Teks lengkap:

Bea masuk ditanggung pemerintah adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 beserta perubahannya.

Ditemukan dalam:

1. 07/PMK.011/2010
2. 7/PMK.011/2010

1. Bea masuk ditanggung pemerintah (-100%)

   Bea masuk ditanggung pemerintah adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 beserta perubahannya.

   Ditemukan dalam 07/PMK.011/2010 dan 7/PMK.011/2010

   ---

2. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) (-100%)

   Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 beserta perubahannya.

   Ditemukan dalam 261/PMK.011/2010

   ---

3. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) (-100%)

   Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 beserta perubahannya.

   Ditemukan dalam 23/PMK.011/2012

   ---

4. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) (-100%)

   Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (11) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 beserta perubahannya.

   Ditemukan dalam 11/PMK.011/2014

   ---

5. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) (-100%)

   Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 beserta perubahannya.

   Ditemukan dalam 7/PMK.011/2013

   ---

6. Pajak Penghasilan (-100%)

   Pajak Penghasilan adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.

   Ditemukan dalam 213/PMK.010/2021

   ---

7. Barang Kena Pajak (-100%)

   Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

   Ditemukan dalam 101/PMK.02/2011 dan 75/PMK.03/2010

   ---

8. Barang Kena Pajak (-100%)

   Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

   Ditemukan dalam 89/PMK.010/2020

   ---

9. Jasa Kena Pajak (-100%)

   Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

   Ditemukan dalam 75/PMK.03/2010

   ---

10. Dasar pengenaan BBNKB (-100%)

    Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9).

    Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

    ---