PP 1 TAHUN 2004 - Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. | JDIH Kementerian Keuangan

PP 1 TAHUN 2004

  • Indonesia
  • 05 Jan 2004
  • Dicabut
Unduh
Kode
PP 1 TAHUN 2004
Judul/Tentang
Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Nomor
1
Tahun
2004
Jenis
Peraturan Pemerintah
Tajuk Entri Utama
Indonesia
Bidang
Belum Didefinisikan
Subyek
TATA CARA PENYAMPAIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKLAPORAN REALISASI
Penetapan
05 Jan 2004
Pengundangan
05 Jan 2004
Tgl. Berlaku
05 Jan 2004 -26 Okt 2020
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
LN;1.2004, LL
Lokasi
Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

0 Bytes
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas PP 1 TAHUN 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

12 Okt 2020

PP 58 TAHUN 2020

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

13 Okt 2023

PMK 101 TAHUN 2023

Tata Cara Perencanaan, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Anggaran yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Bendahara Umum Negara Pengelolaan Kas Negara

21 Jan 2025

PMK 3 TAHUN 2025

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda Administratif Keterlambatan dan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

31 Des 2024

PMK 124 TAHUN 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

10 Agu 2021

110/PMK.05/2021

Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak

21 Jan 2025

PMK 2 TAHUN 2025

Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data dalam rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi oleh Bendahara Umum Negara

  • 05 Jan 2004

    Dicabut dengan PP 58 TAHUN 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak