Tampilan dokumen ini dibuat atau dikonversi secara semi-otomatis oleh sistem menggunakan metode parsing dari dokumen PDF. Harap selalu memeriksa dokumen sumber untuk isi yang lebih akurat.
bahwa kewajiban dan tata cara penyetoran pendapatan Pemerintah dari hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing, termasuk bonus dan retensi (fee), dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut;
bahwa dipandang perlu untuk menetapkan besarnya retensi (fee) serta pengenaan pajak atas retensi (fee) yang diterima Pertamina dalam rangka Kontrak Production Sharing;
bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan ketentuan- ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara penyetoran pendapatan Pemerintah dari hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing dalam suatu Peraturan Pemerintah.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PENDAPATAN PEMERINTAH DARI HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI DAN KONTRAK PRODUCTION SHARING.
BAB I
KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PAJAK ATAS HASIL OPERASI PERTAMINA SENDIRI
Pasal 1
Pasal 2
BAB II
KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN BAGIAN PEMERINTAH DALAM RANGKA KONTRAK PRODUCTION SHARING
Pasal 3
Pasal 4
BAB III
KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PAJAK ATAS RETENSI (FEE) PERTAMINA DALAM. RANGKA KONTRAK PRODUCTION SHARING
Pasal 5
BAB IV
KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYETORAN PAJAK ATAS BONUS YANG DITERIMA PERTAMINA DALAM RANGKA KONTRAK PRODUCTION SHARING
Pasal 6
Pasal 7
BAB V
PERHITUNGAN DAN PENYETORAN PAJAK ATAS RETENSI (FEE) DAN BONUS
Pasal 8
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12