - -- - 08 01 06 - -1- ^- - - 08 01 06 - - ^- 01 0 1 1 5 - - - - IJ-- 01 01 1 5 - -- 01 01 1 7 - - - - ^- 04 90 04 -- ^- - - 04 90 04 - - 04 90 04 --- 0 4 9 0 0 4 -- - - - 04 90 04 - 04 90 04 - - - -- - -- 04 90 04 - - - - 01 04 01 - - 0 1 04 U1 KEG 4873 4874 4875 4876 - -- 4877 4878 4879 4880 4881 4882 -- 4883 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KE GIA TAN PENOUKUNGAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN BUDA YA OAERAH - ---- OPTIMAllSASI KOORDINA: : ; I PENGEMl: !ANGAN SEJAKAH lJAN PURBAKALA PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KESENIAN - --- PENGEMBANGAN PERFILMAN NASIONAL ---- - --- - PENGEMBANGAN GAlERI NASIONAL - - ^- PENINGKATAN SENSOR FILM PENDUKUNGAN PENGELOLAAN TAMAN BUDAY A DAERAH PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH OPTIMALISASI KOORDINASI PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN DAN KEBANGSAAN PUSAT - PENINGKATAN PROMOS! PARIWISATA DALAM NEGERI - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - ^- - 4884 PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA KE LUAR NEGERI - - - - - - - - 4885 PENGEMBANGAN SAP .Al'JA DAN PRASARANA PROMOSI PARIWISl' .TA - - - 4886 PENGEMBAGAN INFORMASI PASAR WlSATA - - - - --- 4887 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH - --- 4888 OPTIMALISASI KOORDINASI PELAKSANAAN PEMASARAN PARIWISATA --- ^- - - - - - - 4!l03 PENINGKATAN M EE TING, INCENTIVE TRAVEL, CONVERENCE ANO EXIBITION (MICE) - -- ^-- - 4889 FASILITASI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN 4890 PENGEMBANGAN STANDARDISASI PARIWISATA ,__._ ^--- -- 4891 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI PARIWISATA - - --- - ---- 4892 PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI PARIWISATA - - - - - - - - ----- - 4893 PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK PARIWISATA DAERAH ----- 4894 PERINTISAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA - - -- --- ·-- - - - - 4895 OPTIMAllSASI KOORDINASI PEMBANGUNAN PARIWISATA ı ,___ --- --- - 4896 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SOM KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NASIONAL - ^- -- - 4897 PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN DAYA SAJNG SOM KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ----- --- - - - ----- 4898 PENINGKATAN LITBANG KEBUDAYAAN ------ - - --- - 4899 PENINGKATAN LITBANG PARIWISATA - >-- -- - - - - - - - - - - - - - - --- --- ---·- 4900 - 4901 -- 4902 - 4951 4952 -- 4953 ---- 4951 - 4954 -- 4955 ,___ 4956 - 4957 --- 4958 - 4959 - ^- - 5001 5U02 PENGEMBANGAN ARKEOLOGI NASIONAL - ^-- ^--- ---- - -- - PENDUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN DAERAH ----·- -- -- --- --- - OPTIMALISASI KOORDINASI KEMITRAAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUAllTAS PELAYANAN BUMN KEPADA MASYČ --- -- ---- --- - PENGEMBANGAN KAPASITAS SOM APARATUR DAN BUMN --- - --- - - - PENGADAAN/PEMBELIAN GEDUNG KANTOR ---- PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BUMN KEPADA MASYARAKAT - ^-- RESTRUKTURISASI, PROFITISASI DAN PRIVATISASI BUMN -- --- KAJIAN REGULASI PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) - - -- - ^- - ^- - -- -- - PEMBINAAN PERUSAHAAN - PERUSAHAAN NEGARA - ^--- - - - --- PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BUMN - - PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE - - - - ANALISA KINERJA PERUSAHAAN BUMN ---- --- --- --- --- - - PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROGRAM UTAMA RISTEK (FOKUS PROGRAM) --- PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN RISET DASAR - ; - >-- 1-- - - ^- - - - - - - -- -- - -- 042 01 04 01 5003 INSENTIF PENELITIAN DASAR - - - ---- --- - 042 01 04 0 1 5014 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PE N GU K URAN , STANDARDISASI. PENGUJIAN DAN MUTU - -- - - - ^- - - ^-- - --- -- -- - - 042 01 04 0 1 5015 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGC: MBANGAN IPTEK TEPAT GUNA - - - _ ,___ ---- -- - - 042 01 04 01 5016 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DUKUNGAN IPTEK UTK KEBIJAKAN PEMERINTAH ,___ - - - - ----- --- -- -- - ׳ 042 0 1 04 01 5017 INSENTIF PENELITIAN TERAPAN - - - - 042 01 04 02 5004 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DISEMINASI HASIL LITBANG --- --- - - --- ----- - 042 01 04 02 5005 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN KEMITRAAN DAN JARINGAN KELEMBAGAAN IPTEK - - - - - - - - - 042 01 04 02 5006 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PEMBUDAYAAN IPTEK -- - ^-- ----- - -- - 042 01 04 02 5007 INSENTIF PERCEPATAN DIFUSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI - --- - --- -- --- - 042 01 04 02 5008 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN PENDUKUNG KEBIJAKAN DIFUSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI - ^- - - I ^- - MELANJUTKAN PENINGKATAN PEMANFAATAN DAN PENGAMBANGAN PERANGKAT LUNAK BERBASiS OPEN - 042 01 04 02 5026 SOURCE ,___ - - - - - -- ·- -- --- - ^- 042 0 1 04 02 5027 DISEMINASI TEKNOLOGI PRODUKSI BAHAN BAKAR NABATI DAN ENERGI ALTERNATIF LAINNYA - ^-- - ^-- 042 01 04 02 6654 TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS) · - - - - - - - ^- --- - - - - - 042 01 0 4 0 3 5009 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN REVITALISASI KELEMBAGAAN IPTEK - ^-- - - >--- - -- --- - ^- -- 042 01 04 03 5010 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PARTISIPASI PROFESI ILMIAH DALAM PERUMUSAN IPTEK -- - · ---- PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SERTA PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN PUSAT - PUSAT 042 01 04 03 5011 - - - - - - - IPTEK -- - --- 042 01 04 03 5018 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN IPTEK TERPADU - -- - - www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF 042 01 04 PROG 03 KEG MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN 5019 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN SISTEM INSENTIF DAN PEMBIAYAAN IPTEK ----+--1 042 01 04 03 5020 PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK >---- · - >- - 042 01 04 03 5021 I NSENTIF RISET UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL (RUSNAS) - - 1- - - -1- - - -1- - - - i r ^- - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 042 01 04 03 5028 PENELITIAN PENYAKIT MENULAR TROPIS - - - --------·-- 042 04 07 01 5012 INSENTIF PENINGKATAN INOVASI DAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI ·---+--- 042 04 07 01 5013 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KEMAMPUAN IKMK BERBASIS TEKNOLOGI l- - - - l- - - -+- - - - 1- - - - - 1-- - - -t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- 042 04 07 01 042 04 07 01 1---1--1- 042 04 07 01 5022 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN IPTEK UTK OUNIA USAHA -------- G 023 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KESIJAKAN PENGEMBANGAN TECHNOPRENEUR - - - - - - - - - - - - - - 5024 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PELAYANAN JASA IPTEK - - - - - !- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 042 04 07 01 5025 PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PROSES TRANSFORMASI INDUSTRI ------- ----1 --- --- 043 05 03 02 4014 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN - - - - >---- l----l·-- 043 05 03 02 5054 PEMA N TAUAN KUALITAS UNGKUNGAN 1 - - - -+- - - - 1- - - +- - - -+ - - - -- + - - - - - - - - - - - - - 043 05 03 02 5055 PENGELOLAA N B3 DAN LIMBAH 83 043 05 03 02 5056 PENGKAJIAN OAMPAK LINGKUNGAN - - - -1 - - - 1- - - <-· - - - I- - - - +-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 043 05 03 02 5057 PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN - ^- ^-t- - - -t - - -t - - - -t-- - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 043 05 03 02 5059 PENINGKATAN SARANA PENGENOALIAN DAMPAK LINGKUNGAN --; --- - --- -- - - - - - - - - - - - - --- - - 043 05 03 02 5064 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN STANDARDISASI LINGKUNGAN ---+---+-- --- - -< - - - - +- - - - - - - - - - - - · - - ------ -- - ------ 043 05 03 02 5066 PENGEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS {OAK) LINGKUNGAN HIDUP 043 05 - -f- - - - 03 02 5067 PEMANTAUAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP t---t---1-- 1-- --1-- - - 043 05 03 02 5068 PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGA N 1---1--1 - ------ - 043 CS 03 02 5069 PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , _ _ _ _ , _ _ _ _,_ _ _ -- - - - - - - - - - - - - · - - --- 043 05 04 01 5058 PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER OAYAAL/Wt -1·---t--t-- í1-------·---- 043 05 04 01 5070 PENGEMBANGAN PENA TAAN LINGKUNGAN 1- - - - - - - _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - 043 05 04 03 5053 PENGEMBANGAN DEBT FOR NATURE SWAPS (DNS) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1---1--l'- 043 05 04 03 5060 PENINGKATAN PERA N MASYARAKAT DAL/Wt PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ------ · ----- - ----- · 043 05 04 03 5061 PENGEMBANGAN PERANGKAT EKONOMI DAN PENDANAAN LINGKUNGAN --1---1--1-- 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 043 05 04 03 5062 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIOUP - -----1-- 1---- 043 05 04 03 5071 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1---1-- f- 043 05 04 043 05 90 03 5072 01 2110 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIOUP PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN - -t- - - -+ - - - - - - - - - ------- - -- 043 05 90 1---+- -- - 01 5063 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN · - !---- --- ------- ---- 043 10 05 01 5065 PENDIOIKAN DAN PELATIHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - ------- 044 01 01 15 5151 A ýALISA KINERJA KUKM 044 04 044 04 01 05 01 05 - - - · - - - - - - - - - - - - ------ 5152 PENYEDERHANAAN PROSES PERIJINAN USAHA ----- 5153 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM KUKM ----- --t - - - -t- - -< >- - - 11---1--- ------ ----·----- - -------- 044 04 01 05 5154 DISEMINASI ISU-ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN KUKM -----1-- 044 04 01 05 5155 PENYEDERHANAAN DAN EFEKTMTAS PROSES PERIJINAN USAHA ------ --·-------- 044 04 01 05 5156 PENGEMBANGAN KUKM MELALUI KERJASAMA LUAR NEGERI 044 04 01 ---1- -- 044 04 01 05 08 5157 PENGEMBANGAN SISTEM DAN JARINGAN USAHA 5158 FASILITASI PENGEMBANGA N UKM BERBASIS TEKNOLOGI --------- 044 04 01 08 5159 FASILTASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA UMKM DAN PIHAK TERKAIT - - - +-- - - +-- - - · l-- - - - · - - - - -l · - 044 04 01 08 5160 PENINGKATAN KERJASAMA BIDANG HAKI ---- -1--- 1---1-- 1 - --- - - 044 04 01 08 5161 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA JARINGAN LEMBAGA KEWIRAUSAHAAN - ·- -- --- - i - - - - !- - - -! - - - · - - - - - - - · - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - · ·- 0 0 44 44 I 04 04 1 ¥ 0 1 1 _ o 0 s 8 _ 5 51 1 6 6 2 3 PE N UMR U HANW I RAUSAHABARU PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI BERSAMA BAGI ANGGOTA KOPERASI 044 04 01 OB 5164 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KETRAMPILAN TEKNIS BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL - - - 1-- - - - - - >-- - 044 04 01 08 5165 REVlTALISASI KOPERASllKUD DI BIDANG PANGAN t---+--1- - - - - - 1- - - --< 1 - - - 04 4 04 01 08 5167 PEMBINAAN SARJANA PENCIPTA KERJA (PROSPEK) MANDIRI - --< >- - -+ - - - - - - t- - - -t- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 044 1--- -t---· ^-- 044 -- 044 044 044 044 044 01 04 01 04 04 04 04 01 01 01 01 09 09 09 09 09 - ^----- ^--------- - 5153 PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM KUKM - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ------ -t 5169 KOORDINASI PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH UNTUK UKM DAN KOPERASI 5170 KOORDINASI PENGGUNAAN DANA PEMERINTA H BAGI UMKM - - - - - - - - - - - - · - 5171 PEMANTAUAN/PENGKAJIAN KREDIT BAGI UMKM PERKUATAN DANA BAGI UKM -- -- ------- --- 5172 PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI UMKM 5173 PENGEMBANGAN KLASTER BISNIS ----- --- - - - · - - - -t · - - - ----·---- - 044 04 01 09 5174 PENINGKATAN JARINGAN KERJASAMA ANT AR LEMBAGA -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- 044 04 01 09 5176 PENYEOIAAN SKIM PENJAMINAN KREDIT UKM ·----<-- - - +- - - - --! - -- - - ·----- 044 04 01 09 5177 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INDUSTRI RUMAH TANGGA. INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH 044 04 01 09 5178 PENGEMBANGAN SARANA DAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK UKM --- --i---i---i--t-- 044 04 01 09 5178 PENYELENGGARAAN PROMOS! PRODUK UKM t---1-- 1--- - 1---t---1 044 04 01 09 5179 PERKUATAN DANA BAGI KOPERASI DAN UMKM www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KODE KE GIA TAN : i-1 044 044 044 044 F 04 04 04 04 04 04 04 SF 01 01 01 01 01 01 01 : : j : Ã: : : - : - Ã: 044 04 01 ---o4 4 - , ں 01 044 04 01 - -+ - 044 04 01 044 04 01 044 04 01 -+-- 044 04 01 044 04 01 044 04 01 044 04 01 PROG KEG 09 5180 PERKUATAN JARINGAN KERJASAMA LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS (BDS·P) 09 u 181 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH _ _ _ _ _ 09 5182 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI LOKAL · !-- - - - ! - - - - - - - ------ - -- -- - -- 09 5183 SINKRONISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASl/UKM PUSAT DAN DAERAH 09 09 09 5184 PELATIHAN PENINGKATAN K A P ASITAS PENGELOLA KSP/USP 5185 PENGEMBANGAN BISNIS RITEL MODERN (SMESCO MART) 5186 PUBLIKASI PEMASARAN BISNIS KUKM 09 5187 FASILITASI TEMU KARYA INDUSTRI KERAJINAN (INKRA) FASILITASI OUTLET PEMASARAN KEPONTREN 09 5188 09 5189 FASILITASI DAN PENGEMBANGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI BISNIS (PDIB) DI DAERAH FASILITASI IMPOR BAHAN BAGU DAN PRODUK BAGI KUKM (KULIT) 09 5190 09 5191 PEMBERDAYAAN KUKM MELALUI TRADING HOUSE DAN PENDAMPINGAN KUKM EKSPOR-IMPOR --- --- --- - 09 5192 FASiUTASI SARANA ?ENGEMASAN ?RODUK KUKM 09 09 09 09 09 09 09 09 5193 PENGEMBANGAN TRADING BOARD DAN DATA CENTER KUKM 5194 PENGEMBANGAN PETA PASAR PRODUK KUKM ---- 5195 PEMBENTUKAN KLINIK KONSULTASI PEMASARAN (KKP) UKM 5196 FASILITA: : il OU fLET PEMASARAN DI LOKA: : il STRAl l: : GIS - - 5197 DUKUNGAN PEMASARAN PRODUK SEHAT KUKM 5198 PENGEMBANGAN JARINGAN PEMASARAN KUKM -- - ^--- 5199 FASILITASI PERDAGANGAN KUKM ANTAR PULAU 5200 PENGEMBANGAN BADAN LAYANAN UMUM PROMOS! DAN DANA BERGULIR KUKM - - - - · - ۂ - - - - !- - - - - - 044 04 01 PROMOS ! KUKM -- - --- 09 09 5201 5202 5203 5227 044 04 01 044 044 044 044 044 044 044 044 04 04 01 01 01 01 01 01 01 01 09 -- ^- - 09 09 10 10 10 10 10 DUKUNGAN PENYEDIAAN INFORMASI KREDIT BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK PERKUATAN DANA BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH PENGEMBANGAN JARINGAN ANTAR LKM/KSP 5228 BANTUAN MODAL PASCA GEMPA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KOPERASI 5184 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA KSP/USP 5204 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI 5205 PEMBINAAN. PENGAWASAN. DAN PENILAIAN PERKOPERASIAN 5206 5207 PENINGKATAN KUALITAS PELA YANAN KOPERASI KEPADA ANGGOTA PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN 044 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 01 10 10 10 5 ^; ; ; ; - ^PENYELENGGARAAN DAN PE'lGEMBANGAN SI STEM PEND!D!!'. AN DAN PEL A.Tl HAN BAGI KADER. PENGELOLA. DAN ANG9QTA KOPERA ___ _ ____ ---- 044 044 044 01 01 01 10 044 04 01 1 1 044 04 01 1 1 t- - --1 1- - 044 04 01 1 1 044 044 044 04 04 04 044 04 044 04 I 01,,-1 _ 04 044 04 044 04 044 044 044 04 04 04 044 04 044 04 044 04 044 04 044 1 1 047 1 1 047 1 1 047 1 1 047 1 1 047 1 1 01 01 01 01 01 O! 01 01 01 01 01 01 Oi 01 01 05 04 04 04 04 04 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 02 02 02 02 02 1----1---1-- --- 047 1 1 047 1 1 047 1 1 047 1 1 04 04 04 04 05 04 04 01 5209 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGAWASAN BADAN HUKUM KOPERASI ---- - -- - 5210 RINTISAN PENERAPAN TEKNOLOGUMANAJEMEN MODERN PADA KOPERASI 5211 PEMASYARAKATAN PRINSIP-PRINSIP DAN MODEL-MODEL PENGEMBANGAN KOPERASI 5213 OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA PEMBINAAN UKK DARI BAGIAN LABA BUMN 5214 PELATIHAN BUDAYA USAHA DAN TEKNIS MANAJEMEN USAHA MIKRO 5215 PEMBIAYAAN PRODUKTIF DE'IGANPOLA BAGI HASIL DAN KONVENSIONAL 5216 PENYEDIAAN KEMUDAHAN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO 5217 PENYUSUNAN SKIM KREDIT/MODEL PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO - - - - - - - - - 5218 PERLUASAN SUMBER PERMODALAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) 5219 FASILITASI SARANA USAHA BAGI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) '1---t 5220 5221 5222 5223 FASILITASI MOBIL WARUNG BAGI KUKM fFAS!UT!\SI PELAKS.AJ, lAAN PJ>SA.R RAKYAT - FASILITASI PASAR TRA[)ISIONAI - - - - - - - - - -- - - FASILITASI DAN PERKUATAN KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA MIKRO DI PEDESAAN 5224 PENGEMBANGAN ANJUNGAN BISNIS PRODUK KUKM BERBASIS SENTRA ------ FASILITASI PERKUATAN PUSAT DISTRIBUSI KOPERASI DAN UKM - _, 5225 5229 5230 5231 5232 PENYEDIAAN DANA BERGULIR U N TUK KE GIA TAN PR ODUKTIF SKALA USAHA MIKRO DENGAN POLA BAG - I ^- 5233 5226 HASIUSYARIAH DANJ5Q!'IV§ : !§IONA l (PNPM - P L__ _ _ _ _ _ BIMBINGAN TEKNIS/PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PENGELOLA LKM (PNPM-P) PEMBINAAN SENTRA-SENTRA PRODUKSI DI DAERAH TERISOLIR DAN TERTINGGAL FASILITASI PENGEMBANGAN PEMASARAN USAHA MIKRO MELALUI KOPERASI -- - ---- SERTIFIKASI TANAH UKM - - -- -- KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAAN ANTARLEMBAGA MASYARAKAT 5251 PENYUSUNAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPA) --·------! 5252 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KPAI --- ·---- -----· 5253 KOORDINASI PELAKSANAAI\ KEBIJAKAN KPA - - - -- -- - ----· - -- 5265 PENGAWASAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK (KPAI) 5266 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPA) 5254 PENYUSUNAN MATERI DAN P E LAKSANMN K OM U N I KAS I , INFORMASI. DAN EDUKASI ( K IE) ANAK, PEREMPUAN.GENDER 5255 PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANAK DAN PEREMPUAN 5256 5257 EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN ANAK DAN PEREMPUAN ---- PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN ANAK (PUA) www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF 047 1 1 05 PROG KEG 01 5258 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK --- - - -- ᇐ - - - - - - - 047 1 1 05 01 5259 047 1 1 05 01 5260 - · - - - 047 1 1 05 01 5261 --- - 047 1 1 05 02 5262 -- - - 047 1 1 05 02 5263 I ^- -- 047 1 1 05 02 5264 ---- --- --- 048 01 01 09 5351 048 01 01 09 5352 -- - 048 01 01 09 5364 .._ - 048 01 01 09 5365 -- 048 01 01 12 5353 --- - - - - - 048 01 01 12 5354 1-- - t-- ^- ^-- 048 01 01 12 5355 - -- 048 01 01 1 2 5356 1-- - - - - - - 048 01 01 13 5357 f- ^- · - ^- - --·- 048 01 01 13 5358 -- - -- ·- 048 01 01 13 5604 - - 048 01 01 15 4216 048 01 01 15 5359 - ^-- - 048 0 1 01 15 5361 - - 048 01 01 1 5 5362 -- --- - 048 01 01 15 5366 - - - - --- 048 01 01 15 5367 - - --- 048 01 06 1 3 5363 - --- - 1-- 050 0 1 01 06 5401 --- ^- - 050 03 01 04 5402 - ^--- - - ^- 050 03 01 06 5403 - - - - c- - - - - 1- ^- 050 03 01 06 5404 --- 050 03 01 06 5405 - ú - ^- 050 03 01 06 5406 --- --- -- 050 03 01 06 5407 - -- -- - 050 03 01 06 5408 - - - 050 03 01 06 5409 - -- ^- - 050 10 05 01 5410 PENYUSUNAN DATA GENDER DAN ANAK · ------ ----- - KOORDINASI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK FASILITASI PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) --- --- PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN --- PENYUSUNAN KEBIJAKAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN - KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KHPP --- ----- --- FORUM KOMUNIKASI PAN TINGKAT DAERAH (FORKOMPANDA) --- -- - PENERAPAN MODUL BUDAYA KERJA APARATUR - EVALUASI KEBIJAKAN PAN - - - - - - - - - - PENGEMBANGAN MODUL DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INSTANSI PEMERINTAH - - - EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH -- - - EVALUASI ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DEPARTEMEN/LPND -- - ---- - KOORPORATISASI UNIT PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK - ^- -- - PENGELOLAA N TATA NASKAH ---- - -- --- -- BIMBINGAN TEKNIS PENILAJAN PRESTASI KERJA PNS PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SISTEM PENILAJAN PENGANGKATAN. PEMINOAHAN DAN PEMBERHENTIAN OALAM DAN DARI JAB PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN SOM APARATUR SESUAJ SISTEM KARIR DAN RENUMERASI --- -- -- - - PENILAJAN KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK - ---- --- - IMPLEMENTASI PEOOMAN DEREGULASI DAN DEBIROKRA TISASI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK -- - ^- - PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN - --- --- - PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN METODE ISO 9000 ^- 01 PENYEMPURNAAN SISTEM KONEKSI (INTERPHASE) NOMOR INOUK KEPENDUDUKAN (NIK) ANTAR INSTANSI YANG TERKAJT --- --- - -- - - - PILOT PROJECT PENERAPAN IDENTITAS TUNGGAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK - - KOOROINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PAN -- --- --- - OPERASI INTELIJEN PENANGGULANGAN SEPARATISME -- --- --- - --- - - - ·- OPERASIONAL INTELIJEN PENANGGULANGAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN ---- -- - - - - - - - -- PENGADAAN PERALATAN INTELUEN --- -- --- --- -- - - PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI INTELIJEN ----- ^-- ^- -- ----- - -- PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN JARINGAN KOMUNIKASI INTELIJEN --- -- - ---- - - -- OPERAS! INTELIJEN PENANGGULANGAN TRANSNASIONAL CRIME DAN LIANG PALSU/ KERTAS BERHARGA - - - - ----- - -- OPERAS! INTELIJEN - ^- -- OPERAS! KONTRA INTELIJEN --- ---- -- - - - -- OPERASI INTELIJEN STRATEGIS .. -- -- PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA - - - >--- ,_ _ _ - - - - - -- -- - -- - 051 03 01 07 5451 - - -- ^- 051 03 01 07 5452 - - - - - 051 03 01 07 5454 - --- - 051 10 05 01 5453 052 02 02 01 5501 - - 054 01 01 27 5551 --- - - - t-- -- 054 01 01 27 5552 --- -- 055 01 01 10 5601 -- t- ^- - 055 01 01 1 2 5602 - -- - - - 055 01 0 1 1 2 5603 - - - - - - - - - 055 01 01 13 5604 - --- 055 01 01 13 5607 - - - - - 055 0 1 01 17 4224 - 055 01 0 1 19 5606 - - - - - - - - - 056 01 0 1 1 9 5651 -- --- - - - - - --- 056 01 01 19 5652 - - - 056 04 01 1 1 5233 - - - - - - 056 05 05 03 5654 ---- - - - - 056 05 05 03 5655 -- -- - - - - - ^-- 056 05 05 03 5656 - - - - - 1 - - - 056 05 05 03 5657 0-- - 056 05 05 03 5658 056 05 05 03 5659 -- 1-- - 056 05 05 03 5660 - - - ,_ _ - - · - 056 05 05 03 5661 056 05 05 03 5662 - PEMBINAAN DAN FASILITASI SISTEM PERSANDIAN - -- -- - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN - ---- - - - PENINGKATAN GELAR PERALATAN SANDI - - ----- - - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STSN - ----- - ---- - PENYELENGGARAAN PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL -- -- --- - - - - PEMBINAAN STA; j'ISTIK DAN SENSUS ----- PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA STATISTIK PENINGKATAN INTENSITAS DAN KUALITA S PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN AUDIT INTERNAL. EKSTERN û DAN PENGAWASAN --- --- PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN -- --- - -- -- PENCIPTAAN SISTEM AOMINISTRASI PENDUKUNG DAN DATABASE PERENCANAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAJ N SOM APARATUR SESUAJ SISTEM KARIR DAN RENUMERASI - PENGEMBANGAN KAPASITAS SOM PERENCANA - -- - PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAYANAN - PENYELENGGARAAN KON SUL TASI RENCANA DAN PROGRAM KERJA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA - ---- PEMBINAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN -- -- - PEMBINAAN TATA PERTANAHAN ---- ---- -- SERTIFIKASI TANAH UKM - - - - PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN - ^--- -- PENELITIAN BIDANG PERTANAHAN ------· - - - - - - -- - PEMBINAAN PENGELOLAAJN TATA LAKSANA PERT ANAHAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ---- - PENGATURAN PENGUASAAN. PEMILIKAN. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH -- PELAYANAN KONSOLIDASI TANAH SWADAYA --- - PELAYANAN REDISTRIBUSI TANAH SWAOAYA - -- PELAYANAN PEMERIKSAAN TANAH -- ^- - PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH -- -- - - www.jdih.kemenkeu.go.id KOOE DEPT F SF 056 05 PROG 03 KEG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 5663 PELAYANAN PENOAFTARAN TANAH PERTAMA KALI - - KEGiATAN I 056 056 05 05 05 05 05 05 05 _ £ 05 I o ^3 5664 PELAYANAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH 5665 PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN £ ĥ : : - 056 056 056 056 05 03 05 03 05 03 05 05 03 05 05 03 5667 PELAYANAN PPAT 5668 PELAYANAN IJIN PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH 5669 PELAYANAN PENATAGUNAAN TANAH 5670 PELA YANAN PENGURUSAN HAK ATAS TANAH ¤: : ¥: : Ē: : ē - : Ĕ : u ĕ : Ėė: : : ; Ę : EP E MILIKA _ N_ T - ANAH - - 056 057 057 OG7 057 ģĤ - ¼: [¼Ä 01 01 13 01 01 17 Oi 01 i7 08 01 5 ? _ 66 _ PENYELENGGARAAN PENOIDIKA ę SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN N - AS - 1 0 - N - AL - ------ 5701 KOOROINASI, BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN - - - - - - - - - - - - - 5702 PENYEOIAAN FASILITAS, KOLEKSI DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN 5703 6ANTUA!-i FASILliASI PERPUSiAKAAN KELiUNG KEPADA PERPUSTAKAAN UMUM KA6Ut"'ATEN1 l<OTA 5704 PEMANFAATAN NASKAH KUNO NUSANTARA 057 08 01 01 01 01 01 01 5705 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA ------ - 057 08 01 057 057 057 057 057 057 057 057 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 059 08 08 01 01 OS 01 08 01 ---t- 08 01 08 01 10 07 10 07 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 01 01 01 01 09 02 5706 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI 5707 PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN 5708 PENYUSUNAN LITERATUR ---- 5709 PELESTARIAN FISIK KANOUNGAN BAHAN PUSTAKA DAN NASKAH KUNO 02 5710 PEREKAMAN DAN OIGITALISASI BAHAN PUSTAKA 02 5711 PENGELDLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM ,_ _ _ _ ,._ 02 5712 PENINGKATAN LAYANAN DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN 02 02 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 19 19 01 2416 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUOAYA BACA 5714 SUPERVISl/PEMBINAAN/STIMULASI PERPUSTAKAAN UMUM. PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLA 5751 PENYELAMATAN I PELESTARIAN OOKUMEN/ARSIP NEGARA 5752 PENINGKATAN KUAUTAS MANAJEMEN INSTITUSI DAN TATA! AKSANA 5753 PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN MEDIA CENTER DI DAE RAH KONFLIK DAN PASCA KONFLIK ----- - - 5754 PENINGKATAN PELANCARAN AKSES INFORMASI 5755 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK ------- --- ------ 5756 FASILITASI PENGEMBANGAN MEDIA KOMUNITAS 5757 PENINGKATAN KUALITAS MUATAN LAYANAN INFORMASI 5758 PENYEOIAAN FASILITAS/WADAH PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT ----- 5759 PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 5761 PENGUATAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ----- --- 5762 FASILITASI SARANA PENYAMPAIAN ASPIRASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 5784 PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK ------- 5785 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER ·0---- ------ 4224 PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAYANAN 5764 PENGEMBANGAN SISTEM. PROSEDUR DAN STANDARISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN 5765 PENINGAKATAN BUDAY A ORGANISASI APARATUR 5766 PENYUSUNAN/PEMBAHARUAN KEBIJAKAN. REGULASI, KELEMBAGAAN INDUSTRI POS DAN TELEMATIKA 059 04 09 01 1--- 059 _ 09 02 5767 5768 5769 5770 5771 5772 PENINGKATAN TRANSPARANSI I KEJELASAN PROSES PERIZINAN SEKTOR POS DAN TELEMATIKA PENYUSUN!'-"1 REGUU'.S!. D.".M KELEMSAGAAN INFRASTRUKTUR POS D.0.N TELEM/ \T!i' , l \ PENYUSUNAN REGULASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOUSTRI POS DAN TELEMATIKA PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KUALITAS LAYANAN POS DAN TELEMATIKA I 059 04 05Ȕ 04 059 04 - - - - - - - 059 04 059 059 059 059 04 04 04 04 - - 04 04 - ¤ I- 02 09 02 09 02 09 02 09 09 09 09 09 09 02 02 03 03 059 059 059 059 059 059 04 09 03 03 03 08 08 08 059 08 - --- 060 03 060 03 060 03 060 03 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 - - - - - - - - - - - PENYEOIAAN INFRASTRUKTUR POS DAN TELEMA TIKA DI DAERAH NON EKONOMIS PEMELIHARAAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR POS DAN TELEMATIKA 5773 PENEGAKAN HUKUM DAN PENGAWASAN TERHAOAP PENYELENGGARAAN POS DAN TELEMATIKA 5 ^; 7 - 4 - PENINGKATAN STANOARISASI DAN SER TIFIKASI PELAYANAN, KEAHLIAN SOM, PERANGKAT OANSJSTEM POS DA TELEMATIKA 5775 PENYUSUNAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN TEKNOLOGI INFORMASI 5776 PENYUSUNAN STANDAR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 5777 PENINGKATAN LITERASI MASYARAKAT TERHAOAP TEKNOLOGI INF OR MASI DAN KOMUNIKASI (E-LITERACY) 5778 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 5779 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA ---- - ------ 0744 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA INFORMASI, MASYARAKAT DAN MEDIA 5781 PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 5782 PENINGKAT AN KOMUNIKASI POLITIK PENYELENGGARA NEGARA ------ 5783 FASILITASI PENINGKATAN SOM BIOANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI -- ---- 5851 PEMELIHARAAN PERSONIL POLRI 5852 5853 5854 PENGEMBANGAN KEKUATAN PERSONIL POLRI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PERSONIL POLRI PEMBERDAYAAN SARANA DAN PRASARANA POLRI www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF PROG KEG 060 03 01 02 5855 060 03 01 02 5856 060 03 0 1 03 5857 --- --- 060 03 01 03 5858 060 03 01 03 5859 - 060 03 01 03 5860 - 060 03 01 03 5861 00\J 03 Oi 04 5862 060 03 01 04 5863 --- 060 03 0 1 05 5864 060 03 0 1 05 5865 - ^- - 060 03 01 05 5866 060 03 0 1 05 5867 060 03 01 05 5868 ᇲ·--ᇴ·-- - - - - --- - 060 03 01 05 5874 060 03 C 1 1 0 58GS --- 060 03 01 1 0 5870 -- 060 03 01 12 1061 060 03 01 1 2 5872 060 03 01 1 2 5873 061 01 05 01 5952 ---- --· ^- 061 01 05 01 5953 062 01 90 01 6002 062 01 90 01 6003 062 01 90 01 6004 ,_ 062 01 90 01 6007 062 01 90 0 1 6010 ·-- 062 01 90 02 6005 - ^-- 062 01 90 02 6006 - - -- 062 01 90 02 6008 - - - ,___ 063 07 01 02 6051 - 063 07 01 02 6052 063 07 01 02 6053 063 07 01 02 6054 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENA TAAN KELEMSAGAAN POLRI PEMSANGUNAN MA TERllL DAN FASILITAS POLRI KE GIA TAN DETEKSI KEGIATAN MASYARAKAT MENDUKUNG TUGAS KEGIATAN PEMERINTAH CIPTA KONDISI KEAMANAN PENGKAJIAN POTENSI KONFLIK -- - PENGKAJIAN SISTEM KEAMANAN ---- -- -- --- PENGAWASAN ORANG ASING, PENGAWASAN SENJATA API DAN SAHAN PELEDAK, PERIJINAN DAN CRIMINAL RECORD PEMSERDAYAAN KOMUNITY POLICING - PEMSERDA YAAN PENGAMANAN SWAKARSA ----- PENGATURAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN MASYARAKAT nNSTANSI DUKUNGAN UMUM - PELAYANAN KEAMANAN - PEMSIMBINGAN, PENGAYOMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PENYELAMATAN MASYARAKAT DAN PEMULIHAN KEAMANAN PENANGANAN KEAMANAN DI WILAYAH RAWAN KONFLIK, PERSATASAN DAN PULAU-PULAU TERLUAR SERPENGHUNI -- PENYELIDIKAN DAN PENY; DIKAN TINDAK PIDANA - KOORDINASI DAN PENGAWASAN TEKNIS PENYIDIKAN PPNS KERJASAMA SILATERAUMULTILATERAL DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN KERJASAMA SANTUAN UNSUR-UNSUR KEAMANAN DAN INSTANSI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DUNIA/ PIECE KEEPING OPERATION - PEMSAYARAN SUNGA UTANG DALAM NEGERI - PEMSAYARAN SUNGA UTANG LUAR NEGERI - SUSSIDI SSM -- SUBSIDI NON SBM - SANTUAN DALAM RANGKA PENUGASAN PEMERINT AH/PSO KONTRIBUSI SOSIAL PENANGGULANGAN SENCANA - -- --- CADANGAN UMUM --· ---- UPAH PUNGUT PBS - CADANGAN TANGGAP DARURAT SOSIAL KEAMANAN PENGUJIAN LABORATORIUM SA!v1PEL OSAT, KOSMETIKA, PRODUK KOMPLEMEN, MAKANAN DAN PKRT PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT. KOSMETIKA, PRODUK KOMPLEMEN, MAKANAN DAN PKRT · - PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA. PREKUSOR, ZAT ADIKTIF/ROKOK, DAN BAHAN BERSAHAYA -- SURVEILAN DAN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN -- -- - 063 07 01 02 6055 PENYUSUNAN STANDAR DAN PEDOMAN PENGAWASAN OSAT DAN MAKANAN --- -- -- 063 07 01 02 6056 PENILAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PRODUK OBAT, KOSMETIKA, PRODUK KOMPLEMEN DAN MAKANAN - - - - - - 063 07 01 02 6057 PENINGKATAN PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI SIDANG OBAT DAN MAKANAN - - -- 063 07 0 1 02 6058 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN - STIMULASI EKSPLORASI DAN FASILITASI LITSANG TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN OBAT BAHAN ALAM--- 063 07 01 03 6059 INDONESIA ---·- ^- ^ - - 063 07 01 03 6060 PENGEMSANGAN STANDAR TANAMAN OBAT BAHAN ALAM INDONESIA -- - 063 0 7 01 03 6061 PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PENELITIAN DAN INDUSTRI TERKAIT - ^-- - --- - 063 07 01 03 6062 PENINGK.'ITA"I PROMOS! OBAT BAHAN ALAM INDONESIA - --- - 063 07 0 1 03 6063 PENGEMBANGAN SISTEM D .A N LAYAN.'IN INFORMAS! 