bahwa dengan adanya penyempurnaan Organisasi Departemen Keuangan

  berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

  Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas 

  Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

  dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004, dipandang perlu untuk 

  menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

  Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di 

  Lingkungan Departemen Keuangan;

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17

    Undang-Undang Dasar 1945; <a class="link-peraturan" href="/dok/uu-22-tahun-1999" target="a_blank">Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999</a> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

    Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); <a class="link-peraturan" href="/dok/uu-25-tahun-1999" target="a_blank">Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999</a> 

    tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

    Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); <a class="link-peraturan" href="/dok/uu-17-tahun-2003" target="a_blank">Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003</a> 

    tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

    Lembaran Negara Nomor 4286); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

    2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai 

    Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 

    Negara Nomor 3952); Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

    Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana 

    telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 

    Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan 

    Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

    terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 84 

    Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

    Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang

  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi 

  Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, diubah sebagai berikut : 1.   Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai 

  berikut :

Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan terdiri dari :

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Judul BAB II, Bagian Pertama BAB II, Bagian Kedua BAB II, dan ketentuan

    Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi 

    sebagai berikut :

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari :

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal

  Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung 

  jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas

  melaksanakan penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan 

  anggaran, pembinaan pelaksanaan anggaran, pembinaan penyaluran dana 

  perimbangan, pembinaan pengelolaan kekayaan negara, pembinaan 

  perbendaharaan dan kas negara, pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan 

  pelaporan keuangan Pemerintah, serta evaluasi pelaksanaan anggaran 

  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor

  Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi : penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, serta 

    penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan; penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran 

    dengan pelaksanaan diwilayah kerjanya; pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran; pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran; pembinaan teknis sistem akuntansi; pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan; pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak; pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan 

    bendahara umum negara; verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak 

    Ketiga (PFK); pembinaan akuntansi Pemerintah; pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Di Propinsi dapat dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

  Perbendaharaan.

(1)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari 1 (satu)

  Bagian dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang. Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian dan setiap 

  Bidang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Organisasi, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

  Perbendaharaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat 

  persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

  pendayagunaan aparatur negara.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat

  Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

  langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mempunyai tugas melaksanakan

  kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas 

  beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran 

  melalui dan dari kas negara berdasarkan ketentuan peraturan 

  perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kantor

  Pelayanan Perbendaharaan Negara menyelenggarakan   fungsi : pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan 

    peraturan perundang-undangan; penerbitan surat perintah pencairan dana dari Kas Negara atas nama 

    Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara); penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan; penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas 

    negara; pengiriman dan penerimaan kiriman uang; penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan 

    hibah luar negeri; penatausahaan penerimaan negara bukan pajak; penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi; pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan; pelaksanaan tugas lain yang terkait dengan tugas pokok yang menjadi 

    tanggung jawabnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Di satu atau di beberapa Kabupaten/Kota dapat dibentuk Kantor Pelayanan

  Perbendaharaan Negara sesuai dengan beban kerja.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian

  dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

Organisasi, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan

  Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan 

  tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan 

  aparatur negara.? Bagian Ketiga BAB II dan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 

    dihapus. Seluruh ketentuan dalam BAB VI yang terdiri dari judul BAB VI, Bagian 

    Pertama BAB VI, Bagian Kedua BAB VI, dan ketentuan Pasal 79 sampai 

    dengan Pasal 91 dihapus. Seluruh ketentuan dalam BAB VII, ketentuan Pasal 92 sampai dengan Pasal 

    98 dihapus.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 

10 Mei 2004 PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.