Teks lengkap:

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Ditemukan dalam:

1. 229/PMK.01/2009
2. 91/PMK.011/2011

1. Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, (DBH,) (-100%)

   Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 229/PMK.01/2009 dan 91/PMK.011/2011

   ---

2. Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, (DBH,) (-100%)

   Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2005

   ---

3. Dana Bagi Hasil, (DBH,) (-100%)

   Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari penetapan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 03/PMK.06/2011

   ---

4. Dana Bagi Hasil, (DBH,) (-100%)

   Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2014 dan UU 23 TAHUN 2013

   ---

5. Dana Bagi Hasil, (DBH,) (-100%)

   Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam UU 27 TAHUN 2014

   ---

6. Dana Bagi Hasil, (DBH,) (-100%)

   Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 47/PMK.07/2011

   ---

7. Dana Bagi Hasil, (DBH,) (-100%)

   Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 11/PMK.07/2009 dan 11/PMK.07/2010

   ---

8. Dana Bagi Hasil, (DBH,) (-100%)

   Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

   Ditemukan dalam 162/PMK.07/2011

   ---

9. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 85/PMK.03/2019

   ---

10. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

    Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

    Ditemukan dalam 250/PMK.07/2014

    ---