08.'IT ASL! INDONESIA (OA!) TERPADU 064 01 01 13 6101 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KADER PIMPINAN NASIONAL 064 01 04 0 1 6102 PENYELENGGARAAN KAJIAN KEBIJAKAN KETAHANAN NASIONAL --·- 064 02 04 02 6103 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN STRATEGIS 065 01 01 15 6151 REVITALISASI KINERJA KELEMSAGAAN PROMOS! INVESTASI DI LUAR NEGERI - 065 01 01 1 5 6152 PENGEMSANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI PELAYANAN INVESTASI SECARA ON-LINE --- 065 01 01 15 6153 PENGEMBANGAN APLIKASI OTOMASI PERSETUJUAN (APIT, RPTKA, TA01, TA02) 065 01 01 1 5 6154 PENYEDERHANAAN PROSEDUR DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL -- -- PENYEDERHANAAN PROSEDUR DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL BAIK DI TINGKAT PUSAT 065 01 01 15 6154 DAN DAERAH --- ^· - - 065 01 01 1 5 6155 BIMSINGAN DAN PEMBINAAN KEPADA APARA TUR IPMPnPMK DI SIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL --- - FASILITASI PENINGKATAN KENERJA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN PERIJINAN BAGI KEGIATAN USAHA DAN 065 0 1 0 1 15 6156 INVESTASI - -- 065 04 90 01 6157 PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS >-- - - 065 04 90 0 1 6158 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI PUSAT DAN DI DAERAH - - 065 04 90 0 1 6159 PEMSINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ---- 065 04 90 01 6160 EVALUASI DAN VALIDASI PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL ,____ 065 04 90 01 6161 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PUSAT DAN DAERAH ,____ --- - -- 065 04 90 01 6162 PENELITIAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI BIDANG INVEST AS I 065 04 9 0 01 6163 PERSIAPAN PEMBENTUKAN DAERAH KHUSUS PENGEMBANGAN INVESTASI (OKPI) www.jdih.kemenkeu.go.id KODE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA KEGIATAN DEPT F SF PROG KEG 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 065 04 90 04 90 04 90 04 90 04 90 04 90 04 90 04 04 04 04 04 04 90 90 90 90 90 90 90 066 03 01 066 03 01 - - - 066 03 01 066 03 01 _ __, _ _ 066 03 01 066 066 066 066 066 066 066 066 067 067 067 067 067 067 067 067 067 OG7 U67 067 067 067 067 067 067 067 067 067 067 067 067 067 067 067 03 01 03 01 03 03 08 08 1 1 1 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 06 06 01 01 01 01 01 01 01 01 01 06 o: OG 01 Ub 01 06 01 06 01 06 01 06 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 90 90 90 90 90 90 04 04 04 04 04 0 1 6164 PENYUSUNAN KERANGKA INVESTASI (PMNPMDN) 01 6165 KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH MENUJU LAYANAN SATU ATAP - -- ----- 01 6166 K A JIAN PERATURAN YANG TERKAJT DENGAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PENl\NAMAN MODAL O ^l f 6 1 6 ^; - ^PEMBERIAN PENGHARGAAN KEP ^A ^DA PROPINSI D ^A ^N K ^A ^BUPATEN/ KOTA PELAKSANA PERIJINAN INVESTASI SATU _ _ _ ATAP --- - --- --- __ _ _ __ ____ __ _ _ 01 6179 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - - - - - - - - - - 01 6182 PENYUSUNAN PETA KOMODITI UNGGULAN 02 6168 PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA KERJASAMA STRATEGIS ANTARA USAHA BESAR UMKM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 02 6170 PENINGKAT A N KERJASAMA INVESTASI DENGAN INSTITUSI DUNIA USAHA - - - - - - - - - - - - - - - 02 6171 PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT NASIONAL KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL 02 ¢ 169 PUBLIKASI KEBIJ A K A N PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG INVESTASI MELALUI MEDIA CETAKIELEKTRONIK 02 _ _ 6172 KAJIAN POSIS! INOONESIA D ǍLAM BERBAGAJ KESEPAKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG _ INVESTASI P Elll l NGKAT.l\N SISTEM OAN PROSEOUR KERJASAMA INl/ESTASI 01 OAFRAH PERBATASAN NFGARA •SAMBAS 02 6173 KALBAR) . · 02 02 02 02 02 02 02 08 08 08 08 08 08 08 08 08 02 02 01 01 12 12 12 12 12 12 12 6174 PENINGKATAN KERJASAMA DALAM RANGKA BILATERAL DAN MULTILATERAL DI BIDANG INVESTASI 6175 PENINGKATAN PROMOS! INVESTASI DI DALAM NEGERI ---- 6176 PENYELENGGARAAN K A NTOR INVESTASI 01 LUAR NEGERI 6177 PENINGKATAN PROMOS! INVESTASI TERINTEGRASI DI LUAR NEGERI 6178 PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS INVESTASI (KEKI) 6180 PENINGKATAN PRASARANA D A N SARANA PROMOS! 6181 PENYELENGGARAAN PUSAT PROMOS! TERPADU BIDANG P A RIWISATA, PERDA.GANGAN DAN INVESTASI 6201 PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA ---- 6202 PENEGAKAN HUKUM BIDANG NARKOBA 6203 TER A PI DAN REHABILITASI KORBAN NARKOBA 6204 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INFORMATIKA 6205 6209 6210 PENGUATAN KELEMBAGMN /INTI NARKOBA KEGlAT A N ALTERNATIF DEVELOPMENT PROGRAM PEMBANGUNAN RS KETERGANTUNGAN NARKOBA HIV-AIDS 6211 INTENSIFIKASI KEGIATAN INTELIJEN DAN OPERAS! PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN P4GN 6213 PENYELESAJAN SARANA DAN PRASARANA PUSAT TERAPI DAN REHABILITASI KORBAN NARKOBA LIDO 6206 PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAA N NARKOBA 6208 KAMPANYE DALAM RANGKA P4GN BERBASIS MASYARAKAT 6207 PENINGK A TAN TERAPI DAN REHABIUTASI SOSI A L KORBAN PENYAL A HGUNAAN NARKOBA 6212 PENINGKATAN KEAHUAN TENAGA PENYULUH DAN KONSELOR - - ------ --- -- ---- - 4205 PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA KELEMBAGAAN 6251 PENINGKATAN KERJASAMAANTAR LEMBAGA DALAM DAN LU A R NEGERI 6252 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 6255 PERENCANAAN PROGRAM. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 6259 6263 6264 OPERASIONAL PENGAWASAN INTERNAL/EKSTERNAL KEMENTERIAN PDT ---- - -- - - - BANTUAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DI D A ERAH TERTINGGAL PENGENDALIAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASION A L POT 17 6256 PENINGKATAN D UK UN G AN - SARANA DAN PRASARANA FISIK BERUPA GEOUNG KANTOR. SARANA TRANSPORTASI - -+ U = N ǎ T U K MENUNJANG 01 I 06 ^57 07 1 - OC5ڹ UI Obt>O 07 4241 07 6262 07 6310 10 6281 FASILITASI PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI EKONOMI PERDESA A N I KOOROINASI PCNGCMBANGAN USA! IA EKONOMI LOl<AL - - PEMBINAAN PENGEMB A N G A N PRASARANA DAN SARANA BERBASISMASYARAKAT {COMMUNITYǏB - A-SED-- DEVELOPMEN n - - - - PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SAR A NA KAWASAN AGROPOLITAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL {P2KPDT) PEMBINAAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA DUK UNGAN BAGI PENGUATAN DIALOG/FORUM KEMASYARAKATAN YANG SUDAH ADAOENGANMEUBATKAN QǐNERASI MUDA UNTUK R 6157 PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS - , I 02 02 6283 ^- ^FASIUTASI DAN KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PRODUKSI DAERAH TERTINGGAL (P ^2KPD "U___ _ _ __ ___ ___ -- - -- - - _ __ 02 02 02 02 03 03 03 03 03 6284 KOOROINASI ANTAR LEMBAGA BAIK DITINGK A T PUSAT DAN DAER A H D A LAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN TERHADAP MASALAH -PENINGKATAN - KOORDIN ASI DAN KERJASAMA DI BIOANG PENANAMAN MODAL DENGANINSTANSI PEMERINTAH ¢ DAN DUNIA USAHA _ ---- 6286 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 6332 PENINGKATAN PROMOS! INVESTASI TERINTEGRASI DI DAL A M NEGERI 6287 PENANGANAN !SU AKTUAL LINGKUNGAN HIOUP - -- -- - - ^-- - -- - 6288 PEMBERDAYAAN MASY A RAKAT PERDESAAN 6289 6290 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGA A N PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN UNGKUNGAN HIDUP PENINGKATAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS 6291 PENINGK A TAN PE RAN SERT A M ASYARAK A T DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN Ǒ--ǒHIDUP www.jdih.kemenkeu.go.id KOOE DEPT F SF PROG KEG 067 I 06 90 01 6292 - 067 06 90 01 6293 OfJ7 06 !10 01 6294 - - - 067 06 90 01 6295 067 06 90 04 6257 067 06 90 04 6296 067 06 90 04 6297 067 06 90 04 6298 067 06 90 04 6299 067 06 90 04 6326 - - -- .-- - 067 06 90 07 6258 S ^- ^- 067 06 90 07 6300 067 06 90 07 6301 067 06 90 09 0710 067 06 90 09 6260 067 06 90 09 6261 067 1 1 04 01 6303 -- - - - - - - - - -- - - - 068 01 01 1 3 6351 068 01 01 13 6352 - - - 068 01 01 1 3 6374 - - - - ^- - - - - - - 068 01 01 17 6354 - - - - 068 07 04 01 6354 068 07 04 01 6355 068 07 04 01 6356 -- 068 07 04 01 6357 068 07 04 01 6358 --- f- - >---- - 068 07 04 01 6369 068 07 04 01 6373 066 07 04 02 6359 - - - 1 - ^- - - - 068 07 04 02 6360 --- ^- 068 07 04 02 6370 068 07 04 03 6361 068 07 04 03 6362 068 07 04 03 6363 068 07 04 03 6364 068 07 04 03 6371 - 068 07 04 03 6372 ---- 068 1 1 04 05 6365 - 068 1 1 04 05 6366 T ^---- - - - - - - 068 I 11 04 05 I 6367 ġ - 1 - 1 - 04 05 6368 069 01 90 01 6007 069 01 90 02 6010 069 01 90 02 6402 069 01 90 02 6403 069 01 90 02 6404 069 01 90 02 6406 069 01 90 02 6407 069 01 90 02 6408 f--- - 069 01 90 02 6411 069 01 90 02 6412 069 01 90 02 6413 069 01 90 02 6414 069 01 90 02 6416 069 01 90 02 6417 074 03 03 01 6601 074 03 03 03 6602 074 03 03 03 6603 074 03 03 03 6604 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN KOORDINASI PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERBATASAN KOORDINASI UPAYA-UPA YA PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAJ PUSAT PERTUMBUHAN EKONOM BERBASIS SUMBER PENYEOIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA [JAN SARANA SOSIAL DAN EKONOMI D I KA.W ASAN TRA.NSMIGRA.SI DI WILAYAH PER PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN (P2WP) PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) -- - PENYUSUNAN KEBIJAKAN INSENTIF PENDANAAN MELALUI OAK BAGI PEMBANGUNAN WILAYAH TERISOLIR PENING! '.A.TA• J PENYED!.AN! F/\S!LIT/\S PEL' \Y/\."J/\N SOS!AL DASI\ ^. "! TERUTAMA FAS!UTAS KESEHATAN D A N PENOIDIKAN DI WI PENYELENGGARAAN FORUM KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER PEMBANGUNAN OAERAH TERISOLIR PENYUSUNAN BAHAN MASUKAN ASPEK INVESTASI. PEMB ERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, UMKM. - -- KEMITRAAN USAHA DAN PENG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PUSAT PERTUMBUHAN DAERAH TERTINGGAL (P40T) PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN - - - PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BBM PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PRASARANA PEROESAAN KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BB PEMBEROAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL (P2SE-OT) PENGUATAN KELEMBAGAAN FORMAL DAN NON FORMAL DI DAERAH TERTINGGAL PEMBERDAYAAN KELUARGA. FAKIR MISKIN MELALUI PELATIHAN BIMBINGAN MOTIVASI, PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA DA ·- PELAKSANAAN SURVEI : SOKI DAN SKRRI PENGKAJIAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM KB NASIONAL PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS DAN PENGELOLA PROGRAM KB - PENGADAAN ALAT KEOOKTERAN, KESEHATAN DAN KB PENGADAAN ALAT KEOOKTERAN. KESEHATAN DAN KB PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN - PELAYANAN KIE PROGRAM KELUARGA BERENCANA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INOIVIDU - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB ---- JAMINAN PELAYANAN KB BERKUALITAS BAGI RAKYAT MISKIN PENINGKATAN JEJARING PELAYANAN KB PEMERINTAH DAN SWASTNNON PEMERINTAH ADVOKASi DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT KRR PEMBENTUKAN, PENGEMBANGAN. PENGELOLAA N DAN PELAYANAN PIK-KRR PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS DAN MEKANISME OPRS LINI LAPANGAN PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PENINGKATAN KIE-AOVOKASI PROGRAM KB NASIONAL PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN PENYEDIAAN DATA INFORMASI PROGRAM KB NASIONAL PEMBINAAN KETERPADUAN PROGRAM KB 01 DAERAH PENOATAAN KELUARGA DAN INOIVIOU DALAM KELUARGA PENGUATAN JEJARING OPERASIONAL LINI LAPANGAN YANG BERBASIS MASYARAKAT INTENSIFIKASI ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KB NASIONAL - - - - · - PENINGKATAN KEMAMPUAN TENAGA PENGELOLA PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA - - - - ---· ---- PENINGKATAN AKSES iNFORMASi DAN PELAYANAN PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA PENINGKATAN AKSES INFORMASI, PEMBINAAN PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA - KONTRIBUSI SOSIAL PENANGGULANGAN BENCANA PEMBAYARAN JASAPERBENDAHARAAN PENGEMBALIAN DANA REBOISASI PEMBIAYAAN SURVEYOR BELANJA PENUNJANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DIY DAN JATENG CADANGAN LAIN-LAIN GAJI DAN TUNJANGAN - GAJI, HONORARIUM VAKASI DAN LAJN-LAJN BELANJA BARANG TRANSITO - KEPERLUAN MENDESAJ< - KEGIATAN BANTUAN KEMANUSIAAN KEPADA NEGARA SAHABAT KEGIATAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN/KLAJM PIHAK KETIGA PENGKAJIAN/PENELITIAN PERATURAN PERUNOANGAN DARI PERSPEKTIF HAM , PERMASALAHAN HAM DAN INSTRUMEN HAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HAM PENERBITAN MAJALAH/JURNAUBULETIN/BUKU/LEAFLET/BROSUR/POSTER www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT F ¡ ^7` ^ -l - ¢ I ¡ 74 H 3 I 074 03 074 03 074 03 074 03 - ^- - - -- 074 03 KODE SF PROG 03 05 _,__ 03 05 --- 03 05 - 03 05 - - - ^- 0 3 0 6 - ^- 03 06 - 03 06 -- - - - 01.; 03 03 OU - 074 1 1 04 04 - - 074 1 1 0 4 04 074 1 1 05 01 --- ' 074 1 1 05 01 KEG 6605 --- 6606 6607 - ^-- 6608 -- 6609 --- 6610 - 6611 --- 66i2 -- 6613 ---- 6614 5226 6616 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENINGKATAN JEJARiNG PEMAJUAN HAM ---- - --- KEGIATAN ---- - -- PENINGKATAN KERJASAMA UNTUK PERLINDUNGAN, PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM - -- - --- PEMBENTUKAN KANTOR PERWAKILAN - -- - --- - --- PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2007-2012 - - P ENYELENGGARAAN PENGAWASAN/PEMANTAUAN PELAKSANAAN, PERLINDUNGAN, PEMAJUAN DAN- PENEGď HAM __ - - ^-- PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS KORUPSI DAN PELANGGARAN HAM -- - - - --- PENYELENGGARAAN MEDIAS! HAM - - --- PENYELENGGᇏ\I KEGIMTAN ?ENYEUDIKAN PEl.Ai\iGGARAN HAM PENYUSUNAN MATER! DAN PEl.At<SANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGANKESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDA YAAN PERE MPUAN DAN ANAK DI TINGKAT NASIONAL, PROV - -- - KOORDINASI DAN PENGEMBANGAN JEJARING KEMITRAAN ANTARLEMBAGA MASYARAKAT -- - - - -- SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP WANITA DAN ANAK - 1 - - - - - - · ^- --- --- --- --- - - - 075 0 4 0 8 22 6651 PENGEMBANGAN SISTEM OBSERVASI DAN TELEKOMUNIKASI --- -- --- 075 04 08 22 6652 PENGEMBANGAN SISTEM DATA & INFORMASI KLIMATOLOGI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA - ^- - - - - - ^- ^-- ---- - 075 04 08 22 6653 PENGEMBANGAN PENELITIAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA ᇮ - -- ---- . - --- 075 04 08 22 6654 TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS) - - - - -- - --- 075 04 08 22 6655 METEOROLOGICAL EARLY WARNING SYSTEM (MEWS) - - ^- - - --- -- 075 04 08 22 6656 TROPICAL CYCLONE WARNING CENTRE (TCWC) - ^- - - - - - - - -- 075 04 08 22 6657 - -- - - - - - 076 01 01 01 4702 ,_____ --- 076 01 01 01 6701 -- ,___ - 076 01 01 01 6702 - - -- 076 01 01 01 6703 - ,___ - - - 076 01 01 01 6705 - - - -- -- - - - 076 01 01 01 6706 - - - - - - 076 01 01 01 6707 - - ^-- --- - 076 01 01 01 6708 - - - 076 01 0 1 01 6709 -- 076 01 01 01 6721 - - - - - - - - ^- - 076 01 01 01 6722 - - - ^- - 076 01 01 03 6710 - ,_ - - -- 076 01 01 03 6711 - - t-- - 0 76 01 01 03 6712 - ^- -- - - 076 01 01 03 6713 . - - - - - - 076 01 01 03 6714 ᇎ -- - 076 01 01 03 6715 ._.___ ^- - - - - - 076 01 01 03 6716 - ·- - - - - - 076 01 01 03 6720 - - - 076 04 09 03 6718 -- . - - 076 04 09 03 6719 - -- - - - -- ,1 01 911 IQ n756 - - I 077 03 0 3 I 01 0361 -- -- 077 03 03 01 6751 - - - - - - - - 077 03 03 01 6757 - - ^-- -- 077 03 03 04 1260 -- -- 077 03 03 05 0373 - >- ^-- - - - - -- 077 03 03 08 1264 - - c ^- 078 01 01 24 6801 - -- - - - - -- 078 01 01 24 6802 -- 078 01 01 24 6803 - - - - - - -- - 078 01 01 24 6804 - - - - - - - >- ^- -t--- - 078 01 01 24 6805 >--· - - - 078 01 01 24 6806 -- - ^-- -- 078 01 01 24 6807 - - - £ 078 01 01 24 6808 t- ^-- -- -- 078 01 01 24 6809 -- -- 079 01 04 01 2 1 1 7 079 01 04 01 6851 -- -- - 079 01 04 01 6853 - --· - 079 01 04 01 6862 ¤ - - - PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) -- - ^-- - - PERBAIKAN MFKANISME PENYEl ENGGARAAN PFMILU DAN PILKADA PENGEMB ANGAN INFORMASI PUBLIK DAN KERJASAMA DENGAN LEMBAG A INFORMASI. MASYARAKAT DAN - MEDIA -- - ---- -- -- - -- - PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN MEKANISME/SALURAN PARTISIPASI POLITIK - -- - --- - -- PENINGKA TAN PENDIDIKAN POUTIK MASYARAKAT --- - --- --- - ^-- PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN/ORGANISASVSEKRETARIAT - - - - - - - -- - - - PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI NON PEMERINTAH DI BIDANG PEMILU - · ^- --- - -- -- - PENGUAT AN ORGANISASI PENYELENGGARA PEMILU DAN PILKADA - - - - - -- PENDOKUMENTASIAN PEMILU DAN PILKADA - - --- - - - - - PAW ANGGOTA DPR. DPD DAN DPRD SERT A KPU - -- -- ---- - - -- SELEKSI ANGGOTA KPU, KPU PRO'JlNSI. KPU KAB/KOTA - - - -·- - - - -- PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMILU (PUSAT) PENINGKATAN KUALITAS ISi DAN KET ERBUKAA N KOMUNIKASI PUBLIK DAN POLITIK PE1ABAT PEMERINTAH PUSAT & DAERAH ----- -- PERBAIKAN PROSES PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK FASILITASI TERHADAP PARPOL. EKSEKUTIF, K EPALA - DAE RAH , PEMDA, & MASYARAKAT SIPIL BAGI SOSIALISASI PER-UU --- --- --- ---- PEMUTAKHIRAN DAN DAFTAR PEMILIH PEMILU DAN PILKADA - - -- VERIFIKASI CALON PESERTA PEMILU ----· -- -- -- -- - PENGEMBANGAN PERATURAN JUKLAKIJUKNIS TENTANG PEMILU/PILKADA - --- - - - - BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PILKADA --- - ---- --- PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU - - - --- - - - - - --- PENINGKATAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI -- ---- - ^--- - - PEMELIHARAAN JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI - --- --- PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKARA DAN PERS ID/I NGAN MKRI ---- - - --- - KAJIAN HUKUM PENC: LITIAN TENT ANG KEWC: NANGAN MAJ IK.A.\W I KONSTlTUSI DALPJt. MCNGUJI UNDA NG-UNOANG rent IADAr UNDANG-UNDANG DASA - -- -- - - - - - SURVEY NASIONAL TENTANG KESADARAN BERKONSTITUSI 01 MASYARAKAT - - - - - - PENYELENGGARAAN PELAYANAN HUKUM - - -- PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN PERKARA - --- - PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL - - -- - - - - - - - - - - PENGEMBANGAN SISTEM ANALISIS DAN KAJIAN TERHADAP TIPOLOGI TINDAK Pl DANA PENCUCIAN UANG (TPPU) SOSIALISASI DAN PENYAMAAN PEMAHAMAN KEPADA APARAT PENE GAK HUKUM. PJK DAN MASYARAKAT TENTANG TPPU --- PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARA KANTOR PPATK . - - -- PELAKSANAAN KERJASAMA NASIONAL DAN INTERANASIONAL DI BIDANG PENCUCIAN UANG -- --- PENGAWASAN PELAKSANAAN KEPATUHAN PJK DALAM PELAPORAN TPPU . - - - ----- -- PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PENYEMPURNAANP ERATURAN PERUNDANGAN. PENELAA HAN DAN PEMBERIAN NASEHAT HUKUM DI B t DANG TPPU - PENGAWASAN PELAKSANAAN KEPATUHAN PJK DALAM PELAPORAN TPPU . - - ---- - - PENYELIDIKAN TPPU - ---- ---- --- - PELAKSANAAN RISET TEMATIS - --- -·-- --- -- PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR - -- - --- -- - - PELAKSANAAN RISET UNGGULAN DAN KOMPETITIF - - --- - - -- - - EKSPLORASI DAN BIOPROSPEK SUMBERDAYA JASAD RENIK www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT F id -! 079 01 07 9 01 - 079 01 -- 079 01 - 079 01 -- 079 01 - 079 01 - ^- - - - - 079 01 079 01 -- 079 I 01 - 079 04 079 04 - 079 05 079 05 079 05 - 079 05 080 01 080 01 080 01 080 01 - - 080 01 080 01 - - - - - · - 080 01 --- 080 01 - - - 080 01 · ^- ^ - 080 01 080 01 -- - 080 01 - - - · - 080 01 - 080 01 - 080 01 - 080 01 - 080 01 - 080 01 - 080 01 - ^- - 080 01 --- , _ 080 01 080 01 080 01 - ,__ . 080 01 080 04 · - 080 04 - oeo 05 -- - - 080 05 --- ^- 080 10 081 01 081 01 081 01 081 01 081 01 --- - 081 01 - - - - - 081 01 - - - - - 081 01 - ^- - - - 081 01 KODE SF 04 -- 04 0 4 04 --- 04 ,___ 04 04 04 - - - 04 04 90 Đ 07 07 03 03 f-- 04 - - - 04 01 04 -- 04 - - - 04 04 04 - - - 04 04 04 - - - 04 04 --- 04 -- 04 - 04 04 04 04 04 04 04 - - 04 - - 04 04 04 ,___ 07 -- 07 03 , _ 03 ,__ _ 0 5 --- 04 04 04 04 04 04 - - - 04 - - 04 04 - - - · 081 01 04 -- 081 01 04 - - - 081 01 04 081 01 04 081 01 04 081 01 04 081 01 04 -- ^- ^- 081 01 04 --- PROG KEG 01 I 6865 I : : : 01 01 02 5026 02 6854 02 6855 o 6856 - ^-- 02 6857 03 6866 - 03 6868 - - 19 6861 - - 01 6858 01 6863 02 5056 02 6864 · - 01 0676 - -- 01 6870 17 6905 - - - - 01 6909 - 01 6910 - · - - đ 01 6911 01 6912 01 6913 01 6914 01 6931 01 6932 - - - - - - 0 1 6933 01 6934 --- ^- 01 6935 - --- 02 6854 02 6916 02 6917 03 6918 03 6919 - ^-- 03 6920 03 6921 03 6922 - - 03 6923 03 6927 03 6929 · - >-- - - 03 6930 01 6924 --- 01 6036 ---- >- ^- ^ - 02 5926 - - ^- 02 6928 - - - >-- - - 01 6925 01 4238 01 6952 01 6953 01 6954 01 6955 01 6956 - - - - 01 6957 01 6958 ---- 01 6959 01 6960 - 01 6961 r- ^- - 01 6962 01 6963 01 6964 01 6965 01 6966 01 6967 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KE GIA TAN PENGEMBANGAN BIO RESOURCE CENTRE DAN MICROBIAL CULTURE COLLECTION/MOLEKULER FARMING . - - PENGEMBANGAN MATERIAL BARU DAN NANO TEKNOLOGI - PEi..; GEMSANG A N TEKNOLOGI FUEL CELL CAN Al.AT PENGHEMAT B8M (ELECTRIC ŜUEL TRE/ffMENT) ME<AN'°TI<AN '""G"''"' """''" ""' DAN >rnG'"""'°"' eEAANG<A' '""'" '"""'" OeEN ¡ SOURCE _ __ DIFUSI INFORMASI DAN PROMOSI IPTEK -- - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA - - - - - ^- PENINGKA TAN APRESIASI MASY ARAKA T THO ST ANDARJSASJ PENINGKATAN PEMANFAATAN IPTEK PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN INDIKATOR IPTEK - - - - - - - - - # PENGEMBANGAN PRASARAN RUJUKAN BAGI PENGUKURAN, STANDARISASI. PENGUJIAN DAN KUALITA ȓ MSTO ) PENINGKATAN J.<\SA PELAYANAN LJTBANG IPTEK {PNBP) --- -- ^- - -- PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI ײ - PENDAYAGUNAAN IPTEK BAGI PEMBANGUNAN DAERAH · - PENGKAJIAN DAM PAK UNGKUNGAN --- - - - PENELITIAN GEJAlA AlAM TSUNAMI OLM RANGKA PEMBEKALAN PENGETAHUAN BAGI MASYARAKAT i--- - --- --- - - - 1 PENINGKATAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI - --- REHABILITASI DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG (COREMAP) PERAWATAN PRASARANA DAN JARINGAN ----- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN BAKAR NUKLIR - - - - - - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEREKAYASAAN PERANGKAT NUKLIR -- - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PROSES RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA - - - --- - --- PENGEMBANGAN APLIKASI TEKNOLOGI ISOTOP DAN RADIASI --- --- - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI REAKTOR DAN ENERGI NUKLIR - -- ----- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF - ----- --- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI AKSELERATOR DAN PROSES BAHAN - - ^- ^- - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN GALIAN NUKLIR - - --- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BAHAN INDUSTRI NUKLIR - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESELAMATAN, METROLOGI RADIASI DAN BIOMEDIKA NUKLIR -- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI NUKLIR BAHAN DAN RADIOMETRI -- --- ·- -- DIFUSI INFORMASI DAN PROMOS I IPTEK --- -- LAYANAN PEMANFAATAN IPTEK NUKLIR BAGI MASYARAKAT DISEMINASI HASIL LITBANG IPTEK NUKLIR PENGUATAN PENGAWASAN STANDARISASI PENINGKATAN JARINGAN KELEMBAGAAN IPTEK - PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN REAKTOR NUKLIR --- ---- - - ----- - --- ------- - - REVITALISASI DAN PENDAYAGUNAAN REAKTOR. INSTAlASI DAN FASILITAS NUKLIR · - PENGUASAAN TEKNOLOGI KESELAMATAN NUKLIR DAN RADIASI - - - - ----- PENGUASAAN ENERGI AL TERNATIF DI Bl DANG NUKLIR --- PELAKSANAAN STANDARDISASI IPTEK NUKLIR ---- - ------ - ---- PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN, $ARANA DAN PRASARANA --- - - - -- -- -- - PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KETENAGANUKLIRAN ---- - ^- PENDAYAGUNAAN HASIL LITBANG IPTEK NUKLIR - -- -- - - - - , PENYll\PAN INFRASTRUKTUR OASAR PENDUKUNG PEMBANGUN .A _ " l PL TN - - PENGUAS.A.<\N TEKNOLOGI PENGOLAŝ LIMB.AH B-3 D A N LINGKUNG.AN -- - -- - - - PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAOIOAKTMTAS LINGKUNGAN --- - · ---- PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI NUKLIR ------- PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI FARMASI DAN MEDIKA -- PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIOINDUSTRI - - - PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BUDIDAYA PERTANIAN --- PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI --- - PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAHAN DAN KAWASAN -- --- - PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI KONVERSI DAN KONSERVASI ENERGI - - - PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI MATERIAL - --- ----- - PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ENERGI - - - - - - --- -- - PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA -· -- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SURVEI LAUT - - --- -- PENGKAJIAN BIOTEKNOLOGI REKAYASA DESAIN DAN SISTEM TEKNOLOGI - PENGEMBANGAN SENI DAN TEKNOLOGI KERAMIK DAN PORSELIN BALI --- - PENGKAJIAN TEKNOLOGI POUMER --- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PATI ----- -- PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI UNGKUNGAN - - ---- - --- ----- - www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT F KODE SF PROG KEG MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN 083 05 04 01 08 PENYEDIAAN KERANGKA GEODESI KEBENCANAAN 08 3 - , 05 04 0 1 - - 1 - 4 PEMETAAN MU LAN BENCANA ALAMTERPADU ---- -- I 083 05 05 01 07 PEM ڸ TAAN DASAR RUPABUMI DAN TATA RUANG _ ğ: Ġ _ Ĝ 0 : 5 - Ō 90 : D: ĝ: : Ğ : : Ěę; ; Ę: : : : UU R P ^: : : T ě SPATę ڷAڳڶ -= - - 083 90 7105 PENGEMBANGAN GEODES! DAN GEODINAMIKA 083 05 01 7109 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN DAN STANDARDISASI DATA SPATIAL - ----- - - -- : : : _: : : - ; : : ; = -: = ! : : : : =: S I DAN l Ï S l = I DAN P E METĚN - 084 01 04 02 7156 PENGUJIAN PENILAIAN KESESUAJAN - - - - - - - - - - - 084 01 04 02 7160 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENILAIAN KESESUAJAN 084 - , - 04 0 1 ڵ 7 16 1 1KER j A . SAMA STANDARDISASI NASIONAL. BILATERAL. REGIONAL DAN iNTERNASIONAL 084 04 ڴ _ 0 1 7151 PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN. STANDARDISASI. PENGUJIAN DAN KUALITAS 084 04 07 03 7152 PERLUASAN PENERAPAN SNI - - - - - - - - - - - - - - - 084 04 07 03 7491 PEMBINAAN STANDARDISASI. AKREDITASI DAN PENGENDALIAN PRODUK --- --- 084 04 90 03 7153 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP STANDARISASI - --- --- --- - -- - - - - --- ^- -- 084 04 90 03 7154 PENINGKATAN JASA PELAYANAN AKREDITASI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIOANG STANOAROISASI 04 04 04 90 90 90 084 084 084 084 084 084 04 90 04 90 04 90 084 084 084 084 085 085 085 Oij5 085 085 086 086 086 086 086 086 086 087 087 087 007 087 087 087 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 04 04 04 04 01 01 01 01 01 01 0 1 01 01 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 088 01 088 01 088 01 088 01 088 01 90 90 90 90 04 04 04 04 04 04 01 01 01 01 01 01 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 1 01 01 01 01 01 0 1 0 1 0 1 - ---- --- ^- 03 7155 PERBAIKAN PROSES PENGEMBANGAN SNI 03 7157 PENINGKATAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP STANDAR DAN SNI - - - - - - - - - - 03 7158 PENGUATAN POSIS! DALAM FORUM REGIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG STANDARDISASI 03 03 03 03 7159 PARTISIPASI DALAM FORUM CODEX ALIMENTARIUS COMISSION 7162 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK STANDAR PENGUJIAN 7163 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK PENILAIAN KESESUAJAN 7164 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK SISTEM MUTU 03 7165 PEMELIHARAAN MRA MULTILATERAL DAN BILATERAL 1 - - - -1- - - . - - - - · - - - - - 03 03 01 02 03 03 03 03 09 09 1 2 1 3 1 3 1 5 01 1 2 1 2 7166 PENELITIAN KEBUTUHAN PASAR - - - - - - - - - -- - - - 7167 PENGUATAN FUNGSI DESIGNATING BODY & MEMBER BODY IEC EE 7183 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 6854 DIFUSI INFORMASI DAN PROMOS! IPTEK 7181 PENGEMBANGAN REGULASI PEMANFAATAN NUKLIR 718:
./ PENGUATAN Pl: NGAWASAN Pl: MANFAATAN NUKLIR - -- -- --- --- - 7184 PENGUATAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF (FRZR) 7185 PENGAWASAN INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR (INBN) - - - 7251 PEMBANGUNAN DEMOKRATISASI SISTEM AOMINISTRASI NEGARA 7252 PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA 7255 7257 7258 REFORMASI KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH PENGEMBANGAN SISTEM PENDAYAGUNAAN SOM APARATUR NEGARA PEMBINAAN DIKLAT APARATUR BERBASIS KOMPETENSI 7259 SISTEM DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK -- -- --- --- -- --- 4323 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SOM DAN KELEMBAGAAN 4204 7301 PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN P ENYUSUNAN P E DOMAN TEKNIS STANDAR PENYELEMATAN. PENATAAN. PENGELOLAAN DANPELESTARIAN ARSIP NEGARA 1-: Ģ I 7303 7304 PENGKAJIAN TENT/\NG PENGELOLMN KEARSIPAN D! INSTANSI PEMER!NTAH PUSAT DAN OAER!\H PENINGKAT AN KUALITAS DAN KOMPETENS lSDM APARATUR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH l5iBIDANG · ױ 1 5 1 5 1 5 09 09 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 5 1 5 KEARSIPAN _ _ - - - _ __ _ _ _ 7305 DISEMINASI PENGELOLAAN KEARSIPAN 01 BERBAGAJ INSTANSI PEME'RINTAH BAIK DI PUSAT DAN DAERAH 7306 PENERAPAN SISTEM KEARSIPAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 7307 PELAKSANAAN CITRA DAERAH DAN CITRA NUSANTARA 7351 PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAJAN ------- 7352 AUDIT KEPEGAWAJAN 7353 PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN NASIONAL ----- - - - - - 7354 PENYELENGGARAN SIDANGIKONFERENSI INTERNASIONAL DI DALAMILUAR NEGERI 7355 PENGEMBANGAN SISTEM DIKLAT MANAJEMEN PNS - -- --- -- -·- -- 7356 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN BIDANG KEPEGAWAIAN 7357 JURNAL PENELITIAN MANAJEMEN PNS 7358 PENGEMBANGAN KARIER DAN ASSESSMENT CENTER PNS 7359 PEMETAAN JABATAN PNS 7360 PENYUSUNAN FORMASI PNS 7361 7362 7363 7364 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN --· ---- PEMBINAAN JABATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TATA NASKAH KEPEGAWAJAN ----- - --- PENETAPAN KARTU KEPEGAWAJAN 7365 PENETAPAN NOTA PERSETUJUAN KEPEGAWAJAN www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF 081 01 04 - - - - I- - ^- 081 01 04 - - -- ć 081 01 04 _ _ _ ,_ 081 01 04 --- 081 01 04 - 081 01 04 --- 081 01 04 081 01 04 ---- --- - 081 01 04 - - - - - - - 081 01 04 .___ 081 01 04 ---- 081 01 04 -- --- 081 01 04 - - - - - - 081 01 04 --- 081 01 04 - 081 01 04 --- 081 01 04 - - , _ _ 081 01 04 - ^- - - - - - 081 01 04 - - - 081 04 07 081 04 07 - 081 04 07 -- - 081 04 07 - - - - 081 04 07 -- -- - 081 04 07 0-- - ^- 081 04 07 ,_ _ - 081 04 07 081 04 07 081 04 07 -- - -ċ 081 04 07 -- - 081 04 07 081 04 07 - ^- -- 081 04 07 --- 081 04 07 - - - - 081 04 07 - 081 04 07 -- - - · - 081 04 07 - - - - - ,_ 082 01 04 - - - - - - ,___ 082 01 04 - ^- ---- 082 01 04 082 01 04 - ^- - ^- - ^- ^- 082 01 04 -- 082 01 04 - - - 082 01 04 ,___ ,___ ,___ 082 01 04 082 01 04 - 082 01 04 082 01 04 082 01 04 082 01 04 I- - - - - 082 01 04 - - Ĉ 082 01 04 PROG KEG 01 6968 --- 1- -· 01 6969 - - - - 01 6970 01 6971 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KE GIA TAN JARINGAN INFORMASI ILMU PENGET AHUAN DAN TEKNOLOGI - --- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI ENERGI MODIFIKASI CUACA (HUJAN BUATAN) - -- PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INVENTARISASI SUMBERDAYA ALAM - -- - - - -·- - ^- --- ^- ----- --- 01 6972 - - - 01 6973 01 6974 01 6975 - 01 6976 01 6977 01 6978 01 6999 01 I 7000 02 6916 02 6980 02 6981 - 02 6982 _,_ 02 6983 - - - - 02 7001 01 6654 01 6984 01 6985 01 6986 01 6987 - - - · 01 6988 01 6989 -- 01 6990 01 699 1 - - f ^-- 01 6992 01 6993 - - 01 6994 01 6995 01 6996 01 6997 I- - -- 01 6998 01 7002 01 7003 - - 01 2117 01 4238 01 7053 01 7054 01 7065 01 7066 01 7067 01 7068 02 6654 02 6916 02 7056 02 7057 02 7058 02 7070 03 7059 PENGEMBANGAN OBAT HERBAL UNTUK PENGOBATAN KANKER - - - - --- - -- --- PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MINERAL - PENGKAJIAN KEBIJAKAN INOVASI TEKNOLOGI - ---- ----- PENGKAJIAN KEBIJAKAN DIFUSI TEKNOLOGI PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAYA SAJNG - AUDIT TEKNOLOGI -- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UTK TR AN SP O RTAS I -- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI EKPLORASI MIGAS DI LEPAS PANTAJ - - -- --- PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DAN PEMULIHAN LiNGKUNGAN - - -- --- LAYANAN PEMANFAATAN IPTEK BAGI MASYARAKAT - - - - PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK DAN SUMBER PANGAN BERBASIS JAGUNG -- ------- -- DISEMINASI HASIL LITBANG --·- PENGEMBANGAN BIOPESTISIDA - PENGEMBANGAN BIOPARK PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PRODUK DAN PANGAN ---- TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS) RANCANG BANGUN PESAWAT UDARA NIR AWAI< RANCANG BANGUN KAPALMBERSAYAP WlSE-8 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KERETAAPI PERKOTAAN PENGEMBANGAN BIO ETHANOL PENGEMBANGAN BIO DISEL -- - --- -- ------ --- - - - -- - - - --- - --- PENGEMBANGAN BIO OIL PENGEMBANGAN SISTEM KENDALi TRAVERSING. SARANA INDUSTRIAL WIND TUNNEL -- - ---· - PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN DAN KEAMANAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN SISTEM TRANSPORTASI -- - - -- PENGKAJIAN TERMODINAMIKA MOTOR DAN PROPULSI ,__ __ __ - -- - - - TEKNOOGI KEKUATAN STRUKTUR --- PENGKAJIAN DINAMIKA PANTAJ --- -- - PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROSES INTELLIGENT INDUSTRIAL MACHINE -- PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI INDUSTRI ALAT DAN MESIN - --- PENINGKATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI PRODUKSI BAHAN BAKAR NABATI DAN ENERGI AL TERNATIF LAINNYA - - -- RANCANG BANGUN PESAWAT NIR-AWAJ< (PUNA) DAN MODA TRANSPORT ANTAR PULAU (WISE) - - · - PELAJ<SANAAN RISET TEMATIS - - -- ---- -- - - PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI --- -- PENELITIAN PERALATAN IPTEK - - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK ROKET - - - PENELITIAN. PENGEMBANGAN DAN RANCANG BANGUN SISTEM SATELIT MIKRO DAN STASIUN BUMI -- PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SAJNS ANTARIKSA. ATMOSFER. IKLIM. IONOSFER DAN GEOMAGNET - - - I PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DAN STASIUN BUMI ---- - PENINGKATAN KEMAMPUAN KAPASITAS LITBANG SISTEM KONVERSI ENERGI ANGIN ----- -- - TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS) -- - LAYANAN PEMANFAATAN IPTEK BAGI MASYARAKAT ----- - PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INFORMASI DAN PROMOS! IPTEK KEDIRGANTARAAN - - PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PENGINDERAAN JAUH --- --- - ^- - PEMBINAAN TEKNOLOGI, PEMANFAATAN DAN PENELITIAN KEDIRGANTARAAN PENGUATAN PEMANFAATAN SISTEM KONVERSI ENERGI ANGIN - - --- - - PENGUATAN RISET UNGGULAN DAN TATALAKSANA KEDIRGANTARAAN - ^- - - - - - - - - ĉ -- ^- ^- ^------ --- - 082 01 04 - 082 04 07 · · - - - - - - 082 04 07 9 082 04 07 - 082 05 05 - 082 05 05 ,___. 