98/PMK.05/2008

  • Kementerian Keuangan
  • 04 Jul 2008
  • Dicabut
Unduh
  • shape
  • shape
  • shape
Kode
98/PMK.05/2008
Judul/Tentang
Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Nomor
98
Tahun
2008
Jenis
Peraturan Menteri
Tajuk Entri Utama
Kementerian Keuangan
Bidang
Belum Didefinisikan
Subyek
PELIMPAHAN WEWENANGBPPNSURAT KUASA UMUM KEPALA KPPN
Penetapan
04 Jul 2008
Pengundangan
04 Jul 2008
Tgl. Berlaku
04 Jul 2008
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
LL
Lokasi
Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

0 Bytes
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas 98/PMK.05/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

14 Aug 2009

127/PMK.05/2009

Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

31 Mar 2016

51/PMK.07/2016

Penyelesaian Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

12 Jun 2012

94/PMK.07/2012

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan atas Penerimaan pada Akhir Tahun Anggaran.

14 Feb 2025

PMK 15 TAHUN 2025

Pemeriksaan Pajak

15 Sep 2009

UU 28 TAHUN 2009

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

16 Jun 2023

PP 35 TAHUN 2023

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

  • 14 Aug 2009

    Dicabut dengan 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

  • 04 Jul 2008

    Mencabut 42/PMK.05/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara