Teks lengkap:

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. 3

Ditemukan dalam:

1. UU 33 TAHUN 2014

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (-100%)

   Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. 3

   Ditemukan dalam UU 33 TAHUN 2014

   ---

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (-100%)

   Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

   Ditemukan dalam PP 39 TAHUN 2021

   ---

3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, (BPJPH) (-100%)

   Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

   Ditemukan dalam PP 31 TAHUN 2019

   ---

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) (-100%)

   Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disingkat BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan Perlindungan Konsumen.

   Ditemukan dalam PP 4 TAHUN 2019

   ---

5. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI,) (-100%)

   Komisi Pengawas Haji Indonesia yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.

   Ditemukan dalam PERPRES 50 TAHUN 2014

   ---

6. Komisi Pengawas Haji Indonesia, (KPHI,) (-100%)

   Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.

   Ditemukan dalam UU 13 TAHUN 2008

   ---

7. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) (-100%)

   Komisi Pengawas Haji Indonesia yang selanjutnya disebut KPHI adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia.

   Ditemukan dalam PERPRES 28 TAHUN 2010

   ---

8. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) (-100%)

   Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha milik negara yang dibentuk untuk memberikan jaminan pemerintah di bidang infrastruktur.

   Ditemukan dalam 135/PMK.08/2019

   ---

9. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) (-100%)

   Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha milik negara yang dibentuk untuk memberikan Jaminan Pemerintah di bidang infrastruktur.

   Ditemukan dalam 130/PMK.08/2016

   ---

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) (-100%)

    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 4

    Ditemukan dalam 205/PMK.02/2013

    ---