Teks lengkap:

Ayat (1) Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi. Ayat (2) Cukup jelas

Ditemukan dalam:

1. UU 20 TAHUN 2003

1. Ayat (1) Guru besar atau profesor (-100%)

   Ayat (1) Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi. Ayat (2) Cukup jelas

   Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 2003

   ---

2. Guru besar atau profesor (profesor) (-100%)

   Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

   Ditemukan dalam UU 14 TAHUN 2005

   ---

3. Guru Besar atau Profesor (profesor) (-100%)

   Guru Besar atau Profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tingi.

   Ditemukan dalam PP 30 TAHUN 2006

   ---

4. Profesor (-100%)

   Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

   Ditemukan dalam 164/PMK.05/2010 dan PP 41 TAHUN 2009

   ---

5. Profesor (-100%)

   Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

   Ditemukan dalam 101/PMK.05/2010

   ---

6. Ayat (1) Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan lembaga lainnya (-100%)

   Ayat (1) Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan lembaga lainnya adalah badan hukum yang sudah terakreditasi. Ayat (2) Cukup jelas.

   Ditemukan dalam PP 79 TAHUN 2005

   ---

7. Ayat (1) Pendidikan luar biasa (-100%)

   Ayat (1) Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang disesuaikan dengan kelainan peserta didik berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

   Ditemukan dalam UU 2 TAHUN 1989

   ---

8. Ayat (1) Pelaksanaan tugas Otoritas Pengelola (-100%)

   Ayat (1) Pelaksanaan tugas Otoritas Pengelola adalah Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah ini. Ayat (2) Cukup jelas

   Ditemukan dalam PP 8 TAHUN 1999

   ---

9. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Jabatan Ketua Mahkamah Pelayaran (-100%)

   Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Jabatan Ketua Mahkamah Pelayaran adalah jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil, maka untuk dapat menduduki jabatan tersebut harus memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pegawai Negari Sipil.

   Ditemukan dalam PP 1 TAHUN 1998

   ---

10. Ayat (1) Tempat pelatihan kesehatan lainnya (-100%)

    Ayat (1) Tempat pelatihan kesehatan lainnya adalah tempat pelatihan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat pelatihan kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri atau pejabat kesehatan yang berwenang. Ayat (2) Cukup jelas

    Ditemukan dalam PP 32 TAHUN 1996

    ---