Teks lengkap:

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Ditemukan dalam:

1. PP 19 TAHUN 2008

1. Camat atau sebutan lain (-100%)

   Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

   Ditemukan dalam PP 19 TAHUN 2008

   ---

2. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah gubernur dan bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PP 78 TAHUN 2014

   ---

3. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 2019

   ---

4. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2016 dan PP 38 TAHUN 2017

   ---

5. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PERPRES 16 TAHUN 2018, PERPRES 3 TAHUN 2016, dan 67 dokumen lainnya

   ---

6. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PERPRES 42 TAHUN 2020

   ---

7. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

   Ditemukan dalam 119/PMK.07/2021 dan 123/PMK.03/2020

   ---

8. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PERPRES 14 TAHUN 2017, PERPRES 146 TAHUN 2015, dan 95 dokumen lainnya

   ---

9. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PP 46 TAHUN 2016

   ---

10. Pemerintah Daerah (-100%)

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

    Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2021

    ---