d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi: 1) anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/ _Home_ _Staff_ /Atase Teknis/Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam perwakilan di daerah/tempat rawan dan/atau berbahaya; dan 2) anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/ _Home Staff_ /Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan ( _cross posting_ ). e. Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan dan/atau berbahaya dan Pejabat Dinas Luar Negeri/ _Home_ _Staff_ /Atase Teknis/Atase Pertahanan yang dimutasikan antarperwakilan ( _cross posting_ ) sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. f. Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran kementerian negara/lembaga. g. Penggunaan Satuan Biaya BBPA mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. h. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 27. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/ kontrak kerja, dengan ketentuan: a. Mekanisme pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Untuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. c. Dalam hal pengadaan Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan. e. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. 28. Satuan Biaya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Dalam hal perjalanan dinas membutuhkan lebih dari satu lokasi tujuan di dalam kabupaten/kota yang sama, biaya transpor lokal dapat dibayarkan secara riil. Pada saat transpor lokal dibayarkan secara riil, uang harian yang dapat diberikan yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri.

SE SE-29/SJ/3/10/1976

Daftar Files

Produk Hukum Terkait

PMK 32 TAHUN 2025

PMK 119 TAHUN 2023

78/PMK.02/2019

100/PMK.02/2010

97/PMK.05/2010

164/PMK.05/2015

Riwayat

Pembentukan