Teks lengkap:

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

Ditemukan dalam:

1. UU 1 TAHUN 2022

1. Dana Abadi Daerah (-100%)

   Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

2. Dana Bagi Hasil (-100%)

   Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

   Ditemukan dalam UU 33 TAHUN 2004

   ---

3. Dana Bagi Hasil (-100%)

   Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam PP 30 TAHUN 2011

   ---

4. Dana Bagi Hasil, (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

   Ditemukan dalam 60/PMK.08/2020

   ---

5. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

   Ditemukan dalam 104/PMK.05/2019

   ---

6. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

   Ditemukan dalam 176/PMK.05/2016

   ---

7. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 85/PMK.03/2019

   ---

8. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 250/PMK.07/2014

   ---

9. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 108/PMK.05/2016 dan 93/PMK.07/2016

   ---

10. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

    Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

    Ditemukan dalam 131/PMK.03/2017, 145/PMK.07/2013, dan 3 dokumen lainnya

    ---