Teks lengkap:

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPK adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditemukan dalam:

1. 37/PMK.07/2019

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) (-100%)

   Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPK adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 37/PMK.07/2019

   ---

2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) (-100%)

   Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPK adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

   Ditemukan dalam 211/PMK.05/2019

   ---

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) (-100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam 8/PMK.06/2023

   ---

4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) (-100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam 13/PMK.06/2023

   ---

5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Direktorat Jenderal) (-100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 132/PMK.06/2017

   ---

6. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) (-100%)

   Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disebut BPPK adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

   Ditemukan dalam 128/PMK.05/2017

   ---

7. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) (-100%)

   Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPK adalah unit eselon 1 pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

   Ditemukan dalam 126/PMK.05/2016

   ---

8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) (-100%)

   Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam /PMK.05/2021

   ---

9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selanjutnya disingkat DJKN (DJKN) (-100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam 11/PMK.06/2022

   ---

10. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Direktorat Jenderal) (-100%)

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas seperti menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Ditemukan dalam 55/PMK.06/2018

    ---