Teks lengkap:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ditemukan dalam:

1. 179/PMK.07/2020
2. 105/PMK.07/2020
3. 114/PMK.07/2020
4. 119/PMK.07/2021
5. 123/PMK.03/2020
6. 190/PMK.07/2021
7. 198/PMK.07/2021
8. 41/PMK.07/2021
9. 43/PMK.07/2021
10. 9/PMK.07/202019

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam 179/PMK.07/2020, 105/PMK.07/2020, dan 8 dokumen lainnya

   ---

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam 26/PMK.07/2021, 06/PMK.07/2012, dan 24 dokumen lainnya

   ---

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam 231/PMK.07/2020

   ---

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 4 disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam 241/PMK.07/2014

   ---

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD) (99%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam 262/PMK.03/2010, PP 80 TAHUN 2010, dan 1 dokumen lainnya

   ---

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (98%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4

   Ditemukan dalam 165/PMK.07/2012

   ---

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (98%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3

   Ditemukan dalam 183/PMK.07/2013

   ---

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (98%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

   Ditemukan dalam 142/PMK.07/2014, 54/PMK.07/2012, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD (APBD) (98%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2004

   ---

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (97%)

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

    Ditemukan dalam 125/PMK.07/2013, 127/PMK.07/2013, dan 7 dokumen lainnya

    ---