Teks lengkap:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Ditemukan dalam:

1. 35/PMK.07/2020

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (APBDesa,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam 35/PMK.07/2020

   ---

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (APB Desa,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam PP 60 TAHUN 2014

   ---

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, (APB Desa,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2014 dan PP 47 TAHUN 2015

   ---

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes (APBDes) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam 190/PMK.07/2021, 201/PMK.07/2022, dan 3 dokumen lainnya

   ---

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam 93/PMK.07/2015

   ---

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa (APB Desa) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam PP 11 TAHUN 2021

   ---

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, (APBD,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

   Ditemukan dalam PP 16 TAHUN 2010, PP 5 TAHUN 2009, dan 1 dokumen lainnya

   ---

8. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, (APBD,) (-100%)

   Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

   Ditemukan dalam UU 32 TAHUN 2004

   ---

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (APBD,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Ditemukan dalam PP 42 TAHUN 2013

   ---

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, (APBD,) (-100%)

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 2015 dan PP 83 TAHUN 2012

    ---