Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Kejahatan Lintas Negara adalah kejahatan yang terjadi di 2 (dua) negara atau lebih serta melampaui batas teritorial 1 (satu) negara atau lebih yang pelakunya atau korbannya merupakan warga negara di negara yang berbeda atau dengan motivasi untuk memperoleh manfaat keuangan atau materiil lainnya.

Bukti Permulaan adalah informasi atau data mengenai keadaan, perbuatan dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda dalam lingkup kewenangan administratif yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat DJBC adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan–golongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan berwenang melakukan penindakan atas barang yang berdasarkan Bukti Permulaan diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.

Kejahatan Lintas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:

kejahatan di bidang pencucian uang;

kejahatan di bidang pendanaan Terorisme;

kejahatan di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor;

kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual;

kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

kejahatan di bidang benda cagar budaya; dan/atau

kejahatan lain yang menurut peraturan perundang-undangan digolongkan ke dalam Kejahatan Lintas Negara.

Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

penghentian dan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut;

pemeriksaan terhadap barang, bangunan atau tempat lain, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, atau terhadap orang;

penegahan terhadap barang dan sarana pengangkut; dan/atau

penguncian, penyegelan, dan/atau pelekatan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang maupun sarana pengangkut.

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

informasi intelijen yang berasal dari kementerian/ lembaga terkait yang membidangi urusan penanggulangan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara; dan/atau

hasil pengelolaan informasi oleh Pejabat Bea dan Cukai yang telah divalidasi oleh kementerian/ lembaga terkait yang membidangi urusan penanggulangan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.

Barang berdasarkan Bukti Permulaan yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme berupa bahan potensial, meliputi:

prekursor bahan peledak, dengan rincian jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

senjata api dan bagian dari senjata api, dengan rincian jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

bahan berbahaya, dengan rincian jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau

barang lain yang berdasarkan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diduga terkait dengan tindakan Terorisme.

Barang berdasarkan Bukti Permulaan yang diduga terkait dengan Kejahatan Lintas Negara, meliputi:

barang yang diduga melanggar hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan atas hak kekayaan intelektual;

uang tunai, dalam mata uang Rupiah dan/atau uang dalam mata uang asing;

instrumen pembayaran lainnya, seperti bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito;

Narkotika;

Psikotropika;

Prekursor Narkotika;

barang yang terkait dengan kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup;

barang yang terkait dengan kejahatan benda cagar budaya; dan/atau

barang lain yang berdasarkan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diduga terkait dengan tindakan Kejahatan Lintas Negara.

Rincian jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

DJBC mengembangkan sistem pengawasan dalam melakukan penindakan terhadap barang yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat dan/atau terhadap:

dokumen;

orang;

uang dan instrumen pembayaran lain; dan/atau

sarana pengangkut, yang berkaitan dengan barang yang dimaksu

Sistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan pertukaran data baik secara elektronik maupun non elektronik.

Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan antara DJBC dengan:

kementerian atau lembaga;

organisasi internasional; dan/atau

administrasi kepabeanan negara lain.

Pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau nota kesepahaman.

Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengelolaan atas Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan/atau informasi yang diperoleh dari sistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat .

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

pengumpulan dan penilaian data atau informasi;

analisis data atau informasi;

pendistribusian data atau informasi; dan

evaluasi dan pemutakhiran data atau informasi.

Hasil pengelolaan informasi atas Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menerbitkan produk intelijen dalam rangka penelitian atau penindakan.

Hasil pengelolaan informasi yang diperoleh dari sistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara, ditindaklanjuti oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan menyampaikan kepada kementerian/ lembaga yang membidangi urusan penanggulangan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara untuk dilakukan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf b.

Berdasarkan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penindakan.

Pejabat Bea dan Cukai membuat surat bukti penindakan berdasarkan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penindakan atas barang yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sebagai berikut:

karakteristik barang, memperhatikan bahan, ukuran, dan jenis seperti cair, padat, gas, bahan peledak, cairan mudah terbakar, oksidasi, beracun, radioaktif dan korosif;

keamanan, kesehatan keselamatan kerja, memperhatikan standar operasional prosedur penanganan dan penempatan barang sesuai dengan karakteristiknya; dan

kegunaan sebagai barang bukti tindak pidana dengan memperhatikan hukum acara pidana, standar operasional prosedur pengamanan lokasi, pemeriksaan, dan pengambilan barang bukti serta aspek legalitas penanganan barang hasil penindakan.

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penindakan melimpahkan barang hasil penindakan dan surat bukti penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya menangani perkara kepabeanan hasil penindakan.

Pejabat Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya menangani perkara kepabeanan hasil penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:

penelitian;

penyidikan;

penanganan barang hasil penindakan;

penerbitan rekomendasi sanksi administrasi; dan/atau e. kegiatan lainnya berkaitan dengan penanganan perkara kepabeanan.

Tindak lanjut kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berupa:

penelitian dan penerbitan rekomendasi hasil penelitian, dalam hal pelanggaran yang ditemukan masih memerlukan adanya penelitian lebih lanjut;

pelimpahan ke kementerian/lembaga terkait, dalam hal pelanggaran yang ditemukan bukan merupakan kewenangan DJBC atau terdapat ketentuan lain yang mengatur lebih khusus;

penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC, dalam hal pelanggaran yang ditemukan merupakan tindak pidana kepabeanan atau tindak pidana yang menurut undang-undang menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC; atau

dilakukan penyidikan bersama aparat penegak hukum lain ( multidoors investigations ), dalam hal pelanggaran yang ditemukan merupakan tindak pidana kepabeanan atau tindak pidana yang menurut undang-undang menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC dan terdapat tindak pidana lain yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC.