083 01 01 Ċ 083 01 04 083 04 03 - - ^- 083 04 03 - ^- ^- > - 083 05 04 - 03 01 - - - 01 01 01 01 1 5 02 05 05 01 7069 PENYUSUNAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBENGAN KEBIJAKAN KEDIRGANTARAAN NASIONAL 7060 PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN ,_ ___ --· ·-· - - ---- - 7061 PENINGKATAN KAPASITAS LITBANG IPTEK ENERGI BARU DAN TERBARUKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGUKURAN, STANDARISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS PRODUKIPTEK - - 7064 KEDIRGANT ARAAN 4121 PENINGKATAN KOORDINASI PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL 7063 PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI - 7101 PELAYANAN JASA DAN INFORMASI SURVAY DAN PEMETAAN 7102 PENYEDIAAN ATLAS SUMBERDAYA ATLAS PUBLIK DAN PENGEMBANGAN BASIS DATA ATLAS - - -- --·- 7103 PEMETAAN TEMATIK SDA DAN LH MATRA LAUT -- 7104 PEMETAAN DASAR KELAUTAN DAN KEDIRGANTARAAN - - 7106 PENETAPAN ZONASI DAERAH RAWAN BENCANAALAM DARAT DAN LAUT www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT F SF 083 05 04 PROG 01 KEG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 7108 PENYEDIAAN KERANGKA GEODES! KEBENCANAAN KEGIATAN 083 J o5 _j I 01 _ , _ D 14 PEMETAAN MULTIRAWAN BENCANA ALAM TERPAD ڲ _ 083 . I 05 I 05 1 7107 PEMETAAN DASAR RUPABUMI DAN TATA RUANG 083 05 OS 01 7115 PEMUTAKHIRAN PETA DASAR RUPA BUMI ------ ,.; --- ,, "' I , , - m3 PEMBANGUNAN INFRASTRUCTURE DATA SPATIAL NATIONAL (! SON ) - -- 083 05 90 01 7105 PENGEMBANGAN GEODES! DAN GEODINAMIKA E8F 05 9': 0 _ 1 _ 7109 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN DAN STANDARDISASI DATA SPATIAL ---- 083 OS 90 o· 71 10 PEMETAAN TEMATIK SDA DAN LH MATRA DARAT H 8 J : j : ¼; ; : : ė ^: : ²: ³= B ; ; Ė: : : AN GAN JARINGAN _ K _ O _ M _ U _ N _ l _ KA - SI DAN INFORMASI SURVEI DAN PEMET A A N 4 01 04 02 7156 PENGUJIAN PENILAIAN KESESUAIAN - - - - - - - · - - - - 084 01 04 02 7160 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENILAIAN KESESUAIAN 1 Uts4 04 - 01 - 06 7161 KERJASAMA STANDARDISASi NASIONAL, B I LA TERAL . REGIONAL DAN INTERNASICNAL 084 084 084 04 04 04 07 07 07 01 7151 PENGEMBANGAN KAPASITAS PRANATA PENGUKURAN, STANDARDISASI, PENGUJIAN DAN KUALITAS 03 7152 PERLUASAN PENERAPAN SNI _ _ _,_ _ _ 03 7491 PEMBINAAN STANDARDISASI. AKREDITASI DAN PENGENDALIAN PRODUK 03 71S3 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT I tRHADAP STANDARISASI 084 I 04 90 084 04 90 03 7154 PENINGKATAN JASA PELAYANAN AKREDITASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG STANDARDISASI - - - - - 084 04 90 03 7155 PERBAIKAN PflOSES PENGEMBANGAN SNI 7157 PENINGKATAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHAOAP STANDAR DAN SN! ---- 084 I 04 90 03 084 04 90 03 - --- 084 04 90 03 7158 7159 PENGUATAN POSIS! DALAM FORUM REGIONAL DAN INTERNASIONAL BIDANG STANDARDISASI PARTISIPASI DALAM FORUM CODEX ALIMENT ARIUS COMISSION 084 084 084 084 084 084 085 085 085 08S 08S 085 086 086 086 086 086 086 086 087 087 087 087 087 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 ---- 04 90 03 7162 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK STANDAR PENGUJIAN ----- --- ------- 04 90 03 7163 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK PENILAIAN KESESUAIAN 04 90 04 90 04 90 04 90 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 01 01 01 01 01 10 01 01 01 0 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 C J 7164 PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN PANTEK SISTEM MUTU 7165 PEMELIHARAAN MRA MULTILATERAL DAN BILATERAL 7166 PENELITIAN KEBUTUHAN PASAR - - - t - - - - - - - - - ---- 03 7167 PENGUATAN FUNGSI DESIGNATING BODY & MEMBER BODY IEC EE 01 02 03 OJ 7183 6854 7181 7182 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DIFUSI INFORMASI DAN PROMOS! IPTEK PENGEMBANGAN REGULASI PEMANFAATAN NUKLIR PENGUATAN PENGAWASAN PEMANFAATAN NUKUR 03 7184 PENGUATAN PENGAWASAN FASILITAS RAOIASI DAN ZAT RADIOAKTIF (FRZR) 03 718S PENGAWASAN INSTALASI NUKLIR DAN BAHAN NUKLIR (INBN) 09 7251 09 7252 ---- 12 72SS PEMBANGUNAN DEMOKRATISASI SISTEM AOMINISTRASI NEGARA PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM SISTEM AOMINISTRASI NEGARA REFORMASI KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH ---- ------ 13 13 15 01 12 12 13 15 15 15 09 09 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 15 15 7257 PENGEMBANGAN SISTEM PENDAYAGUNAAN SOM APARATUR NEGARA 72S8 PEMBINAAN DIKLAT APARATUR BERBASIS KOMPETENSI 7259 SISTEM DAN AKUNTASILITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 4323 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SOM DAN KELEMBAGAAN 4204 PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN KEPUSTAKAAN P ENYUSUN A NPEDOMAN TEKNIS STANDARP ENYELEMATAN. PENATAAN, PENGELOLAAN DAN PELE ST ARIAN 7301 ARSIP NEGARA 7303 IPENGKAJLAN TENTA ڱ G PENGELou1 . A .NK EARslPA N 01 INSTANSI PFMERINTAH P UsA T DAN DAE ڰ _ 7'04 PENINGKATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI SDM APARATUR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DI BIDANG ׯ 7305 7306 - ^- 7307 --- 7351 - 7352 J<: EARS JPá -- - - - - DISEMINASI PENGELOLAAN KEARSIPAN DI BERBAGAJ INSTANSI PE MERINTAH BAIK DI PUSAT DAN DAERAH SI DAN KOMUNIKASI - ------ PENERAPAN SISTEM KEARSIPAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMA -- ----- - - PELAKSANAAN CITRA DAE RAH DAN CITRA NU SANT ARA -- ---- - - ---- PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN --- -- - AUDIT KEPEGAWAJAN - - - 7353 PENGELOLMN TATA NASKAH KEPEGAWAJAN NASIONAL -- -- 7354 ALAM/LUAR NEGERI PENYELENGGARAN SIDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL DI D - - -- ---- 7355 PENGEMBANGAN SISTEM DIKLAT MANAJEMEN PNS - - - - - · - -- 7356 PENELITIAN DAN PENGKAJIAN BIDANG KEPEGAWAIAN - - 7357 JURNAL PENELITIAN MANAJEMEN PNS - 7358 PENGEMBANGAN K ARIER DAN ASSESSMENT CENTER PNS --- --- -- 7359 PEMETAAN JASATAN PNS -- - -- - - - 7360 PENYUSUNAN FORMASI PNS - - --- --- - - 7361 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAJAN -- - 7362 PEMBINAAN JABATAN 7363 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN ---- - 7364 PENETAPAN KARTU KEPEGAWAJAN - 7365 PENETAPAN NOTA PERSETUJUAN KEPEGAWAJAN - ---- - --װ - - --- ----- www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT F 088 01 - 088 01 088 01 - - 089 01 - - - - - 089 01 --- ^--- 089 01 089 01 089 01 - 089 01 089 01 089 01 -- 089 01 - ^- 089 01 089 01 -- · - 090 01 - - 090 01 - - · - ,_ - 090 01 090 01 - - - ä 090 01 - ,_ 090 01 - 090 03 090 03 090 04 090 04 090 04 090 04 090 04 --- - - 090 04 - - 090 04 --- 090 04 ---- 090 04 --- - 090 04 090 04 090 04 - 090 04 -- 090 04 090 04 090 04 - ^- - ^- -- - 090 04 å 090 04 c-- --- ᇤ 090 04 090 04 090 04 -- KODE SF 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 - - - 01 01 ,_ _ 04 04 04 04 - 03 03 01 01 01 01 - 01 - - - - 01 - - - 01 - 0 1 - - - 01 01 --- 01 01 01 01 01 01 - - 01 PROG 1 5 1 5 15 10 10 10 - --- 10 10 10 10 10 10 13 - 17 - ^- 13 17 - ^- - ·- 01 01 01 01 02 04 01 01 01 01 - 01 02 02 02 - 02 02 02 - 02 02 03 03 03 03 - - 01 03 - - 01 03 ---- 01 03 01 03 090 04 I 01 06 090 04 01 06 090 04 01 06 --- ^- 090 04 01 06 - ^- 090 04 01 06 -- 090 04 01 06 -- ^- - - - - - - 090 04 01 06 - 090 04 0 1 06 - - - - - - - - · - 090 04 01 06 - - - - - · - - 090 04 01 06 - - - - 090 04 01 06 - 090 04 01 06 - ,__ - 090 04 0 1 06 --- -- 090 04 01 06 ----- - - - - - - ^- - 090 04 01 06 - -- 090 04 01 06 --- 090 04 01 06 - - - - 090 04 01 06 -- - 090 04 01 06 090 04 01 06 - - - - - - - - ^- - - 090 04 01 06 - - KEG 7366 - 7367 7368 7401 7402 7403 -- 7406 7407 7408 7409 7410 7411 - - 7404 7405 7497 -- 7520 - - - 7460 7498 7499 7500 7501 7451 7452 7453 7454 7455 - 7502 7456 7457 7458 7459 - 7496 7503 7504 7519 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 - - 7471 7472 7473 7474 7475 7476 - - - 7477 7478 7479 7480 7481 7489 --- 7506 7514 7515 7516 7517 7518 - - - - 7521 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENETAPAN NOTA PERTIMBANGAN TEKNIS KEPEGAWAJAN - ^- - - PENETAPAN SK KEPEGAWAJAN PENGELOLAA N TATA NASKAH PENSIUN PNS PENELITIAN PENGKAJIAN BIDANG PENGAWASAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA PROFESIONAL PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN - · - --- - PENYELENGGARAAN FASILITASI PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANG AKUNTANSI NEGARA PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANG INVESTIGASI PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KEUANGAN DAERAH PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PEREKONOMIAN PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BIDANG POLSOSKAM - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PENGAWASAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR PERDAGANGAN - - PENINGKATAN KAPASITAS LABORATORIUM PENINGKATAN MUTU BARANG EKSPOR IMPOR - PENYELENGGARAAN LITBANG IKLIM USAHA PERDAGANGAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LITBANG PERDAGANGAN PENYELENGGARAAN LITBANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI --- PENYELENGGARAAN LITBANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI - ^- - - - - PENYUSUNAN RANCANGAN AMANDEMEN UU NO. 511999 PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM I ASISTENSI HUKUM I SAKSI AHLI / PENERJEMAH -- PENEGAKAN HUKUM PERSAJNGAN USAHA - - ^- PELAKSANAAN DENGAR PENDAPAT TERKAJT DENGAN MASALAH PERSAJNGAN USAHA ----- PENGEMBANGAN DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PERSAJNGAN USAHA KAJIAN IMPLEMENTASI UU NO. 5/1999 --- PENEYELENGGARAAN MONITORING PERSAJNGAN USAHA TERKAJT DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI - - - - ---- - - - - - - - -- - --- - ----- -- PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - PENINGKATAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA - -- ---- PENINGKATAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN -- - - - ---- PENINGKATAN OPERASIONALISASI KEGIATAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN) -- PENINGKATAN PARTISIPASI DAAM ORGANISASI METROLOGI LEGAL INTERNASIONAL - PENINGKATAN KOORDINASI DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM -- -- - PENEYELENGGARAAN IDENTIFIKASI PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PBK --- -- --- -- --- PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEMETROLOGIAN - PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF DALAM PERUNDINGAN DI BERBAGAI FORA INTERNASIONAL PENYELENGGARAAN TIM NASIONAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL ------ --- FASILITASI PENYELESAJAN SENGKETA DAGANG PENINGKATAN KOORDINASI PENANGANAN ISU-ISU PERDAGANGAN INTERNASIONAL - - - - ^-- PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAKI -- - - PERKUATAN SOM DENGAN PENYEDIAAN TENAGA MAGANG PADA ATDAG ---- PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA DI LN - - PELAKSANAAN TINDAi< LANJUT PERUNDINGAN KERJASAMA PERDAGANGAN BILATERAL --- - - - PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH ------ PENYELENGGARAAN INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE - PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL SINGLE WINDOW DAN ASEAN SINGLE WINDOW --- - PENYELENGGARAAN TIMNAS PENINGKATAN EKSPOR DAN INVESTASI DI BIOANG PERDAGANGAN -- PEMBINAAN EKSPOR, PENINGKATAN DAYA SAJNG DAN PENGENDALIAN IMPOR -- PENINGKATAN FASILITAS PEMBERDAYAAN UKM MIKRO DAN KEMITRAAN - PENINGKATAN OPTIMALISASI KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DAN LINTAS WILAYAH - I -- - - --- - ---- - -- -- ----- PENYELENGGARAAN TEMU USAHA -- - -- PENGEMBANGAN PROMOSI DAGANG -- PENYELENGGARAAN FORUM EKSPOR - ^--- PENGAMATAN PASAR DAN PENGEMBANGAN PRODUK ----- PENGEMBANGAN EKSPOR PENYELENGGARAANIPENINGKATAN FORUM KOORDINASI TEKNIS DAN SOSIALISASI - · PENYELENGGARAAN DIKLAT EKSPOR PELAKSANAAN PENGAMATAN PASAR (MARKET INTELLIGENCE) --- - PEMBERIAN PENGHARGAAN PRIMANIYARTA PEMBINAAN TERPADU UKM PERDAGANGAN -- - PEMETAAN DAN ANALISIS KOMODITAS UTAMA DAN POTENSIAL PENGEMBANGAN KLASTER PRODUK EKSPOR PENINGKATAN KUALITAS DAN DESIGN PRODUK EKSPOR, DALAM RANGKA INDONESIAN DESIGN POWER - - - www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 090 0 90 090 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 001 KODE F SF 04 01 0 4 ! - 01 04 I 01 r 04 - r - ; 04 01 - - - - - 04 01 - - - - 04 01 01 01 01 01 U1 01 01 01 01 90 90 90 90 PROG KEG MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA 06 7523 PROMOS! PRODUK EKSPOR INDONESIA KE GIA TAN 12 , - 4763 PEMBINAAN PASAR DAN DISTRIBUSI - - - I 12 - - 74 Ȓ PEMBA NGU'NA NO'A N PE N G'EM BANGAN s AR-.ANA" D1srR1eus1 ----- - 1 2 7483 KEUANGAN PERSIAPAN INTEGRASI KEGIATAf .f PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KE DALAM OTORITAS JASA 12 ŏ84 _ PEMBINAAN DAN P Ę;
..; - USAHA. LEMBAGA PER D ĜGAę DAN PENDAfTARAN PERUS/\HĚ 12 7486 PENGEMBANGAN PASAR LELANG DAERAH 12 7487 PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG 12 12 12 12 7488 PENGEMBANGAN PON DAERAH --------- 7507 PEMBENTUKAN LEMBAGA DISTRIBUSI NASIONAL 7508 PEMROSESAN PERIZINAN USAHA BERJANGKA 7509 PELAKSANAAN UJI PROFESI CALON WAKIL PIALANG 12 7510 ] PE N I N Gi<A TAN KETERAMPiLAN OUNIė USAHA 810ANG P6K. SRG DA: 'ᇌ PL _ ____ ^_ 12 7511 PEMBINAAN PASAR FISIK DAN KONTRAK BERJANGKA, SRG -- - - - ---- -- --- - - - - 12 7512 PELAKSANAAN KAJIAN KONTRAK BERJANGKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 7513 PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 7522 PENINGKATAN KUALITAS DAN DESIGN PRODUK EKSPOR. DALAM RANGKA INDONE$1AN DESIGN POWER 0 3 03 03 03 7490 PENINGKATAN KERJASAMA STANDARDISASI 7491 PEMBINAAN STANDAADISASI. AKREDITASI DAN PENGENDALIAN PRODUK - - - ------ 7492 7493 PENGUATAN INFRASTRUKTUR SNI DAN PENYET ARMN STANDARDISASI INTERNASIONAL ---- --- - PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT BIDANG STANDARDISASI 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 06 06 06 06 90 03 7494 PELAKSANAAN UNJUK KERJA KOMPETENSI LPK 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 90 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0 1 01 01 7495 PEMBERLAKUAN SNI UNTUK AEI 4628 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DASAR UNTUK RSHIS DAN RUMAH SUSUN 7551 PENGEMBANGAN SUBSIDI KEPEMILIKANIPEMBANGUNAN/PERBAIKAN RUMAH BAGI MBR 7552 FASIUTASI DAN STIMULASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN UTILITAS PADA KAVIASAN SKALA BESAR 7553 FASILITASI DAN STIMULASI PENYEOIAAN PRASARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN PERBATASAN DAN PESISIR 7554 FASILITASI DAN STIMULASI PENYEOIAAN PRASARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI 7555 PEMBANGUNAN RUSUNAWA 7556 FISILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PSU 7557 PENGEMBANGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN PERUMAHAN 7558 PENYUSUNAN NSPM PEMBIAYAAN PERUMAHAN 7559 PERUMUSAN KEBIJAKAN. STRATEGI. DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN 7560 PENYUSUNAN NSPM PENGEMBANGAN KAWASAN ---- --- 7561 PERUMUSAN KEBIJAKAN. STRATEGI. DAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN FORMAL 7562 PENYUSUNAN NSPM PERUMAHAN FORMAL 7563 FASILITASI DAN BANTUAN TEKNIS PENYELENGARAAN PERUMAHAN FORMAL 7576 7581 7586 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGG ARMN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BERBě?IS KAWASAN _ _ _ _ FASILITASI DAN STIMULASI PENGEMBANGAN KAWASAN (ISDP) PERUMUSAN KEBIJAKAN. STRATEGI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 7587 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN ------ -- 7588 PENYUSUNAN NSPM PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 091 06 01 01 1- c1 I ,_ 01 _, 758Q _ I P E RUMU S /\N KE9!J/\Y , ^A N. ST P.6 - • J PROGRAᇍ PEMBERDAVAftN KO'v'Ul\ITllS - -- 7590 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 091 06 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 091 06 06 06 06 06 06 06 06 06 02 02 02 02 02 02 02 02 02 06 02 06 06 06 06 06 06 06 02 02 02 02 02 02 02 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 - - - - - --- ----- - 7591 PENYUSUNAN NSPM PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN 4262 PEMBINAAN TEKNIK AIR MINUM 4607 4630 ---- - --- -- BANTUAN TEKNIS/BANTUAN PROGRAM PENYEHATAN PDAM (PDAM SAKIT) ---- - ---- PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL 7564 PENINGKATAN PERAN DAN KAPASITAS PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PERKIM BERBASIS KAWASAN 7565 7566 7567 7568 7569 7570 PENGEMBANGAN SISTEM MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANAALAM PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN PERUMAHAN NELAY AN & PERUMAHAN RAKYAT DI WILAYAH PERBATAS ~ PULAU2 KECl _ L _ _ __ _ _ _ _ PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERUMAHAN ---- PENGEMBANGAN KEBIJAKAN. STRATEGI DAN PROGRAM PERUMAHAN SWADAYA PENYUSUNAN NSPM PERUMAHAN SWADAYA PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN PERUMAHAN NELAYAN DAN PERUMAHAN RAKYAT Di PERBATASAN DAN PULAU }ERPE...t: ! CIL __ __ ^__ __ __ 7571 BANTUAN TEKNIS KREDIT MIKRO PERUMAHAN 7572 PENINGKATAN AKSES KEPADA KREDIT MIKRO 7573 PENDATAAN PERUMAHAN SWADAYA - - - · - - - - - - 7574 PERKUATAN KELEMBAGAAN DAN JEJARING KOMUNITAS PERUMAHAN SWADAYA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7575 PENGEMBANGAN LEMBAGA KREDIT MIKRO UNTUK PERUMAHAN SWADAYA 7577 FASILITASI PENGEMBANGAN KEPRANATAAN DAN STIMULASI PERKIM BERBASIS KAWASAN 7578 BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN RUMAH PASCA BENCANA - - - - -' · www.jdih.kemenkeu.go.id DEPT F 091 06 - - - - - 091 06 ,__ _ _ _ 091 06 e -- - 091 06 >-- - - - >-- - 091 06 ,____ 091 06 092 08 092 08 ,_ _ _ _ ċ - - 092 08 - - 092 08 - 092 08 - - 092 08 -- - 092 08 - 092 08 092 08 092 08 - ^- 092 08 092 08 - ^- 092 08 -- - 092 08 092 08 --- 092 08 ,___ - - - - 092 08 - - - - - 092 08 -- 092 08 >---- - - 092 08 092 08 - - - - 092 08 092 08 092 08 I--- - 092 08 --- - ^- - 092 08 093 01 - - - 093 03 093 03 - - - - - - 093 03 - - - - 093 03 - - 093 03 - 093 03 - 093 03 093 03 --- 094 01 --- - 094 01 -- - - - - 094 01 1-- 094 01 ---- - 094 01 094 01 -- 094 01 - - 094 01 - - c-- - 094 094 --- 094 - - 094 094 094 ,___ _ - 094 - - 094 094 -- 094 -- 094 01 01 - - 01 1 ^- - - 0 1 01 01 01 01 01 01 - 01 KODE SF PROG KEG 02 02 7579 - - - - - - - 02 02 7580 02 02 7582 - 02 02 7583 02 02 7584 02 02 7585 - - ^- - 02 01 7601 02 02 3305 - 02 02 3306 - - - - - - - 02 02 7604 02 02 7605 - - - - 02 02 7606 - - - - 02 02 7607 - 02 03 7608 - - - - - 02 03 7609 - - - - - - 02 03 7610 - 02 04 7611 02 04 7612 - - - - - 02 04 7613 - - - -- --- 02 04 7614 02 04 7615 - - c--- 02 04 7616 - - -- f-- 02 04 7617 - - - r ^--- - ^- - - 02 04 7618 02 04 7619 - 02 04 7620 - -- 02 04 7621 02 04 7622 - 02 04 7623 - - 02 04 7624 02 04 7625 02 05 7626 - - - - 90 03 7659 03 03 7651 - - 03 03 7652 03 03 7655 ,.._ ^- 03 03 7657 03 03 7658 03 03 7660 · - 03 06 7653 - 03 0 6 7654 - 90 03 7701 90 03 7702 - ^- - - ,__ . 90 03 7703 -- - 90 03 7704 -- 90 03 7705 - - - 90 03 7706 -- - ,__ _ _ 90 03 7707 - --- 90 0 3 7708 --- 90 03 7709 - - - - - - 90 03 7710 90 03 7711 90 03 7712 90 03 7713 90 03 7714 90 03 7715 90 03 7716 90 03 7717 -- 90 03 7718 - 90 03 7719 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN ASET MANAJEMEN OLEH BPPSPAM KEPAOA PDAM - - - - - - -- FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWAOAYA FASILITASI DAN STIMULASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA OASAR DI PERMUKIMAN KUMUH. DESA - - TRAOISIONAI., DESA NElAYAN DAN DESA EKS TRANSMIGRAS! FASILITASI DAN STIMULASI PERBAJKAN RUMAH DI PERMUKIMAN KUMUH. DESA TRADISIONAI.. DESA NELAYAN DAN DESA EKS TRANSMIGRASI - ^- KOORDINASUSINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWAOAYA -- - PENGERAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRAN --- - -- PENINGKATAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA - - ---- - - PENINGKATAN DIALOG PEMUDA TINGKAT KABUPATENIKOTA. REGIONAi., DAN NASIONAL - -- - -- PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA ---- - PERLUASAN PENGERAHAN TENAGA TERDIDIK UNTUK PEMBANGUNAN PERDESAAN - PENCE GAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN BAHAYA DESTRUKTIF LAJNNYA - - PEN!NG!<.ATAN KEPELOPOP.AN DAN KEPEMIMPIN.AN PEMUD. A . --- PENYELENGGARAAN KEMITRAAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KEMANDIRIAN PEMUDA ----- -- PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN - - -- - PENGEMBANGAN PERENCANAAN OLAH RAGA TERPAOU PENGKAJIAN IMPL(MENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KECLAHRAGAAri - ---- - · - - PELAKSANAAN IDENTIFIKASI BAKAT DAN POTENSI PELAJAR DALAM OLAHRAGA -- --- ---- - PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA UNGGULAN DAERAH - - -- PEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA PEMBIBITAN DAN PEMBINA AN OLAHRAGAWAN BERBAKAT BERDASARKAN CABANG OLAHRAGA PRIORITAS DAE RAH - - - - - PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI PRIORITAS DI TINGKAT DAERAH. NASIONAL DAN INTERNASIONAL -- - PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI - PENINGKATAN OLAHRAGA MASYARAKAT I---- -- - - PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA SECARA TERATUR. BERJENJANG DAN BERKESINAMBUNGAN - - - - - - - - --- ^-- ^- - PENGEMBANGAN OLAH RAGA KELOMPOK KHUSUS I-- - - - PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DLAHRAGAWAN DAN PELAKU OLAH RAGA - - - - - PENINGKA TAN KUAl.ITAS OLAH RAGA DAN PELAKU OLAH RAGA - - ---- ---- PEMBINA AN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAH RAGA - -- --- PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERSIFAT NASIONAi. - PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERSIFAT INTERNASIONAL - OPERASIONAL KONI - ---- PENINGKATAN KERJASAMA POLA KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA - - - - - - - -- PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (PROG. REHAB NAO-NIAS) PENYULUHAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEMBERANTASAN KORUPSI ----· PENGELOLAAN GRATIFIKASI - - - PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PENANGANAN PENGAOUAN MASYARAKAT TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (PROG. DARKUM) - ---- SOSIALISASI PENCE GAHAN TINDAK PIDANA ---- - - ·- -- --- PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEMBERANTASAN KORUPSI PEN!ND A K A N HUKUM TERH.A . D .A P TIND.AJ( PIDA "l.A. KORUPS! - PENATAAN RUANG. PENYUSUNAN RENCANA STRA TEGIS. PROGRAM DAN ANGGARAN NAO - NIAS · - · PEMULIHAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT NAO - NIAS PEMULIHAN PRASARANA DAN SARANA HUKUM DAN HAM NAO - NIAS ----- PEMULIHAN KEAMANAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN NAO - NIAS REHAB & PEMB.PERUMAHAN/PRASARANA UNGK.PERMUKIMAN. AIR BERSIH.SANITASI. DRAINASE & PERSAMPAHAN NAO-NIAS REHAB & PEMB.SRN DAN PRSRN ENERGI. SDA. IRIGASI, RAWA DAN PENGENDALIAN BANJIR NAO- NIAS ------ ---- - ---- REHAB & PEMB.SRN DAN PRSR"I PERHUBUNGAN. POS DAN TELEKOMUNIKASI NAO -NIAS ---- -- - REHAB & PEMB.SARANA DAN PRASAĦA JALAN DAN JEMBAT AN NAO - NIAS ---- -- PEMILIHAA SISTEM AOMINISTRASI DAN PENGELOLAAN PERTANAHAN NAO - NIAS - - - - - - - - - - - - - -- PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN PERTAAIAN. PERIKANAN DAN KELAUTAN NAO - NIAS - - - - - - -- - -- - - PEMULIHAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN. INDUSTRI, PARIWISATA, INVESTASI. UKM DAN KOPERASi ^- NAO - N I. - PENINGKATAN KUALITAS DAA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA NAO - NIAS - REHABILITASI LINGKUNGAN HIOUP DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYAAl.AM NAO - NIAS ---- ---- PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGEMBANGAN NILAJ-NILAJ KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN NAO - NIAS - PEMULIHAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKJNAN NAO-NIAS - - PENGARUSUTAMAM GENDER DAN ANAK DAN PENINGKATA KESEJEAHTERAAN KB NAO - NIAS PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STA TISTIK DAN SENSUS KEPENDUDUKAN NAO-NIAS PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA NAO - NIAS ---- - PEMULIHAN KAPASITAS SOM DAN PELAYANAN PENDIDIKAN NAO - NIAS ---- - - www.jdih.kemenkeu.go.id • KODE DEPT F SF PROG 094 <: !_ j _ i _ j - j 3 - --- KEG 7720 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEGiATAN PEMUUHAN PRASARANA & SARANA, PENINGKMAN PELAYANAN KESEHATAN NAO - NIAS - ---- -- --- -- ---- - 094 094 01 1 _ 90 I -°2 0 ^1 90 03 7721 I KOORDINASI DAN KONSULTASI RENCANA KERJA DAN PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA 7722 PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH NAD-NIAS PASCA BENCANA 094 -- 095 096 - 097 --- 100 100 103 --- 103 -- - 103 01 90 - - - 01 01 01 01 -- 01 01 -- 03 03 03 03 - '-- 01 06 - ᇟ 01 06 01 05 - - - --- 03 7723 - - 01 0316 ---- 25 7901 ---- - 25 7901 n -- 0375 05 8102 -- 1 0552 1 0553 >--- I 1 1 0554 PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN LANDASAN PEMULIHAN NAD : NIAS YANG BERKELA NJUTAN ,.12_ BERWAWASAN LINGKUNGAN --- ----- PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LEGISLATIF --- ----- -- --- PEMBIAYAAN UTANG ---- --- - PEMBIAYAAN UTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN HUKUM DAN PERADILAN ----- --- - - -- PENGAWASAN TERHAOAP LEMBAGA PERADILAN - -- - --- --- - --- PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL - - - --- - ---- -- - -- - PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM DAN KER USU HAN SOSIAL - -- - MON!TORING PEL6J<SAN A 6 J • J REHASILITl'.S! DAiii REKONSTRIJKSI - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - www.jdih.kemenkeu.go.id FUNGSI V ' 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 u 7 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 1 0 1 0 1 0 1 0 10 10 10 10 10 10 1 0 1 1 KODE SUB FUNGSI 01 02 03 04 05 06 07 i: in 01 02 03 04 PEL.AYANAN Urv1UM MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FUNGSI I SUB FUNGSI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKA L , SERTA URUSAN LUAR NEGERI BANTUAN LUAR NEGER! PELAYANAN UMUM PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK PINJAMAN PEMERINTAH PEMBANGUNAN DAERAH LITBANG PELAYANANAN UMUM PFI AYANAN IJMIJM I AINNYA PERTAHANAN PERTAHANAN NEGARA DUKUNGM PERTAHANAN BANTUAN MILITER LUAR NEGERI LITBANG P ERTAHANAN I 90 'PERTAHANAN LAINNY/\ KETERTIBAN DAN KEAMANAN 01 KEPOLISIAN 02 PENANGGULANGAN BENCANA 03 PEMBINMN HUKUM 04 ?ERADilAN 05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN 06 LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN 90 KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA EKONOMI 01 PERDAGANGAN. PENGEMBANGAN USAHA. KOPERASI DAN UKM 02 TENAGA KERJA 03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN 04 PENGAIRAN 05 BAHAN BAKAR DAN ENERGI 06 PERTAMBANGAN 07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI 08 TRANSPORTASI 09 TELEKOMUNIKASI 1 0 LITBANG EKONOMI 90 EKONOMI LAINNYA LINGKUNGAN HIDUP 0 1 MANAJEMEN LIMBAH 02 MANAJEMEN AIR LIMBAH 03 PENANGGUU\NGAN POLUSI 04 KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM 05 TATA RUANG DAN PERTANAHAN 06 LITBANG LINGKUNGAN HIDUP 90 LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 02 PEMBERDAYMN KOMUNITAS PERMUKIMAN 03 PENYEOIMN AIR MINUM 04 PENERANGAN JALAN 05 LITBANG PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA KESEHATAN 01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN UJ PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKA 1 04 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 05 Lii6ANG i\ESEHATAN 90 KESEHATAN LAINNYA PARIWISATA DAN BUDAYA 01 PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA 02 PEMBINMN KEPEMUDMN DAN OLAH RAGA 03 PEMBINMN PENERBITAN DAN PENYIARAN 04 LITBANG PARIWISATA DAN BUDAYA 90 PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA AGAMA 01 PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA 02 KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA 03 LITBANG AGAMA 90 PELAYANAN KEAGAMMN LAINNYA PEN DIDI KAN 01 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 02 PENDIDIKAN DASAR 03 PENDIDIKAN MENENGAH 04 PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL 05 PENDIDIKAN KEDINASAN 06 PENDIDIKAN TINGGI 07 PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN 08 PENDIDIKAN KEAGAMMN 09 LITBANG PENDIDIKAN 90 PENDIDIKAN LAINNYA PERLINDUNGAN SOSIAL I www.jdih.kemenkeu.go.id KOD E FUNGSI SUB FUNGSI 1 1 01 1 1 02 ! 1 03 1 1 04 1 1 05 1 1 06 1 1 07 1 1 08 1 1 09 1 1 90 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FUNGSI I SUB FUNGSI PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA PERLINDUNGAN D .A. N PEL A.YANAN SOSt A.L K E L U .A. R G A PAHLA.W.A.N, PER!NTIS KEMERDEK A.A.N PERLINOUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL BANTUAN PERUMAHAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL UTBANG PERUNOUNGAN SOSIAL PERLINOUNGAN SOSIAL LAINNYA • www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT I ES MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN I UNIT ORGANISASI 001 1 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Î ĕ ë- _ Ĕ: - 1 ƀ . E . K ēĒ đ A . Rl/>.T JENDERAL _ _ _ _ _ _ v£ Ê 1 Đ A : ': : ď E Ď WAKILAN RAKYAT I 002 01 ScKRETARIAT JENDERAL 002 02 D E W A N 004 t BAD/\N PEMER!KS/\ KEUANG.<>.N 004 - 01 SEKRETAR IA T JENDERAL 004 02 B . P. K. PUSAT -- ^- - 005 MAHKAMAH AGUNG 005 01 1SEKP.ET!'.RL<>.T MAH! (<>.ᇋA<>.H .A.GUNG 005 005 005 005 005 I 02 03 04 05 06 KEPANITERAAN DIREKTORAT JENDERAL SADAN PERADILAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SADAN PERADILAN AGAMA DIREKTORAT JENDERAL SADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TUN SADAN URUSAN ADMINISTRASI 005 - , 07 SADAN DIKLAT LITBANG 005 08 SADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG 006 KEJAKSAAN AGUNG - ^- --- 006 01 KEJAKSAAN AGUNG - - - - - - 007 SEKRETARIAT NEGARA -- --- --- 007 01 SEKRETARIAT NEGARA 007 03 RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN 007 04 SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN 007 05 SEKRETARIAT MILITER 007 06 PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN 008 008 008 010 010 010 010 010 010 010 010 I WAKIL PRESIDEN 01 SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN 02 BAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DEPARTEMEN DALAM NEGERI 01 SEKRET ARl/>.T JENDERAL 02 INSPEKTORAT JENDERAL 03 DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 04 DITJEN PEMERINTAHAN UMUM 05 DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 06 DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH 07 [)IT.IFN OTONOMI DAERAH - - 1 - -- L 010 L 08 j DITJEN ADMINISTRASI KEPENƁƂD ȑ KAN 010 010 010 010 011 01 1 011 011 011 011 011 011 011 011 011 09 DIT JEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 1 1 BADAN PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN 12 SADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 13 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DEPARTEMEN LUAR NEGERI 01 SEKRETARIAT JENDERAL 02 DIREKTORAT JENDERAL ASI/>. PASIFIK DAN AFRIKA 03 DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA 04 05 06 07 08 DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER 09 INSPEKTORAT JENDERAL 1 1 SADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN KODE DEPARTEMEN I UNIT ORGANISASI - DEPT ES I - - ᇊ 012 DEPARTEMEN PERTAHANAN 012 _ ^_ 01 _ _ É RTEMEN PERTAHANAN - - - · · - nM V O L 2 1 r w t ARKAS BESAR TNI - 012 22 MARKAS BESAR TNI AD 012 23 MARKAS BESAR TNI AL 012 24 MARKAS BESAR TNI AU - ^- - - - ^- - 013 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK AS.A.SI MANUS IA R! 013 01 SEKRETARIAT JENDERAL --- 013 02 INSPEKTORAT JENDERAL 013 03 DIT JEN ADMINISTRASI HU KUM UMUM - ---- 013 05 DITJEN PEMASYARAKATAN 013 06 DIT JEN IMIGRASI ,__ _ _ 013 07 DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 013 OB DIT JEN PERA TU RAN PERUNDANG-UNDANGAN - - - -- 013 09 DIT JEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUS IA 013 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL - - - --- 013 1 1 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM - 013 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAN USIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 015 DEPARTEMEN KEUANGAN 015 01 SEKRETARIAT JENDERAL ---- 015 02 INSPEKTORAT JENDERAL 015 03 DITJEN ANGGARAN - 015 04 DIT JEN PAJAK - - ^- 015 05 DIT JEN BEA DAN CUKAI -- - 015 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN - --- - - ---- 015 07 DITJEN PENGELOLAAN UTANG - ----- - - 015 OB DIT JEN PERBENDAHARAAN 015 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA 015 10 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN 015 1 1 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 015 12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL 01B DEPARTEMEN PERTANIAN ---- 01B 01 SEKRETARIAT JENDERAL --- -- 01B 02 INSPEKTORAT JENDERAL 01B 03 DITJEN TANAMAN PANGAN 01B 04 DIT JEN HORTIKUL TURA 01B 05 DIT JEN PERKEBUNAN 01B 06 DIT JEN PETERNAKAN 018 _ _ o _ 7 - l '.: JEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN - 01B OB DIT JEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR - 01B 09 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN -- ^- 018 10 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN 018 1 1 BADAN KETAHANAN PANGAN 018 12 BADAN KARANTINA PERTANIAN 019 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN - - - - 019 01 SEKRETARIAT JENDERAL - -- . - - - - - --- ---- 019 02 DIREKTORAT JENDERAL INOUSTRI AGRO DAN KIMIA 019 03 DIREKTORAT JENDERAL INOUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA 019 04 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA - 019 05 DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH - - ᇉ - 019 06 INSPEKTORAT JENDERAL 019 07 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI 020 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ---- 020 01 SEKRETARIAT JENDERAL . . ----- - - --- - - - - ---- - - - - -- -- - - - • · - - - --- www.jdih.kemenkeu.go.id • 020 020 020 020 022 022 022 022 022 022 022 022 022 022 023 023 023 023 023 023 023 023 024 024 024 024 024 024 024 024 024 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 025 026 026 026 026 026 026 026 026 026 06 1 1 1 2 1 3 01 02 03 04 05 08 1 1 1 2 1 3 01 02 03 04 05 08 11 01 02 03 04 05 07 11 12 01 02 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN I UNIT ORGANISASI DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI SADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BAfJAN GFOI or,1 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL 1 DITJEN PERHUBUNGAN DARAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT DIT JEN PER HU BU NGAN UDARA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN SADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN SADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN BADAN SAR NASIONAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DIT JEN MANAJEMEN PEN DIDI KAN DASAR DAN MENENGAH DITJEN PENDIDIKAN TINGGI DITJEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DITJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD DEPARTEMEN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK DIT JEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LING KU NGAN DIT JEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN SADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SOM KESEHATAN DEPARTEMEN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL 03 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 04 _ _ j oiTJEN PEN0101KAN 1sLAگ- 05 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN 06 07 08 09 1 1 01 02 03 04 05 06 07 08 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA D TJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH SADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN -- - ^- -- -- -- DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIA T JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DIT JEN PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI DIT JEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI DIT JEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN www.jdih.kemenkeu.go.id KODE --- DEPT ES I 026 1 1 ,__ 026 13 027 027 01 -- 027 02 --- 027 03 02? 