Teks lengkap:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Ditemukan dalam:

1. UU 33 TAHUN 2004

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN (APBN) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

   Ditemukan dalam UU 33 TAHUN 2004

   ---

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN (APBN) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2008 dan PP 57 TAHUN 2005

   ---

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN (APBN) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

   Ditemukan dalam 129/PMK.08/2011 dan PP 56 TAHUN 2011

   ---

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (APBN) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

   Ditemukan dalam 257/PMK.02/2014, 257/PMK.03/2014, dan 5 dokumen lainnya

   ---

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, (APBN,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

   Ditemukan dalam 252/PMK.02/2015, PP 22 TAHUN 2008, dan 4 dokumen lainnya

   ---

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (APBN) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

   Ditemukan dalam 103/PMK.02/2017 dan 228/PMK.05/2010

   ---

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

   Ditemukan dalam 164/PMK.06/2014

   ---

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

   Ditemukan dalam PP 30 TAHUN 2011

   ---

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, (APBN,) (-100%)

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

   Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 2015, PP 5 TAHUN 2009, dan 1 dokumen lainnya

   ---

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (APBN,) (-100%)

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

    Ditemukan dalam 145/PMK.05/2011

    ---