PP 53 TAHUN 2013

  • Indonesia
  • 06 Aug 2013
  • Berlaku
Unduh
Kode
PP 53 TAHUN 2013
Judul/Tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector.
Nomor
53
Tahun
2013
Jenis
Peraturan Pemerintah
Tajuk Entri Utama
Indonesia
Bidang
Belum Didefinisikan
Subyek
ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR PENYERTAAN MODAL NEGARAPENAMBAHAN
Penetapan
06 Aug 2013
Pengundangan
06 Aug 2013
Tgl. Berlaku
06 Aug 2013
Tempat Terbit
Jakarta
Sumber
LN;136.2013, LL
Lokasi
Biro Hukum

Mohon maaf belum ada abstrak atau ringkasan

0 Bytes
Dalam rangka monitoring dan implementasi, Anda dapat memberikan masukan atau aspirasi atas PP 53 TAHUN 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector. melalui form evaluasi yang telah disediakan. Masukan yang anda berikan akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan dan evaluasi kebijakan di masa mendatang.

✨ Contoh Pertanyaan ✨
Apa pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini?
Apa latar belakang adanya peraturan ini?
Siapa saja pihak yang disebutkan dalam peraturan ini?
Sebutkan beberapa kata kunci utama dalam peraturan ini!

Halo! Saya Asisten Pintar JDIH. Apa yang ingin anda ketahui tentang dokumen ini?

0/200

Disclaimer:
Informasi yang diberikan oleh chatbot ini dihasilkan oleh AI dan belum tentu akurat. Silakan selalu melakukan pengecekan ulang dengan sumber terkait. Riwayat chat ini tidak disimpan dimanapun, dan akan hilang jika browser di refresh.

29 Apr 2019

50/PMK.010/2019

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2019

06 Jun 2018

59/PMK.010/2018

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2018.

10 Feb 2025

PMK 9 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina

21 Jan 2025

PMK 5 TAHUN 2025

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah serta Penanggungan Risiko dalam rangka Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

21 Jan 2025

PMK 2 TAHUN 2025

Penyusunan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekonsiliasi Data dalam rangka Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pemindahbukuan Saldo Cadangan Reimbursement dari Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi oleh Bendahara Umum Negara

24 Feb 2025

UU 1 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara