PMK 42 TAHUN 2025

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Tujuannya adalah menetapkan sinergi Bagan Akun Standar (BAS) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah guna mendukung harmonisasi kebijakan fiskal nasional.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Definisi dan Ruang Lingkup

   • BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi transaksi keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Pemerintah dan Daerah.
   • Sinergi BAS adalah upaya integrasi BAS Pemerintah dan Daerah untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional.
   • Peraturan mengatur penyelenggaraan, kategori, koordinasi kelembagaan, kewajiban, sanksi, serta pemantauan dan evaluasi Sinergi BAS.

2. Penyelenggaraan Sinergi BAS

   • Dilakukan melalui penyelarasan program, kegiatan, keluaran, dan referensi BAS lainnya dengan memperhatikan kewenangan daerah.
   • BAS Pemerintah dikelola oleh Menteri Keuangan, BAS Pemerintah Daerah dikelola oleh Menteri Dalam Negeri.
   • Sinergi BAS menggunakan platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional untuk konsolidasi informasi keuangan dan pengelolaan transfer ke daerah (TKD).

3. Penyelarasan dan Kodefikasi

   • Penyelarasan mencakup program, kegiatan, keluaran, sumber dana, rekening, perangkat daerah, fungsi, lokasi, hasil, dan penerima manfaat.
   • Kodefikasi Sinergi BAS menggabungkan kodefikasi BAS Pemerintah dan Daerah, dimutakhirkan secara berkala sesuai kebutuhan kebijakan fiskal nasional.
   • Pedoman Sinergi BAS memuat manfaat strategis, metode penyelarasan (standardisasi, pemetaan, penandaan, penyusunan taksonomi baru, pemutakhiran), dan daftar kodefikasi.

4. Kategori Sinergi BAS

   • Sinergi BAS untuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah (pelaporan TKD, pajak daerah, belanja wajib).
   • Sinergi BAS untuk anggaran tematik (penyelarasan program, kegiatan, keluaran, rekening, lokasi, hasil, penerima manfaat).
   • Sinergi BAS untuk pelaporan keuangan konsolidasian antara Pemerintah dan Daerah.
   • Sinergi BAS untuk pelaporan kinerja Pemerintah dan Daerah.

5. Penguatan Koordinasi Kelembagaan

   • Dibentuk Forum Sinergi BAS yang terdiri dari komite konsultatif dan komite kerja untuk mengusulkan dan menetapkan pedoman Sinergi BAS.
   • Forum dapat membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan mitra pembangunan.
   • Mekanisme kerja forum diatur secara responsif, kolaboratif, dan produktif.

6. Kewajiban dan Sanksi

   • Pemerintah Daerah wajib mencantumkan sumber dana, lokasi, keluaran, dan penerima manfaat dalam perencanaan dan penganggaran.
   • Kementerian/Lembaga wajib mencantumkan penandaan anggaran tematik pusat.
   • Penilaian kepatuhan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan sanksi teguran tertulis bagi daerah yang tidak memenuhi kewajiban.

7. Pemantauan dan Evaluasi

   • Forum Sinergi BAS melakukan pemantauan dan evaluasi minimal sekali setahun.
   • Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan kebijakan Sinergi BAS dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

8. Ketentuan Penutup

   • Pedoman Sinergi BAS untuk anggaran tematik tahun 2026 ditetapkan paling lambat triwulan IV tahun 2025.
   • Standarisasi keluaran, hasil, lokasi, dan penerima manfaat dilaksanakan paling lama tiga tahun sejak peraturan ini diundangkan.
   • Peraturan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.