Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2006Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Ditemukan dalam 02/PMK.05/2011 dan UU 1 TAHUN 2004Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Ditemukan dalam 111/PMK.06/2017, PP 27 TAHUN 2014, dan 3 dokumen lainnyaBarang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005 dan UU 1 TAHUN 2004Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2006Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Ditemukan dalam 166/PMK.06/2015, 179/PMK.06/2009, dan 2 dokumen lainnyaBarang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Ditemukan dalam 159/PMK.05/2018, 171/PMK.05/2021, dan 10 dokumen lainnyaBarang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Ditemukan dalam 23/PMK.06/2010Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Ditemukan dalam PERPRES 32 TAHUN 2020, 225/PMK.01/2021, dan 23 dokumen lainnya