Teks lengkap:

BPS adalah singkatan dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ditemukan dalam:

1. PP 51 TAHUN 1999

1. BPS (100%)

   BPS adalah singkatan dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

   Ditemukan dalam PP 51 TAHUN 1999

   ---

2. Badan Pengatur (79%)

   Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

   Ditemukan dalam PERPRES 191 TAHUN 2014 dan 169/PMK.02/2021

   ---

3. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (KSAP,) (79%)

   Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.

   Ditemukan dalam PP 71 TAHUN 2010

   ---

4. Daerah (79%)

   Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2002, UU 11 TAHUN 2002, dan 9 dokumen lainnya

   ---

5. Daerah (79%)

   Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2003, UU 29 TAHUN 2003, dan 18 dokumen lainnya

   ---

6. Daerah (79%)

   Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 26 TAHUN 2004

   ---

7. Pemerintah Pusat (79%)

   Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

   Ditemukan dalam UU 25 TAHUN 1999

   ---

8. Daerah (79%)

   Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2001, UU 13 TAHUN 2001, dan 4 dokumen lainnya

   ---

9. Daerah (79%)

   Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf I Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 4 TAHUN 2001 dan UU 6 TAHUN 2001

   ---

10. Bank Indonesia (BI) (79%)

    Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BI adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

    Ditemukan dalam 79/PMK.05/2016

    ---