Kegiatan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana pengawasan di bidang kepabeanan.

Dalam rangka penindakan terhadap barang yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara, DJBC melakukan kerja sama dengan:

kementerian/lembaga yang membidangi urusan pertahanan negara;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan keamanan negara;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan intelijen negara;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan penanggulangan terorisme;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan keuangan negara;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan luar negeri;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan dalam negeri;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan peradilan;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan analisis transaksi keuangan;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan kemaritiman;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan kesehatan;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan ketenaganukliran;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan pertanian;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan perhubungan;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

kementerian/lembaga yang membidangi urusan benda cagar budaya; dan/atau

kementerian/lembaga lain yang diperlukan dalam rangka pengawasan barang yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

koordinasi;

pertukaran data atau informasi; dan/atau

operasi bersama.

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menunjuk narahubung ( Liasion Officer ) antara DJBC dengan kementerian/lembaga terkait.

Pertukaran data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara elektronik maupun non elektronik antara DJBC dengan kementerian/ lembaga terkait.

Operasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c antara DJBC dengan kementerian/ lembaga terkait dikoordinasikan oleh Kantor Pusat DJBC dan dapat dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun kewilayahan, dalam bentuk:

pelibatan Pejabat Bea Cukai dalam satgas anti Terorisme dan/atau kelompok kerja anti Terorisme lainnya;

pelibatan Pejabat Bea Cukai dalam satgas anti Kejahatan Lintas Negara dan/atau kelompok kerja anti Kejahatan Lintas Negara lainnya; atau

operasi penindakan bersama dengan kementerian/ lembaga terkait terhadap barang yang diduga terkait dengan tindakan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara.

Mekanisme pelaksanaan operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara DJBC dan kementerian/ lembaga terkait yang dapat dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

Pengawasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai:

perekaman, penegahan, jaminan, penangguhan sementara, monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual, terhadap barang yang diduga melanggar hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas hak kekayaan intelektual;

tata cara pemberitahuan dan pengawasan, indikator yang mencurigakan, pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, serta pengenaan sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara, terhadap uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain; dan/atau c. pengawasan terhadap impor atau ekspor barang yang diduga terkait dengan larangan dan/atau pembatasan, terhadap barang yang terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2021 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 81/PMK.04/2021 TENTANG PENINDAKAN ATAS BARANG YANG DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAKAN TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA A. PREKURSOR BAHAN PELEDAK NO POS TARIF/ HS CODE URAIAN BARANG CAS NUMBER / KETERANGAN 1. 2808.00.00 Asam nitrat; asam sulfonitrat 7697-37-2, 43625-06-5, 13587-52-5 2. 2829.11.00 Sodium Chlorate 7775-09-9 3. ex.2829.19.00 Potassium Chlorate 3811-04-9 4. ex.2829.90.90 Potasium Perchlorate 7778-74-7 5. 2834.21.00 Potasium Nitrate 7757-79-1 28.47 Hidrogen Peroksida, dipadatkan dengan urea maupun tidak 6. 2847.00.10 - Dalam bentuk cair 7722-84-1 7. 2847.00.90 - Lain – Lain 7722-84-1 8. ex.2904.20.90 Nitromethane 75-52-5 9. 2914.11.00 Aseton 67-64-1 10. 3102.10.00 Urea, dalam larutan air maupun tidak 57-13-6 11. 3102.30.00 Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak 6484-52-2 12. 3102.50.00 Sodium Nitrate 7631-99-4 13. 3102.60.00 Garam ganda dan campuran dari kalsium nitrat dan amonium nitrat 15245-12-2 14. 3212.90.11 Alumunium Paste 7429-90-5 36.03 Sekering pengaman; sekering peledak; sumbu mesiu atau cap NO POS TARIF/ HS CODE URAIAN BARANG CAS NUMBER / KETERANGAN peledak; penyala; detonator listrik.

3603.00.10 Semi-sekering; cap berelemen; tabung sinyal 16. 3603.00.20 - Sekering pengaman; sekering peledak 17. 3603.00.90 - Lain-lain 76.03 Bubuk dan serpih aluminium.

7603.10.00 - Bubuk dari struktur bukan pipih 7429-90-5 7603.20 - Bubuk dari struktur pipih; serpih :

7603.20.10 - - Serpih 7429-90-5 20. 7603.20.20 - - Bubuk dari struktur pipih 7429-90-5 85.25 Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.

80 - Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video : -- Kamera perekam video : 21 ex.80.39 --- Lain-lain Drone yang dilengkapi/dipasang dengan kamera pengawas 22. 8526.92.00 Aparatus radio kendali jarak jauh B. SENJATA API DAN BAGIAN DARI SENJATA API NO POS TARIF / HS CODE URAIAN BARANG 93.01 Senjata artileri (misalnya, senjata api, howitzer dan mortar) 9301.10.00 - Senjata artileri (misalnya, senjata api, howitzer dan mortar) 1. ex 9301.10.00 mortars;

ex 9301.10.00 portable anti-aircraft guns;

20.00 - Peluncur roket; peluncur suar; pelontar granat; tabung torpedo dan proyektor semacam itu 3. ex 20.00 shoulder launched missiles;

ex 9301.20.00 underslung grenade launchers;

ex 9301.20.00 rockect propelled grenades (RPG);

90.00 - Lain-lain 6. ex 90.00 sub-machine gun 7. ex 9301.90.00 light machine gun 8. ex 9301.90.00 heavy machine gun;

ex 9301.90.00 rifles; shotguns;

9302.00.00 Revolver dan pistol, selain yang dimaksud dari Pos 93.03 atau 93.04.