JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Menteri Keuangan
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami
  • Situs Lama
    JDIHN LogoKemenkeu Logo
      • Peraturan
      • Monografi
      • Artikel Hukum
      • Putusan Pengadilan
      • Web Lama
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Statistik Regulasi
      • Kamus Hukum
      • Tarif Bunga
      • Kurs Menteri Keuangan
      • Berita
      • Tentang Kami
      • Struktur Organisasi
      • Anggota JDIHN
      • Prasyarat
      • Kebijakan Privasi
      • FAQ
      • Website Lama
      • Hubungi Kami

      FAQ
      Prasyarat
      Hubungi Kami
      Kemenkeu Logo

      Hak Cipta Kementerian Keuangan.

      • Gedung Djuanda I Lantai G Jl. Dr. Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
      • Email:jdih@kemenkeu.go.id
      • Situs JDIH Build No. 12290
      JDIH Kemenkeu
      • Profil
      • Struktur Organisasi
      • Berita JDIH
      • Statistik
      • Situs Lama
      Tautan JDIH
      • JDIH Nasional
      • Sekretariat Negara
      • Sekretariat Kabinet
      • Kemenko Perekonomian
      • Anggota Lainnya
      Temukan Kami
      • Beranda
      • Dokumen
      • PP 41 TAHUN 2021

      PP 41 TAHUN 2021

      • Indonesia
      • 02 Feb 2021
      • Berlaku
      Unduh (4 MB)
      • shape
      • shape
      • shape
      Kode
      PP 41 TAHUN 2021
      Judul/Tentang
      Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
      Nomor
      41
      Tahun
      2021
      Jenis
      Peraturan Pemerintah
      Tajuk Entri Utama
      Indonesia
      Bidang
      Hukum Keuangan Negara
      Subyek
      CIPTA KERJAPENYELENGGARAANPELABUHAN BEBAS KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
      Penetapan
      02 Feb 2021
      Pengundangan
      02 Feb 2021
      Tgl. Berlaku
      02 Feb 2021
      Tempat Terbit
      Jakarta
      Sumber
      LN 2021 (51), TLN 2021 (6653)
      Lokasi
      Biro Hukum

      Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

      Fulltext PDF (Indonesia)
      4 MB
      Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas PP 41 TAHUN 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.
      Reload Captcha

      05 Aug 2014

      PP 65 TAHUN 2014

      Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

      30 Dec 2022

      227/PMK.010/2022

      Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and ...

      30 Dec 2022

      226/PMK.010/2022

      Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Selandia Baru

      30 Dec 2022

      225/PMK.010/2022

      Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang

      30 Dec 2022

      224/PMK.010/2022

      Penetapan tarif Bea Masuk dalam rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Rakyat Tiongkok

      30 Dec 2022

      223/PMK.010/2022

      Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Korea

      • 02 Feb 2021

        Mencabut PP 10 TAHUN 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

      Nilai Pengalaman Anda
      Berikan nilai anda untuk pengalaman dan kemudahan memperoleh informasi yang kami berikan. Masukan anda membantu kami berubah menjadi lebih baik.
      Bagikan