04 027 05 027 1 1 029 1- --- - 029 01 - -- - - 029 02 029 03 029 04 -- 029 05 029 06 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESJA DEPARTEMEN I UNIT ORGANISASI BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DEPARTEMEN SOS!AL SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL DIT JEN PEL A.Y.A .NAN DAN REH.A.BILITASI SOS!AL OITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL SADAN PENDIDIKA.N DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN - - SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN BINA PRODUKSI KEHUTANAN DIT JEN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL - - - DIT JEN PERLIN DUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN - ---- - - -- -- --- - --- ---- - - --- - ---- --- --- 029 07 - 032 -- 032 01 032 02 032 03 -- 032 04 --- - - 032 05 - -- 032 06 032 07 - - 032 1 1 - ^-- 032 1 2 033 033 01 --- - - - 033 02 - -- - - 033 03 --- - 033 04 033 05 033 06 033 11 033 13 033 1 4 ᇈ 033 15 034 034 01 -- 035 035 01 -- 036 036 01 --- 040 -- 040 01 ---- 040 02 040 03 040 04 040 05 --- 040 06 040 10 -- - - ^- - 041 041 01 BADAN PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN -- DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN -- - SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PERIKANAN TANGKAP - -- DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN --- - DIT JEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERI KANAN (P2HP) DIT JEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K) - BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP) -- -- BADAN PENGEMBANGAN SOM KELAUTAN DAN PERIKANAN --- - - - DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM --- - SEKRETARIAT JENDERAL r--- - INSPEKTORAT JENDERAL - ^- --- DITJEN PENATAAN RUANG · - DIT JEN BINA MARGA DITJEN CIPTA KARYA -- DITJEN SUMBER DAYA AIR -- ---- - BADAN PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN - -- BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA - - BADAN PENGELOLA JALAN TOL - --- ---- ----- BADAN PENDUKUNG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDAAN AIR MINUM --- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIOANG POLITIK DAN KEAMANAN MENKO BIDANG POUTIK, HUKUM DAN KEAMANAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN MENKO BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN - DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN BAOAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA SADAN USAHA MILIK NEGARA KEMENTERIAN BADAN USAHA MIUK NEGARA -- -- - -- - -- - - -- - -- - - --- - ---- - - -- - --- - - • www.jdih.kemenkeu.go.id ' KODE D 0 ^È ^T ^+ ^ES 042 01 043 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN I UNIT ORGANISASI , U V WX Y: Z: [ A \ ] : G^_·: ` a P b : : T : c : efdg? O GI _ 043 01 MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 044 - - - - --- ---- KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM J KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIUUI-' Ȑ _ 01 MENTERI NEGARA KOPERASI DAN ƃENGUSAHA KECIL DAN ƄENENGAH 047 047 048 048 O!>O 050 051 051 052 052 054 054 055 055 056 056 057 057 059 059 059 059 059 059 059 059 060 060 061 061 062 062 063 063 064 064 065 065 065 065 065 065 065 065 065 066 066 067 K EMENTER i AN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREiviPUAN 01 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 01 MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 1BADAN iNTELiJEN i..jEGARA 01 SADAN INTELIJEN NEGARA LEMBAGA SANDI NEGARA -- - 01 LEMBAGA SANDI NEGARA DEWAN KETAHANAN NASIONAL 01 SET JEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL SADAN PUSAT STATISTIK 01 SADAN PUSAT STATISTIK KEMENTERIAN NEGARA PPN I BAPPENAS 01 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN I BAPPENAS SADAN PERTANAHAN NASIONAL 01 SADAN PERTANAHAN NASIONAL PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBUK INDONESIA 01 PERPUSTAKAAN NASIONAL DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 01 SEKRETARIAT JENDERAL 02 INSPEKTORAT JENDERAL 03 DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI 04 DITJEN APLIKASI TELEMATIKA 05 DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI 06 SADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 07 SADAN INFORMASI PUBLIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 01 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CICILAN SUNGA HUTANG 03 CICILAN DAN SUNGA HUTANG SUBSIDI DAN TRANSFER 03 01 I ^SUB ^S ^IDI DAN TRANSFER I BADAN PENGAWAS ƅBAT DAN MAKAN _ AN SADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LEMBAGA KETAHANAN Nl\SIONAL 01 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI SADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 01 SEKRETARIAT UTAMA 02 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 03 DEPUTI BIDANG PROMOS! PENANAMAN MODAL 04 DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL 05 DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL 06 DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 07 INSPEKTORAT 08 PUSAT PENELITIAN DAN PELATIHAN SADAN NARKOTIKA NASIONAL 01 SADAN NARKOTIKA NASIONAL KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL www.jdih.kemenkeu.go.id KODE DEPT ES I 067 01 068 0€8 01 ᇰ-- -- 069 ᇇ - - - - - 069 03 Ô - 070 070 03 1 ^-- 071 -- - 071 03 ,___ 074 - ^- - --- 074 01 ,___ 075 - 075 01 076 ,_ 076 01 -- 077 - 077 01 - -- - 078 ,__ --- 078 01 - - 079 - 079 01 ᇆ 080 080 01 081 -- --- 081 01 082 -- 082 01 - 083 --- 083 01 ᇅ · 084 084 01 ,___ 085 085 01 - 086 ,__ - 086 01 - ^- 087 -- 087 01 ,__ - - - 088 >-- - 088 01 089 - -- 089 01 --- 090 090 01 - ^- - 090 02 - - ^- - 090 03 '- 090 04 --- 090 05 - - - 090 06 ᇃ 090 07 - 090 08 ---- -- 091 - ^- 091 01 091 02 091 03 ್ - MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN I UNIT ORGANISASI ---- MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL -- -- - BADAN KOORD!NASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL --- BELANJA LAIN-LAIN BELANJA LAIN-LAIN DANA PERIMBANGAN t-- DAN. A. PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS PENYEIMBANG · - - - - DANA OTONOMI KHUSUS PENYEIMBANG KOMIS! NASIONAL HAK ASASI MAN USIA KOMNAS HAM - - ---- -- --- --- - - -- -- - - - -- - --- - - -- --- ---- - --- -- --· BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM - --- - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - MAHKAMAH KONSTITUSI RI - - - - -- -- - - ---- MAHKAMAH KONSTITUSI RI ----- -- PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN - ---- - -- - - - --- - - ---- PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN - ^----- --- - -- - LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA -- ---- LEMSAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL - BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL - BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI ---· - --- BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI LEMSAGA PENERSANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL - ---- - - - LEMBAGA PENERSANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL - BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL - --- -- ----- - ^- - BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL - --- BADAN STANDARISASI NASIONAL ---- -- BADAN STANDARISASI NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR - - - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA ---- - -- - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ᇄ - ARSIP NASIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA --- -- !: !ADAN KEPEGAWAIAN NEGARA - - - -- - - BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN - - DEPARTEMEN PERDAGANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN - DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI · - DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL --· ---- - - - INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN - - - -- SADAN PENGEMSANGAN EKSPOR NASIONAL -- - SADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI -- SADAN PENELITIAN DAN PENGEMSANGAN PERDAGANGAN -- - - - - KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT - SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT DEPUTI PEMSIAYAAN DEPUTI PENGEMSANGAN KAWASAN --- -- • www.jdih.kemenkeu.go.id .. KODE I MENTER! KEUANGAN REPUBLIK lj'ilDONESIA DEPT I ES 091 04 DEPUTI PERUMAHAN FORMAL DEPARTEMEN I UNIT ORGANISASI Ë ÌÍ - 1 05 - - , ¾=¿À Á . 1:
._ÂI Ã . ÄÅ Æ Ç : ': ': ċČU y č - . ; : .: : -: ; - _ , ' · " - . - - . - v"" C I Y I C:
. 1 \1 I c: n J-\1"4 NC.Uf\l"V\ ȏ U/"\ UJ-\ೌ\I ULJ"\n t'V\UJ-\ 092 093 093 C94 094 094 094 094 094 094 094 094 094 094 095 095 095 096 096 097 097 098 098 099 099 100 100 101 101 102 102 103 103 104 01 EMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA - - - - - - - · - - - - OMISI PEMBERANTASAN KORUPSI .. - - - - - - 01 OMISI PEMBERANTASAN KORUPSI - - -- -- - - 8/ \0AN REHABiUTAS! DAN REKONSTRUKSI NAD · N!AS 01 BIDANG PENGAWASAN --- 02 BIDANG KEUANGAN DAN PERENCANAAN 03 BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA 04 1 8!0.ll, NG EKONOMI O!'.N USAH/\ 05 BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN PEREMPUAN 06 BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 07 BIDANG INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN 08 BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 09 SEKRETARIAT, KOMUNIKASI DAN INFORMASI 10 BIDANG OPERAS! DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 01 SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 02 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) - - - - --- ----- --- PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG LUAR NEGERI 03 PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG LUAR NEGERI - - -- -- ---- PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUT.A.NG DALAM NEGERI 03 PEMBAYARAN CICILAN POKOK HUTANG DALAM NEGERI PENERUSAN PINJAMAN 03 PENERUSAN PINJAMAN PENYERTAAN MODAL NEGARA 03 PENYERTAAN MODAL NEGARA KOMISI YUDISIAL RI 01 KOMISI YUDISIAL RI PENERUSAN PINJAMAN SEBAGAI HIBAH 03 PENERUSAN PINJAMAN SEBAGAI HIBAH PENERUSAN HIBAH 03 PENERUSAN HIBAH SADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA 01 SADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA SADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) -1 www.jdih.kemenkeu.go.id KODE --- - S UB FUNGSI FUNGSI PROG. --- - 01 01 01 01 01 02 - - --- - - 01 01 03 01 01 04 01 01 05 ,__ - - 1-- - 01 01 06 - 01 01 07 01 01 08 01 01 09 01 01 10 01 01 1 1 -- -- 01 01 12 - - ._.. _ - I-- · - - 01 01 13 - 01 0 1 14 - - 01 01 15 01 01 16 01 01 17 01 01 18 01 01 19 ,__ __ 01 01 20 01 01 21 I- · 01 01 22 - 01 01 23 ,_ - 01 01 24 - - - - 0 1 01 25 01 01 26 01 01 27 01 01 28 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NAMA PROGRAM PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KFLEMBAGAAN OEMOKRASI - --- ----- - ^- - PROGRAM PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN OPTIMòLISASI OIPLOMASI INOONESIA PROGP A'ñ PERBA IK.A.N PROSES POL!T!K - - PROGRAM PENEGASAN KOMITMEN PEROAMAIAN OUNIA - PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL --- -- PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL ---- ---- PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT PROGRAM PENATAAN PERAN NEGARA DAN MA: : iYARAKAI PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK - PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA - - ^-- PROGRAM PENGAWASAN APARATUR NEGARA -· - PROGRA \ 1 PENATAAN KELEM!3AGAAN DAN KETATALAKSANAAN - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR - PROGRAM PENGELOLAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN PENDIOIKAN KEDINASAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR NEGARA ·--- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ---- - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN - - PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMAINAN KEUANGAN NEGARA --- PROGRAM PENINGKATAIN EFEKTIVITAS PENGELUARAN NEGARA - ^--- ---- PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA - PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN ----- PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN --- - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN HUTANG - PROGRAM PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM PENGANGGARAN PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK - --- -- . -- --- PROGRAM PENINGKATAN EFEKTMTAS PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA - - ,_ _ _ _ - - - - - - - - 01 03 01 PROGRAM KESERASIAIN KEBIJAKAN KEPENOUDUKAN - - - -- - ---- -------- 01 03 02 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN -·-· - - - - - - - - - - ---- ------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 01 03 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - - ----- ---- --- -- ---- 01 04 01 PROGRAM PENELITIAIN DAN PENGEMBANGAN IPTEK - - - - - - --- 01 04 02 PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK -- · - - - --- - - - 01 04 03 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK --- -- 01 05 01 PROGRAM PEMBAYARAN SUNGA UTAING ---- 01 06 01 PROGRAM PENATAAN OAERAH OTONOMI BARU 01 06 02 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI DESENTRALISASI DAIN OTONOMI OAERAH ----- -- ^- - 01 06 04 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMAAINTAR PEMERINTAH DAERAH --- - - - - - ----- 01 06 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH - ---- - --- 01 06 06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUAINGAN PEMERINTAH OAERAH - - - - --- -- 01 06 07 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL ,.__ -- ----- --·- 01 06 08 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PEMERINTAH OAERAH -- --- - 1= 01 06 09 PROGRAM PEMULll IAN K AWASAN KCNFLIK -- - --- ---- - ---- 01 06 10 PROGRAM PEMULIHAN WlLAYAH PASCA KONFLIK -- - ---- - ^-- 01 06 1 1 PROGRAM PEMULIHAN DAERAH YANG TERKENA BENCANA NASIONAL --- 01 06 1 2 PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH - -- --- ----- ----- 01 06 13 PROGRAM PEMBINAAN DAERAH >-- - ---· - 01 06 14 PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS Ñ - - - - - -- --- ---·- 01 90 01 PROGRAM SUBSIDI DAIN TRANSFER LAINNYA - ^- --- 01 90 02 PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN-LAIN --- -- 01 90 03 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAO DAN NIAS 1- ^- - - ---·- 02 01 01 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF -- -- - . - ^-- 02 01 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT - - 02 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT 02 01 04 PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA --- 02 01 05 PROGRAM PENEGAKAN KEOAULATAIN DAN PENJAGAAN KEUTUHAN WllAYAH NKRI f--- --- 02 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA - - 02 02 01 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PERTAHANAN - 02 02 02 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN -- - - 02 02 03 PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DUKUNGAN PERTAHANAN >- ^-- ^Ò - -- 02 03 01 PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL - -- · - 02 04 01 PROGRAM PENELITIAN DAIN PENGEMBANGAN PERTAHANAN --- ---- · - 02 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL • www.jdih.kemenkeu.go.id • KODE FUNGSI FUNGSI 02 90 SUB I Ąą - , ²: l B C t ²: ÚÝ -= I ___; ±-__ ćĈ T Ć: 03 01 - - - 03 01 03 01 03 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 _j 04 I 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 0 4 04 04 04 04 I 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 0 1 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA NAMA PROGRAM PROG. , 01 PROGRAM OPERAS! BHAKTI TNI 01 l PROGRAM PENGEMBANGAN SOM KEPOLISIAN ^- - - äç J ·³: ´ µ = ¹: º¼½: : »: : =: : i : : : í; K K Ă T āĀÿ: : N _ _ - _ 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN - -- -- ------- ---- -- -- -- 05 PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS ڮ PROG×Ø PENGEMBANGAN PENYELIDÙ. PENßAMANÚ E_AN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA 07 ( 'RO G RA r ... i PEr5GEMOA67GA89 rC.NGA: w: A; <AN RAJ lASIA NC CARA O þ - - ( ROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAlAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA ă _ 1 : ¶· ¸ = : : ĉ; ; : i: : : Ċ : : M: : ýŒ: üûú; IDANA =-- - - - 12 IPR o GRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN I 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 1 12 01 02 03 O• 05 06 PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN PROGRAM PERENCANAAN HUKUM PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN KESAOARAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM : 'f 'WCRAM PEMSINAAN DAN PENGEMBANGAN HUY.UM DAN H/\M PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM PROGRAM PEMBINAAN PERAOILAN -- - -- PROGRAM PERSAINGAN USAHA PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KUKM PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM - -- PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENINGKA TAN KUALITAS TENAGA KERJA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH PROGRAM PENDUKUNG PASAR KERJA 01 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 02 _LROGRAM PEt,1ANTAPAN PEMANFAA TAN POTENSI SUMBCR DAY: HUTAN 03 ' PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 04 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 05 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN 06 07 08 09 10 1 1 01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI PROGRAM PEMBINAAN PRODUKSI KEHUTANAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEHUTANAN PROGnAM PENC[MBANGAN, P[MERATAAN DAN PENINCK ATAN KUl\LITAS SARANI\ DAN PRl\SARNJA PROGRAM PENGEMBANGAN, PEN G E L OLAAN . DAN KONSERVASI SUNGA!. DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA - - - - - - - - - - ^- PROGRAM P E N GE MBANGAN . PENGELOLAAN. DAN KONSERVASI S U N G AI . DAN SUMBER AIR LAINNYA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI. RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI - - - - -- - ^- PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLJKASI SERTA TEKNOLOGI ENERGI PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI P ROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITASPEMERINTAH DAE RAH . KOPERAS lDAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN P ÛÜANA ENERGI PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBIL lTAS PEMERINTAH DAERAH: - KOPERAS IOAN MASY A RAKAT TERHADAP JASA - P - ELAYANAN Sl\l'!ANA DAN ÝASARÞA KETENAGALISTRIKAN www.jdih.kemenkeu.go.id KODE SUB FUNG SI ___B!NGSI PROG. - ^-- - 04 05 08 - - 04 05 09 04 0 5 10 04 05 1 1 04 05 1 2 - ^- -- 04 06 01 - ^- - - - - 04 06 02 04 07 01 - - -- - - - · - - 04 07 02 --- · - - - - . -- 04 07 03 04 07 04 04 08 I 01 - 04 08 02 Õ ^- - - --- 04 08 03 04 08 04 ----- - C4 cs cs - - --- --- 04 08 06 --- ·-- 04 08 07 - - - - - - 04 08 08 --- - 04 08 09 04 08 10 - - 04 08 1 1 04 08 12 - - - - - - - - 04 08 1 3 04 08 14 - - - - - - - 04 08 15 ---- --- -- 04 08 16 - - - - 04 08 1 7 - ^- - -- - ᇁ - 04 0 8 18 -- ----·- 04 08 19 --- - 04 06 20 04 08 21 - 04 08 22 - ^- - 04 09 01 - - 04 09 02 - ·- 1 ^- ^- 04 09 03 ,__ t- ^- - - 04 90 01 - ^-- ^ - ^-- 04 90 02 - - -- - - - 04 90 03 ,__ - - 04 90 04 - ^- - - - - - 05 01 01 05 01 02 05 I 03 I 01 - 05 - - - 05 --- - 05 05 -- - 05 05 - 05 - ^- - 05 - ^- - - 05 - - - 06 06 03 I 02 - - - --- 04 01 ------- 04 0 2 -- 04 03 - - 04 04 --- 05 01 - - - - 05 02 - - 05 03 - 90 01 -- 01 01 01 02 - - - - 06 02 01 - - - - - 06 02 02 - -- - - - - 06 03 01 - - - - - - - 06 03 02 - - 06 90 01 - - 06 90 02 06 90 03 - - - · - -· 06 90 04 - ^- - - - - 06 90 05 - MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA NAMA PROGRAM -- - ------ PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLDGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KETENAGALISTRIKAN. USAHA ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI - - - PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMANFAATAN M IGAS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN SDA DAN BATUBARA PROGRAM PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS - -- PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA - ^- PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS PROGRAM PENINGK ATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH --- PROGRAM PENINGK ATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI - PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI PROGRAM REHABILITASllPEMELIHARAAN JAlAN DAN JEMBATAN - . PROGRAM PENINGK A T AN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN ------ - --- - - - - -- -- --- - - - - - - - - - - - - - - PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN LLAJ - - PROGRAM REHABIUTAS: D A N PEMEUHARAAN i'RASARANA DAN FASIUTAS LU\J - PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN ------ ---- - PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API ----- - -- --- - PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA KERETA API ---- - PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN - - PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ - PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT ------- PROGRAM REHABIUTASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP ---- --- PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGA!. DANAU DAN PENYEBERANGAN -- PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN ASDP - PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI UDARA - -- - --- - --- - --- - - PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBA GAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA - -- ---- PROGRAM PENGEMBANGAN TR".NSPORTASI ANTARMODA - - - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN - ^- - -- PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINA A N METEOROLOGI DAN GEOFISIKA - - PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI POS DAN TELEMATIKA PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA POS DAN TELEMATIKA ---- PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI -- - PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI - -- - - PROGRAM PENINGKATAN PROMOS! DAN KERJASAMA INVESTASI >- . - PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMN - -- PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN DRAJNASE - - - ------ -- PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGJ>AN --- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDAUAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN UNGKUNGAN HIDUP - - - ^-- ^- ^- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM -- --- PROGRAM REHABILITASI DAN PEMUUHAN CAOANGAN SUMBER DAYA ALAM - ------- --- --- - -- PROGR AM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ._ _ _ PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI - PROGRAM PENATAAN RUANG PROGRAM PENATAAN RUANG NASIONAL PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN -- - - ·-- -- PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AK SES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP --- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKJMAN - · - --- PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT - --- --- PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN - - -- - - ---- - -- --- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU - - PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH - ---- PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRA TEGIS DAN CEPAT TUMBUH - - PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL - PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOTAAN ·- ---- · - - - ---- -- - - - - ^- -- - - - - - - - ^-- J " www.jdih.kemenkeu.go.id ' • FUN ù Sl _ ^j 06 06 KODE MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SUB I I NAMA PROGRAM FUNGSI PROG. 90 07 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN - - - -- - - ---- -- - -- - - - 90 08 PROGRAM PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNAN ANTAR KOTA - -· - - - - ---- - - - -- - 90 09 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN - - - -- - -- -- 90 10 PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA·KOTA KECIL DAN MENENGAH - : - J l1 I i r - ^; ^1 ; ,(") - 1· Oo [ -ROGRAM PENGENOAllAN .. E'18ANGUNAN l\VTA·l\OTA BESAR UAN MtTRuF- OLllAN - 0 - 1 - - 1 - 01 - PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN --- = --- 01 02 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - - - - - - ^- - - - - - - - - 07 07 07 07 08 08 08 08 oa 08 08 08 08 oe 08 OB 08 09 09 09 09 09 10 10 l- 10 _ ^1 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 ڭ, r-- 03 _ PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI IN ڬ NES ګ __ _ 02 0 1 PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN - - - - . - - - - - - - - - - 11ᇂ ' r12 1PROGR.AM F-KO,,,., OS• 1<.ESEH<>,T1>.N DA"! PE"'8ER.D<>,YA.A,N 1-lASYARA,K.A r 03 j 03 PROGRAM UPAYA KiSEHATAN MASYA ڪ - 03 __ 04 PROGRAM PENCEGAHAN DAN ک MBERANTASAN PENYAKIT 03 05 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1 1 ' li 90 01 90 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 03 03 01 01 02 03 90 01 02 01 02 03 04 05 06 01 02 03 oೋ 05 Cl 02 01 02 01 01 01 01 02 1 01 .'.! -, n4 -- ,_ . . 04 j_ 01 05 01 06 07 07 07 08 09 04 04 04 04 04 05 05 01 01 02 03 01 01 01 02 03 04 05 01 02 PROGRAt.ᆾ KELUARGA £CRr.NCA: ᆿ A PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN -- ---- ---- - -- PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA - - -- - - PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA -- - - ---- - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA PROGP-.. 6.M PEMB!N/1 .. 4.N DAN PEMP..SY.ti.R.AKAT.A.N OL6.H PJ\G.6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA -- - - PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI. INFORMASI DAN MEDIA MASSA PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAl·NILAI KEAGAMAAN PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA·LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN --- -- -- ---- PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN D"SAR SEMBILAN TAHUN - ^lȈROCR AM PENC!DIYȉN ᇀ.ᆾEN ڨڧ H _ PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI ---- PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA ---- ---- - -- PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN - - - - ^- -- -- -- - ----- PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN - -- -- ------ -I I I www.jdih.kemenkeu.go.id FUNGSI 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KODE SUB FUNGSI PROG. 06 01 06 02 08 01 09 01 09 02 90 01 90 02 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NAMA PROGRAI! PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSl.>.L PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYMN KELEMBAGMN KESEJAHTERAAN SOSIAL ·- MENTER! KEUANGAN www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LA\.1PIRA. 11 PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 80 /PMK. . 05 / 2007 TENTANU PETUNJUK PENYUSUNAN D A PENELAAllA'.'J RE CA A KEIUA DA ' A GGARAN KEME TERIAN NEGARNLEMBAGA DAN PENYUSUNAN, PENELAAHAN, PE 'GESAllAN DAN PELAKSANAAN DAf'TAR !SIA 1 PELAKSANAAN ,\ GGARJ\N TAl lUN ANGGARAN 2008 PETUNJUK PENYUSUNAN, PENELAARAN, PENGESAHAl DAN PELAKSANAAN DAFT AR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN A. Latar Belakang TAHUN ANGGARAN 2008
BAB I
PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang No. 1 7 Tahun 2003 tentang Kcuangan 'egara dan Undang-Undang o. I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan egara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB ) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daf tar Tsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan RKA-KL yang telah disetuj ui oleh DPR dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Bclanja Pemerintah Pusat, dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. DfPA tersebut memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta perkiraan pendapatan. Dalam proses pengesahan oleh Bendahara Umum Negara, terlebih dahulu dilakukan penelaahan atas Konscp DrP A untuk menjamin kesesuaian Konsep D T P A dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, kctentuan dalam pcmbayaran/pencairan dana dan standar akuntansi pemerintahan. B. Tujuan Petunjuk pelaksanaan penyusunan, penelaahan dan pengesahan DrPA tahun anggaran 2008 disusun dengan tujuan sebagai berikut : I . M ewujudkan pelaksanaan APBN yang tertib, efisien, efektif , transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pedoman (guidelines) kepada para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk keperluan pelaksanaan anggaran (budget execution) dan pertanggungjawaban anggaran (budget accountabilities). www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3. Menyamakan perseps1 tentang batasan dan materi penelaahan dalam rangka pengesahan DIP A, agar tidak terjadi pengulangan dari penelaahan RKA-KL.
4. Mewujudkan D IPA yang dapat menyajikan data pelaksanaan anggaran satuan kerja dan kementerian negara/lembaga yang berguna bagi analisis belanja pemerintah, membantu implementasi manaJemen kas pemerintah, dan mencerminkan sasaran dan kiner ja satuan kerja. C. Prinsip dan Materi Pengaturan Prinsip pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIP A tahun anggaran 2008, adalah sebagai berikut : 1 . Kejelasan fungsi dan kewenangan (clarity o f role and authority);
2. Mekanisme satinŧ uji dalam kesetaraan (check and balance);
3. Pemberian keleluasaan kepada Pengguna Anggaran (let managers manage); dan
4. Penerapan transparansi dan akuntabilitas belanja pemerintah (budget transparency and accountability). Atas dasar prinsip tersebut, materi pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan penyusunan, penelaahan, dan pengesahan DIPA tahun anggaran 2008 adalah mencakup hal-hal sebagai berikut: 1 . Tata cara penyusunan Konsep DIPA pada kementerian negara/lembaga atau satuan kerja.
2. Tata cara penelaahan Konsep DIP A oleh Ditjen Perbendaharaan.
3. Tata cara pengesahan DIPA oleh Bendahara Umum Negara.
4. Tata cara penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja.
5. Tata cara penyelesaian revisi DIP A yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penggunaan anggaran dan pembayaran/pencairan dana. D. Sistematika Sistematika dalam petunjuk pelaksanaan penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan DIP A tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan, meliputi : A. Latar Belakang B. Tujuan • www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C. Prinsip dan Materi Pengaturan D. Sistematika Bab I I : Tata Cara Penyusunan Konsep DIP A, meliputi : A. Pengertian Umum B. Pokok-Pokok Materi Konsep DIP A C. Penyusunan Rincian Penggunaan Anggaran D. Penyusunan Rencana Penarikan Dana E. Penyusunan Pcrkiraan Penerimaan F. Pengisian Catatan Bab III : Penelaahan dan Pengesahan D IPA, meliputi : A. Penyiapan Pelaksanaan Penelaahan dan Pengesahan DTP A Kementerian N egara/Lembaga B. Penelaahan DIP A Kementerian Negara/Lemhaga C. Pengesahan DIP A Kementerian Negara/Lembaga D. DIP A Scmentara E. Penelaahan dan Pengesahan DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan F. Penyampaian DIP A Bab IV : Pelaksanaan DIPA, meliputi : A. Penctapan Pejabat Perbendaharaan B. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) C. Revisi DIP A D. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BAB I I TATA CARA PENYUSUNAN DIPA A. Pengertian Umum 1. Pengertian DIPA DlP A adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Um urn Negara (BUN). DlP A berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu, J: ?lP A dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIP A merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya hams dapat dipertanggungjawabkan. Mengacu pada pengertian di atas, DIP A merupakan kesatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Bendahara Umum Negara. Dengan demikian DIP A terdiri dari : 1 . Konsep DIP A, yang disusun oleh Menteri/Ketua Lembaga dan sekurang kurangnya memuat :
a. Pagu anggaran yang dialokasikan;
b. Sasaran yang hendak dicapai;
c. Fungsi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
d. Rencana penarikan dana yang akan dilakukan; dan
e. Pendapatan yang diperkirakan dapat dipungut. Konsep DIP A tersebut selanjutnya disusun dengan batasan sebagai berikut, secara :
a. Fungsional dirinci sarnpai dengan sub kegiatan;
b. Organisasi dirinci sampai dengan satuan kerja;
c. Ekonomi dirinci sampai dengan jenis belanja;
2. Surat Pengesahan DIPA, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnum Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Conteh format Konsep DIPA dan Surat Pengesahan DIPA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran buku ini.
