Teks lengkap:

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPDLH adalah unit organisasi non- Eselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Ditemukan dalam:

1. 125/PMK.05/2022
2. 180/PMK.05/2022

1. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) (100%)

   Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPDLH adalah unit organisasi non- Eselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

   Ditemukan dalam 125/PMK.05/2022 dan 180/PMK.05/2022

   ---

2. Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPDLH) (96%)

   Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLU BPDLH adalah unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan dana lingkungan hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal.

   Ditemukan dalam 124/PMK.05/2020

   ---

3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) (95%)

   Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat BPDPKS adalah unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

   Ditemukan dalam 80/PMK.05/2016

   ---

4. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (90%)

   Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan.

   Ditemukan dalam 190/PMK.05/2016

   ---

5. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) (89%)

   Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

   Ditemukan dalam 119/PMK.07/2021, 187/PMK.07/2016, dan 2 dokumen lainnya

   ---

6. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) (89%)

   Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

   Ditemukan dalam 18/PMK.01/2022

   ---

7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) (89%)

   Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

   Ditemukan dalam 11/PMK.07/2023, 33/PMK.010/2020, dan 2 dokumen lainnya

   ---

8. Unit Organisasi (89%)

   Unit Organisasi adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan unit organisasi non Eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

   Ditemukan dalam 109/PMK.09/2021

   ---

9. Pembantu Pengguna Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinjaman (PPA-PPP) (89%)

   Pembantu Pengguna Anggaran Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disingkat PPA-PPP adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran PPLN.

   Ditemukan dalam 64/PMK.05/2018

   ---

10. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) (89%)

    Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

    Ditemukan dalam 108/PMK.02/2018018, 116/PMK.02/2015, dan 26 dokumen lainnya

    ---