JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami
FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15062 (Release-14)

    • PP 73 TAHUN 2019
    • 16 Okt 2019
    • Berlaku
    • Fulltext (2 GB)
    MEMUTUSKAN
    BAB I - KETENTUAN UMUM
    BAB II - BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
    BAB III - BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN KABIN GANDA YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
    BAB IV - BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG. MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT EMISI KARBON RENDAH YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG IVIEWAH
    BAB V -
    BAB V - KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA
    BAB VI - KELOMPOK KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
    BAB VII - PENETAPAN JENIS KENDARAAN DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Pasai 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai a. penetapan jenis kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan b. tata cara pengenaan, pemberian dan penatausahaan pembebasan, dan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
    BAB VIII - KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
    Disclaimer:
    Tampilan dokumen ini dibuat atau dikonversi secara semi-otomatis oleh sistem menggunakan metode parsing dari dokumen PDF. Harap selalu memeriksa dokumen sumber untuk isi yang lebih akurat.
    b.


    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan:

    PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. BABI.

    BAB I
    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Pasal 2

    a.
    b.

    Pasal 3

    BAB II
    BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    Bagian Kesatu
    Kendaraan Bermotor Angkutan Orang untuk Pengangkutan kurang dari 10 (Sepuluh) Orang Termasuk Pengemudi Paragraf 1 Kapasitas Isi Silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc

    Pasal 4

    a.
    b.

    Pasal 5

    a.
    b.

    Pasal 6

    a.
    b.

    Pasal 7

    a.
    b.

    Pasal 8

    a.
    b.

    Pasal 9

    a.
    b.

    Pasal 10

    Pasal 10

    a.
    b.
    a.
    b.

    Pasal 12

    Bagian Kedua
    Kendaraan Angkutan Orang untuk Pengangkutan mulai dari 10 (Sepuluh) Orang sampai dengan 15 (Lima Belas) Orang Termasuk Pengemudi Paragraf 1 Kapasitas Isi Silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc

    Pasal 13

    a.
    b.

    Pasal 14

    a.
    b.

    Pasal 15

    a.
    b.

    Pasal 16

    a.
    b.

    Pasal 17

    BAB III
    BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN KABIN GANDA YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    Bagian Kesatu
    Kapasitas Isi Silinder sampai dengan 3.OO0 (tiga ribu) cc

    Pasal 18

    a.
    b.

    Pasal 19

    a.
    b.

    Pasal 20

    a.
    b.

    Bagian Kedua
    Kapasitas Isi Silinder lebih dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc Pasal 2 1 Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong nre'*'ah berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 2Oo/o (dua puluh persen) merupakan kendaraan bermotor dengan kabin ganda untuk kapasitas isi silinder lebrh dari 3.000 (tiga ribu) cc sampai dengan 4.000 (empat ribu) cc dengan: a. motor bakar cetus api dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dan 15,5 (lima belas koma lima) kilometer per liter atau tingkat emisi COz kurang dari 15O (seratus lima puluh) gram per kilometer; atau b. motor b. motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan konsumsi bahan bakar minyak lebih dari 17,5 (tujuh belas koma lima) kilometer per liter atau tingkat emisi COz kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram per kilometer.

    Pasal 22

    a.
    b.

    Pasal 23

    a.
    b.

    Bagian Ketiga
    Motor Listrik

    Pasal 24

    BAB IV
    BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG. MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT EMISI KARBON RENDAH YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG IVIEWAH

    Bagian Kesatu
    Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau

    Pasal 25

    a.
    b.

    Bagian Kedua
    Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan Teknologi Fult Hybrid dan/atau Mild Hybrid Paragraf 1 Kapasitas Isi Silinder sampai dengan 3 000 (tiga ribu) cc

    Pasal 26

    a.
    b.

    Pasal 27

    a.
    b.

    Pasal 28

    a.
    b.

    Pasal 29

    a.
    b.

    Pasal 30

    a.
    b.

    Pasal 31

    a.
    b.

    Pasal 32

    a.
    b.

    Pasal 33

    a.
    b.

    Pasal 34

    a.
    b.

    Pasal 35

    (1)
    (2)
    (2)

    Bagian Keempat
    Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Menggunakan Teknologi Plug-In Hybnd Blectic Velticles, Battery Electric Vehicles, atau Fuel Cell Electric Vehicles

    Pasal 36

    Pasal 37

    BAB V

    BAB V
    KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA

    Pasal 38

    Pasal 39

    a.
    b.

    Pasal 40

    a.
    b.
    c.

    BAB VI
    KELOMPOK KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    Pasal 41

    a.
    b.
    c.
    d.

    Pasal 42

    (1)
    a.
    b.

    BAB VII
    PENETAPAN JENIS KENDARAAN DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Pasai 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai: a. penetapan jenis kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan b. tata cara pengenaan, pemberian dan penatausahaan pembebasan, dan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

    BAB VIII
    KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

    Pasal 45

    Pasal 45

    Pasal 46

    Pasal 47

    Pasal 1

    Pasal 2

    Pasal 3

    Pasal 4

    Pasal 5

    Pasal 6

    Pasal 7

    Pasal 8

    Pasal 9

    Pasal 10

    Pasal 12

    Pasal 13

    Pasal 14

    Pasal 15

    Pasal 16

    Pasal 17

    Pasal 19

    Pasal 20

    Pasal 21

    Pasal 22

    Pasal 23

    Pasal 24

    Pasal 25

    Pasal 26

    Pasal 27

    Pasal 30

    Pasal 31

    Pasal 31

    Pasal 32

    Pasal 33

    Pasal 34

    Pasal 36

    Pasal 37

    Pasal 37

    Pasal 39

    Pasal 40

    Pasal 42

    Pasal 43

    Pasal 44

    Pasal 45

    Pasal 46

    Pasal 46

    Pasal 47