Teks lengkap:

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas

Ditemukan dalam:

1. UU 24 TAHUN 2004

1. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Komite Koordinasi (100%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas

   Ditemukan dalam UU 24 TAHUN 2004

   ---

2. Ayat (1) Satuan pemerintahan terkecil (87%)

   Ayat (1) Satuan pemerintahan terkecil adalah Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ayat (2) Cukup jelas

   Ditemukan dalam PP 51 TAHUN 1999

   ---

3. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Nama lain (85%)

   Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Nama lain adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 2007

   ---

4. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Badan usaha milik negara dalam ketentuan ini (85%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Badan usaha milik negara dalam ketentuan ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) yang tata cara pembinaan dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

   Ditemukan dalam PP 10 TAHUN 1989

   ---

5. Ayat (1) Badan Penyelenggara (84%)

   Ayat (1) Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 tahun

   Ditemukan dalam UU 36 TAHUN 1999

   ---

6. Pegawai Negeri Sipil (84%)

   Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 3

   Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2013

   ---

7. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Badan Usaha Milik Desa (84%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Cukup jelas

   Ditemukan dalam UU 32 TAHUN 2004

   ---

8. Ayat (1) Pengertian Kas Negara (84%)

   Ayat (1) Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Ayat (2) Cukup jelas

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2001

   ---

9. ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, PERUM (83%)

   ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 1972

   ---

10. ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "(1)Perusahaan (82%)

    ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "(1)Perusahaan adalah badan hukum yang susuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964, ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri". 3.

    Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 1980

    ---