PMK 98 TAHUN 2023

Latar Belakang dan Tujuan Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 ini dibuat sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Perubahan ini dilakukan karena adanya alokasi tambahan dana desa pada tahun anggaran 2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan ketentuan mengenai pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa, termasuk tambahan dana desa.

Pokok-Pokok Pengaturan

1. Penghitungan Dana Desa

   • Dana Desa dihitung secara bertahap: sebagian sebelum tahun anggaran berjalan (berdasarkan formula pengalokasian yang merata dan berkeadilan) dan sebagian pada tahun anggaran berjalan sebagai tambahan Dana Desa (dihitung secara proporsional dengan kriteria utama dan kinerja).

2. Kriteria Pengalokasian Tambahan Dana Desa

   • Kriteria utama meliputi: desa bebas korupsi, telah menerima Dana Desa non-BLT tahap I, dan menganggarkan BLT Desa tahun 2023.
   • Kriteria kinerja meliputi kinerja pemerintah desa (keuangan, pembangunan, tata kelola) dan penghargaan desa dari kementerian/lembaga.
   • Data kriteria bersumber dari kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

3. Penyaluran Dana Desa

   • Dana Desa non-BLT disalurkan dalam 3 tahap (40%, 40%, 20%) untuk desa umum, dan 2 tahap (60%, 40%) untuk desa mandiri.
   • Penyaluran dilakukan setelah penerimaan dokumen persyaratan lengkap dari bupati/wali kota.
   • Dokumen persyaratan disampaikan secara digital melalui Aplikasi OM-SPAN.

4. Penyaluran Tambahan Dana Desa

   • Disalurkan sekaligus paling cepat bulan September 2023 setelah menerima surat pernyataan komitmen penganggaran dari kepala desa.
   • Penyaluran dilakukan berdasarkan penandaan pengajuan oleh bupati/wali kota melalui Aplikasi OM-SPAN.

5. Penggunaan Dana Desa

   • Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran digunakan untuk kegiatan prioritas seperti BLT Desa (10-25% anggaran), dana operasional desa (maks 3%), ketahanan pangan (min 20%), dan dukungan program prioritas desa lainnya.
   • Dana Desa yang dihitung pada tahun berjalan digunakan untuk kegiatan prioritas desa dan penanganan bencana.

6. BLT Desa

   • Prioritas diberikan kepada keluarga miskin dalam keluarga desil 1 data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
   • Besaran BLT Desa Rp300.000 per bulan per keluarga, dibayarkan mulai Januari dan dapat dibayarkan maksimal 3 bulan sekaligus.
   • Kepala desa wajib mengganti penerima BLT yang meninggal atau tidak memenuhi kriteria.
   • Sisa alokasi BLT Desa dapat digunakan untuk kegiatan prioritas desa lainnya.

7. Pengawasan dan Penghentian Penyaluran

   • Penyaluran tambahan Dana Desa dapat dihentikan jika terdapat permasalahan desa, dan dana yang dihentikan menjadi sisa Dana Desa yang tidak disalurkan tahun berikutnya.

8. Pengelolaan Data dan Pelaporan

   • Bupati/wali kota wajib melakukan pengecekan data jumlah desa dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
   • Perubahan nama/kode desa harus diperbarui di Aplikasi OM-SPAN sebelum realisasi penyaluran.
   • Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa disusun sesuai tabel referensi dan disampaikan secara digital.

9. Larangan Penambahan Persyaratan

   • Pemerintah daerah dilarang menambah persyaratan penyaluran Dana Desa di luar ketentuan yang diatur.

10. Ketentuan Teknis Lainnya

    • Penetapan jumlah desa penerima tambahan Dana Desa per kabupaten/kota dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah desa.
    • Besaran tambahan Dana Desa untuk kategori penghargaan ditetapkan sebesar Rp35.000.000 per desa.
    • Sisa hasil penghitungan tambahan Dana Desa dibagikan kepada desa penerima dengan kriteria tertentu.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 25 September 2023.