Teks lengkap:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Ditemukan dalam:

1. PP 60 TAHUN 2014

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (APB Desa,) (100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam PP 60 TAHUN 2014

   ---

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, (APB Desa,) (99%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2014 dan PP 47 TAHUN 2015

   ---

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (APBDesa,) (98%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam 35/PMK.07/2020

   ---

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) (96%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam 93/PMK.07/2015

   ---

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa (APB Desa) (96%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam PP 11 TAHUN 2021

   ---

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes (APBDes) (93%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

   Ditemukan dalam 190/PMK.07/2021, 201/PMK.07/2022, dan 3 dokumen lainnya

   ---

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, (APBD,) (87%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

   Ditemukan dalam PP 16 TAHUN 2010, PP 5 TAHUN 2009, dan 1 dokumen lainnya

   ---

8. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, (APBD,) (86%)

   Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

   Ditemukan dalam UU 32 TAHUN 2004

   ---

9. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa (RKA BUN Dana Desa) (86%)

   Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan Dana Desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

   Ditemukan dalam 201/PMK.07/2022

   ---

10. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa (RKA BUN Dana Desa) (86%)

    Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana Desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.

    Ditemukan dalam 61/PMK.02/2020

    ---