Teks lengkap:

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditemukan dalam:

1. 162/PMK.07/2011
2. 245/PMK.07/2010
3. PP 55 TAHUN 2016
4. UU 28 TAHUN 2009

1. Daerah Otonom, (Daerah,) (-100%)

   Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam 162/PMK.07/2011, 245/PMK.07/2010, dan 2 dokumen lainnya

   ---

2. Daerah otonom, (Daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam 03/PMK.06/2011

   ---

3. Daerah otonom, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2010

   ---

4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 38 TAHUN 2007, PP 58 TAHUN 2005, dan 24 dokumen lainnya

   ---

5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 41 TAHUN 2007, PP 57 TAHUN 2005, dan 42 dokumen lainnya

   ---

6. Daerah Otonom, (Daerah,) (-100%)

   Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 3 setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam 11/PMK.07/2009 dan 11/PMK.07/2010

   ---

7. Daerah otonom, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 7 TAHUN 2008

   ---

8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 26 TAHUN 2008

   ---

9. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 4 berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 2013 dan UU 8 TAHUN 2013

   ---

10. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, (Daerah,) (-100%)

    Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2005, PP 56 TAHUN 2005, dan 1 dokumen lainnya

    ---