2. Informasi Keuangan Daerah Informasi Keuangan Daerah (IKD) minimal memuat informasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. IKD digunakan untuk: a. merumuskan kebijakan Keuangan Daerah; b. menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Daerah; c. melakukan evaluasi kinerja Keuangan Daerah; d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; f. mendukung penyelenggaraan SIKD; g. melakukan evaluasi pengelolaan Keuangan Daerah; dan h. menyusun kapasitas fiskal Daerah. Rincian Informasi Keuangan Daerah minimal mencakup: a. rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan oleh Kepala Daerah kepada dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD); b. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD); c. rancangan APBD; d. APBD; e. perubahan APBD; f. laporan data bulanan, terdiri atas: 1) Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan; 2) Laporan Posisi Kas; 3) Realisasi APBD Bulanan; dan 4) Daftar Transaksi Harian/Rekapitulasi Transaksi Harian (DTH/RTH); g. Laporan Realisasi APBD Semester I; h. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2) Neraca; 3) Laporan Operasional (LO); 4) Laporan Arus Kas (LAK); 5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. Informasi Kinerja Daerah Informasi Kinerja Daerah meliputi segala informasi yang berkaitan dengan kinerja daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan SIKD. Informasi Kinerja Daerah digunakan untuk: a. mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional; b. mendukung penyelenggaraan SIKD secara nasional dan digitalisasi pengelolaan HKPD; c. melakukan pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja APBD; e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja TKD; f. melakukan simplifikasi pelaporan; dan g. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Informasi Kinerja Daerah minimal memuat: a. data dan informasi kinerja APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. data dan informasi kinerja TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Data Transaksi Pemda;