Teks lengkap:

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Ditemukan dalam:

1. UU 1 TAHUN 2022

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (-100%)

   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (-100%)

   Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

   Ditemukan dalam 49/PMK.07/2016

   ---

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (-100%)

   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

   Ditemukan dalam 27/PMK.05/2013

   ---

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, (BPHTB,) (-100%)

   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

   ---

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (-100%)

   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

6. Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (-100%)

   Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.

   Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 2000

   ---

7. DBH Pajak (-100%)

   DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2005

   ---

8. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (dengan STB) (-100%)

   Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan STB adalah surat untuk melakukan tagihan BPHTB dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

   Ditemukan dalam 111/PMK.03/2009

   ---

9. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (-100%)

   Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

   Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 2000

   ---

10. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (-100%)

    Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

    Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

    ---