Teks lengkap:

Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya.

Ditemukan dalam:

1. PP 24 TAHUN 2016

1. Daerah kerja PPAT (-100%)

   Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2016

   ---

2. Daerah kerja PPAT (-100%)

   Daerah kerja PPAT adalah suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya.

   Ditemukan dalam PP 37 TAHUN 1998

   ---

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT (PPAT) (-100%)

   Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

   Ditemukan dalam PP 37 TAHUN 1998

   ---

4. Akta PPAT (-100%)

   Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2016 dan PP 37 TAHUN 1998

   ---

5. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, (PPAT,) (-100%)

   Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2016

   ---

6. pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT (PPAT) (-100%)

   pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 1997

   ---

7. Kantor Pertanahan (-100%)

   Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 1997

   ---

8. Daftar nama (-100%)

   Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 1997

   ---

9. Kantor Pertanahan (-100%)

   Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

   Ditemukan dalam UU 4 TAHUN 1996

   ---

10. Pejabat Pembuat Akta Tanah (-100%)

    Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah.

    Ditemukan dalam PP 40 TAHUN 1996

    ---