2. Bahan Penyusunan Konsep DIPA Bahan penyusunan Konsep DIP A berupa dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan rincian kegiatan dan anggaran dalam DIP A, yaitu :
a. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja egara Tahun 2008. Alokasi anggaran dalam UU APBN Tahun 2008 merupakan pagu suatu kementerian negara/lembaga yang dapat dialokasikan pada DfPA satuan kerja-satuan ker j a pada kementerian negara/Jembaga berkenaan.
b. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2008 sebagai dasar alokasi anggaran. Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat merupakan dasar penyusunan DIP A untuk masing-masing satuan kerja pada suatu kementerian negara/lembaga. Dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, pada masing-masing Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga dirinci hingga satuan ker ja dan jenis belanja.
c. RKA-KL yang telah disetujui oleh DPR, dan telah ditelaah oleh Ditjen Anggaran; RKA-KL hasil penelaahan dengan Ditjen A.nggaran menjadi dasar penyusunan Konsep DIP A untuk memastikan bahwa satuan anggaran dalam Konsep DIP A telah sesuai dengan prinsip formulasi anggaran yang disepakati pada saat penelaahan RKA-KL dengan Ditjen Anggaran d. Bagan Akun Standar. Penyusunan Konsep DIP A harus memperhatikan standar dalam Bagan Akun Standar untuk memastikan bahwa rencana kerja telah dituangkan sesuai dengan standar kode dan ura1an yang diatur dalam ketentuan tentang akuntansi pemerintahan.
e. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRA.A) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk satuan kerj a yang Konsep DIP A-nya ditelaah di daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id 3. Jenis DIPA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Konsep DIP A disusun untuk masing-masing Satuan Kerja dan pada prinsipnya satu DIP A untuk satu satker. Khusus untuk Departemen Agama, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan Hale Asasi Manusia, Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik, satu DIP A dapat meliputi beberapa satker pada masing-masing provinsi/Kantor Wilayah. Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, jenis DIP A dapat dikelompokkan atas DIP A Kementerian Negara/Lembaga dan DIP A Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIP A APP).
a. DIP A Kernenterian Negara/Lembaga. DIP A Kemen.terian egara/Lembaga adalah DIP A satuan kerja yang memuat rincian penggunaan anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dapat dikategorikan menjadi : 1 ) DIP A Satker Pusat/Kantor Pu sat. DIP A Satker Pusat/Kantor Pusat adalah DIP A yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja yang merupakan satuan kerja Pusat atau satuan ker ja Kantor Pusat suatu kementerian negara/lembaga, termasuk di dalamnya untuk DIP A Badan Layanan Umum (BLU), dan Satuan kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT). Satuan Kerja Pusat dapat terdiri dari satuan ker ja-satuan kerja yang dibentuk oleh kementerian negara/lembaga secara fungsional dan bukan merupakan instansi vertikal. Sedangkan Satuan Kerja Kantor Pusat adalah satuan kerja dalam lingkup Kantor Pusat suatu kementerian negara ^/ Jernbaga. Konsep DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat disusun dan ditetapkan oleh Satuan Ker ja masing-rnasing kementerian negara/lembaga.
2) DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah. DIP A Satker Daerah/Kantor Daerah adalah DIP A yang mernuat rincian penggunaan anggaran kementerian negara/Jernbaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga di daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Konsep DIP A Satker Vertikal/Kantor Daerah disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri/Ketua Lembaga.
3) DIP A Dana Dekonsentrasi. DIP A Dana Dekonsentrasi adalah DIP A yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, serta pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh Gubemur. Konsep DIP A Dana Dckonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Gubemur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri/Ketua Lembaga.
4) DIPA Tugas Pembantuan. DIPA Tugas Pembantuan adalah DIPA yang memuat r incian penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur/ Bupati/W al i kota. Konsep DIP A Tu gas Pembantuan disusun dan ditetapkan oleh Kepala Satker Pusat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga.
b. DIP A Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIP A APP) DIP A APP adalah DIP A yang memuat rincian penggunaan anggaran dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). BAPP merupakan Bagian Anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan dan penggunaan anggaran tersebut bersifat khusus serta tidak terrnasuk dalam anggaran kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyusun dan menetapkan konsep DIPA. BAPP meliputi : 1 ) Cici Ian Bunga Utang (BA 06 1 ) 2 ) Subsidi dan Transfer (BA 062) 3) Belanja Lain-Lain (BA 069) 4) Dana Perimbangan (BA 070) 5) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071 ) 6) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (BA 096) www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONES I A 7) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097) 8) Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098) 9) Penyertaan Modal Negara (BA 099) 10) Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101) 1 1 ) Penerusan Hi bah sebagai Hi bah (BA 1 02) DIP A APP dapat terdiri dari : 1 ) DIPA Belanja Pemerintah Pusat. DIP A Belanja Pemerintah Pusat adalah DIP A yang memuat rincian penggunaan anggaran Bagian Anggaran Cicilan Bunga Utang (BA 061 ), Bagian Anggaran Subsidi dan Transfer (BA 062), Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 069), dan Bagian Anggaran Penerusan Pinjarnan sebagai Hibah (BA l O l ). Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh satuan kerja kementerian negara/lembaga atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2) DIP A Belanja Daerah. DIP A Dana Perimbangan adalah DIP A yang memuat rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Dana Perimbangan (BA 070) dan Bagian Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071 ), serta pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Konsep DIP A Dana Perimbangan disusun dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3) DIP A Pembiayaan. DIP A Pembiayaan adalah DIP A yang memuat rencana kerja dan anggaran BAPP sebagai berikut : 1 ) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri (BA 096) 2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097) 3) Penerusan Pinjarnan sebagai Pinjaman (BA 098) 4) Penyertaan Modal Negara (BA 099) 5) Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102) 4) DIPA Khusus. DIP A Khusus adalah DIP A yang memuat rincian penggunaan anggaran yang berasal dari BAPP dimana karena sifat dan keperluannya sehingga www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Konsep DIP A dan Surat Pengesahan DIP A disatukan dalam satu I em bar DIP A yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sifat dan keperluan penerbitan DIPA Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbcndaharaan dengan kriteria penanganan kejadian luar biasa yang mempunya1 tingkat urgensi sangat tinggi dan bersifat mendesak, seperti : a) penanganan yang bersifat darurat, b) kegiatan yang bersifat politis dalam rangka menJaga kredibilitas Pemerintah. B. Pokok-Pokok Materi Konsep DIPA Pokok-pokok materi Konsep DIP A terdiri dar i : organisasi; fungsi; pejabat pengelola anggaran; rincian penggunaan anggaran; dan , rencana penarikan dana serta perkiraan pendapatan. I . Organisasi. Alokasi anggaran pada Konsep DIPA disusun untuk masing-masing kementerian negara/lembaga sesuai struktur organisasinya. Rincian anggaran disusun mulai Bagian Anggaran (kementerian negara/lcmbaga), Unit Organisasi (Unit Eselon I) dan Satuan Kcr ja. Penyusunan Konsep DIP A menurut organisasi dilakukan untuk melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian program Kementerian egara/Lembaga sesuai dengan visi dan misi organisasinya. Pengertian bagian anggaran, unit organisasi dan satuan kerja adalah sebagai berikut :
a. Bagian Anggaran Bagian Anggaran adalah kementerian negara/lembaga yang menguasai bagian dari penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Kementerian negara/lembaga dalam ha! ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
b. Unit Organisasi Unit organisasi adalah unit eselon I kementerian negara/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tugas pokok, fungsi, dan program tertentu dari kementerian negara/Jembaga yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id c. Satuan Kerja · - · MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Satuan kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Satuan Kerja dalam ha! ini merupakan unit organisasi lini kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang memperoleh kuasa penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas, fungsi, program, dan misi Pengguna Anggaran. Dalam rangka melaksanakan fungsi kuasa penggunaan anggaran tersebut, Satuan Kerja juga merupakan kesatuan entitas manajemen dan keuangan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Fungsi. Fungsi merupakan uraian kualitatif dari alokasi dana untuk menjawab fungsi/program/kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran/hasil/keluaran sebagai akibat pelaksanaan fungsi/program/kegiatan tersebut. Uraian kualitatif fungsi dalam OIPA bermanfaat untuk mengkaitkan DIPA dengan pencapaian kinerja satuan kerja sesuai dengan penugasan dan penguasaan anggaran dari Pengguna Anggaran. Oalam rangka memenuhi pencantuman materi fungsi, maka dalam Konsep DIPA harus memuat uraian fungsi dan sub fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan, sasaran, dan indikator keluaran.
a. Fungsi dan sub fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi.
b. Program Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c. Kegiatan dan Sub Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia). barang modal termasuk peralatan dan teknologi. dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pcncapaian keluaran/output dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat terdiri dari satu atau lebih subkegiatan karena kegiatan tersebut mempunyai satu atau lebih jenis dan sat . uan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian subkegiatan yang satu dengan subkegiatan yang lain dapat dibedakan berdasarkan perbedaan keluaran.
d. Sasaran Sasaran adalah kinerja atau tujuan yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kcgiatan. Sasaran dirumuskan secara kuantitatif, jclas dan terukur. Sasaran pada Konsep DIPA dirumuskan berdasarkan sasaran program dan sasaran kegiatan. Sasaran program merupakan sasaran program dari kementerian negara/lembaga <lan unit eselon I berkenaan. Sedangkan sasaran kegiatan merupakan sasaran yang akan dicapai oleh satuan kerja dalam rangka melaksanakan kegiatan dalam DIPA berkenaan.
e. Keiuaran dan Indikator Keluaran Keluaran (output) adalah hasil yang jelas dan terukur sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja. Indikator keluaran adalah satuan biaya/harga, kuantitas dan/atau kualitas dari keluaran yang dicapai langsung dari pelaksanaan kegiatan.
3. Kuasa Pengguna Anggaran.
a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dan diberikan kewenangan untuk menggunakan anggaran dalam DIPA. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA b. Kuasa Pengguna Anggaran menjadi manajer, melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA.
c. Pejabat yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkup satuan kerja tersebut.
4. Rincian Penggunaan Anggaran. Rincian penggunaan anggaran adalah rincian anggaran yang dibelanjakan dalam rangka :
a. Pelaksanaan rencana kerja satuan kerja untuk mencapa1 sasaran yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Konsep DIPA disusun berdasarkan fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan kelompok pengeluaran (klasi fikasi belanja). Masing-masing rincian anggaran dalam fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan mata anggaran pengeluaran dicantumkan per jenis belanja. Mata anggaran pengeluaran yang ditampilkan pada DIPA adalah 4 (em pat) digit pertama dari rincian MAK pada Bagan Akun Standar. Penetapan kelompok pengeluaran sebagai rincian anggaran dalam DTPA dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penyesuaian atas mata anggaran pengeluaran pada 2 (dua) digit terakhir dari Bagan Akuntansi Standar. Hal ini sesuai prinsip let managers manage dan anggaran berbasis kinerja.
b. Anggaran yang disediakan dapat dibayarkan/dicairkan melalui mekanisme APBN. Rincian penggunaan anggaran dalam Konsep DIPA berfungsi sebagai dasar pembayaran dan pembebanan pada anggaran negara. Oleh karena itu, rincian penggunaan anggaran harus memenuhi ketentuan pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN sehingga dana yang dialokasikan dapat dicairkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara. Ketentuan pelaksanaan pembayaran meliputi kesesuaian pencantuman rincian penggunaan dana dengan standar akuntansi pemerintah dan persyaratan pencairan dana, seperti kode kantor bayar, sumber dana, dan kesesuaian jenis belanja. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLJK INDONESIA 5 ^. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan. Pencantuman rencana penarikan dana dan perkiraan penenmaan dalam Konsep DrP A diperlukan utuk pencapaian optimalisasi fungsi DIP A sebagai alat mana jemen kas pemerintah. Rencana Penarikan Dana merupakan pelaksanaan fungsi mana Jemen kas pemerintah dalam sisi belanja negara. Pengesahan DrPA oleh Bendahara Umum Negara memberi jaminan bahwa anggaran dalam DrP A dapat disediakan oleh negara dalam jumlah yang cukup pada saat anggaran tersebut ditagihkan. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan rekening kas negara, ketepatan waktu penyediaan uang untuk memenuhi tagihan negara menjadi penting. Perkiraan penerimaan yang dapat dipungut diperlukan untuk melakukan estimasi penerimaan negara yang disetor ke rekening kas negara sebagai akibat dari pelaksanaan DrP A satuan ker ja. Melalui perkiraan penerimaan diestimasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun penerimaan pajak yang akan dipungut dalam rentang waktu satu tahun anggaran pada masing-masing satuan ker ja. C. Penyusunan Rincian Penggunaan Anggaran. Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja, penuangan muatan rencana ker j a dan anggaran ke dalam Konsep D r P A harus menunjukkan keterkaitan fungsi, sub f ungsi, program, kegiatan, sub kegiatan dengan sasaran dan indikator keluaran. Untuk keperluan penggunaan anggaran, penuangan muatan rencana kerja dan anggaran ke dalam Konsep DIP A harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Bagan Akun Standar) dan ketentuan pembayaran/pencairan dana melalui mekanisme APBN. Berdasarkan tujuan di atas, tata cara penuangan rencana kerja dan anggaran ke dalam rincian penggunaan anggaran pada Konsep DlP A adalah sebagai berikut : I . Tata Cara Penuangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kelompok Pengeluaran. Program, kegiatan, sub kegiatan dan kelompok pengeluaran dalam Konsep DlP A hendaknya memiliki keterkaitan satu sama Jain dalam rangka pencapaian kinerja satuan kerja, dan harus sesuai dengan program, kegiatan, sub kegiatan pada rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ketentuan penuangan program, kegiatan, sub kegiatan dan kelompok pengeluaran adalah sebagai berikut :
a. Penuangan Program. Program yang dituangkan ke dalam Konsep DIP A adalah program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan rencana ker ja dan anggaran yang telah ditetapkan. Apabila satuan kerja melaksanakan lebih dari satu program, maka dalam Konsep DIPA juga harus dicantumkan program-program yang dilaksanakan.
b. Penuangan Kegiatan. Kegiatan yang dituangkan ke dalam Konsep DIP A adalah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan kerja dalam rangka pencapaian sasaran program. Kegiatan yang dicantumkan dalam Konsep D IP A adalah kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian program dalam rencana kerja dan anggaran berkenaan. Apabila satuan kerja melaksanakan lebih dari satu kegiatan dalam satu program, maka dalam Konsep DIPA juga harus dicantumkan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan.
c. Penuangan Sub Kegiatan Sub kegiatan yang dituangkan ke dalam Konsep DIP A adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka pencapaian keluaran/out put dan tujuan kegiatan tersebut. Pembedaan antara sub kegiatan satu dengan sub kegiatan yang lain adalah jenis keluaran dari sub kegiatan yang bersangkutan.
d. Penuangan Kelompok Pengeluaran Kelompok pengeluaran adalah kelompok dari mata anggaran pengeluaran yang terdiri dari 6 (enam) digit untuk dibelanjakan dalam rangka pencapaian tujuan dan keluaran sub kegiatan. Penuangan ke dalam DIPA hanya ditampilkan 4 (empat) digit pertama pada Bagan Akun Standar.
2. Tata Cara Penempatan Kelompok Pengeluaran dan Jenis Belanja. Dalam rangka akuntabilitas kinerja pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan penyusunan laporan keuangan, penempatan kelompok pengeluaran harus sesuai dengan jenis belanja yang www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ditetapkan. Ketidaktepatan penempatan jenis belanja dalam Konsep DIP A akan mengakibatkan tertundanya penca1ran dana karena masih memerlukan penyesuaian. Jenis belanja merupakan klasifikasi ekonomi dalam standar statistik keuangan pemerintahan (Government Finance Statistic/GFS). Melalui jenis belanja akan ditetapkan status kiner ja pengeluaran pemerintah berupa basil dan keluaran dalam bentuk barang dan jasa sebagai akibat dari pengerahan sumber daya melalui belanja/pengeluaran negara. Klasifikasi dalam jenis belanja akan membedakan kinerja, sumber daya yang dikerahkan, dan bentuk keluaran baik aset maupun non aset negara. Tata cara penempatan kelompok pengeluaran ke dalam jenis belanja, diatur sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai. Belanja Pegawai merupakan jenis bclanja yang menampung pengeluaran dalam rangka pemberian kompensasi kepada pegawai pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Belanj a Pegawai digunakan untuk pembayaran ga JI, tunjangan, honorarium non P?'-JS, lembur, vakasi, uang makan, pensiun dan uang tunggu kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter PTT.
b. Belanja Barang. Belanja Barang adalah j enis belanja yang menampung pengeluaran yang habis pakai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja. Belanja Barang digunakan untuk pembayaran biaya operasional kantor, biaya pelaksanaan kegiatan utuk pencapaian sasaran program, biaya jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja, biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan.
c. Belanja Modal. Belanja Modal adalah jenis belanja yang menampung pengeluaran dalam rangka pembentukan modal dan menghasilkan aset. Belanja Modal adalah j enis belanja yang menampung pengeluaran dalam rangka pembentukan modal, menghasilkan aset dan memberikan nilai tambah terhadap aset. Belanja modal digunakan untuk pembayaran pengadaan tanah, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA jalan, irigasi dan jaringan, dan pengadaan modal fisik lainnya serta pekerjaan lainnya yang terkait langsung dengan pembentukan aset.
d. Belanja Pembayaran Bunga Utang. Belanja Pembayaran Bunga Utang adalah jenis belanja yang menampung pengeluaran dalam rangka pembayaran bunga utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri.
e. Subsidi. Subsidi adalah jenis belanja yang menampung pengeluaran pemberian subsidi dari Negara kepada perusahaan negara maupun perusahaan swasta dalam rangka mempertahankan kemampuan ekonomi, dan tingkat pelayanan minimal kepada masyarakat. Subsidi digunakan antara lain untuk pembayaran subsidi BBM, subsidi harga beras, subsidi harga listrik, subsidi harga benih, subsidi harga obat, subsidi harga gula, subsidi harga atas pupuk, subsidi biaya ha ji, subsidi kredit, subsidi kepada BUMN, pengluaran dalam rangka PSO, dan subsidi kepada perusahaan swasta.
f. Bantuan Sosial. Bantuan Sosial adalah jenis belanja untuk menampung pengeluaran berupa transfer uang atau barang kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan Sosial digunakan untuk pembayaran bantuan kompensasi sosial, bantuan sosial kepada lembaga pendidikan, bantuan sosial kepada lembaga peribadatan, bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah lainnya.
g. Hibah. Hibah merupakan jenis belanja untuk menampung pengeluaran dalam bentuk transfer uang atau barang yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain, organisasi internasional dan pemerintah daerah.
h. Belan j a Lain-Lain. Belanja Lain-Lain adalah jenis belan ja untuk menampung pengeluaran untuk kementerian negara, lembaga, maupun organisasi serta lain-lain pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pemerintahan di luar bagian anggaran kementerian negara/lembaga. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK I NDONESIA 1. Belan ja Dana Per imbangan. Belan ja Dana Perimbangan adalah J ^erns belanja untuk menampung pengeluaran kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Belanja Dana Perimbangan digunakan untuk pembayaran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian/Penyeimbang. Rincian penggunaan dan akun pengeluaran dalam jenis belan ja adalah sebagaimana lampiran buku ini.
3. Pengisian Kode Kewenangan. Kewenangan pelaksanaan anggaran terdiri dari :
a. Kewenangan yang diberikan kepada satuan kerja Pemerintah Pusat terdiri dari : 1 ) Kewenangan Kantor Pusat (KP) yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada satuan kerja lingkup kantor pusat kementerian negara/lembaga.
2) Kewenangan Kantor Daerah (KD) yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIP A yang diberikan kepada satuan kerja pusat yang berada di daerah.
b. Kewenangan yang diberikan kepada satuan kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari : I ) Kewenangan Dekonsentrasi (DK) yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam D IPA Dekonsentrasi yang diberikan kepada Kepala Dinas/lnstansi Pemer intah Provinsi.
2) Kewenangan Tugas Pembantuan (TP) yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kepala Dinas/lnstansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Penetapan Sasaran dan Perhitungan Indikator Keluaran.
a. Penetapan sasaran . pada DIP A harus sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran. Sasaran harus bersifat kuantitatif dan terukur. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA b. Perhitungan indikator keluaran pada DIP A hams sesuai dengan perhitungan hasil dan satuan keluaran pada rencana kerja dan anggaran.
5. Penetapan Sumber Dana, Kantor Bayar dan cara Penarikan Dana.
a. Surnber dana dalam DIP A dikelompok menjadi tiga,yaitu : 1 . Rupiah M urni Sumber dana rupiah murni digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari rupiah murni APBN.
2. Penerimaan Negara Bukan Pa jak (PNBP) Sumber dana PNBP digunakan untuk mcnampung pengeluaran yang dibiayai dari PNBP. Pencairan pengeluaran yang dibiayai dari PNBP harus mengacu kepada batas maksimal pencairan dana yang diperkenankan dalam penggunaan PNBP bersangkutan.
3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Sumber dana PHLN digunakan untuk menampung pengeluaran yang dibiayai dari PHLN. Pada setiap pengeluaran yang dibiayai dari PHLN harus dicantumkan nomor register PHLN dan tata cara penarikan dana.
b. Kantor Bayar. Kantor bayar yang perlu dicantumkan pada DIP A adalah kode KPPN yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran/pencairan dana.
c. Cara Penarikan Dana Cara penarikan dana diperlukan untuk pengeluaran yang dibiayai dari PHLN. Cara penarikan meliputi Pembayaran Langsung atau Rekening Khusus. D. Penyusunan Rencana Penarikan Dana Pencantuman angka rencana penarikan dana pada Halaman III DIP A didasarkan pada rencana kerja bulanan satuan kerja sesuai dengan kebutuhan riil. Berkenaan dengan hal tersebut, satuan kerja dalam menyusun Rencana Penarikan Dana perlu memperhatikan: www.jdih.kemenkeu.go.id I ^. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA a) Untuk Belanja Pegawai, karena sifat penarikan cenderung tetap maka penyusunan rencana penarikan dapat dibuat secara prorata dibagi sebanyak bulan dalam satu tahun termasuk bulan ketiga belas. b) Untuk belanja selain belanja pegawai, pencantuman rencana penarikan sesua1 rencana penarikan/pembayaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang meliputi rencana penarikan Uang Persediaan (UP) dan rencana penarikan Pembayaran Langsung (LS) setiap bulan. c) Rencana penarikan dana tersebut wa jib dilakukan penyesua1an (update) setiap triwulan dan disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bahan penyesuaian perencanaan kas pada DIP A berkenaan. E. Penyusunan Perkiraan Penerimaan Rencana Penerimaan mcliputi pcrkiraan penenmaan perpa jakan dan penenmaan negara bukan pajak (PNBP) tiap bulan pada masing-masing satuan kerja. Pencantuman perkiraan penerimaan perpa j akan meliputi penerimaan pajak serta bea dan cukai yang dikelola satuan kerja di l ingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penerimaan negara bukan pajak meliputi penerimaan yang diperoleh sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam DIP A yang meliputi seluruh penerimaan bukan pajak baik PNBP fungsional maupun PNBP Umum. Misalnya untuk penerimaan pajak dimasukkan prognosa perkiraan dalam APBN. F. Pengisian Catatan Pengisian catatan adalah pencantuman penjelasan tentang rincian belan ja/kelompok pengeluaran yang memerlukan perlakuan khusus dan/atau persyaratan tertentu pada saat proses pencairan dana. Catalan yang dicantumkan pada Konsep DIP A memuat :
a. Belanja Terikat yang tidak diperkenankan dikurangi dan direalokasi.
b. Kegiatan dan alokasi dana yang diblokir pada saat penelaahan DIP A. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB III
PENELAAHAN DAN PENGESAHAN DIPA A. Penyiapan Pelaksanaan Penelaahan dan Pengesahan DIPA . Kementerian Negara/Lembaga 1 . Penyampaian Lampiran Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
a. Direktur Jenderal Perbendaharaan menenma larnpiran Peraturan Presiden untuk tiap-tiap satuan kerja kementerian negara/lembaga dari Direktur J enderal Anggaran berdasarkan hasil penelaahan RKA-KL.
b. Penyampaian larnpiran peraturan presiden tiap-tiap satuan kerja tersebut juga disertai deng.an so ft copy data RKA-KL yang telah dibahas final pada Direktorat J enderal Anggaran.
c. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran rnelakukan administrasi atas so ft copy data RKA-KL tiap-tiap satuan kerja kementerian negara Jembaga dan memer intahkan Kepala Sudirektorat teknis terkait untuk melakukan penelitian terhadap rincian anggaran tiap-tiap satuan kerja tersebut.
d. Berdasarkan rincian anggaran tiap-tiap satuan kerja, Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengklasifikasikan penelaahan dan pengesahan DIP A yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
e. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) sebagai dasar penelaahan dan pengesahan DIP A yang dilakukan di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
f. SRAA memuat alokasi anggaran satuan kerja berdasarkan fungsi/sub fungsi/ prograrn/kegiatan/sub kegiatan per jenis belanja sebagairnana dirnuat dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. Contoh format SRAA adalah sebagaimana lampiran buku ini.
2. Penyarnpaian Konsep DIPA.
a. Pada mmggu ketiga bulan November 2007, Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyampaikan Konsep DIP A kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I NOONESIA b. Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun jadwal penelaahan DIPA kementerian negara/lembaga dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama kementerian negara/lembaga.
c. Sekretaris Jenderal/Sekretar is Utama kementerian negara/lembaga memerintahkan para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan · Kerja untuk menyampaikan Konsep DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan jadwal penelaahan yang telah ditetapkan. B. Penelaaban DI PA I . Pengertian dan Batasan Penelaahan.
a. Penclaahan DIPA adalah serangkaian proses dan prosedur penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terhadap Konsep DIP A yang dia jukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran satker untuk menJamm kesesuaian Konsep DIP A dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, dan prinsip pembayaran/pencairan dana, serta standar akuntansi pemerintahan.
b. Dal am pelaksanaan penelaahan Konsep DIP A, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan I Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan tidak perlu rnenilai kebenaran perhitungan biaya dalam Konsep DIP A yang diajukan, karena kebenaran perhitungan biaya dan penggunaan dana dalam konsep DIPA menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Tujuan Penelaahan.
a. Menjamin kesesuaian pencantuman dan penuangan rencana kerja dan anggaran pada organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, serta lokasi kegiatan I sub kegiatan, antara Konsep DIP A dengan rincian pada Peraturan Presiden rnengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat. b . Menjamin penuangan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c. Menjamin penuangan rencana kerja dan anggaran telah sesuai dengan kaidah akuntansi pemerintahan sebagaimana dipersyaratkan dalam penyusunan Japoran keuangan.
d. Menjamin Pengguna Anggaran!Kuasa Pengguna Anggaran menyusun rencana penarikan dana sesuai dengan rencana penggunaan anggaran pada Konsep DIPA.
e. Menjamin Pengguna Anggaran!Kuasa Pengguna Anggaran menyusun perkiraan penerimaan yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran sebagaimana dimuat pada DIP A.
3. Tata Cara Penelaahan DIPA pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
a. Penelaahan dan pengesahan DIPA yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan meliputi : 1 ) DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat Kementerian egara/Lembaga;
2) DIP A Tugas Pembantuan.
b. Penelaahan Konsep DIP A dilakukan secara bersama-sama antara petugas dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan petugas dari Kementerian Negara/Lembaga terkait.
c. Petugas Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan penelaahan atas masing-masing Konsep DIP A kementerian negara/lembaga berdasarkan rincian anggaran satuan kerja bersangkutan pada Rincian Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
d. Penelaahan meliputi : 1 ) Penilaian kesesuaian pencantuman rencana kerja dan anggaran pada Konsep DIP A dengan rincian pad a Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
2) Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN.
3) Penilaian kesesuaian pencantuman r incian penggunaan anggaran dengan kaidah akuntansi pemerintahan.
4) Penilaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan.
5) Penilaian terhadap perkiraan penerimaan tiap bulan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK JNDONESIA e. Penilaian kesesuaian pencantuman dan penuangan anggaran pada Konsep DIP A dengan rincian pada Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, meliputi : l ) Kesesuaian pencantuman uraian organisasi dan satuan ker ja.
2) Kesesuaian pencantuman uraian dan pagu anggaran pada fungsi, sub f ungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan kelompok pengeluaran.
3) Kesesuaian pencanturnan sasaran dan indikator keluaran .
. f. Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan prinsip pembayaran dalarn mekanisme APBN, rneliputi : I ) Kesesuaian pencantuman kantor bayar.
2) Kesesuaian pencantuman surnber dana.
3) Kesesuaian pencantuman nomor register pinjaman/hibah luar negeri.
4) Kesesuaian pencanturnan tata cara penarikan dana.
g. Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan kaidah akuntansi pemerintahan, rneliputi : l ) Kesesuaian penernpatan jenis belanja.
2) Kesesuaian pencanturnan rnata anggaran pengeluaran.
h. Penilaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan, meliputi pencantuman rencana penarikan dana tiap bulan sesuai pagu per kegiatan dan per jenis belanja. 1 . Penilaian terhadap perkiraan penenmaan tiap bulan, meliputi pencanturnan perkiraan penerirnaan perpajakan dan PNBP tiap bulan.
4. Tata Cara Penelaahan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.
a. Berdasarkan SRAA, Kanwil Ditjen Perbendaharaan rnenyusun jadwal penelaahan dan rnenyampaikannya kepada Satuan Kerja yang ada di wilayah kerjanya;
b. Satuan Kerja selanjutnya menyampaikan konsep DIPA kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan seternpat berdasarkan jadwal penelaahan c. Penelaahan dan pengesahan DIPA yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan rneliputi : l ) DIP A Satker Daerah/Kantor Vertikal Kementerian Negara/Lembaga;
2) DIP A Dana Dekonsentrasi. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA d. Penelaahan Konsep DIP A dilakukan bersama-sama antara petugas dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan petugas dari Kantor Daerah kementerian negara/lembaga/SKPD terkait.
e. Petugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan penelaahan atas masing masing Konsep DIP A kementerian negara/lembaga berdasarkan nnc1an anggaran satuan kerja bersangkutan pada SRAA.
f. Penelaahan meliputi : l ) Penilaian ^· kesesuaian pencantuman dan penuangan rencana kerja dan anggaran pada Konsep DIP A dengan rincian pada SRAA.
2) Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN.
3) Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan kaidah akuntansi pemerintahan.
4) Pcnilaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan.
5) Penilaian terhadap perkiraan penerimaan tiap bulan.
g. Penilaian kesesuaian pencantuman dan penuangan rencana kerja dan anggaran pada Konsep DIP A dengan rincian pada SRAA, meliputi : l ) Kesesuaian pencantuman uraian organisasi dan satuan kerja.
2) Kesesuaian pencantuman uraian dan pagu anggaran pada fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, dan kelompok pengeluaran.
3) Keseuaian pencantuman anggaran padajenis belanja.
4) Kesesuaian pencantuman sasaran dan indikator keluaran.
h. Penilaian kesesuaian pencanturnan rincian penggunaan anggaran dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN, meliputi : 1 ) Kesesuaian pencantuman kantor bayar.
2) Kesesuaian pencantuman sumber dana.
3) Kesesuaian pencantuman nomor register pinjaman/hibah luar negeri.
4) Kesesuaian pencantuman tata cara penarikan dana.
1. Penilaian kesesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan kaidah akuntansi pemerintahan, meliputi : 1 ) Kesesuaian penempatan jenis belanja.
2) Kesesuaian pencantuman kode rincian anggaran pengeluaran. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA J . Penilaian terhadap rencana penarikan dana tiap bulan, meliputi pencantuman rencana penarikan dana tiap bulan sesuai pagu per kegiatan dan per jenis belanja.
k. Penilaian terhadap perkiraan penenmaan tiap bulan, meliputi pencantuman perkiraan penerimaan perpajakan dan PNBP.
5. Penyesuaian pada saat Penelaahan.
a. Apabila dalam proses penelaahan ditemukan ketidaksesuaian pada pcncantuman dan penuangan rencana ker ja dan anggaran pada Konsep DIP A, dengan rincian pada Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat/SRAA, maka : 1 . Konsep DTP A agar disesuaikan dengan rincian pada Pera tu ran Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat/SRAA oleh pihak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, sepanjang menyangkut : a) Pagu anggaran pada satuan kerja; b) Pagu anggaran pada program; c) Pagu anggaran pada kegiatan; d) Pagu anggaran pada jenis belanja.
2. Konsep DIP A tetap dapat di proses untuk disahkan namun dengan menambahkan catatan penelaahan, sepanjang menyangkut :
a. Pagu anggaran sub kegiatan pada kegiatan dan jenis belanja yang sama;
b. Pagu anggaran kelompok pengeluaran pada kegiatan dan jenis belanja yang sama;
b. Apabila dalam proses penelaahan ditemukan ketidaksesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN, maka dilakukan penyesuaian Konsep DIPA oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
c. Apabila dalam proses penelaahan ditemukan ketidaksesuaian pencantuman rincian penggunaan anggaran dengan kaidah akuntansi pemerintahan, maka dilakukan : 1 ) Penyesuaian Konsep DIPA oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, sepanjang menyangkut rincian anggaran tanpa mengubah pagu kegiatan dan jenis belanja. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN 2) Pencantuman tanda blokir oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, sepanjang mertyangkut perubahan pagu kegiatan dan jenis belanja.
6. Pengisian Catalan Penelaahan.
a. Atas Konsep DIP A yang tel ah dilakukan penelaahan dan telah memenuhi ketentuan dibuatkan Catatan Penelaahan.
b. Catatan Penelaahan sekurang-kurangnya memuat : I ) Identitas DIP A, yang meliputi : bagian anggaran, unit orgamsas1 dan satuan kerja.
2) Pagu anggaran DIPA per jenis belanja.
3) Catatan atas penelaahan DIPA.
4) Pihak-pihak yang melakukan penelaahan.
5) Persetujuan Penelaahan.
c. Catatan Penelaahan selanjutnya menjadi pengantar penyusunan Surat Pengesahan DIP A. C. Pengesahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga 1 . Pengertian Pengesahan.
a. Pengesahan DIPA merupakan penetapan oleh Bendahara Umum Negara atas Konsep DIP A yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memuat pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran pada DIP A berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan dapat menjadi dasar pcmbayaran/pencairan dana atas beban APBN.
b. Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan Surat Pengesahan DIPA yang ditandatangani oleh : 1 ) Direktur Jenderal Perbendaharaan, untuk DIP A Kantor Pusat/Satker Pusat dan DIP A Tugas Pembantuan.
2) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, untuk DIPA Kantor Daerah/Satker Vertikal dan DIPA Dana Dekonsentrasi.
c. Surat Pengesahan DIP A sekurang-kurangnya memuat : 1 ) Identitas DIP A, yang meliputi : bagian anggaran, unit orgamsast dan satuan kerja.
2) Pagu anggaran DIP A.
3) Rincian Surnber Dana DIP A. www.jdih.kemenkeu.go.id . 4) Kantor Bayar. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 5) ^Pemyataan dari Bendahara Umum Negara bahwa perhitungan biaya dalam DIPA merupakan tanggung j awab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Tujuan Pengesahan DIP A. Tujuan pengesahan DIP A adalah :
b. Menjamin alokasi anggaran dalam DIPA telah sesua1 dengan alokasi dan peruntukannya dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
c. Menjamin bahwa alokasi anggaran dapat digunakan untuk membayarkan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam rincian penggunaan anggaran.
d. Menjamin KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, sesuai dengan yang ditunjuk dalam DIPA, dapat mencairkan anggaran pada D IPA berkenaan.
3. Tata Cara Pengesahan DIP A.
b. Alas Konsep DfP A yang tel ah selesai dilakukan penelaahan dan tel ah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diterbitkan Surat Pengesahan.
c. Surat Pengesahan DIPA dilampiri dengan Konsep DIPA yang telah diberikan pengantar Catalan Penelaahan diajukan penetapannya secara hirarkis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
d. Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan menetapkan Surat Pengesahan selaku Bendahara Umum Negara.
e. Surat Pengesahan yang telah ditetapkan Bendahara Umum Negara dan Konsep D IP A yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran merupakan satu kesatuan D IP A yang sah sebagai dasar penggunaan anggaran.
4. Tanggal Pengesahan DIP A. Penetapan SP-DIP A oleh Direktur J enderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di atas adalah tanggal 3 1 Desember 2007 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 3 1 Desember 2008. www.jdih.kemenkeu.go.id D. DIPA Sementara MENTERI KEUANGAN Dalam ha! kementerian negara/lembaga/satker tidak menyampaikan Konsep DIP A sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan, maka diterbitkan DIP A Sementara dengan tata cara sebagai berikut : 1 . Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menyusun Konsep DIP A Sementara dan mengesahkan DIP A Sementara berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;
2. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menyusun Konsep DIPA Sementara dan mengesah.kan DIP A Sementara berdasarkan SRAA;
3. DIPA Sementara tidak perlu ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Dana yang dapat dicairkan dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai, pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, daya dan jasa, dan !auk pauk/bahan makanan. Sedangkan dana untukjenis pengeluaran lainnya harus diblokir;
5. Apabila Konsep DIPA telah diterima dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah DIP A Sementara diterbitkan, maka dilakukan penelaahan dan pengesahan revisi pertama DIP A bersangkutan. E. Penelaahan dan Pengesahan DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan 1 . Penyampaian Satuan Anggaran oleh Direktur Jenderal Anggaran.
a. Dalam rangka penelaahan dan pengesahan DIP A Belanja Pemerintah Pusat, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan Satuan Anggaran Belanja Pembiayaan dan Perhitungan kepada Direktur Jenderal perbendaharaan.
b. Dalam rangka penelaahan dan pengesahan DIPA Belanja Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Satuan Anggaran Belanja Dana Perimbangan kepada Direktur Jenderal perbendaharaan.
c. Dalam rangka penelaahan dan pengesahan DIP A Pembiayaan, Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan Satuan Anggaran Belanja Pembiayaan dan Perhitungan kepada Direktur Jenderal perbendaharaan.
d. Penyampaian rincian satuan anggaran tersebut juga disertai dengan so ft copy data rencana kerja dan anggaran yang telah dibahas final pada Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
e. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran melakukan administrasi atas soft copy data satuan anggaran dan www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA memerintahkan Kepala Sudirektorat teknis terkait untuk melakukan penelitian terhadap rincian anggaran tiap-tiap satuan kerja tersebut.
