Dokumen Hukum
Informasi
- Regulasi
- Informasi Penunjang
Perihal

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

Profil
Struktur Organisasi
Berita JDIH
Statistik

Tautan JDIH

JDIH Nasional
Sekretariat Negara
Kemenko Perekonomian
Anggota Lainnya

Temukan Kami

95/PMK.02/2005 - Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara | JDIH Kementerian Keuangan

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

Beranda
Dokumen
95/PMK.02/2005

95/PMK.02/2005

Kementerian Keuangan
11 Okt 2005
Berlaku

Fulltext (29 MB) Tersedia peraturan yang lebih baru

Tipe Dokumen

Peraturan

Kode

95/PMK.02/2005

Judul

Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara

Nomor

95

Tahun

2005

Jenis Peraturan

Peraturan Menteri

Singkatan Jenis

PERMEN

T.E.U. (Tajuk Entri Utama)

Kementerian Keuangan

Bidang

Belum Didefinisikan

Subyek

PENETAPAN PUNGUTAN EKSPOR BATUBARA

Tanggal Penetapan

11 Okt 2005

Tanggal Pengundangan

11 Okt 2005

Tanggal Berlaku

11 Okt 2005 - s.d. Dicabut

Tempat Terbit

Jakarta

Sumber

Bnw Tahun 2005 No.7276, LL tahun 2005

Bahasa

in

Lokasi

Biro Hukum

23 Des 2005
DiubahTerbaru
Dokumen ini diubah oleh
131/PMK.10/2005
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

Nilai Pengalaman Anda

Bagikan

131/PMK.10/2005

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara.

100/PMK.02/2006

Pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.10/2005. -- Jakarta, 2006

PP 38 TAHUN 2023

Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

PMK 10 TAHUN 2026

Pengelolaan Dana Bagi HasilPerkebunan Sawit