Teks lengkap:

Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

Ditemukan dalam:

1. UU 34 TAHUN 2014

1. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) (100%)

   Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2014

   ---

2. Badan Pengelola Keuangan Haji, (BPKH) (98%)

   Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

   Ditemukan dalam PP 5 TAHUN 2018

   ---

3. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI,) (87%)

   Komisi Pengawas Haji Indonesia yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.

   Ditemukan dalam PERPRES 50 TAHUN 2014

   ---

4. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) (86%)

   Komisi Pengawas Haji Indonesia yang selanjutnya disebut KPHI adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.

   Ditemukan dalam PERPRES 28 TAHUN 2010

   ---

5. Komisi Pengawas Haji Indonesia, (KPHI,) (86%)

   Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.

   Ditemukan dalam UU 13 TAHUN 2008

   ---

6. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) (84%)

   Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat LMAN adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

   Ditemukan dalam 139/PMK.06/2020

   ---

7. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih) (84%)

   Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.

   Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2020 dan UU 8 TAHUN 2019

   ---

8. Lembaga Manajemen Aset Negara, (LMAN,) (84%)

   Lembaga Manajemen Aset Negara, yang selanjutnya disingkat LMAN, adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

   Ditemukan dalam 209/PMK.06/2019 dan 21/PMK.06/2017

   ---

9. Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) (84%)

   Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat LMAN adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

   Ditemukan dalam 144/PMK.06/2020

   ---

10. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) (83%)

    Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.

    Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2014

    ---