2. Penyampaian Konsep DIP A.
a. Segera setelah satuan anggaran disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Anggaran Bagian APP yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan segera menyampaikan Konsep D IP A kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
b. Berdasarkan Konsep DIP A yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bagian APP, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyusun jadwal penelaahan DIPA dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bagian APP.
3. Penelaahan dan Pengesahan DIP A APP a. Penelaahan dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dengan tata cara sebagairnana diatur pada huruf B.
b. Dalarn rangka kelancaran pelaksanaan anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan DIPA Khusus pada BA.PP. c . Pada DIPA Khusus Konsep D IPA menjadi satu halaman dengan Surat Pengcsahan DIP A.
4. Tanggal Pengesahan DIP A. Penetapan SP-DIPA oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbcndaharaan di atas adalah sesuai tanggal penetapan SP-DIPA pada tahun anggaran berjalan. F. Penyampaian DIPA I . DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, disampaikan kepada :
a. Menteri/Ketua Lembaga : 1 ) Sckretaris Jenderal;
2) Inspektorat Jenderal;
3) Unit Esselon I bersangkutan;
4) Kuasa Pengguna Anggaran.
b. Ketua Badan Perneriksa Keuangan;
c. Gubemur Propinsi;
d. Direktur Jenderal Anggaran;
e. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Akuntansi dan Pelaporan; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN f. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, beserta ars1p data komputernya;
g. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan, beserta arsip data komputernya.
2. DIP A yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, disampaikan kepada :
a. Menteri/Ketua Lembaga : 1 ) Sekretaris J end era I;
2) lnspektorat Jenderal;
3) Unit Esselon I bersangkutan;
4) Kuasa Pengguna Anggaran.
b. Ketua Badan pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur Propinsi;
d. Direktur J enderal Anggaran;
e. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q : 1 ) Direktur Pelaksanaan Anggaran, beserta arsip data komputemya;
2) Direktur Akuntansi dan Pelaporan;
f. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan, beserta arsip data komputemya.
g. Kuasa Pengguna Anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
BAB IV
PELAKSANAAN DIPA A. Penetapan Pejabat Perbendabaraan Setelah DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil Ditjen Perbandaharaan, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran untuk satker dilingkungan instansi yang bersangkutan dengan surat keputusan. Kuasa Pengguna Anggaran adalah kepala satker yang bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk : I . Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran bclanja/penanggung jawab kegi atan/pcmbuat komitmcn;
2. Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengUJI tagihan kepada negara dan mcnandatangani SPM;
3. Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara. B. Penyusunan Petunj uk Operasional Kegiatan (POK). Untuk kclancaran pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam DIP A, setelah DIPA disahkan olch Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai pedoman pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA. POK disusun berdasarkan DIPA dan RKA-KL yang telah disetujui DPR dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN. POK sekurang kurangnya memuat uraian tentang rincian kegiatan/subkegiatan, Kelompok MAK, MAK, jenis belanja, satuan biaya, volume, jumlah dana, sumber dana, tata cara penarikan dan kantor bayar. Revisi terhadap POK sepanJang tidak mengubah DIP A dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikannya kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. www.jdih.kemenkeu.go.id C. Revisi D I PA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Dal am ha! DIP A memerlukan perubahan, Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran dapat melakukan revisi DIP A untuk sefanjutnya dia jukan pengesahannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. 1 . Penyelesaian Revisi DIPA Penyelesaian pengesahan revisi DIP A diatur sebagai berikut:
a. Revisi DIP A disahkan oleh Direktur J end era I Perbendaharaan a tau Kepala Kantor Wilayah Ditjcn Perbendaharaan sepanjang menyangkut perubahan sebagai berikut : 1 ) Perubaharyralat karena kesalahan administrasi;
2) Perubahan kantor bayar (KPPN);
3) Perubahan alokasi dana antar sub kegiatan atau penambahan/ pengurangan sub kegiatan dalam satu kegiatan/prograrn/jenis belanja, sepanjang tidak mengurangi alokasi dana belan ja mengikat.
4) Perubahan volume keluaran pada sub kegiatan dengan memperhatikan kesesuaian sasaran kegiatan dan atau sasaran program tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatan/prograrn/ jenis belanja.
5) Pcncairan dana yang diblokir/bertanda bintang (*), sepanjang dicantumkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan I Kepala Kantor Wilayah Dit j en Perbendaharaan, apabila persyaratan telah dipenuhi.
b. Revisi DIP A disahkan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Jenderal Anggaran untuk perubahan yang menyangkut: l ) Pagu masing-masing kegiatan dalam satu program;
2) Pagu masing-masing j enis belanja;
3) Pagu masing-masing unit organisasi dan lokasi dalam satu bagian anggaran;
4) Pagu anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan penenmaan PNBP;
5) Pagu anggaran belanja yang bersumber dari pmJaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran PHLN;
6) Perubahan sasaran dan volume kegiatan. www.jdih.kemenkeu.go.id I - MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 7) Perubahan volume keluaran pada kegiatan dengan memperhatikan kesesuaian sasaran kegiatan dan atau sasaran program tanpa mengubah alokasi dana pada kegiatanJprogram/ jenis belanja.
8) Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan .oleh Direktur Jenderal Anggaran. Tata cara revisi butir 1 ) s/d 5) diatas, akan diatur kemudian dengan peraturan Menteri Keuangan tersendiri setelah Undang-Undang APBN dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat ditetapkan.
b. Revisi dapat dilakukan oleh Satuan Kerja sepanjang : 1 ) Tidak mengakibatkan perubahan DIP A;
2) Tidak mengurangi belanja gaji dan tunjangan lainnya yang melekat pada gaJ1;
3) Tidak mengurangi/tidak merelokasi belanja terikat;
4) Masih dalam kelompok pengeluaran yang sama (4 digit); Revisi dimaksud cukup dilakukan dengan merubah Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berkenaan, dan menyampaikan soft copy perubahan rincian DIPA diatas kepada Direktur Pelaksanaan AnggaranJKanwil Ditjen Perbendaharaan setempat untuk dilakukan updating data DIP A serta tembusan disampaikan kepada KPPN bersangkutan.
2. Pengesahan Revisi D IPA Penyelesaian revisi DIP A diatur sebagai berikut:
a. Revisi DIP A untuk DIPA Satker Pu sat yang berlokasi di DKl Jakarta, disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
b. Revisi DIP A untuk : 1 ) DIPA Satker Pusat yang berlokasi di daerah (di luar DKl Jakarta), 2) DIP A Satker Vertikal, 3) DIPA Dekonsentrasi, dan 4) DIP A Tu gas Pembantuan, baik yang disahkan di pusat maupun di daerah, disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat;
c. Revisi DIP A sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada: 1 ) Menteri/Ketua Lembaga;
2) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3) Gubemur Propinsi; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN 4) Direktur Jenderal Anggaran;
5) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Akuntansi dan Pelaporan;
6) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, beserta arsip data komputernya;
7) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bersangkutan, beserta arsip data komputernya.
d. Revisi DIP A sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada: 1 ) Menteri/K.etua Lembaga;
2) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3) Gubernur Propinsi;
4) Direktur Jenderal Anggaran;
5) Direktur J _ endera l Perbendaharaan c.q :
a. Direktur Pelaksanaan Anggaran, beserta arsip data komputernya;
b. Direk: tur Akuntansi clan Pelaporan;
6) K ep a l a Kantor Pelayanan P e rb e nd a h a r aa n Negara bcrsangkutan, beserta arsip data komputemya.
3. Batas waktu Penyelesaian Pengesahan Revisi D IPA Penyelesaian pengesahan revisi DIP A paling lam bat 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengesahan revisi serta data pendukung diterima secara lengkap.
4. Pelaporan Revisi DIPA Revisi DIPA yang disahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan wa jib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pelaksanaan Anggaran setiap bulan beserta seluruh arsip data komputer baik yang dilaporkan revisinya maupun yang tidak direvisi. D. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Dalam rangka monitoring penyerapan pagu anggaran dan kelancaran pelaksanaan anggaran, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan wajib menyusun dan melaporkan realisasi penggunaan anggaran secara berkala (bulanan) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq Direktur Pelaksanaan Anggaran paling lambat tanggal I 0 bu Ian berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CARA PENGISIAN DAFTAR ISIAN P ELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) DAN SURAT RINCIAN ALO KASI ANGGARAN (SRAA) A. CARA PENGISIAN DIPA 1 . PENGISIAN SURAT PENGESAHAN DIPA (SP DIPA) ( Contoh : 1 ) Halaman ini bcrisi infom1asi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA. Cara pcngisian SP DIP A sebagai berikut: [ I) Diisi dengan nomor SP DIPA dengan ketentuan sebagai berikut aaaa omor SP b ccc-dd e fff Nomor revisi Kade Kementerian Negara/Lembaga - Kade unit Organisasi Kade dekon ( O= dekonffP I =non dekonff P) Diisi dengan kod̘ Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk DlPA yang ditelaah di daerah [2) Diisi dengan kode kcmenterian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian negara/lcmbaga l3] Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dcngan uraian unit organisasi [4) Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi [5] Diisi dengan kod e / nama satker diikuti dengan uraian satker [6] Diisi dcngan jumlah PAGU dengan angka dan huruf [ ^7] Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi [ ^8) Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi [9] Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program diikuti dengan uraian program [10) Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan [ 1 1) Diisi denganjumlah PAGU untuk fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan [12) Diisi denganjumlah PAGU Rupiah Murni [13) Diisi denganjumlah PAGU PNBP [ 14) Diisi denganjumlah PAGU Hibah Luar Ncgeri [ 1 5] Diisi dengan jumlah PAGU Pinjaman Luar Ncgeri [ 16) Diisi dengan nama KPPN sebagaimana tercantum dalam Daftar 7 terlampir [ 1 7) Diisi dengan kode KPPN [ 18) Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait. [ 19) Diisi tempat dan tanggal penetapan SP DIPA [20) Oiisi dengan nama Kanwil DJPBN untuk DIPA yang ditelaah di daerah [21] Diisi dcngan nama penandatangan SP [22) Diisi dengan NIP penandatangan SP www.jdih.kemenkeu.go.id 2. PENGISIAN DIPA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA a. Pengisian DIPA Halaman I (Umum) Halaman ini diisi dengan infonnasi yang bersifat urnum dan merupakan rekapitulasi dari seluruh Satuan Kerja dalam satu Unit Organisasi dan satu Propinsi. Halaman ini terdiri atas Halaman IA dan Halarnan IB. 1 ) Halaman IA diisi sebagai berikut: ( Contoh : 2 ) ( I ) Diisi Nomor S P DIPA (2) Diisi kode kode kementerian negara/lembaga diik: uti dengan uraian nama kementerian negara/lembaga (3) Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi (4) Diisi dengan kode Propinsi diikuti dengan uraian Propinsi (5) Diisi dengan kode Satker diikuti dengan uraian Satker (6) Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran (7) Diisi nama Bendahara Pengeluaran (8) Diisi nama Pejabat Penandatangan SPM (9) Diisi kode dan uraian Fungsi (10) Diisi Jumlah Uang Fungsi ( 1 1 ) Diisi kode dan uraian Sub Fungsi (12) Diisi Jumlah Vang Sub Fungsi (13) Diisi : xx pertama = Kode Fungsi, xx kedua = Kode Sub Fungsi, xx = Kode Program dan uraian program ( 1 4) Diisi Jumlah Uang Program ( 1 5) Diisi Uraian sasaran dari program ( 1 6) Diisi kode kegiatan ( 1 7) Oiisi sasaran/keluaran kegiatan (18) Diisi Jumlah volume dan satuan Kegiatan (19) Diisi Jumlah Uang Kegiatan (20) Diisi Kode Sub Kegiatan (2 I ) Diisi Indikator Keluaran Sub Kegiatan (22) Diisi Jumlah volume Sub Kegiatan (23) Diisi Jumlah satuan Sub Kegiatan (24) Diisi tempat dan tanggal penetapan Konsep DlPA (25) Diisi nama PA/KP A (26) Diisi nama penandatangan DIPA (27) Diisi NJP penandatangan DIPA (28) Diisi nomor Urut halaman 2) Halaman I B diisi dengan : ( Contob : 3 ) [ I ] Diisi dengan nomor SP DIPA [2] Diisi dengan kode dan nama satker diikuti dengan uraian nama satker [3] Diisi denganjumlah PAGU [4] Diisi dengan jumlah PAGU Rupiah Mumi [5] Diisi denganjumlah PAGU PNBP [6] Diisi dengan jumlah PAGU P injaman/Hibah Luar Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA [7] Diisi dengan kode mata uang asing untuk pagu Pinjaman Luar negeri [8] Diisi dengan jumlah uang kurs per ma ta uang asing untuk pagu Pinjaman luar legeri [9] Diisi dengan jumlah uang dalam bcntuk Rupiah untuk pagu Pinjaman luar Negcri [I OJ Diisi dengan kode ma ta uang asing untuk pagu Pinjaman Luar negeri [ 1 1) Diisi dcngan jumlah uang kurs per ma ta uang a sing untuk pagu Pinjaman luar : -Jcgeri [ 12] Diisi dengan ju ml ah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Pinjaman luar Negeri [ 13) Diisi dengan kode ma ta uang asing untuk pagu Hi bah [ 14] Diisi dengan jumlah uang kurs per mata uang asing untuk pagu Hibah [ I 5] Diisi dengan jumlah uang dalam bentuk Rupiah untuk pagu Hibah [ 16] Diisi dengan kode ma ta uang Rupiah untuk pagu Hibah [ 1 7] Diisi dengan jumlah uang per Rupiah untuk pagu J-libah [ 1 8] Diisi dcngan jumlah uang dalam bcntuk Rupiah untuk pagu Hibah [ 1 9] Diisi dengan nomor wut [20) Diisi Nomor NPLN/ Tahun dan Nomor Register [2 1 ] Diisi kode 1 (21a] Diisi kode l [22] Diisi pagu total pinjaman/ hibah [22a] Diisi jumlah pagu PHLN yang tahun ini akan dilaksanakan (23) Diisi kode 1 [23a] Diisi kode 2 [24] Diisi jumlah penarikan sampai dengan tahun ini dalam bcntuk USS [24a] Diisi jumlah penarikan tahun ini dalam bcntuk USS (25] Diisi kode cara penarikan ( PP, PL,LC, atau RK) [26] Diisi jumlah uang yang ditarik dalarn ribuan mpiah (27) Diisi kode dana pendamping ( I =RpPDP, 2=RPL 1, 3 = RplocC os t, 4= RpAPBD) [28] Diisi jumlah dana pendamping dalam rupiah sesuai dengan kode pendarnping [29) Diisi nomor urut halarnan b. Pengisian Halaman I I (Rincian Pengeluaran) Halaman IT bcrisi informasi untuk masing-masing Satuan Kerja, baik sasaran yang hcndak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jcnis belanja dan MAK, baik untuk DfPA Kementerian Negara/Lembaga maupun DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. l ) H alaman I I untuk Belanja Kementerian Negara/Lembaga diisi sebagai berikut: ( Contoh : 4 ) ( I ) Diisi dengan omor S P DIPA (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker (3) Diisi dengan Kode Satker (dirnungkinkan satu DIPA rnernuat beberapa Satkcr untuk Kernenterian Negara/Lernbaga tertentu) (4) Diisi dengan Uraian Satker (5) Diisi dengan Kode Kewenangan (KP, KD, DK atau TP) (6) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan (7) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, Program, Kcgiatan (8) Diisi dengan volume dan satuan Kegiatan (9) Diisi dengan kodc kegiatan dan sub kegiatan (10) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN ( 1 1 ) Diisi dengan volume dan satuan Sub Kegiatan ( 1 2) Diisi dengan Kelompok MAK (1 3) Diisi dengan Uraian Kelompok MAK (14) Diisi dengan Kode Kab!Kota (1 5) Diisi dengan kode kantor bayar (K.PPN) (16) Diisi dengan nomor register untuk PHLN (17) Diisi dengan cara penarikan/sumber dana ( PP,PL,R.K,LC /RM/RMP/PHL /P BP) (18) Diisi dengan Pagu per jenis belanja kementerian negara/lembaga dalam ribuan Rupiah (pegawai, barang, modal, bantuan social dan lain-lain) (19) Diisi dengan total pagu per jenis belan ja kementerian negara/lembaga dalam ribuan Rupiah (pegawai, barang, modal, bantuan social dan lain-Jain) (20) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIPA (21) Diisi dengan Jabatan penandatangan DlPA (P AfK.P A) (22) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DlPA (23) Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIPA (24) Diisi dengan Nomor Urut Halaman 2) Halamao I I uotuk Belaoja Daerah diisi sebagai berikut: ( Cootoh : 5 ) (1) Diisi dengan omor S P DIPA (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker (3) Diisi dengan Kode Satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa Satker untuk Kementerian 1egara/Lembaga tertentu) (4) Diisi dengan Uraian Satker (5) Diisi dengan Kode Kewenangan (KP, KD, DK atau TP) (6) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan (7) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan (8) Diisi dengan volume dan satuan Kegiatan (9) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan (10) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan ( 1 1 ) Diisi dengan volume dan satuan Sub Kegiatan (1 2) Diisi dengan Kelompok MAK (13) Diisi dengan Uraian Kelompok MAK (14) Diisi dengan Kode Kab!Kota (15) Diisi dengan kode kantor bayar (K.PP ) (16) Diisi dengan nomor register untuk PHLN (17) Diisi dengan cara penarikan/sumber dana ( PP ,PL,R.K,LC /RM/RMP/PHLN/P BP) (1 8) Diisi dengan Pagu per jenis belanja daerah dalam ribuan Rupiah (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian, dan Dana Otonorni Khusus) (19) Diisi dengan total pagu per jcnis belanja daerah dalam ribuan Rupiah (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian, dan Dana Otonorni Khusus) (20) Diisi dengan tempat clan tanggal penetapan Konsep DIPA (2 1 ) Diisi dengan Jabatan penandatangan DTPA ( P AfK.P A) (22) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIP A (23) Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIPA (24) Diisi dengan Nomor Urut Halaman www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3) Halaman I I untuk Pembiayaan diisi sebagai ber ikut: ( Contoh : 6 ) ( ! ) Diisi dengan Nomor SP DlPA (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker (3) Diisi dengan Kode Satker (dimungkinkan satu DlPA memuat bebcrapa Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga tertcntu) (4) Diisi dcngan Uraian Satkcr (5) Diisi dengan Kode Kewenangan (KP, KD, DK atau TP) (6) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan (7) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan (8) Diisi dengan volume dan satuan Kcgiatan (9) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan ( I 0) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan ( 1 1 ) Diisi dcngan volume dan satuan Sub Kcgiatan (12) Diisi dengan Kelompok MAK (13) Diisi dengan Uraian Kclompok MAK (14) Diisi dengan Kodc Kab/Kota ( 1 5) Diisi dengan kode kantor bayar (KPP ( 1 6) Diisi dengan nomor register untuk PHL (17) Diisi dengan cara penarikan/sumbcr dana ( PP,PL,RK,LC / RM/R.'v!P/PHL; -.J / P BP) ( 1 8) Diisi dengan Pagu per jenis pembiayaan dalam ribuan Rupiah (Dalam Ncgeri, Luar Negeri, Penerusan Pinjaman, Penyertaan Modal Negara) ( 1 9) Diisi dcngan total pagu per jenis pembiayaan dalam ribuan Rupiah (Oalam egeri, Luar Negeri, Penerusan Pinjaman, Penyertaan Modal Negara) (20) Diisi dengan tempat dan tanggal pcnetapan Konscp DlPA (21) Diisi dcngan Jabatan pcnandatangan DIPA (PA/KP A) (22) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA (23) Oiisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIPA (24) Diisi dengan omor Urut Halaman 4) Halaman II untuk Belanja Subsidi diisi sebagai berikut: ( Contoh : 7 ) (1) Diisi dengan 1omor SP DIPA (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker (3) Diisi dengan Kode Satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa Satkcr untuk Kementerian Negara/lembaga tertentu) (4) Diisi dengan Uraian Satker (5) Diisi dcngan Kode Kewenangan (KP, KD, DK atau TP) (6) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan (7) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan (8) Diisi dengan volume dan satuan Kegiatan (9) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan ( 1 0) Diisi dengan maian Sub Kcgiatan ( 1 1 ) Diisi dengan volume dan satuan Sub Kegiatan ( 1 2) Diisi dengan Kelompok MAK ( 1 3 ) Diisi dengan Uraian Kelompok MAK (14) Diisi dengan Kode Kab/Kota ( 1 5) Diisi dengan kode kantor bayar (KPP www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ( 1 6) Diisi dengan nomor register untuk PHLN ( 1 7) Diisi dengan cara penarikan/sumber dana ( PP,PL,RK,LC /RM/RMP/PHLN/PNBP) ( 1 8) Diisi dengan Pagu per jenis belanja subsidi dalam ribuan rupiah ( 1 9) Diisi dengan total pagu per jenis belanja subsidi dalam ribuan rupiah (20) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DIPA (2 1 ) Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (PA/KP A) (22) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA (23) Oiisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIPA (24) Diisi dengan Nomor Urut Halaman 5) Halamao I I untuk Belaoja Bunga Utang dan Hibah diisi sebagai berikut: ( Contoh : 8 ) (1) Diisi dengan Nomor SP DIPA (2) Diisi dengan Kode Satker dan Uraian Satker (3) Diisi dengan Kode Satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa Satker untuk Kementerian Negara/Lembaga tertentu) (4) Diisi dengan Uraian Satker (5) Diisi dengan Kode Kewenangan (KP, KD, DK atau TP) (6) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan (7) Diisi uraian Fungsi, Sub fungsi, Program, Kegiatan (8) Diisi dengan volume dan satuan Kegiatan (9) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan (IO) Diisi dengan uraian Sub Kegiatan ( 1 1 ) Diisi dengan volume dan satuan Sub Kegiatan (12) Diisi dengan Kelompok MAK (13) Diisi dengan Uraian Kelompok MAK (14) Diisi dengan Kode Kab/Kota (15) Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN) (16) Diisi dengan nomor register untuk PHLN (17) Diisi dengan cara penarikan/sumber dana ( PP,PL,RK,LC /RMIRMP/PHLN/PNBP) (18) Diisi dengan Pagu per jenis belanja Bunga Utang Dalam dan Luar Negeri serta Belanja Hibah dalam ribuan rupiah ( 1 9) Diisi dengan total pagu per jenis belanja Sunga Utang Dalam dan Luar Negeri serta Belanja Hibah dalam ribuan rupiah (20) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan Konsep DTP A (21) Diisi dengan Jabatan penandatangan DIPA (P AIKPA) (22) Diisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA (23) Diisi dengan IP Pejabat penandatangan DIP A (24) Diisi dengan Nomor Urut Halaman www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c. Pcngisian H alaman I I I (Rencana Penarikan Dana dan Pcrkiraan Pencrimaan) ( Contoh : 9 ) Halaman I I I merupakan rencana penarikan dana olch masing-masing satuan kcrja sampai dengan jcnis bclanja serta rencana pcnerimaan pcrpajakan/bea dan cukai dan P BP yang menjadi tanggung jawab masing-masing satuan kerja. Halaman I l l diisi sebagai berikut: ( I ) Diisi dcngan nomor SP DIPA (2) Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satkcr (3) Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker (dimungkinkan satu DIPA mcmuat beberapa Satkcr untuk Kemcntcrian Negara/Lembaga tertentu) (4) Diisi dengan rcncana jumlah dana yang akan ditarik sesuai bu Ian yang bersangkutan yang dirinci sctiap jenis belanja dalam ribuan rupiah (5) Diisi dengan jumlah uang prakiraan pcnerimaan sesuai bulan yang bcrsangkutan yang dirinci : p cnerimaan perpajakan/bca dan cukai (khusus Satker dibawah Ditjen Pajak & Ditjcn Bea dan Cukai); pcnerimaan negara bukan pajak (PNBP) (6) Di isi dcngan tern pat dan tanggal penctapan DIP A (7) Diisi dengan namajabatan pcnandatangan DIPA (PA / KPA ) (8) Oiisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA (9) Diisi dcngan NIP Pejabat penandatangan DIPA ( I O) Diisi dengan nomor urut halaman d. Pcngisian H alaman IV (Catatan) ( Contoh : J 0 ) Halaman IV merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh Saluan Kerja dalam melaksanakan OIPA. Halaman IV diisi sebagai berikut: ( I ) Diisi dengan nomor SP DIPA dcngan kctentuan sebagai berikut (2) Diisi d cn g an kode satkcr diikuti dengan uraian satker (3) Diisi dengan kode satker (dimungkinkan satu DIPA memuat beberapa Satkcr unruk Kementerian Negara/Lembaga tertentu) (4) Diisi dengan uraian satker Isian belanja rnengikat (5) Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan (6) Diisi dcngan uraian kegiatan (7) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kcgiatan (8) Diisi dengan uraian sub kegiatan (9) Diisi dengan kode MAK belanja mengikat ( I 0) Diisi dcngan uraian MAK belanja mengikat ( I I ) Diisi dengan pagu dana MAK belanja mengikat www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESJA Isian dana yang diblokir (12) Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan (13) Oiisi dengan uraian kegiatan (14) Diisi dengan kode kegiatan dan sub kegiatan ( 1 5 ) Diisi dengan uraian sub kegiatan ( 1 6) Diisi dengan kode MAK yang diblokir ( 1 7) Diisi dengan uraian MAK yang diblokir (18) Diisi dengan pagu dana MAK yang seluruh/sebagian dananya diblokir (19) Oiisi dengan keterangan "Diblokir sebesar" (20) Oiisi dengan pagu dana MAK yang diblokir (2 1 ) Diisi dengan keterangan blokir, contoh : - Dis posisi : Dapat dilaksanakan selelah mendapat persetu juan Direktur Jenderal Perbendaharaan; atau - Disposisi : Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetu juan Kepala Kanwil.... . Direktorat Jenderal Perbendaharaan ... ......... . Untuk blokir yang berasal dari DJAPK akan diberikan catatan tambahan "Blokir dari OJA PK" (22) Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA (23) Diisi dengan namajabatan penandatangan DIPA (PA/KPA) (24) Oiisi dengan nama Pejabat penandatangan DIPA (25) Diisi dengan NIP Pejabat penandatangan DIPA (26) Diisi dengan nomor urut halaman B. CARA PENGISIAN SURAT RINCIAN ALOKASI ANGGARAN (SRAA) 1 . PENGISJAN SURAT PENGESAHAN SRAA ( Contoh : 1 1 ) Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari SRAA. Cara pengisian SP SRAA sebagai berikut: [ I ] Diisi dengan nomor SP SRAA dengan ketentuan sebagai berikut AA Nomor SP BBB Kode Kementerian Negara/Lembaga CC Kode Unit Organisasi [ ^2 ] Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uraian nama kementerian negara/lembaga [3] Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi [4J Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi [5] Diisi dengan jumlah PAGU SRAA a. Diisi denganjumlah PAGU untuk KP b. Diisi dengan jumlah PAGU untuk KO c. Diisi dengan jumlah PAGU untuk DK d. Diisi dengan jumlah PAGU untuk TP [6] Diisi dengan jumlah pagu dana yang bersumber dari Rupiah : - Diisi pagu dana RM on Pendamping - Diisi pagu dana RM Pendamping - Diisi pagu dana PNBP www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA [ ^7 ] Diisi dengan jumlah pagu dana yang bcrsumber dari PHL - Diisi pagu dana Pinjaman Luar 1egeri - Diisi pagu dana Hibah Luar egcri [8] Diisi tempat dan tanggal pengesahan SP SRAA I lalaman ini ditandatangani oleh Direktur J e nd e ra l Perbendaharaan atas nama Mentcri Keuangan.
2. PENGISIAN LAMPIRAN SRAA a. Pengisi Lampiran I ( Contoh : 1 2 ) Halaman ini diisi dengan informasi dari seluruh Satuan Kerja dalam satu Unit Organisasi dan satu Propinsi yang dirinci per Kegiatan dan Jenis Belanja. Lampiran I diisi sebagai berikut: [ I ] Diisi dengan nomor SP SRAA [2] Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA [31 Diisi dengan Nama Kanwil DJPBN [4 J Diisi dcngan Kode dan nama Kemcnterian Negara/Lembaga [5] Diisi dengan kode dan nama unit organisasi [6] Diisi dcngan kode dan nama propinsi [ 7] Diisi dengan nomor urut setiap satker f 8] Diisi dengan kodc Satkcr, Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan [9] Diisi dengan uraian Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kcgiatan f 101 Diisi dengan alokasi anggaran per jenis bclanja dirinci per Satker dan Kegiatan [ ^I I j Diisi dengan nomor urut halaman [ 1 21 Diisi dcngan kode kewcnangan ( K P = Kantor Pusat: K D = K an t or Dacrah; DK Dekonsentrasi: dan TP = Tugas Pcmbantuan b. Pcngisian Lampiran II ( Contoh : 1 3 ) 1-lalaman ini diisi dengan informasi dari seluruh Satuan Kerja dalam satu Unit Organisasi dan satu Propinsi yang dirinci per Kegiatan dan Sub Kegiatan. Lampiran II diisi sebagai berikut: [I] Diisi dengan nomor SP SRJ\A [2] Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA (3) Diisi dengan Nama Kanwil DJPBN (4] Diisi dengan Kodc dan nama Kementerian Negara/Lembaga [5] Diisi dengan kode dan nama unit organisasi (6) Oiisi dcngan kodc dan nama propinsi www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN [7] Diisi dengan nomor urut setiap satker [8] Diisi dengan kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan [9] Diisi dengan uraian Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan dan Indikator Keluaran Sub Kegiatan (10] Diisi dengan pagu dana per Fungsi, Sub fungsi, Program dan Satker [ 1 1 ] Diisi dengan pagu dana per Fungsi, Sub Fungsi, Program, Satker dan Kegiatan [ 1 2] Diisi dengan volume dan satuan lndikator Keluaran Sub Kegiatan c. Pengisian Lampiran III ( Contob : 14 ) Halaman ini diisi dengan infonnasi dana yang diblokir dari seluruh Satuan Kerja dalam satu Unjt Organisasi dan satu Propinsi yang dirinci per Kegiatan dan Sub Kegiatan. Lampiran III diisi sebagai berikut: [ I ] Diisi dengan nomor SP SRAA [2] Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA [3 ^] Diisi dengan Nama Kanwil DJPBN [41 Diisi dengan Kode dan nama Kementerian egara/Lembaga [ ^5 ] Diisi dengan kode dan nama unit organisasi [6] Diisi dengan kode dan nama propinsi [7] Diisi dengan nomor urut setiap satker [8] Diisi dengan kode Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan MAK [9] Diisi dengan uraian Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan MAK [ I O] Diisi dengan sumber dana : RM=Rupiah Murni; RMP=Rupiah Mumi Pendamping; Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); dan Penerimaan egara Bukan Pajak (PNBP). [ I I ] Diisi dengan pagu dana per Satker, Kegiatan, Sub Kegiatan dan per MAK yang diblokir [ 12] Diisi dengan kode keterangan blokir (I, 2 a tau 3) [ 13] Diisi dengan nomor urut halaman d. Pengisian Lampiran IV ( Contoh : 1 5 ) Halaman ini diisi dengan infonnasi dana yang bersumber dari PHLN untuk seluruh Satuan Kerja dalam satu Unit Organisasi dan satu Propinsi yang dirinci sampai dengan per MAK. Lampiran IV diisi sebagai berikut: [ I ] Diisi dengan nomor SP SRAA (2] Diisi dengan tanggal pengesahan SRAA [3] Diisi dengan 1ama Kanwil DJPBN [ ^4 ] Diisi dengan Kode dan nama Kementerian Negara/Lembaga [5] Diisi dengan kode dan nama unit organisasi [6] Diisi dengan kode dan nama propinsi www.jdih.kemenkeu.go.id , r MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA [7] Diisi dengan nomor urut setiap satker [8] Diisi dengan kode dan uraian Satker, Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan MAK [9] Diisi dengan kode lokasi, kode kabupaten/kota, dan kode KPPN [ I O] Diisi dengan nomor register loan/nomor register pendamping [ 1 1 ] Diisi dengan cara penarikan (PP=Pembiayaan Pendahuluan; PL = Pembayaran Langsung; RK=Rekening Khusus; dan LC=Leuer o f Credit), [ 12] Diisi dengan kode sumber dana [ 13] Diisi dengan jumlah pagu dana yang bersumber dari PHLN [ 14] Diisi dengan jumlah pagu dana PHL 1 yang diblokir [ 15] Diisi dengan nomor urut halaman C. CARA PENGISIAN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) (Contob : 1 6 ) Halaman ini berisi infonnasi mengenai rincian kegiatan/belanja pada seliap Salker. Cara pengisian POK sebagai berikut: [I ] Diisi dengan kode kementerian negara/lembaga diikuti dengan uratan nama kementerian negara/Jembaga [2] Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi [3] Diisi dcngan kode dan nama Satker [4] Diisi dengan kodc dan uraian program [5] Diisi dengan Sasaram program [6] Diisi dengan kode kegiatan, sub kegiatan, Kelom_pok MAK dan MAK [7] Diisi dengan uraian kcgiatan, sub kegiatan, Kelompok MAK dan MAK [8] Diisi dengan volume setiap rincian belanja [9] Diisi dengan harga satuan setiap rincian belanja [ I 0] Diisi dengan jumlah harga [ 1 1 ] Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN) [ 12] Diisi dengan indikator kinerja setiap kegiatan dan sub kegiatan [ 1 3] Diisi dengan nama pejabat Eselon I Satker bersangkutan [ 14) Diisi dengan IP pejabat Eselon I Satker bersangkutan [ I S] Diisi dengan nama pejabat KPA l J6] Diisi dengan NIP pejabat KPA www.jdih.kemenkeu.go.id KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBUK INOONESIA LAMPIRAN : 1 (SATUJ SET OAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA Contoh : 1 SU RAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008 NOMOR : aaaa.b/ccc-dd.e/tff /2008 (1) Dengan ini kami mengesahkan alokasi anggaran 1 . Kementerian/Lembaga : (XXX ) (2) 2. Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXX XXXXXX (3) 3. Propinsi : (XX) : (XXXXX ) (4) (5) 4. Kode/Nama Satker Sebesar : Rp. 999.999.999.999 c .. ·xxxxx xxxxxxx ڦ ... l (6) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan : xx XX.XX XX.XX.XX XX.XX.XX.XXXX Sumber dana berasal 1 . Rupiah Mumi 2. PNBP Rp Rp 999.999.999.999 (12) 999.999.999.999 (13) 3. Pinjaman I Hibah Luar Negeri Rp 999.999.999.999 - Hibah Rp 999.999.999.999 (14) - Pinjaman Luar Negeri Rp 999.999.999.999 (15) Rp 999.999.999.999 Rp 999.999.999.999 Rp 999.999.999.999 Rp 999.999.999.999 } '"' Rincian belanja untuk masin9-masing kegiatan tertera dalam Daftar lslan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ter1ampir. Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di : 1 . XXXXXXXXX (16) (17) (XXX ) Rp. 999.999.999.999 (18) 8. XXXXXXXXX (16) (17) (XXX ) Rp. 999.999.999.999 (18) 2. 9.
3.
10. 4. 1 1 .
5. 12. 6 ^. 13.
