Teks lengkap:

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Ditemukan dalam:

1. UU 8 TAHUN 1999

1. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Unsur konsumen (100%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 1999

   ---

2. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus (89%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

   Ditemukan dalam PP 51 TAHUN 2002

   ---

3. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus (87%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Kapal yang digunakan untuk kegiatan khusus adalah kapal penangkap ikan. Ayat (4) Cukup jelas

   Ditemukan dalam PP 51 TAHUN 2002

   ---

4. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Nama lain (87%)

   Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Nama lain adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 2007

   ---

5. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Menteri dan Rektor (87%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Menteri dan Rektor adalah anggota ex-officio. Menteri dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya sebagai anggota Majelis Wali Amanat Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas

   Ditemukan dalam PP 61 TAHUN 1999

   ---

6. Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Perseorangan dalam ketentuan ini (87%)

   Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Perseorangan dalam ketentuan ini adalah Warga Negara Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

   Ditemukan dalam PP 23 TAHUN 2010

   ---

7. Ayat (1) Roya (86%)

   Ayat (1) Roya adalah pencoretan hipotek atas kapal yang tidak lagi diperlukan sebagai jaminan kredit. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas

   Ditemukan dalam PP 51 TAHUN 2002

   ---

8. Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Contoh dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi tersebut (85%)

   Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Contoh dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi tersebut adalah organisasi profesi berbadan hukum yang diakui oleh Pemerintah. Ayat (3) Cukup Jelas.

   Ditemukan dalam PP 19 TAHUN 2005 dan PP 21 TAHUN 2005

   ---

9. Ayat (1) Termasuk dalam ”laporan hasil produksi” (85%)

   Ayat (1) Termasuk dalam ”laporan hasil produksi” adalah laporan hasil pemanenan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2007

   ---

10. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dinas jaga pertama (84%)

    Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Dinas jaga pertama adalah awak kapal yang bertugas jaga pada saat kapal bertolak meninggalkan pelabuhan. Ayat (4) Cukup jelas

    Ditemukan dalam PP 51 TAHUN 2002

    ---