JDIH Kementerian Keuangan

Disclaimer:
Tampilan dokumen ini dibuat atau dikonversi secara semi-otomatis oleh sistem menggunakan metode parsing dari dokumen PDF. Harap selalu memeriksa dokumen sumber untuk isi yang lebih akurat.

No.41, 2015 KEMENKEU. Laporan Keuangan. Pemerintah Pusat. Standar Reviu. No.41, 2015 KEMENKEU. Laporan Keuangan. Pemerintah Pusat. Standar Reviu.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 /PMK.09/2014
TENTANG
STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

mengingat:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 - 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 1

Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Standar Reviu, adalah kriteria atau ukuran mutu minimal yang wajib dipedomani oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan kegiatan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Tujuan Standar Reviu adalah untuk:

memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik reviu;

menyediakan kerangka untuk menjalankan dan meningkatkan nilai tambah reviu;

menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu; dan

mendorong peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 3

(1)

Standar Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Dalam melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, BPKP dapat menyusun Petunjuk Teknis Reviu.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 /PMK.09/2014
TENTANG
STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAFTAR ISI Uraian Halaman Pengertian (paragraf 1 – 6)……………………………………………. 3 Tujuan Reviu (paragrat 7 – 9)………………………………………… 3 Ruang Lingkup Reviu (paragraf 10 -11)…………………………… 3 Sasaran Reviu (paragraph 12)……………………………………….. 4 Waktu Pelaksanaan Reviu (paragraph 13)………………………… 4 Kompetensi Pereviu (paragraph 14)………………………………… 4 Objektivitas Pereviu (paragraf 15)…………………………………… 4 Keyakinan Terbatas Hasil Reviu (paragraph 16 - 17)...……….. 4 Tahapan Reviu (paragraph 18 – 19)…..……………………………. 5 Kertas Kerja Reviu (paragraph 20 - 23)...………………………… 5 Pelaporan (paragraph 24 – 25)……………..………………………… 5 Pengertian 1. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang selanjutnya disebut reviu adalah penelaahan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas proses konsolidasi dan penyajian LKPP untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa proses konsolidasi telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan LKPP telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 2. LKPP adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. 3. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 4. Prosedur Analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antarakun dan kejadian yang disajikan dalam laporan keuangan. 5. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 6. Asersi adalah pernyataan manajemen, baik yang bersifat implisit atau eksplisit, yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Tujuan Reviu 7. Tujuan reviu adalah untuk: a. memberikan keyakinan terbatas kepada Menteri Keuangan mengenai akurasi informasi LKPP serta penyajian dan pengungkapan sesuai dengan SAP; dan b. membantu terlaksananya konsolidasi dan penyajian LKPP. 8. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam proses konsolidasi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu menyarankan kepada penyusun LKPP untuk segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut. 9. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan opini sebagaimana dalam audit. Ruang Lingkup Reviu 10. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas kesesuaian proses konsolidasi dengan sistem akuntansi pemerintah pusat dan kesesuaian penyajian LKPP dengan SAP. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit. 11. Penelaahan dilaksanakan dengan teknik antara lain: a. penelusuran angka; b. permintaan keterangan; dan c. prosedur analitis. Sasaran Reviu 12. Sasaran reviu adalah agar Menteri Keuangan memperoleh keyakinan yang memadai bahwa LKPP telah disajikan sesuai dengan SAP. Waktu Pelaksanaan Reviu 13. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan proses penyusunan LKPP. Yang dimaksudkan dengan paralel adalah reviu dilakukan bersamaan atau sepanjang penyusunan LKPP, serta tidak menunggu setelah LKPP tersebut selesai disusun. Kompetensi Pereviu 14. Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu yang akan ditugaskan. Sesuai dengan tujuan reviu, maka tim reviu secara kolektif harus memenuhi kompetensi sebagai berikut: a. menguasai SAP; b. menguasai proses konsolidasi laporan keuangan; c. menguasai dasar-dasar audit; d. menguasai teknik komunikasi; e. memahami sistem akuntansi pemerintah pusat; dan f. memahami analisis basis data. Objektivitas Pereviu 15. Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar pereviu melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Keyakinan Terbatas Hasil Reviu 16. Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam reviu meliputi keyakinan terbatas mengenai akurasi informasi dalam LKPP serta kesesuaian penyajian dan pengungkapan dengan SAP. 17. Keyakinan terbatas atas akurasi informasi antara lain diperoleh dengan: a. menelusuri angka per akun dalam LKPP ke akun dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara; dan b. membandingkan angka Laporan Realisasi Anggaran dalam LKPP dengan Laporan Arus Kas dalam LKPP. Tahapan Reviu 18. Untuk mendapatkan hasil yang memadai, reviu perlu dirancang dengan baik pada tiap tahapan yang harus dijalankan, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan reviu. 19. Pada setiap tahapan reviu tersebut, BPKP melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Kertas Kerja Reviu 20. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LKPP, pereviu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk menjelaskan mengenai: a. identitas pereviu; b. komponen LKPP yang direviu; c. asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi; dan d. hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan pereviu. 21. Untuk dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LKPP, maka dilakukan reviu atas KKR secara berjenjang menurut peran dalam tim reviu. 22. Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan harus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LKPP periode berikutnya. 23. Simpulan dalam KKR dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR). Pelaporan Reviu 24. Pelaporan reviu pada pokoknya mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan rekomendasi yang tidak atau belum dilaksanakan. 25. Hasil reviu merupakan dasar bagi BPKP untuk membuat Pernyataan Telah Direviu, yang antara lain menyatakan bahwa: a. reviu telah dilakukan atas LKPP untuk periode yang berakhir pada tanggal pelaporan keuangan; b. reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Reviu LKPP; c. semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah tanggung jawab Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Republik Indonesia; d. tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi informasi LKPP serta kesesuaian penyajian dan pengungkapan dengan SAP; e. ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan secara keseluruhan; f. simpulan reviu yaitu apakah LKPP telah atau belum disajikan sesuai dengan SAP; dan g. paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan perbaikan material dalam proses konsolidasi dan/atau koreksi penyajian LKPP yang belum dilakukan atau belum selesai dilakukan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Informasi!

Informasi!