7. 14. Surat Pengesahan ini hanya ber1aku sebagai dasar pencairan dana bagi KPPN. Tanggungjawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran DIPA ini ber1aku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. xxxxxxx , xx xxxxxxxxx xxxx (19) AN.MENTER! KEUANGAN R.I DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN/ KEPALA KANWIL XXX DIT JEN PBN XXXXXX (20) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(21) NIP.XXXXXXXXXX (22) www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA UAFTAR I S I AN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008 NO MOR : aaaa.b/ccc-dd.e/fff/2008 (1) IA. U M U M Contoh : 2 Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi : (XXX ) : (XX) : {XX) (2) (3) xxxxxx xxxxxxxxxxx (4) xxxxxxxxx xxxxxxxxx (5) Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pejabat Penandatangan SPM : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (6) : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (7) : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (8) Kode/Nama Satker : {XXXXX ) 1 . Fungsi xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (9) 2. Sub Fungsi xx. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( 1 1 ) 3. Program Sasaran program xx. xx. xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( 1 3) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (15) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x Sasaran/Keluaran kegiatan : xxxx (16) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lndikator Keluaran Sub kegiatan :
(20) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx.xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (17) (21) (22) 999.999,99 xxxxxx (18) 999.999,99 xxxxxx 999.999,99 xxxxxx 999.999,99 xxxxxx 999.999,99 xxxxxx 999 . 999 , 99 xx.xx.x 999.999,99 xxxxxx 999.999,99 xxxxxx (23) Halaman : I A.xx 28 Rp. 999.999.999.999.999.999 (10) Rp. 999.999.999.999.999.999 (12) Rp. 999.999.999.999.999.999 (14) Rp. 999.999.999.999.999.999 (19) XXXXXXXX , XX XXXXXXXX XXXX XXXX {24) A.N. ... .......... ... ........................ ....... (25) (26) (27) www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISIAN PELAl<SANAAN ANGr.ARAN T AHUN ANGGARAN 2008 I B. UMUM Nomor SP Kode/Nama Satker : aaaa.b/ccc-dd.e/fff /2008 (1) : (999999) XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX: xJC: xJCOOOOOO<X (2) 1 . Anggaran Tahun 200· 1. Rupiah Murni 2. PNBP : Rp. : Rp. : Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri : Rp. 2 R ^" . p· ^. /H"b h L N inc1an in 1 aman I a uar e g en :
999.999.999.999.999.999.999 (3) Keterangan :
a. Pinjaman Luar Negeri 999.999.999.999.999.999.999 [4) 999.999.999.999.999.999.999 (SJ b. Hibah 999.999.999.999.999.999.999 (6) (1) Valuta Asing (2) RPLN (1) Valuta Asing (2) RPLN Contoh : 3 Halaman : IB.xx (29) Valas (7) 999.999.999.999.999 [8) Rp. 999.999.999.999.999.999 (9) Valas (10) 999.999.999.999.999 (11] Rp. 999.999.999.999.999.999 (12] Valas (13) 999.999.999.999.999 [14] Rp. 999.999.999.999.999.999 (15) Valas (16) 999.999.999.999.999 [17] Rp. 999.999.999.999.999.999 (18) SUMBER PHLN PAGU PHLN PENARIKAN RINCIAN & DANA PENDAMPING No. NPLN/Tahun 1 . Pagu Total 1. s/d Tahun lalu CARA PENARIKAN 1. RpPDP 3.RpLocCost No. No.Register 2. Pagu Tahun ini 2. Tahun ini (PP, PL, LC, RK) 2. RPLN 4. RpAPBD Valuta Asing ( x 1000) USS dalam ribuan) . ( dalam ribuanl Kode Dana Kode Dana Kode Dana Kode Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (19) (20] (21) (22] (23] (24) (25) (26) (27) (28) (21a] (22a) (23a) (24a) www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor SP : aaaa.b/ccc-Od.e/fff /2008 (1) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFT AR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN I I. RINCIAN PENGELUARAN (RJBUAN RUPIAH) Kode dan Nama Satker :
(999999) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (2) B E L A N J A Kode Satker, Fungsi, Subfungsi, Program, Uraian Satker, Kegiatan, Sub kegiatan, Kewenangan/ Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kelompok MAK Volume/Saluan PEGAWAI BARA NG MODAL BANTUAN Kelompok MAK SOSIAL 1 2 3 4 5 6 7 xxxxx (3) ){){){){){){){){ ){. ,: ){ . •• "){){){ (4) XX (5) 999.999 999.999 999.999 999.999 (6) xx . xx . xx . xxxx x x x v · v y JI )( . ^.. • '){){){ (7) 999,999 xxx (8) 999 999 999.999 999 . 999 999.999 (9) xxxx .xxxx •)(){){){){){){ ){){){x x •• .JI)(){ (10) 999,999 xxx ( 1 1 ) 999.999 999.999 999 . 9 9 9 999 . 999 (12) xxxx llllll¥lllll ll¥ll ,: ){...'){){ ( 1 3) XX . XX ( 1 4) 999.999 999.999 999.999 999.999 r (18) (19) -- ᆽ r I I i J U M L A H 999.999 999.999 999.999 999.999 Halaman : II.xx JUMLAH KPPN LAIN-LAIN SELURUH 8 9 10 999.999 999 . 999 9 99 . 99 9 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 xxx (15) I I 1 I 999.999 999.999 xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (20) (21) AN .. NIP (22) (23) Contoh : 4 (24) S. Dana/ Cara Pena- rikan/ Register 1 1 xxxxxx xxxx (016) (017) www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor SP : aaaa.b/ccc-dd.e/fff /2008 (1) MENTEAI KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA DAFT AR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN II. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) Kode dan Nama Satker :
(999999) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x (2) Halaman : II.xx Kode Satker, Fungsi, Subfungsi, Program, Uraian Satker, Kegiatan, Sub kegiatan, Kewenangan/ Dana Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kelompok MAK Volume/Satuan Alokasi Kelompok MAK Um um 1 2 3 5 xxxxx (3) lv_vvv • • •y •...(4) XX (5) 999.999 - - - - - - (6) xx.xx.xx.xxxx lvvvv_v_ . . ----.. - - .. - (7) 999,999 xxx (8) 999.999 (9) xxxx .xxxx .. . .....(10) 999,999 xxx (11) 999.999 (12) )()()()( ll000( X X x • x (13) xx.xx (14) 999.999 r J U M L A H 999.999 I B E L A N J A D A E R A H Dana Dana Bagi Alokasi Khusus Hasil 6 7 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 I 999.999 999.999 Dana Dana JUMLAH Oto no mi SELURUH Penyesuaian Khusus 8 9 10 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 tv"" I (18) (19) I ""'-- I I I 999.999 999.999 999.999 XXXXXXXXXX, XX XXXX.XXXXXX XXXX (20) (21) Aᆼ.................· ·· · · · · · ·· ··· ·· · · · · · · · · · NIP . ... ... .......................... ............... .. . .
(22) (23) KPPN 1 1 xxx (15) Contoh : 5 (24) S. Dana/ Cara Pena- rikan/ Register 1 2 )()()()()()()() )()()()( (016) (017) www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN DAFTAR I SIAN PE LAKSANAAN ANGGARAN II. RINCIAN PENGELUARAN (RlBUAN R U PI A H) Nomor SP : aaaa.b/ccc-dd.e/fff /2008 (1) Kode dan Nama Satker :
(999999) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (2) Kode Satker, Fungsi, Subfungsi, Program, Uraian Satker, Kegiatan, Sub kegiatan, Kewenangan/ Kegiatan, Sub kegiatan, dan Kelompok MAK Volume/Saluan Kelompok MAK 1 2 3 xxxxx (3) XXY _ Y _ Y _ Y _ Y ) ( > l )! Y ) f _ Y _ Y _ : : • _ J ' - J ' - : : • _ _ . -- -" - " (4) XX (5) (6) XX.XX.XX.XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (7) 999,999 xxx (8) (9) xxxx.xxxx XXY _ Y _ Y _ Y _ Y )f _ : : • _ J ' x _ >< J ' x )f Y Y _ YY)(Y'>(Y_YY_YY (10) 999,999 xxx ( 1 1 ) (12) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ( 1 3 ) XX.XX (14) J U M L A H PEMBIAYAAN Dalam Luar Penerusan Negeri Negeri Pinjaman 4 5 6 999.999 999 999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 I I 999.999 999.999 999.999 I Contoh : 6 Halaman : II.xx (24) Penyertaan JUMLAH KPPN S. Dana/ Cara Pena- Modal SELURUH rikanl Register Negara 7 8 9 10 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 999.999 xxx xxxxxxxx xxxx ( 1 5) (016) (017) (18) (19) I 999.999 999.999 XXXXXX XXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (20) Aᆻ................................................ ^.
(21) (22) (23) www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor SP Kode dan Nama Satker Kode Satker, Fungsi, Subfungsi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok MAK 1 xxxxx (3) (6) xx.xx.xx.xxxx (9) xxxx.xxxx (12) xxxx Contoh : 7 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN JI. RINCIAN PENGELUARAN (RIBUAN RUPIAH) : aaaa.b/ccc-dd.e/fff /2008 (1) : (999999) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (2) Uraian Satker, Kegiatan, Sub kegiatan, Kewenangan/ dan Kelompok MAK Volume/Satuan 2 3 )(YYXXX 'VVAAXX·•X·yyy (4) XX (5) ,Y••••x• ••'VVxxxx• •_••xxx••'YYY (7) 999,999 xxx (8) x •••••• x •••••• x x x x x •• x x x •••• · y (10) 999,999 xxx ( 1 1 ) xxxxxxxxx xxxxxxxxx (13) xx.xx (14) J U M L A H Halaman : II.xx (24) BELANJA SUBSIDI K P P N S. D ana / Cara Pena- rikan/ Register 4 5 6 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 xxx xxxxxx xxxx (18) (15) (016) (017) 999.999.999.999 (19) xxxxxxx , )()( )()()()()()()() )()()()( (20) A.N. .......... . ... ..................................... (21) (22) (23) www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor SP Kode dan Nama Satker Kode Satker, Fungsi, Subfungsi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok MAK 1 xxxxx (3) (6) xx.xx.xx.xxxx (9) xxxx.xxxx (12) xxxx MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFT A R I SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN I I . RINCIAN PENGELUARAN {RI BUAN RUPlAH) : aaaa.b/ccc-dd.e/fff /2008 (1) : (999999) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (2) Belanja Bunga Utang Uraian Satker, Kegiatan, Sub kegiatan, Kewenangan/ dan Kelompok MAK Volume/Satuan Dalam Luar Negeri Negeri 2 3 4 5 xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (4) XX (5) 999.999 99 9 . 999 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (7) 999,999 xxx (8) 999.999 999.999 ') () () ( _) () ( _) () () ( _) () 0 (_' \ ( )( _ )()()( _) ( )( _) ( _'>( )( _'> (_ )( )( _) ( )( _'> () ( _) ( (10) 999,999 xxx (1 1 ) 999.999 999.999 • • _ x _ •• _ •• _ x _ • • _ x _ • . _ • . _ x _ )( )( _ )( _ )( )(_)(_)()(_)( )(_)(_)(_)( ( 1 3) xx.xx (14) 999.999 999.999 I J U M L A H 999.999 999.999 Belanja Hibah 6 999.999 999.999 999.999 999.999 (18) I (19) I I I 999.999 Contoh : 8 Halaman : II.xx ( ^24) Jumlah KPPN S. Dana/ Cara Pena- Seluruh rikan/ Register 7 8 9 999.999 999.999 999.999 999.999 xxx xxxxxx xxxx (15) (016) (017) 999.999 xxxxxxx . xx xxxxxxxxxxxxxxxx )()()()( (20) A . N.................................................... (21) (22) (23) www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor : aaaa.b/ccc-dd.e/fff /2008 (1) - KODE/NAMA SATKER Januari Pebruari 3 4 5 (999999) xxxxx.xx xxxxxxx (3) Rencana Penarikan 999.999.999 999.999.999 - Belanja Pegawai 999.999.999 999.999.999 - Belanja Barang 999.999.999 999.999.999 - Belanja Modal 999.999.999 999.999.999 - Belanja Bantuan Sosial 999.999.999 999.999.999 - Belanja Lain-lain 999.999.999 999.999.999 Perkiraan Penerimaan 999.999.999 999.999.999 - Perpajakan/Bea Cukai 999.999.999 999.999.999 - PNBP 999.999.999 999.999.999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFT AR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008 I l l. RENCANA PENAIUKAN DANA DAN PERK.I RAAN PENERJMAAN RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN Maret April Mei Juni Juli Agustus September 6 7 8 9 10 1 1 12 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 ڥ (4) 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 ---.....- (5) Contoh : 9 Halaman : Ill.xx (10) Oktober Nopember Desember 13 14 15 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 xxxxxxxxx , xx xxxxx xxxxxxxx xxxx (6) A . N . .. ........... . ... ............ .................... (7) NIP .............. .. . ....... ...... . .............. . ... . .
(8) (9) Jumlah 16 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Contoh : 1 0 DAFTAR ISIM PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2008 IV. C A T A T A N Nomor : aaaa.b/ccc-dd.e/fff /2008 (1) Kade dan Nama Satker :
(999999) XXX: KXJOOO<.XXX: KXJOOO<.XXX: KXJOOO<OO<.XX (2) KODE U R A I A N xxxx xxxx (7) xxxxxxx xxxxxxxxx (8) XXXXX(9) xxxxx (16) (17) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X (19) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX (21) 999.999.999 ( 1 1 ) 999.999.999 (18) 999.999.999 (20) KODE U R A I A N xxxxx (9) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (10) XXXXX(16) (17) x x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (19) x xxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (21 I Halaman : IV.xx (26) (dalam ribuan rupiah) 999.999.999 ( 1 1 ) 999.999.999 (18) 999.999.999 (20) X'JOOO()(XJl. Y. , XX XXXXXXXXX XXXX (22) A N.... . ......... (23) (24) (25) www.jdih.kemenkeu.go.id KEMENTERIAN KEUANGAN RI 1 . KEMENTERIAN/LEMBAGA UNIT ORGANISASI 2. PROPINSI 3. ALOKASI ANGGARAN a. KANTOR DAERAH {KO) b. DEKONSENTRASI (DK) 4. SUMBER DANA a. RUPIAH - RM NON PENDAMPING - RM PENDAMPING - PNBP MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SURAT RINCIAN ALOKASI ANGGARAN T AHUN ANGGARAN 2008 NOMOR : AA/BBB.CCC/2008 (1) Contoh : 1 1 : (XXX).............................................(2) : (XX)........ ... . ... . ... . ........................... (3) : (XX)............ . ................................ . . (4) : Rp................................................ . . (5) : Rp................................................ . . : Rp................................................. . : Rp............ . .................................... . (6) : Rp . ................ ................................ . : Rp . .. . ............................................ . . : Rp........ ........................................ . .
b. PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI - PINJAMAN LUAR NEGERI : Rp........ . ......................... . ...............(7) : Rp . .................. ............................... - HIBAH LUAR NEGERI : Rp................................................ ..
5. KODE/NAMA SATUAN KERJA : TERLAMPIR 6. KETENTUAN a. SRAA ini digunakan sebagai dasar penelitian data alokasi anggaran dalam Konsep DIPA.
b. Rincian perhitungan kegiatan pada satuan kerja (satker) digunakan sebagai dasar penelaahan dan penerbitan DIPA di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPBN) c. Rincian per satker dituangkan dalam DIPA ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Kepala Kanwil DJPBN dan merupakan dasar pembayaran dan pelaksanaan kegiatan bagi satker bersangkutan. xxxxxxxxxxx ' xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (8) MENTER! KEUANGAN RI DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, (9) (10) www.jdih.kemenkeu.go.id KEMENTERIAN KEUANGAN RI MENTERI KEUANGAN DIREKTORA T JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX (3) Kementerian/Lembaga : (xx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (4) Unit Organisasi : (xx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (5) Propinsi : (xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (6) Satuan Kerja/Fungs1/Sub Fungsi/Program/Kegiatan NO KODE Uraian 1 2 3 )()()( xxxxxx Uraian Satker XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX> xx.xx.xx Uraian Program XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXJ< xxxx ^Uraian Kegiatan XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)()()(X){)() )()()( )()()()()()( Uraian Satker xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxvvvvvvvvv xx.xx.xx Uraian Program xxxxxxxx x vv vvvvvv vv vvvvxxxxxxxxx xxxx Uraian Kegiatan vvvv - y y y v v vxxxxxxxxxxxxxxx> \. v ) (7) (8) (9) Belanja Pegawai 4 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 Contoh : 1 2 Lampiran I Nomor SRAA : aa/bbb.cc/2008 (1) Tanggal xx xxxxxx 2008 (2) Halaman : xxx ( 1 1 ) Kewenangan : xx (12) Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah) Belanja Belanja Belanja Belanja Lain- Jumlah Ba rang Modal B a n t u a n S o s ial lain 5 6 7 8 9 (4+5+6+7+8) 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 (10) www.jdih.kemenkeu.go.id KEMENTERIAN KEUANGAN RI Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi MENTEAI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA KANWIL XXXXXX XXXXXXXXX (3) : (xx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : (xx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx : (xx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (4) (5) (6) KODE FUNGSI, SUB FUNGSI, NO PROGRAM, SATKER, Uraian Satker, Sasaran Keluaran Kegiatan, lndikator Keluaran Sub Kegiatan KEGIATAN, SUB KEGIATAN xxx xx.xx.xx.xxxxxx Uraian Satker xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Sasaran/Keluaran Kegiatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx lndikator Keluaran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx lndikator Keluaran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Uraian Kegiatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx lndikator Keluaran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx lndikator Keluaran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx.xx.xx.xxxxxx Uraian Satker xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Uraian Kegiatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx lndikator Keluaran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx lndikator Keluaran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Uraian Kegiatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx lndikator Keluaran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx lndikator Keluaran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx \. ( ^7 ) (8) (9) Contoh : 1 3 Lampiran II Nomor SR aa/bbb.cc/2008 (1) xx xx.xx.xxx.x 2008 (2) Tanggal Halaman : xx Volume/Saluan Ju ml ah 999 .999 .999 .999. 999 xxx.xxx xxxxx 999.999.999.999.999 xxx.xxx xxxxx 999.999.999.999.999 xxx.xxx xxxxx 999.999.999.999.999 999.999.999.999.999 xxx.xxx xxxxx 999.999.999.999.999 xxx.xxx xxxxx 999.999.999.999.999 999.999.999.999.999 xxx.xxx xxxxx 999.999.999.999.999 xxx.xxx xxxxx 999.999.999.999.999 xxx.xxx xxxxx 999.999.999.999.999 xxx.xxx xxxxx 999.999.999.999.999 xxx.xxx xxxxx 999.999.999.999.999 xxx.xxx xxxxx 999.999.999.999.999 ° \. ,) (1 1 ) (12) www.jdih.kemenkeu.go.id KEMENTERIAN KEUANGAN RI MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3) HALAMAN CATATAN DANA YANG DIBLOKIR Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi : ( xxx ) : ( xx ) : ( xx ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (4) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (5) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (6) Kode Sastker, Fungsi, Sumber dana NO. Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Uraian Satker, Kegiatan, Sub Kegiatan, MAK (RM/RMP/ Sub Kegiatan dan MAK PHLN/PNBP) 1 2 3 4 xxx xxxxxx Uraian Satker xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx.xx.xx.xxxx Uraian Kegiatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx Uraian Sub Kegiatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Uraian MAK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx Uraian MAK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx Uraian Satker xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx.xx.xx.xxxx Uraian Kegiatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Uraian Sub Kegiatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Uraian MAK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx Uraian MAK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx \. '---y--J (7) (8) (9) (10) Keterangan Blokir : 1 . Dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari DJPBN 2. Oapat dilaksanakan setelah loan efektif Lampiran Ill Nomor SRAA : Tanggal Jumlah Dana yang diblokir 5 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 99.999.999.999 ( 1 1 ) Contoh : 1 4 aa/bbb.cc/2008 (1) xx xxxxxxxxx 2008 (2) Halaman : xxx (13) Keterangan 6 x x x x (12) www.jdih.kemenkeu.go.id KEMENTERIAN KEUANGAN RI Kementerian/Lembaga Unit Organisasi Propinsi NO : ( xxx ) : ( xx ) : ( xx ) MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANW IL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3) HALAMAN INFORMASI PHLN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kade Lokasi, Kode Satker dan Nama Satker Kab/kota, dan Register/ Register Kode Fungsi, Subfungsi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, MAK KPPN Pen damping 1 2 3 4 xxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx.xx.xx.xxxx.xxxx.xxxxxx xx.xx.xxx xxxxxxxx xx.xx.xx.xxxx.xxxx.xxxxxx xx.xx.xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx.xx.xx.xxxx.xxxx.xxxxxx xx.xx.xxx xxxxxxxx xx.xx.xx.xxxx.xxxx.xxxxxx xx.xx.xxx xxxxxxxx (7) (8) (9) (10) (4) (5) (6) Cara Pena- rikan 5 xx xx xx xx ( 1 1 ) Lampiran IV Nomor SRAA : Tanggal Sumber Dana 6 xxxx xx xx xx xx xx xx (12) Contoh : 15 aa/bbb.cc/2008 (1) xx xxxxxx 2008 (2) Halaman : xxx (14) (dalam nouan rupiah) Jumlah Pagu 7 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 (13) www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Contoh : 1 6 PETUNJUK OPERASIONAL K.EGIATAN (POK) Bagian Anggaran Unit Organisasi Satuan Kerja Program Sasaran Program KODE KEG./SUB.KEG./ Kelompok MAK I MAK 1 wwww.xxxx xxxx .yyyy yyyy ^.zzz.z zzz.z xxxx .yyyy yyyy . ^zzz.z zzz.z xxxx.yyyy yyyy.zzz.z zzz.z (6) : (999) (1) : (99) (2) : (999999) XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX)()()()()()()() X (3) :
(99) (4) xxx; oo: XXXJOOl: XXXJOOl: XXXJOOl: XXXJOO: XX.)()() (; 1()( (5) XXXXXXXXX: JOl)()()( : JO: JOOOOOOOOO<XJC<X JCl()( XXXXX URAIAN KEGIATANISUB KEGIATANI VOLUME HARGA RINCIAN BELANJA SA TUAN 2 3 4 Uraian Kegiatan Uraian Sub Kegiatan Uraian Kelompok MAK Uraian MAK - rincian belanja jml x sat Rp n - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja Uraian Sub Kegiatan Uraian Kelompok MAK Uraian MAK - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja Uraian Sub Kegiatan Uraian Kelompok MAK Uraian MAK - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja - rincian belanja (7) (8) (9) Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga, xxxxxxxxx (13) NIP xxxxxxxx (14) Halaman : xxx (17) JUMLAH KPPNI INDIKATOR BELANJA KODE KINERJA 5 6 7 kinerja kgiatan kinerja sub kegiatan Rp n x vol. kinerja sub kegiatan kinerja sub kegiatan (10) ( 1 1 ) (12) Kuasa Pengguna Anggaran, xxxxxxxxx (15) NIP xxxxxxxx (16) www.jdih.kemenkeu.go.id 5 51 511 51 1 1 51 1 1 1 51 1 1 1 1 51 1 1 19 51112 511 121 51 1 1 22 51 1 123 511 124 511125 51 1 126 5 1 1 1 27 51 1 1 28 511 129 511 1 3 511 131 51 1 1 32 5 1 1 133 511 134 5 1 1 1 35 51 1 1 36 5 1 1 1 37 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 BELANJA NEGARA Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji PNS Belanja Gaji Pokok PNS Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Belanja Pembulatan Gaji PNS Penqeluaran untuk pembayaran pembulatan qaji pokok Peqawai Neqeri Sipil Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS Belanja Tunj. Suami/lstri PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suamilistri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Penqeluaran untuk pembayaran tun jangan anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Pengeluaran untuk pembayaran tun ianqan funqsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunianqan beras berbentuk uanq maupun natura. Belanja Tunj. Kemahalan PNS Peng eluaran untuk pembayaran tun jangan kemahalan PNS Belanja Tunj. Lauk pauk PNS Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yanq dilaksanakannya (organik dan non orqanik) Belanja Uang Makan PNS Penqeluaran untuk pembay aran tunjangan uang makan PNS Belanja Tunjangan·tunjangan II PNS Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS Pengeluaran untuk pembayaran tun janqan perbaikan penghasilan PNS Belanja Tunj. Cacal PNS Penqeluaran untuk pembay aran tun j angan cacat PNS Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS Penqeluaran untuk p embay aran tun j angan khusus peralihan PNS Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selam ini berdasarkan SE OJA tanggal 28·05· 1 983 No. SE 741A.2311893, tql 15· 1 1 -1993 NO SE 1 691A. 7211983 dan tql 02-12-1987 No. SE 83-IA.19811987. Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS Penqeluaran untuk pembayaran tun jangan daerah teroencillsanqat teroencil PNS Belanja Tunj. GurulDosenl PNS yang dipekerjakan pad a sekolahl PT Swasta PNS Penqeluaran untuk oembayaran tun jangan guruldosenlPNS yanq dioeker iakan oada sekolahlPT Swasta PNS Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sar jana PNS www.jdih.kemenkeu.go.id 51 1 1 38 51114 51 1 141 51 1 142 511 143 5 1 1 144 511 145 511 146 51 1 147 511 148 51 115 51 1 151 5 1 1 1 6 51 1 1 61 511 169 51117 51 1 171 511 172 51 1 1 73 51 1 1 74 51 1 1 75 5 1 1 1 76 5 1 1 1 77 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS Peng eluaran untuk p emba yaran tun jan gan khusus PNS Pa p ua Belanja Tunjangan-tunjangan Ill Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri Belanja Tunj. Sewa Rumah PNS (Staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan sewa rumah PNS ( staff di LN) Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN) Pengeluaran untuk penggantian pembayaran tun jangan Pengobatan PNS ( staff di LN ) Belanja Tunj. Social Security PNS (Staff di LN) Pengeluaran untuk pemba yaran tuniangan jaminan sosial PNS ( staff di LN ) Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PNS (Staff di LN) Peng eluaran untuk pemba y aran tun jangan asuransi kecelakaan PNS ( staff di LN ) Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN) Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan Penghidupan Luar Neger i untuk Home Staff PNS ( staff di LN ) Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS (Staff di LN) Pengeluaran untuk pembavaran tun ianqan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PNS ( staff di LN ) Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam dan Luar Negeri Belan ia Lokal Staff Lainnya Pengeluaran untuk pembayaran gaji, tun jangan dan uang lembur lokal staff Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS TNl/Polri sesuai p eraturan presiden no 12 tahun 2006 Belanja Gaji PNS TNl/Polri Belanja Gaji Pokok PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNi/Polri Belanja Pembulatan Gaji PNS TN l/Polri Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNl/Polri Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNl/Polri Belanja Tunj. Suami/lstr i PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS TNl/Polri Belanja Tunj. Anak PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS TNl/Polri Belanja Tunj. Struktural PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan struktural PNS TNl/Polri Belanja Tunj. Fungsional PNS TNl/Polr i Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan fungsional PNS TNl/Polri Belanja Tunj. PPh PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS TNl/Polri Belanja Tunj. Beras PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura.untuk PNS TNl/Polri Belanja Tunj. Kemahalan PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan PNS TNI Polri I • www.jdih.kemenkeu.go.id 511 178 511179 511 1 8 511 181 511 182 511 183 511 184 511 185 511 186 511 187 511 188 51 119 511 191 511 192 511 193 511 194 51 1 2 51121 511211 511219 51122 511221 511 222 MENTEAI KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Tunj. Lauk pauk PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran dana !auk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (or ganik dan non organik) untuk PNS TNl/Polri Belanja Uang Makan PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS TNl/Polri Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNl/Polri Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS TNl/Polri Belanja Tunj. Cacal PNS TNl/Polr i Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan cacat PNS TNl/Polri Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS TNl/Polri Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selam ini berdasarkan SE OJA tanggal 28-05-1983 No. SE 74/A.23/1893, tgl 15-1·1-1993 NO SE 169/A.72/1983 dan tgl 02-12·1 987 No. SE 83-/A.198/1987. Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan guru/dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sar jana PNS Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan khusus PNS Papua Belanja Tunjangan-tunjangan Ill PNS TNl/POLRI Belanja Tunjangan Medis PNS TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembay aran tun jangan Medis PNS TNl/POLRI Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Jain-lain termasuk uang duka TNl/POLRI termasuk tunjangan cacat Belanja Tunjangan Umum PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran Tunjangan Umum PNS TNl/Polr i Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNl/POLRI -- - - Belanja Gaji dan Tunjangan TNl/Polri Belanja Gaji TNl/POLRI Belanja Gaji Pokok TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok TNl/POLRI Belanja Pembulatan Gaji TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok TNl/POLRI Belanja Tunjangan-tunjangan I TNl/POLRI Belanja Tunj. Suami/lstri TNl/POLRI Penqeluaran untuk pembayaran tunianqan suami/istri TNl/POLRI Belanja Tunj. Anak TNl/POLRI Pengeluaran untuk p emba yaran tun jangan anak TNl/POLRI www.jdih.kemenkeu.go.id 511223 51 1 224 511225 511226 511227 511228 51 1 229 51123 511231 51 1 232 511233 511234 51 1 235 51 1236 511237 51 1 238 51 1 239 51124 511241 511242 51 1 243 511244 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Tunj. Struktural TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tun j angan struktural TNl/POLRI Belanja Tunj. Fungsional TNl/POLRI Penqeluaran untuk pembayaran tunjanqan funqsional TNl/POLRI Belanja Tunj. PPh TNl/POLRI Penqeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh TNl/POLRI Belanja Tunj. Beras TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan beras berbentuk uanQ maupun natura TNl/POLRI Belanja Tunj. Kemahalan TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan kemahalan TNl/POLRI, termasuk tunjangan daerah terpencil POLRI yang pembayarannya selama ini berdasarkan SE bersama DJA dan Polri No. SE 141/A/2001 dan No. Pol/1 6/X/2001 Belanja Tunj. Lauk pauk TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNl/POLRI sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya ( or ganik dan non organik) Belanja Uang Makan TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan TNl/POLRI Belanja Tunjangan-tunjangan II TNl/POLRI Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNl/POLRI Penqeluaran untuk pembavaran tunianqan anqqota cadanqan TNI DDA TNl/POLRI Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan kowan/polwan TNI TNl/POLRI Belanja Tunj. Babinsa TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan Babinsa TNl/POLRI Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI dan PNS TNl/POLRI Penqeluaran untuk p embayaran tun jangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNl/POLRI Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI TNl/POLRI Peng eluaran untuk pembayaran tun jangan kompensasi ker ja bidang persandian TNI TNl/POLRI Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tun j angan komp ensasi ker ja bidang persandian PNS TNl/POLRI · Belanja Tunj. Brevet TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunianqan brevet TNl/POLRI Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembavaran tun jangan keahlian/keteram pilan TNl/POLRI Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNllPOLRI Pengeluaran untuk pembayaran tun j anqan keterampilan khususTNl/POLRI Belanja Tunjangan-tunjangan Ill TNl/POLRI Belanja Tunjangan Medis TNl/POLRI Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan MedisTNl/POLRI Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNl/POLRI Penqeluaran untuk pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uanQ duka TNl/POLRI termasuk tunjangan cacat Belanja Tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan terpencil/sangat terpencil TNl/POLRI Belanja Tunjangan Umum TNl/Polri Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum TNl/POLRI sesuai peraturan presiden no 1 2 tahun 2006 www.jdih.kemenkeu.go.id 51 1 3 51131 511311 511319 51132 511321 51 1322 51 1 323 511324 511 325 51133 511331 511332 511333 51 1 334 511 335 51 1336 511337 5114 5 1 14 1 511411 511412 511413 51 1414 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Gaj i Pejabat Negara Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara Pengeluaran unluk pembayaran gaji pokok pe jabat negara Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan ga ji pokok pe jabat negara Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara Belanja Tunj. Suami/lstri Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri pe iabat negara Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara Peng eluaran untuk pembayaran tunianqan anak pejabat neqara Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunianqan struktural pejabal neqara Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara Penqeluaran untuk pembayaran tunianqan PPh pe jabat neqara Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara Peng eluaran untuk pembay aran tunianqan beras pe jabat neqara Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara Belanja Tunj. Komunikasi lntensif Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan komunikasi inlensif pe jabat negara Belanja Uang Kehematan Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembay aran tun jangan uang kehematan pe jabat negara Belanja Uang Pake! Harian Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan pakel harian pejabat negara Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan penun jang kegiatan dewan pejabat neqara Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak pejabat negara Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara Penqeluaran untuk pembavaran tun jangan pembinaan keqiatan dan khusus BPK peiabat negara Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara Pengeluaran untuk pembayaran tun jangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Gaji Dokter PTT Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT Pengeluaran untuk pembayaran gaji Dokter dan Bidan PTT Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT Penqeluaran untuk pembavaran tuniangan paiak PPh Dokter dan Bidan PTT Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT Pengeluaran untuk pembayaran tunianqan Dokter dan Bidan PTT termasuk tunianqan uanq duka wafat { UDW) www.jdih.kemenkeu.go.id 51 1 5 51151 51 1511 511512 511513 512 5121 5121 1 5121 1 1 5121 12 5122 51221 51221 1 5123 51231 51231 1 R124 51241 51241 1 51241 2 513 5131 51311 5131 1 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS Pengeluaran untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Non PNS pada lembaga/Komisi Belanja Tunjangan Pegawai Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan Pegawai Non PNS pada Lembaga/Komisi Belanja Tunjangan lainnya Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan lainnya Pegawai Non PNS pada lembaga/Komisi Belanja Honorarium/lemburNakasifTunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Honorarium Belanja Honorarium Belanja Uang Honor T etap Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tetap antara lain untuk honorarium pegawai honor Belanja Uang Honor Tidak T etap Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tidak tetap.Diber ikan kepada pegawai yang meniadi anggota Tim pelakasanaan keqiatan yanq dibentuk sesuai dengan Standar Biava. Belanja Lembur Belanja Lembur Belanja uang lembur Penqeluaran untuk pemba yaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur .. Belanja Vakasi Belanja Vakasi Belanja Vakasi Penqeluaran untuk pembavaran imbalan untuk penciuii atau pemer ^i ksa kertas I iawaban u iian. Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan) Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/tunjangan dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yanq berlaku. Belanja Pegawai Transite Digunakan untuk pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi. Belanja Kontribusi Sosial Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih men jadi anggota partai politik. www.jdih.kemenkeu.go.id 5131 12 513113 513114 51312 513121 5131 22 513123 51 313 513131 5132 51321 51321 1 513212 51322 513221 51323 513231 51324 513241 51325 513251 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi pejabat negara yang mengajukan pensiun dip ercepat atau memilih men jadi anggota partai politik termasuk tunjangan CACAT PKRl/KNIP. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNl/Dephan Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS TNI/ Dephan yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anaaota partai politik. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi PNS Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNl/Polri Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNl/Polri (Lama) Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anggota partai politik termasuk tunjangan untuk veteran RI. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNl/Dephan Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anciaota partai politik. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi TNI/ Polri yang mengajukan pensiun dipercepat atau memilih menjadi anqqota partai politik. Belanja Tunjangan Hari Tua Belan ja Tunjanqan Hari Tua/Unfunded liabilit y Digunakan untuk pembayaran kewajiban pemerintah berupa Unfunded Liability ( kekurangan Pendanaan) alas kenaikan Gaji Pokok Pegawai Belanja Asuransi Kesehatan Belanja Askes PNS/Pejabat Negara Belanja Askes PNS Diqunakan untuk pembayaran belan ja Askes PNS Belanja Askes Pejabat Negara Digunakan untuk pembayaran belan j a Askes Pe jabat Ne g ara Belanja Askes Penerima Pensiun Belanja Askes Penerima Pensiun Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Penerima Pensiun Belanja Askes TNl/Dephan Belanja Askes TNl/Dephan Digunakan untuk pembayaran belanja Askes TNl/Dephan Belanja Askes Polri Belanja Askes Polri Digunakan untuk pembay aran belan j a Askes Polri Belanja Askes Veteran Belanja Askes Veteran Digunakan untuk pembay aran belan ja Askes Veteran www.jdih.kemenkeu.go.id 5133 51331 51331 1 5134 51 341 513411 52 521 521 1 521 1 1 521 1 1 1 521 1 1 2 521 1 1 3 521 1 14 521 1 1 9 5212 52121 521211 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Non Tuvet Oigunakan untuk pembayaran belan ja tunjangan kesehatan veteran non tuvet Belanja Cadangan Perubahan Sharing Belanja Cadangan Perubahan Sharing Belanja Cadangan Perubahan Sharing Digunakan untuk pembayaran cadangan perubahan sharing kepada pegawai. Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dari : kegiatan - Saluan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabarlberita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, bia y a pener imaan tamu - Saluan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya Satpam/pengaman kantor, , telex, internet, komunikasi khusus dip lomat, pengurusan sertifikat tanah, pemba yaran PBB - Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. Belanja pengadaan bahan makanan Pengeluaran untuk pengadaan bahan makanan Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan I minuman I obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai Belanja Pengiriman Surat Dinas pos Pusat Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian Negara/lembaqa Belanja Barang Operasional Lainnya Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521 1 1 , 521 1 13,521 114 dalam rangka keqiatan op erasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : • Ala! Tulis Kantor (ATK) • Konsumsi/bahan makanan • Bahan cetakan • Dokumentasi • Spanduk • Biaya Fotokopi . yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, pejabat, sosialisasi,rapat dan lain lain. www.jdih.kemenkeu.go.id 521 212 521219 522 5221 52211 5221 1 1 5221 12 522113 522114 522115 5221 1 9 523 5231 52311 523111 523119 52312 523121 523129 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Barang Transite Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada kantor-kantor (UPT) di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk pengeluaran yang t1dak dapat ditampung dalam mata anggaran 521 211 dan 521 211 termasuk biaya- biaya Crash Program. Belanja Jasa Belanja Jasa Belanja Jasa Belanja Langganan daya dan jasa Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik, telepon, air, dan gas termasuk untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran lanooanan daya dan jasa Belanja Jasa pos dan giro Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia Belanja Jasa Konsultan Digunakan untuk pembay aran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara Belanja Sewa Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya) Belanja Jasa Profesi Belanja untuk pembayaran jasa atas keahlian yang dimiliki dan diberikan kepada Pegawai PNS dan non PNS sebagai nara sumber, p emb i cara , p r a k tis i , pakar dalam kegiatan di luar Oirektorat atau Eselon I pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan dinas Belanja Jasa Lainnya Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung dengan mata anaaaran 522113 dan 5221 14 Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan • Pengeluaran pemilharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2% (termasuk cleaning service) dan • pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi semula, yang nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu aset Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang era! kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, Jabatan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non departemen/Tni/Polri/asrama yang terdapat di semua Departemen/Lembaga Non Departemen, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman pagar agara dalam kondisi normal. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilain ya tidak memenuhi nilai kap italisasi. www.jdih.kemenkeu.go.id 52313 523131 523132 523133 52319 523199 524 5241 52411 524 1 1 1 5241 12 5241 19 5242 52421 5241 1 1 524112 524119 525 5251 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I NDO N ES IA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, lrigasi dan Jaringan Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal vanq nilainva tidak memenuhi nilai kai: : italisasi. Belanja Biaya Pemeliharaan lrigasi Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk memoertahankan irioasi aoar berada dalam kondisi normal yang nilainva tidak memenuhi nilai kaoitalisasi. Be/anja Biaya Pemeliharaan Jaringan Penqe/uaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk memoertahankan iarincian aciar berada dalam kondisi normal Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Be/anda , Jepang yang be/um diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kera jaan,bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yano memilki nilai seiarah Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja perjalanan biasa Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pension, pengiriman jenasah. Belanja perjalanan tetap Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negarallembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat Contoh perja/anan dinas o/eh tenaqa penyu/uh pertanian,iuru peneranq, penyuluh aqama dan lainnva. Belanja perjalanan lainnya Pengeluaran untuk perjalanan /ainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negarallembaga yang tidak tertampunq di dalam pos belania per ialanan biasa dan tetap antara lain biava per ialanan teknis Of3erasional keg iatan Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja perjalanan biasa Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pension, pengiriman jenasah untuk kepentingan dinas di I ke luar necieri Belanja perjalanan tetap Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh kementerian Negarallembaga untuk kegiatan pelayanan warga d i I ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaqa ahli di kedutaan besar atau atase Belanja perjalanan lainnya Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian negarallembaga yang lidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar neqeri. Belanja BLU Belanja Barang BLU www.jdih.kemenkeu.go.id 52511 5251 1 1 ... 