Teks lengkap:

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) ... Ayat (3) Yang akan diatur oleh Pemerintah adalah besarnya persentase iuran yang dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja.

Ditemukan dalam:

1. UU 40 TAHUN 2004

1. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) ... Ayat (3) Yang akan diatur oleh Pemerintah (-100%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) ... Ayat (3) Yang akan diatur oleh Pemerintah adalah besarnya persentase iuran yang dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja.

   Ditemukan dalam UU 40 TAHUN 2004

   ---

2. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ketentuan yang berlaku (-100%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ketentuan yang berlaku adalah ketentuan tentang ketenaganukliran. Ayat (3) Cukup jelas

   Ditemukan dalam PP 27 TAHUN 2002

   ---

3. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)… - 8 - Ayat (2) Yang berkewajiban mencabut surat keputusan pensiun (-100%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)… - 8 - Ayat (2) Yang berkewajiban mencabut surat keputusan pensiun adalah pejabat yang menetapkan pensiun yang bersangkutan.

   Ditemukan dalam PP 5 TAHUN 1996

   ---

4. Ayat (1) Roya (-100%)

   Ayat (1) Roya adalah pencoretan hipotek atas kapal yang tidak lagi diperlukan sebagai jaminan kredit. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas

   Ditemukan dalam PP 51 TAHUN 2002

   ---

5. Ayat (1) Termasuk dalam ”laporan hasil produksi” (-100%)

   Ayat (1) Termasuk dalam ”laporan hasil produksi” adalah laporan hasil pemanenan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2007

   ---

6. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Biaya tersebut (-100%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Biaya tersebut adalah untuk pendaftaran dan untuk pemeliharaan catatan untuk setiap tahun selama jangka waktu berlakunya lisensi tersebut. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

   Ditemukan dalam UU 6 TAHUN 1989

   ---

7. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Persentase 50% (lima puluh persen) (-100%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Persentase 50% (lima puluh persen) adalah merupakan selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

   Ditemukan dalam UU 33 TAHUN 2004

   ---

8. Ayat (1) Contoh Piutang Negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang (-100%)

   Ayat (1) Contoh Piutang Negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang adalah Piutang Pajak. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

   Ditemukan dalam PP 14 TAHUN 2005

   ---

9. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pengertian secara berkala dalam ketentuan ini (-100%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Pengertian secara berkala dalam ketentuan ini adalah jangka waktu tertentu untuk melakukan peninjauan atau perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

   Ditemukan dalam UU 40 TAHUN 2004

   ---

10. ayat (3), sedangkan barang kiriman (ayat (3), sedangkan barang kiriman adalah barang yang dikirim) (-100%)

    ayat (3), sedangkan barang kiriman adalah barang yang dikirim adalah barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri. Ayat (2) Cukup jelas - 21 - Ayat (3) Ayat ini memberikan wewenang kepada Menteri untuk mengatur lebih lanjut persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi guna memperoleh pembebasan berdasarkan pasal ini. Ayat (4) Cukup jelas

    Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 1995

    ---