Teks lengkap:

Aset adalah seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Ditemukan dalam:

1. 140/PMK.06/2014

1. Aset (100%)

   Aset adalah seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

   Ditemukan dalam 140/PMK.06/2014

   ---

2. Aset (98%)

   Aset adalah seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

   Ditemukan dalam 4/PMK.06/2013 dan 59/PMK.06/2020

   ---

3. Aset (87%)

   Aset adalah seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan.

   Ditemukan dalam PP 41 TAHUN 2021

   ---

4. Badan Pengusahaan Kawasan (87%)

   Badan Pengusahaan Kawasan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

   Ditemukan dalam 146/PMK.011/2010, 152/PMK.04/2010, dan 1 dokumen lainnya

   ---

5. Badan Pengusahaan Kawasan Bebas (86%)

   Badan Pengusahaan Kawasan Bebas adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

   Ditemukan dalam 131/PMK.04/2018 dan 44/PMK.04/2012

   ---

6. Aset Dalam Penguasaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, (Aset Dalam Penguasaan,) (86%)

   Aset Dalam Penguasaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut Aset Dalam Penguasaan, adalah Aset dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan.

   Ditemukan dalam 140/PMK.06/2014

   ---

7. Badan Pengusahaan Kawasan (86%)

   Badan Pengusahaan Kawasan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 5

   Ditemukan dalam PP 10 TAHUN 2012

   ---

8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Badan Pengusahaan) (84%)

   Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB.

   Ditemukan dalam /PMK.03/2021 dan PP 41 TAHUN 2021

   ---

9. Pengusaha dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (Pengusaha dalam FTZ) (83%)

   Pengusaha dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone yang selanjutnya disebut Pengusaha dalam FTZ adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

   Ditemukan dalam 219/PMK.04/2019

   ---

10. Pelimpahan kewenangan (83%)

    Pelimpahan kewenangan adalah pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di bidang perizinan dan kewenangan lain dari Pemerintah Pusat kepada Dewan Kawasan Sabang yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

    Ditemukan dalam PP 83 TAHUN 2010

    ---