Teks lengkap:

Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.

Ditemukan dalam:

1. 05/PMK.05/2010
2. 173/PMK.05/2010
3. 255/PMK.05/2010
4. 5/PMK.05/2010

1. Bendahara Umum Negara (-100%)

   Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan.

   Ditemukan dalam 05/PMK.05/2010, 173/PMK.05/2010, dan 2 dokumen lainnya

   ---

2. Menteri Keuangan (-100%)

   Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

   Ditemukan dalam 03/PMK.05/2010, 115/PMK.05/2016, dan 2 dokumen lainnya

   ---

3. Menteri Keuangan (-100%)

   Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara;

   Ditemukan dalam 90/PMK.05/2009

   ---

4. Bendahara Umum Negara (BUN) (-100%)

   Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah Menteri Keuangan.

   Ditemukan dalam 183/PMK.05/2019 dan 252/PMK.05/2014

   ---

5. Bendahara Umum Negara (BUN) (-100%)

   Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Menteri Keuangan.

   Ditemukan dalam 115/PMK.05/2017, 197/PMK.07/2011, dan 5 dokumen lainnya

   ---

6. Kuasa Bendahara Umum Negara (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

   Ditemukan dalam 255/PMK.05/2010

   ---

7. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

   Ditemukan dalam 173/PMK.05/2010

   ---

8. Menteri Keuangan (-100%)

   Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan negara dan sebagai Bendahara Umum Negara.

   Ditemukan dalam 162/PMK.07/2011 dan 215/PMK.07/2015

   ---

9. Menteri Keuangan (-100%)

   Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan negara.

   Ditemukan dalam 56/PMK.02/2010, PP 20 TAHUN 2004, dan 1 dokumen lainnya

   ---

10. Menteri (-100%)

    Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

    Ditemukan dalam 02/PMK.05/2011, 04/PMK.06/2010, dan 200 dokumen lainnya

    ---