24:T627, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834 ); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan; 5. .............................................................................(12) ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS...………….(13) SECARA JABATAN. PERTAMA : Mengurangkan sanksi administratif berupa denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dalam...…(14) nomor...……(15) tanggal...….(16) Tahun Pajak...…(17). atas: Wajib Pajak : ...…………. (18) NPWP : ...…………. (19) Alamat : ...…………. (20) NOP : ...…………. (21) Alamat Objek Pajak : ...………… (22) sebesar...……. (…………….) (23) dari besarnya denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dilunasi. KEDUA : Besarnya denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut: Denda administrasi...……. (24) Besarnya Pengurangan (……(25) X....(26))...……. (27) Denda administrasi setelah pengurangan...……. (28) KETIGA : Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.25:T6bd, 2....…………………………………………………………(19); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834) ; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembata