Teks lengkap:

Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.

Ditemukan dalam:

1. UU 38 TAHUN 2004

1. Badan usaha di bidang jalan tol (Badan Usaha) (-100%)

   Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.

   Ditemukan dalam UU 38 TAHUN 2004

   ---

2. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol (Badan Usaha) (-100%)

   Badan Usaha di Bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.

   Ditemukan dalam UU 2 TAHUN 2022

   ---

3. Badan usaha di bidang jalan tol (Badan Usaha,) (-100%)

   Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.

   Ditemukan dalam PP 15 TAHUN 2005

   ---

4. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (Asosiasi Badan Usaha) (-100%)

   Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

   Ditemukan dalam PP 14 TAHUN 2021

   ---

5. Badan Usaha Pelabuhan (-100%)

   Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan Terminal dan Fasilitas Pelabuhan lainnya.

   Ditemukan dalam PP 31 TAHUN 2021

   ---

6. Badan Usaha Pelabuhan (-100%)

   Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

   Ditemukan dalam UU 17 TAHUN 2008

   ---

7. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) (-100%)

   Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha milik negara yang dibentuk untuk memberikan jaminan pemerintah di bidang infrastruktur.

   Ditemukan dalam 135/PMK.08/2019

   ---

8. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) (-100%)

   Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat BUPI adalah badan usaha milik negara yang dibentuk untuk memberikan Jaminan Pemerintah di bidang infrastruktur.

   Ditemukan dalam 130/PMK.08/2016

   ---

9. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) (-100%)

   Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya di KPBPB.

   Ditemukan dalam PP 41 TAHUN 2021

   ---

10. Badan Usaha (-100%)

    Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.

    Ditemukan dalam 143/PMK.02/2012, 172/PMK.02/2013, dan 1 dokumen lainnya

    ---