Teks lengkap:

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut...DISTRIBUSI II menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditemukan dalam:

1. UU 49 TAHUN 2008

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut...DISTRIBUSI II menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 49 TAHUN 2008

   ---

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan...- 4 - berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 29 TAHUN 2007

   ---

3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan...- 4 - berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 37 TAHUN 2007

   ---

4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas ... batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2007

   ---

5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi ...

   Ditemukan dalam UU 16 TAHUN 2007

   ---

6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, (Daerah,) (-100%)

   Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 4 berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 14 TAHUN 2013

   ---

7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 4 kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2012

   ---

8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 4 berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 2013 dan UU 8 TAHUN 2013

   ---

9. Daerah Otonom, (Daerah,) (-100%)

   Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 3 menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam 174/PMK.07/2009

   ---

10. Daerah Otonom, (Daerah,) (-100%)

    Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 3 setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Ditemukan dalam 11/PMK.07/2009 dan 11/PMK.07/2010

    ---