Teks lengkap:

ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun

Ditemukan dalam:

1. PP 18 TAHUN 1972

1. ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, PERUM (-100%)

   ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 1972

   ---

2. Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di bidang pengurusan Piutang Negara (-100%)

   Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di bidang pengurusan Piutang Negara adalah Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara berikut peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan amanat

   Ditemukan dalam PP 14 TAHUN 2005

   ---

3. Ayat (1) Badan Penyelenggara (-100%)

   Ayat (1) Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 tahun

   Ditemukan dalam UU 36 TAHUN 1999

   ---

4. Perusahaan Nasional (-100%)

   Perusahaan Nasional adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanam Modal Dalam Negeri.

   Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 1977

   ---

5. Hak atas tanah (-100%)

   Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

   Ditemukan dalam PP 46 TAHUN 2002

   ---

6. ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "(1)Perusahaan (-100%)

   ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "(1)Perusahaan adalah badan hukum yang susuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964, ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri". 3.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 1980

   ---

7. Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (-100%)

   Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka adalah badan hukum yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1963, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dilanjutkan berdirinya dan ditetapkan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

   Ditemukan dalam PP 48 TAHUN 1985

   ---

8. Hak atas tanah (-100%)

   Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 1997

   ---

9. Hak Atas Tanah (-100%)

   Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria.

   Ditemukan dalam PERPRES 88 TAHUN 2017

   ---

10. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Komite Koordinasi (-100%)

    Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Komite Koordinasi adalah komite yang akan dibentuk berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas

    Ditemukan dalam UU 24 TAHUN 2004

    ---