Teks lengkap:

Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan 3 urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditemukan dalam:

1. UU 13 TAHUN 2012

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, (DIY,) (-100%)

   Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan 3 urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 13 TAHUN 2012

   ---

2. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (-100%)

   Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam 102/PMK.07/2013, 15/PMK.07/2020, dan 3 dokumen lainnya

   ---

3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, (Provinsi DKI Jakarta,) (-100%)

   Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PERPRES 55 TAHUN 2008 dan UU 29 TAHUN 2007

   ---

4. Pemerintahan Daerah DIY (-100%)

   Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

   Ditemukan dalam UU 13 TAHUN 2012

   ---

5. Daerah Otonom, (Daerah,) (-100%)

   Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang 3 mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam 47/PMK.07/2011

   ---

6. Kota Tegal (-100%)

   Kota Tegal adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

   Ditemukan dalam PP 22 TAHUN 2007

   ---

7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi ...

   Ditemukan dalam UU 16 TAHUN 2007

   ---

8. Daerah Otonom, (Daerah,) (-100%)

   Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 3 menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam 174/PMK.07/2009

   ---

9. Daerah otonom, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 7 TAHUN 2008

   ---

10. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

    Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 4 berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 2013 dan UU 8 TAHUN 2013

    ---