5251 1 2 5251 1 3 525114 525 1 1 5 525 1 1 9 53 531 5311 531 1 1 ,___ 531 1 1 1 531 1 1 2 531 1 1 3 531 1 1 4 531 1 1 5 531 116 531 1 1 7 532 5321 5321 1 532111 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Barang dan Jasa Blu Belanja Gaji dan tunjangan Pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU Belanja Barang Pengeluaran untuk pembelian barang untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU Belanja jasa Pengeluaran untuk memperoleh jasa untuk kegiatan operasional dan non operasional BLU Belanja Pemeliharaan Pengeluaran untuk pemeliharaan BMN BLU Belanja Perjalanan Pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas pegawai BLU Belanja Penyedia Barang dan jasa BLU Lainnya Pengeluaran untuk keperluan diluar akun 5251 1 1 ,5251 1 2,5251 1 3,525114 dan 5251 1 5 untuk menunjang kegiatan BLU yang bersanqkutan Belanja M od al Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah - ---- Belanja Modal Tanah . - - -- - - -- -- Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban alas tanah pada saat pembebasan/pembavaran qanti ruqi sampai tanah tersebut siap diqunakan/ oakai (swakelola/kontraktuall. Belanja Modal Pembebasan Tanah Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pembebasan, balik nama, pengosongan, serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban alas tan ah pada saat pembebasan/pembavaran qanti ruqi secara swakelola sampai tanah tersebut siap diqunakan/ pakai (swakelola). Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan/pembelian tan ah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap diqunakan/dipakai (swakelolal. Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai denqan tanah tersebut siap diqunakan/dipakai (swakelola). Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk pengurukan/penimbunan, perataan dan pematangan tan ah pad a saat penqadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai denqan tanah tersebut siap diqunakan/dipakai (swakelola). Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola). Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam rangka pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai denqan tanah tersebut siap diqunakan/dipakai (swakelola). Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin www.jdih.kemenkeu.go.id 532 1 1 2 5321 1 3 532114 5321 1 5 532116 5321 1 7 532118 533 5331 53311 5331 1 1 5331 1 2 533113 533114 5331 1 5 5331 16 533117 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFT AR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi peralatan dan mesin (kontraktual) Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku peralatan dan mesin pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin siap diqunakan. Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai denoan oeralatan dan mesin tersebut siap diounakan. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siao diounakan. Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya per ijinan yang diperlukan pada saat pengadaan pera1atan dan mesin secara swakelola sampai dengan oeralatan d a n mesin tersebut siao diqunakan. Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siao diounakan. Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMS, notaris dan pajak (kontraktual). Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Gedung dan Bangunan pada saat pengadaan Gedung dan Bangunan secara swakelola Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan gedung dan banqunan secara swakelola samoai dengan gedung dan banounan tersebut siao diounakan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola samoai denoan oedunq dan banounan tersebut siao diounakan. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan • www.jdih.kemenkeu.go.id I 533118 • 534 5341 53411 5341 1 1 5341 1 2 534114 534115 534116 534117 534118 53412 534121 534122 534123 534124 534125 534126 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan gedung dan banqunan secara swakelola. Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siao diqunakan Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penqqantian vanq meninqkatkan masa manfaat dan efisiensi ialan dan iembatan(kontraktual). Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku Jalan dan Jembatan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola samoai dengan jalan dan iembatan tersebut siao diqunakan Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya s e w a lainnya pada saat pengadaan jalana dan jembatan secara swakelola sampai denqan jalan dan jembatan tersebut siao diqunakan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara I swakelola samoai denqan ialan dan iembatan tersebut siap diqunakan Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai denqan ialan dan iembatan tersebut siap diqunakan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jalan dan jembatan secara swakelola. Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai denqan jalan dan iembatan tersebut siap diqunakan Belanja Modal lrigasi Belanja Modal lrigasi Pengeluaran untuk memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penqqantian yang meninqkatkan masa manfaat dan efisiensi iriqasi ( kontraktual\. Belanja Modal Bahan Baku lrigasi Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku irigasi pada saat pengadaan irigasi secara swakelola Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis lrigasi Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai denqan iriqasi tersebut siap diqunakan Belanja Modal Sewa Peralatan lrigasi Pengeluaran untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai denqan iriqasi tersebut siap diqunakan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan lrigasi Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai denqan iriqasi tersebut siap diqunakan Belanja Modal Perijinan lrigasi www.jdih.kemenkeu.go.id 534127 534128 53413 534131 5341 32 534133 534134 5341 35 534136 534137 534138 535 5351 53511 53512 535121 523129 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama l ri gas i Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan irigasi secara swakelola Belanja Modal Perjalanan lrigasi Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan iriqasi tersebut siap digunakan Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Jaringan Pengeluaran untuk memperoleh jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya- biaya lain yang dikeluarkan sampai jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat dan efisiensi jaringan (kontraktual ). Belanja Modal Bahan Baku Jaringan Pengeluaran untuk pengadaan bahan baku jaringan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan Pengeluaran untuk pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan Pengelua ^r an untuk pembayaran sewa ruangan,sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai denqan jarinqan tersebut siap diqunakan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan Belanja Modal Perijinan Jaringan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perijinan yang diperlukan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai denqan jarinqan tersebut siap diqunakan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan Pengeluaran untuk pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan jaringan secara swakelola Belanja Modal Perjalanan Jaringan Pengeluaran untuk pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi • Pengeluaran pemeliharaan /perbaikan yang nilai kerusakan bangunan sesuai standar biaya umum • pemeliharaan/perawatan gedung/kantor, yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi suatu aset sesuai dengan peraturan menteri keuanqan tentanq kapitalisasi. Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang dikapitalisasi Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuanqan. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikapitalisasi. Pengeluaran lainnya untuk pe m e l iha r aan/perbaika n untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal vanq nilainya nilai kapitalisasi sebaqaimana yanq ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri .. www.jdih.kemenkeu.go.id 53513 535131 535132 535133 53519 535191 536 5361 53611 5361 1 1 54 541 5411 541 1 1 541 1 1 1 541 1 1 9 5412 54121 541 2 1 1 541219 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK} TAHUN ANGGARAN 2008 keuangan Selanja Siaya Pemeliharaan Jalan, lrigasi dan Jaringan yang dikapitalisasi Selanja Siaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang dikapitalisasi Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan Selanja Siaya Pemeliharaan lrigasi. Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebaqaimana yanq ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuanqan. Selanja Siaya Pemeliharaan Jaringan yang dikapitalisasi. Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuanqan. Belanja Siaya Pemeliharaan Lainnya yang dikapitalisasi Selanja Siaya Pemeliharaan Lainnya yang dikapitalisasi Pengeluaran untuk peme.liharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda , Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan,bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memilki nilai sejarah yang nilainya memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang diteta pkan oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan Selanja Modal Fisik Lainnya Selanja Modal Fisik Lainnya Selanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya Pengeluaran untuk memperoleh modal fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal non fisik sampai siap pakai. Termasuk dalam belanja modal ini : kontrak sewa beli (leasehold), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian . barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum serta hewan ternak selain untuk dijual dan diserahkan kepada mas yarakat. buku-buku dan jurnal ilmiah. Selanja Pembayaran Sunga Utang Selanja Pembayaran Sunga Utang Selanja Pembayaran Sunga Utang DN - Jangka Pendek Selanja Pembayaran Sunga Surat Perbendaharaan Negara Belanja Pembayaran Sunga Surat Perbendaharaan Negara - Rupiah Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN} dalam negeri dan surat Serharqa lainnya Selanja Pembayaran Siaya/kewajiban lainnya Sunga Surat Perbendaharan Negara Digunakan untuk pengeluaran kewajiban pemerintah lainnya terhadap bunga Surat perbendaharaan Negara dalam neqeri Selanja Pembayaran Sunga Utang ON - Jangka Panjang Selanja Pembayaran Sunga Obligasi Negara Selanja Pembayaran Sunga Obligasi Negara - Rupiah Digunakan untuk pembayaran beban bunga Obligasi Dalam Negeri yang harus dibayar oleh pemerintah Selanja Pembayaran Siaya/kewajiban lainnya Sunga Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya Sunga Obligasi Negara www.jdih.kemenkeu.go.id 5413 54131 541311 541 312 54132 541321 541322 5414 54141 541411 541419 54142 541421 541429 54143 541431 541439 54144 541441 541442 541449 54145 541451 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Pembayaran lmbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran lmbalan SBSN • Jangka Panjang Belanja Pembayaran lmbalan SBSN · Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran lmbalanSurat berharga Syariah Negara Jangka panjang Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - lmbalan SBSN Jangka Panjang Digunakan untuk pembayaran b i aya/kewa ji ban lainnya lmbalan SSBN Jangka Panjang Belanja Pembayaran lmbalan SSSN • Jangka Pendek Belanja Pembayaran lmbalan SBSN · Jangka Pendek Digunakan untuk pembayaran lmbalanSurat berharga Syariah Negara Jangka pendek Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - lmbalan SBSN Jangka Pendek Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya lmbalan SSBN Jangka Panjang Selanja Pembayaran Sunga Utang LN - Jangka Panjang Belanja Sunga Pinjaman program Belanja Bunga Pinjaman Program Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman program atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pin jaman yang dapat dirupiahkan. Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar neger i jangka panjang dalam rangka pin j aman pro gram. Belanja Bunga Pinjaman proyek Belanja Bunga Pinjaman Proyek Digunakan untuk pembayaran beban bunga pinjaman proyek atau nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri di luar pinjaman program Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek Digunakan untuk pengeluaran biaya/kewajiban pemerintah lainnya terhadap utang luar negeri jangka panjang dalam ranqka pinjaman proyek Belanja Bunga Obligasi Negara Valas Belanja Bunga Obligasi Negara - Valas Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap penerbitan Obligasi pemerintah dalam bentuk valas Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Obligasi Negara Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya dan bunga Obligasi negara yang harus dibayar oleh pemer intah Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek Digunakan untuk pembayaran beban bunga terhadap utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek Be l anja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kemba li Pin j a m a n Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - bunga utang LN melalui penjadualan kembali pinjaman Selanja Pembayaran Sunga Surat Perbendaharaan Negara Be l an j a Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valuta Asing Digunakan untuk pembayaran beban bunga Surat Perbendaharaan Negara dalam bentuk valas yang harus dibayar oleh . I . www.jdih.kemenkeu.go.id 541459 541 5 54151 541511 541519 54152 541521 541529 542 5421 542 1 1 5421 1 1 5421 1 9 54212 542121 542129 543 5431 54311 5431 1 1 5431 19 54312 543121 543129 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 pemerintah Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharan Negara Digunakan untuk pengeluaran rutin pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Sunga Surat Perbendaharaan Negara dalam bentuk valuta asinq Belanja Pembayaran lmbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran lmbalan SBSN · Jangka Panjang Belanja Pembayaran lmbalan SBSN · Jangka Panjang · Valas Digunakan untuk pembayaran lmbalanSurat berharga Syariah Negara Jangka panjang Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - lmbalan SBSN Jangka Panjang - Valas Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya lmbalan SSBN Jangka Panjang Belanja Pembayaran lmbalan SBSN • Jangka Pendek Belanja Pembayaran lmbalan SBSN · Jangka Pendek · Valas Digunakan untuk pembayaran lmbalanSurat berharga Syariah Negara Jangka Pendek Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - lmbalan SBSN Jangka Pendek - Valas Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya lmbalan SSBN Jangka Pendek Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan alas penerbitan surat perbendaharaan Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Digunakan untuk pembayaran discount yang diberikan alas penerbitan obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya · Discount obligasi Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Digunakan untuk pembayaran Discount Surat Utang Perbendaharaan Negara Luar Neger i Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Luar Negeri Digunakan untuk pembayaran Biaya/kewajiban lainnya ^· Discount Obligasi Negara Luar Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id 544 5441 5441 1 5441 1 1 545 5451 54511 5451 1 1 545119 5451 2 545121 545129 546 5461 54611 5461 1 1 5461 19 547 5471 5471 1 5471 1 1 547112 5471 1 3 547119 55 551 5511 551 1 1 551 1 1 1 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Ne g ara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Ne g ara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption alas Pembelian Kembali Obligasi Ne g ara Dalam Negeri Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih lebih clean price yang dibayar Pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (buyback) dengan carrying value SUN. carrying value SUN i a l a h ^· nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran lmbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount SBSN • Jangka Panjang Belanja Pembayaran Discount SBSN · Jangka Panjang Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka Panjang Belanja Pembayaran Discount SBSN • Jangka Pendek Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Disocunt SBSN Jangka Pendek Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount SBSN • Jangka Panjang Belanja Pembayaran Disocunt SBSN · Jangka Panjang · Valas Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka Panjang - Valas Belanja Denda Belanja Pembayaran Denda Belanja Pembayaran lmbalan Sunga Belanja Pembayaran lmbalan Sunga Pajak (SPM-18 Pajak) Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga alas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan p a j ak ( restitusi) Belanja Pembayaran Sunga Pinjaman Perbankan Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga alas pinjaman perbankan Belanja Pembayaran lmbalan Sunga Bea dan Cukai (SPM-18 Bea dan Cukai) Digunakan untuk pembayaran imbalan bunga alas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan bea dan cukai Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Sunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk pembayaran biaya/kewajiban lainnya - Sunga dalam negeri jangka pendek lainnya Belanja Subsidi Belanja Subsidi Perusahaan Negara Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan · Perusahaan Negara Digunakan untuk pembayaran subsidi melalui lembaga keuangan misalnya subsidi bunga KPR . I www.jdih.kemenkeu.go.id 5512 55121 551211 551 212 551213 551214 551 215 551216 551217 551218 551 3 55131 551 31 1 551312 551313 551314 551315 551 316 551317 MENTEAI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan • BBM Belanja Subsidi BBM Belanja Subsidi Avgas Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avgas yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri denqan biaya pengadaan avqas. Belanja Subsidi Avtur Oigunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi avtur yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya penqadaan avtur. Belanja Subsidi Premium Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi premium yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan premium. Belanja Subsidi Minyak Bakar Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak bakar yaitu selisih hasil penjualan dalam neqeri denqan biaya penqadaan minyak bakar. Belanja Subsidi Minyak Solar Oigunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak solar yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak solar. Belanja Subsidi Minyak Diesel Digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak diesel yaitu selisih hasil penjualan dalam neqeri denqan biaya penqadaan minyak diesel. Belanja Subsidi Minyak Tanah Oigunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam negeri dengan biaya pengadaan minyak lanah. Belanja Subsidi Elpiji Oigunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam bentuk subsidi minyak tanah yaitu selisih hasil penjualan dalam 1 negeri denqan biaya pengadaan elpi ji. Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan • Non BBM Belanja Subsidi Non-BBM • Harga/Biaya Belanja Subsidi pangan Oigunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga yang diberikan kepada BULOG alas penyaluran beras OPK kepada Keluarga Miskin dengan perhitungan berdasarkan selisih antara harga jual beras OPK ( Rp. 1 .000,00) dengan Harga Pokok Beras BULOG. Belanja Subsidi listrik Oigunakan unluk pengeluaran subsidi dalam rangka menutup defisit arus kas operasi PT. PLN (Persero). Subsidi ini diberikan akibat harga jual lislrik yang ditentukan oleh Pemerintah lebih rendah dibandingkan biaya produksi listrik oleh PT. PLN (Persero Belanja Subsidi benih Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih harga benih yang diberikan kepada pelani melalui BUMN Benih terhadap penjualan benih padi dan kedele dibandin(l denqan biaya produksinya. Belanja Subsidi obat Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs alas pembelian impor bahan baku obat yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan (lenerik, alat kesehatan dan Keluarga Berencana. Belanja Subsidi gula Digunakan untuk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Gula atas selisih harga jual qula petani denqan provenue yanq ditetapkan oleh Pemerintah. Belanja Subsidi pupuk I Oigunakan unluk pengeluaran subsidi harga yang diberikan kepada petani melalui Pabrik Pupuk alas selisih harga jual pupuk den(lan provenue yanq ditetapkan oleh Pemerintah. Belanja Subsidi perawatan beras www.jdih.kemenkeu.go.id 551318 551319 55132 551321 551322 551323 55133 551331 551332 551 339 5514 55141 551411 551412 551413 551414 551415 551419 552 5521 55211 552111 55212 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Subsidi pengawasan pupuk Belanja Subsidi harga/biaya lainnya Digunakan untuk pengeluaran subsidi selain subsidi pupuk, subsidi gula, subsidi obat, subsidi benih,subsidi pangan dan subsidi listrik. Belanja Subsidi Non-BBM · Pajak Belanja Subsidi PPh Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPh yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan oerundanaan perpa jakan vana berlaku. Belanja Subsidi PPN Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran PPN yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku. Belanja Subsidi BM Digunakan untuk menampung pengeluaran negara atas pembayaran BM yang ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan perundanaan perpa jakan yana berlaku. Belanja Subsidi Non-BB> · Lainnya Belanja Subsidi haji Digunakan untuk pengeluaran subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji terhadap perubahan kurs dibandinakan kurs dasar vana ditetapkan oleh Pemerintah. Belanja Subsidi kendaraan bermotor Digunakan untuk pengeluaran subsidi bunga kredit yang diberikan kepada anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPA. MA, BPK) serta para pe jabat eselon dalam Pemerintahan untuk oenaadaan kendaraan oeroranaan. Belanja Subsidi lainnya Digunakan untuk pengeluaran subsidi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belanja Subsidi Lembaga Non·Keuangan · PSO Belanja Subsidi dalam rangka PSO Belanja Subsidi PT KAI Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Kereta Api Indonesia. Belanja Subsidi PT PELNI Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. PELNI Belanja Subsidi PT Pos Indonesia Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada PT. Pos lndoesia Belanja Subsidi TVRI Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada TVRI Belanja Subsidi BULOG Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada BULOG Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya Digunakan untuk pengeluaran bantuan dalam rangka PSO lainnya Belanja Subsidi Perusahaan Swasta Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Keuangan - Perusahaan Swasta Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada lembaga keuangan Belanja Subsidi Non·BBM · Bunga Kredit • www.jdih.kemenkeu.go.id 552121 ' 552122 552123 552124 552125 552126 I ^552129 5522 55221 5522 1 1 56 I 561 561 1 561 1 1 561 1 1 1 562 5621 56211 5621 1 1 563 5631 56311 5631 1 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Subsidi Bunga KUT Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pend a r aa n Kredit Usaha Tani (KUT) Belanja Subsidi Bunga KOP PIR Digunakan untuk pengelu; iran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Koperasi Anggota Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi Belanja Subsidi Bunga KOP Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendar>aan Kredit Koperasi (KKop) Belan1a Subsidi Bunga KOP PRIM Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendaraan Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA ) Belanj& Subsidi Bunga KPR Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan Digunakan untuk pengeluaran Subsidi Sunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Ketahanan Panqan (KKP) Belania Subsidi Bunga kredit program lainnya Oigunakan untuk pengeluaran Subsidi Bunga yang harus dibayar oleh pemerintah kepada Bank Pelaksana terhadap pendanaan Kredit Program Lainnya Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan Digunakan untuk pengeluaran bantuan kepada lembaga non keuangan Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Oigunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya t idak wajib kepada negara lain. Belanja Hibah Kepada Organisasi lnternasional Belanja Hibah Kepada Organisasi lnternasional Belanja Hibah Kepada Organisasi lnternasional Belanja Hibah Kepada Organisasi lnternasional Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada organisasi internasional. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang sifatnya tidak wajib kepada pemerintah daaerah. I I www.jdih.kemenkeu.go.id 57 571 571 1 571 1 1 571 1 1 1 572 5721 5721 1 5721 1 1 5721 1 2 5721 1 3 5722 57221 572211 573 5731 5731 1 573119 58 581 581 1 5811 1 581 1 1 1 581 1 2 581 121 581 122 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Bantuan sosial Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian neqara/lembaqa, quna melindunqi dari kemunQkinan ter iadinya berbaqai risiko sosial. Belan j a Bantuan kompensasi sosial Be l an j a Bantuan kompensasi sosial Be l an j a Bantuan kompensasi sosial Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM Digunakan untuk pengeluaran Subsidi yang diberikan kepada masyarakat akibat kenaikan harga BBM Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan langsung (Block Grant) sekolah/lembaga/guru Belanja Bantuan imbal swadaya Sekolah/Lembaga Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan imbal swadaya sekolah/lembaga Belanja Bantuan Beasiswa Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk bantuan beasiswa Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan Digunakan untuk pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian neqara/lembaqa, quna meninqkatkan sarana dan prasarana peribadatan Belanja Lembaga Sosial Lainnya Belanja Lembaga Sosial Lainnya Belanja Lembaga Sosial Lainnya Belanja Lembaga Sosial Lainnya Digunakan untuk pengeluaran negara kepada lembaga sosial lainnya Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain Digunakan untuk pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis·jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah,belanja sosial dan dana cadanqan umum. Belanja Rekonstruksi Aceh Belanja untuk Rekonstruksi Aceh Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias Belanja Lain-lain I Belanja Kerjasama Teknis lnternasional Digunakan untuk pembayaran iuran-iuran keanggotaan RI dalam berbagai organisasi/ Sadan lnternasional. Belanja Pengeluaran Tak Tersangka • www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 581 1 23 581 1 24 581 1 25 581 1 26 581 1 27 581 1 28 581 1 3 581 1 31 581 1 32 ..._ --תש- 581 1 33 581 1 34 581 1 35 581 1 36 581 1 37 581 1 38 581 1 4 581 1 41 581 1 42 581 149 6 61 Digunakan untuk pengeluaran yang tidak terduga dan tidak tertampung di dalam pos-pos pengeluaran yang lain. Belanja Cadangan Umum Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka membentuk yang menggunakan dana cadangan umum Belanja Pemilu/sidang tahunan Digunakan untuk pengeluaran pembiayan kegiatan dalam rangka pemilu/sidang tahunan Belanja Cadangan tunjangan beras PNSfTNl/Polri Digunakan untuk pembayaran selisih harga beras PNSfTNl/POLRI bila terjadi kenaikan pembelian harga beras Pemerintah kepada BULOG Belanja Cadangan dana reboisasi Digunakan untuk pengeluaran pembiayan kegiatan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana kehutanan. Belanja Tunggakan dan klaim pihak ketiga Digunakan untuk pembayaran terhadap klaim dari pihak ketiga Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi) Digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya darurat BA ^69 Belanja Lain-lain II Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBS Rekening Kas Negara dan Kas daerah. Belanja KONI -- - -- sebesar 9 persen bagian Bantuan Rutin kepada KON! Pusat dalam rangka tugas rutin KONI. Belanja Dana Penunjang (PHLN) yang dialokasikan untuk Pemda biaya pemungutan dan disalurkan ke Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pemda bersumber dari PHLN, Sesuai dengan KMK No. ^35 Tahun ^2002 tentang Tatacara Pemberian dan Penatausahaan PHLN kepada Pemda . Belanja t\on Modal-Otorita Salam Pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan otorita batam yang bersumber dari rupiah murni . Belanja karena rugi selisih kurs Pengeluaran yang digunakan untuk menutup kerugian karena selisih kurs pada saat konversi Saldo Kas di Bendahara Penqeluaran (dari valas ke rupiah) khusus untuk Bendahara Pengeluaran Kantor Perwakilan Dep artemen Luar Negeri. Jasa Surveyor Jasa Perbendaharaan Jasa Pelayanan Bank Operasional Belanja Lain-lain Il l Belanja TVRI untuk menampung belanja dari ma subsidi TVRI - ^551 414 Belanja RRI m a baru untuk belanja institusi e k s pe r j an baik belanja pegawai maupun belanja barang Belanja l2in-lain 11 lainnya Digunakan untuk pengeluaran belanja lainnya BELANJA UNTUK DAERAH Semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Belanja Dana Perimbangan semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri alas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor ^33 Tahun ^200 4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah www.jdih.kemenkeu.go.id 61 1 61 1 1 61 1 1 1 61 1 1 1 1 611112 611113 61 1 1 14 61 1 1 2 611 121 61 1 1 22 61 1 1 23 61 1 1 24 61 1 1 25 61113 61 1 1 31 611 1 32 61 1 1 33 611 1 34 61 1 1 35 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja Dana Bagi Hasil Digunakan untuk pengeluaran negara yang dialokasikan kepada bagian daerah atas penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas lanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 lenlang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta bagian daerah atas Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1 983 lentang Pajak Penghasilan sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Belanja Bagi hasil PPh psi 21 unluk Propinsi Pengeluaran negara alas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapalan Propinsi. Belanja Bagi hasil PPh psi 21 unluk Kabupalen/Kota Pengeluaran negara alas penyaluran penerimaan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian pendapalan Kabupaten/Kota. Belanja Bagi hasil PPh psi 25/29 OP unluk Propinsi Pengeluaran negara alas penyaluran penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang merupakan bagian pendapatan Propinsi. Belanja Bagi hasil PPh psi 25/29 OP untuk Kabupalen/Kota Pengeluaran negara alas penyaluran penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang merupakan bagian pendapalan Kabupalen/Kota. Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Belanja Bagi hasil PBB untuk Propinsi Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16,2 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi. Belanja Bagi hasil PBB unluk Kabupalen/Kola Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian Kabupalen/Kola sebesar 64,8 persen dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupalen/Kota. Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungut PBB unluk Propinsi Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah unluk Biaya Pemungulan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Propinsi. Belanja Bagi hasil Biaya/Upah Pungul PBB unluk Kab./Kola Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan PBB yang merupakan bagian daerah unluk Biaya Pemungulan dan disalurkan ke rekeninq Kas Daerah Kabupalen/Kola. Belanja PBB bagian Pemerinlah Pusal yang dikembalikan ke Kabupalen/Kola Pengeluaran yang bersumber dar i penerimaan PBB yang merupakan bagian Pemerinlah Pusal dan dibagikan kepada seluruh Kabupalen/Kota, yang penqalokasiannya didasarkan atas realisasi penerimaan PBB Tahun Anaaaran Berialan. Belanja Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Belanja Bagi hasil BPHTB unluk Propinsi Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian propinsi sebesar 16 persen dan disalurkan ke rekening Kas Oaerah Propinsi. Belanja Bagi hasil BPHTB unluk Kabupaten/Kola Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian daerah Kabupalen/Kola sebesar 64 persen dan disalurkan ke rekeninq Kas Daerah Kabu p aten/Kota. Belanja BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat ܑan dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota secara merata. Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat dibagikan untuk Perbaikan Administrasi Pertanahan Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerinlah Pusat yang digunakan untuk Biava Perbaikan Administrasi Pertanahan. Belanja BPHTB Bagian Pemerinlah Pusat ulk biaya Adm.Pengkl.Pel. BPHTB Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan • www.jdih.kemenkeu.go.id 61 1 1 36 6112 61 121 611211 ! 611212 611213 61 122 611221 611222 61 1223 61 1 23 I 61 1 231 I 611232 611233 • 61 1 234 611235 61 1 24 61 1 241 611242 611243 611244 611245 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 untuk Biaya Administrasi Peningkatan Pelayanan BPHTB. Belanja BPHTB Bagian Pemerintah Pusat utk Pemberian lmbalan Sunga Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan BPHTB yang merupakan bagian Pemerintah Pusat yang digunakan untuk Pemberian lmbalan Sunga. Belanja Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Propinsi Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibag1kan untuk Pro pinsi. Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil. Belanja Bagi hasil minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA minyak bumi yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk 1 Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi penqhasil. Belanja Dana Bagi Hasil Gas Alam Belanja Bagi hasil gas alam untuk Propinsi Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Propinsi penghasil. Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota Penghasil Pengeluaran yang bersumber dari penerimaan SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota penqhasil. Belanja Bagi hasil gas alam untuk Kab./Kota lainnya Pengeluaran yang bersumber dari penerimaa1 SDA gas alam yang merupakan bagian daerah dan dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Propinsi penqhasil. Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil luran Tetap sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil luran Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab.!Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil luran Tetap sebesar 1 6 % kepada Propinsi penghasil Belanja Bagi hasil iuran tetap untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil luran Tetap sebesar 64 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil Belanja Bagi hasil royalti untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 16 % kepada Propinsi penghasil Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Penghasil Belanja Bagi hasil royalty untuk Kab./Kota lainnya www.jdih.kemenkeu.go.id 61125 61 1 251 611252 61 1253 611254 611 255 611256 61126 61 1 261 612 6121 61211 6121 1 1 6121 1 2 613 6131 61311 6Q 31 1 1 61312 613121 61313 613131 61314 61 3141 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK} TAHUN ANGGARAN 2008 Menyalurkan bagi hasil Royalti sebesar 32 % kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan Belanja Bagi hasil IHPH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 16% kepada Propinsi penghasil Belanja Bagi hasil IHPH untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil IHPH sebesar 64% kepada Kabupaten/Kota Penghasil Belanja Bagi hasil PSDH untuk Propinsi Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 1 6% kepada Propinsi penghasil Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota Penghasil Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Penghasil Belanja Bagi hasil PSDH untuk Kab./Kota lainnya Menyalurkan bagi hasil PSDH sebesar 32% kepada Kabupaten/Kota Lainnya dalam propinsi penghasil Belanja DBH Dana Reboisasi untuk Kab./Kota Penghasil Pengeluaran OAK yang bersumber dari dana reboisasi dan digunakan untuk kab/kota Belanja Dana bagi Hasil Perikanan Belanja Bagi hasil Perikanan untuk Kab./Kota Menyalurkan bagi hasil perikanan sebesar 80% secara merata kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Umum Belanja Dana Alokasi Umum Belanja DAU untuk Propinsi Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Propinsi. Belanja DAU untuk Kabupaten/Kota Pengeluaran DAU yang merupakan bagian Kabupaten/Kota. Belanja Dana Alokasi Khusus Belanja OAK Belanja OAK Pendidikan Belanja OAK untuk Pendidikan Pengeluaran OAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang pendidikan Belanja OAK Kesehatan Belanja OAK untuk Kesehatan Pengeluaran OAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang kesehatan Belanja OAK lnfrastruktur Belanja OAK untuk lnfrastruktur Pengeluaran OAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang infrastruktur. Belanja OAK Pemekaran Daerah (Pemerintahan) Belanja OAK untuk Pemekaran Pemerintah Pengeluaran OAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang pemekaran pemerintah • .. www.jdih.kemenkeu.go.id 61315 613151 61326 61 3261 61 327 613271 62 621 6211 621 1 1 621 1 1 1 621 1 1 2 621 1 1 3 622 6221 62211 6221 1 1 6221 1 2 6221 1 9 7 71 711 71 1 1 7 1 1 1 1 71 1 1 1 1 71 1 1 12 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Belanja OAK Kelautan dan Perikanan Belanja OAK untuk Kelautan dan Perikanan Pengeluaran OAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang kelautan dan perikanan Belanja OAK Pertanian Belanja OAK untuk Pertanian Pengeluaran OAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang pertanian Belanja OAK Lingkungan Hidup Belanja OAK untuk Lingkungan Hidup Pengeluaran OAK yang digunakan untuk kegiatan di bidang Lingkungan Hidup Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus untuk Papua Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Belanja Dana Otonomi Khusus untuk NAO Pengeluaran untuk pelaksanaan otonomi khusus untuk NAO Belanja Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua Pengeluaran untuk dana otonomi khusus tambahan infrastruktur untuk Papua Belanja Dana Penyesuaian/Penyeimbang Belanja Dana Penyesuaian Belanja Dana Penyesuaian Belanja Dana Penyesuaian untuk Propinsi Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbanܒ) Belanja Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota Pengeluaran dana penyesuaian, pelaksanaan pencairannya menggunakan Bagian anggaran 71 (Dana Otonomi Khusus dan Peny eimbang) untuk Kabupaten/Kota Belanja Dana Penyesuaian Lainnya Belanja Dana penyesuaian lainnya PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Penerimaan yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat dari Bank dalam negeri. Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Penerimaan dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya dan besar penggunaan dalam pembiayaan dengan persetujuan DPR. Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana lnvestasi Penerimaan RKUN 502.000.000 yang berasal dari rekening dana investasi '1fnf nmnn 1 7 r f ,.,,.,· ?Q www.jdih.kemenkeu.go.id 71 1 1 1 3 71 1 1 2 7 1 1 121 7112 71 121 7 1 1 2 1 1 7113 71 1 31 7 1 1 3 1 1 711312 7114 71141 711411 71142 71 1421 711422 71143 71 1431 71144 71 1441 71 1442 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi Penerimaaan RKUN 502.000.000 yang berasal dari rekening BUN untuk Obligasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan dana moratorium Penerimaan Pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh Penerimaan dari cadangan moratorium Aceh Pcnerimaan Pembiayaan Dalam Negcri - Non-Perbankan Penerimaan Hasil Privatisasi Penerimaan Hasil Privatisasi Penerimaan dari hasil penjualan saham. Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan Asel Program Restrukturisasi Penerimaan dari penjualan aset restrukturisasi perbankan/pengembalian dana talangan dari BPPN Penerimaan Hasil Penjualan I Penyelesaian Asel Eks. BPPN Penerimaan dari penjualan I penyelesaian aset yang selama ini dimiliki oleh BPPN Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Penerimaan Penerbitan I Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Penerimaan dari penerbitan/penjualan Surat Perbendaharaan Negara dalam negeri yg jatuh tempo dim periode tidak lebih dari satu tahun. Penerimaan dari Penjualan Obligasi Dalam Negeri Penerimaan Penerbitan I Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri Penerimaan dari penjadualan kembali obligasi dalam negeri jangka panjang. Karena tidak ada penerimaan sesungguhnya, akun ini digunakan hanya untuk memungkinkan pelaporan terhadap utang bunga obligasi yang dijadualkan kembali. Penerimaan Utang Sunga Obligasi Negara Dalam Negeri Penerimaan bunga obligasi dalam negeri jangka panjang dari obliger yang diterima pada saat penjualan obligasi dan akan dibayarkan kembali kepada obliqor pada saat iatuh tempo bunqa obliqasi). Penerimaan dari penjualan SBSN Dalam negeri Jangka Pendek Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Pendek Penerimaan dari penerbitan atau penjualan Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri. Penerimaan dari penjualan SBSN Dalam negeri Jangka Panjang Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka panjang Penerimaan dari penerbitan atau penjualan Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo lebih dari satu tahun di bursa dalam negeri. Penerimaan imbalan dibayar di muka SBSN Jangka panjang Penerimaan dari imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara yang jatuh tempo lebih dari satu tahun di bursa dalam neqeri. 'J{afama11 28 a ari 29 .. , ø I I _ www.jdih.kemenkeu.go.id 712 7121 71211 7121 1 1 7121 19 71212 712121 712122 712129 7122 71221 71221 1 71 222 71 2221 71223 712231 71 224 712241 71225 712251 MENTEAI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) TAHUN ANGGARAN 2008 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Program Bilateral Penarikan Pinjaman Program dari OECF Penerimaan pinjaman program dari negara pemberi pinjaman, yaitu Jepang. Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya Penerimaan pinjaman program dari negara pemberi pinjaman selain Jepang. Penarikan Pinjaman Program Multilateral Penarikan Pinjaman Program dari IBRD Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional IBRD. Penarikan Pinjaman Program dari ADB Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional ADB. Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya Penerimaan pinjaman program dari lembaga/badan internasional lainnya selain IBRD dan ADB. Penarikan Pinjaman Proyek Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral Penerimaan pinjaman proyek dari Pemerintah suatu negara melalui lembaga/ badan keuangan yang dibentuk oleh negara bersangkutan untuk mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan perrberian pinjaman/hibah kepada ne gera-ne gara penerima. Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral Pener iriaan pinjaman proyek dari lembaga/badan internasional seperti IBRD, ADB, IDA IFAD dll Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit ^E kspor Penerimaan dari pinjaman proyek yang disediakan dan dijamin oleh suatu negara melalui lembaga pengembang ekspornya kepada Pemerintah Indonesia untuk pembelian barang modal d a n atau jasa dari negara pemberi pinjaman untuk keperluan proyek-proyek Pemerintah.
.. Penarikan Pinjaman Proyek Leasing Penarii<an Pinjaman Proyek Leasing Penerimaan dari pinjaman proyek yg diberikan kpd Pemerintah utk membiayai pembelian barang dan atau jasa dgn cara angsuran dari suatu perusahaan leasin g di luar ne g eri berdasarkan KJB antara e ro y ek dan e emasok. Penarikan Pinjaman Proyek Komersial I I ·- Penarikan Pinjaman Proyek Komersial Pener ^. maan dari pinjaman dengan persyaratan komersial yang dananya diterima secara tunai dengan tujuan untuk keperluan Pemerintah lainnya. S al 1 nan !csua1 Jcngan : : iڤli nya. Kcpala B i ro l'mum · · 1 D ae.1 an T. l ' . Dcpartc: ncn . ' ÷ / MENTERI KEUA GA tld. SRI MGLY/\Nl INDRAWATI