Teks lengkap:

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Ditemukan dalam:

1. PP 58 TAHUN 2005

1. Bendahara Umum Daerah (BUD) (-100%)

   Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005

   ---

2. Bendahara Umum Daerah (BUD) (-100%)

   Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

3. Bendahara Umum Daerah (BUD) (-100%)

   Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

   Ditemukan dalam 64/PMK.05/2013

   ---

4. Bendahara Umum Daerah, (BUD,) (-100%)

   Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

   Ditemukan dalam 85/PMK.03/2019

   ---

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (-100%)

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (-100%)

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

   Ditemukan dalam 64/PMK.05/2013

   ---

7. Bendahara Umum Daerah (BUD) (-100%)

   Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUD.

   Ditemukan dalam 156/PMK.05/2019, 212/PMK.05/2020, dan 1 dokumen lainnya

   ---

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (-100%)

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

   Ditemukan dalam /PMK.07/2022

   ---

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (-100%)

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

   Ditemukan dalam 93/PMK.07/2016 dan PP 58 TAHUN 2005

   ---

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, (PPKD,) (-100%)

    Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

    Ditemukan dalam 85/PMK.03/2019

    ---