Teks lengkap:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ditemukan dalam:

1. 84/PMK.07/2009

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, (APBD,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

   Ditemukan dalam 84/PMK.07/2009

   ---

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

   Ditemukan dalam 61/PMK.07/2011

   ---

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

   Ditemukan dalam 85/PMK.03/2019

   ---

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

   Ditemukan dalam 235/PMK.07/2015

   ---

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 30 TAHUN 2011

   ---

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

   Ditemukan dalam 127/PMK.07/2011

   ---

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 44 TAHUN 2012 dan PP 60 TAHUN 2014

   ---

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

   Ditemukan dalam 03/PMK.06/2011

   ---

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

   Ditemukan dalam 111/PMK.07/2012

   ---

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD) (-100%)

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

    Ditemukan dalam 149/PMK.07/2010

    ---