Teks lengkap:

Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan

Ditemukan dalam:

1. 139/PMK.07/2019
2. 145/PMK.07/2013
3. 145/PMK.07/2018
4. 165/PMK.07/2012
5. 187/PMK.07/2016
6. 211/PMK.07/2022
7. 233/PMK.07/2020
8. 241/PMK.07/2014
9. 250/PMK.07/2014

1. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) (-100%)

   Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan

   Ditemukan dalam 139/PMK.07/2019, 145/PMK.07/2013, dan 7 dokumen lainnya

   ---

2. DBH Pajak (-100%)

   DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2005

   ---

3. Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 (Alokasi Kurang Bayar DBH PBB) (-100%)

   Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 yang selanjutnya disebut Alokasi Kurang Bayar DBH PBB adalah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum dibagihasilkan kepada daerah.

   Ditemukan dalam 199/PMK.07/2013

   ---

4. Pendapatan Negara (-100%)

   Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. 4

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2014

   ---

5. Pendapatan Negara (-100%)

   Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2018, UU 14 TAHUN 2015, dan 6 dokumen lainnya

   ---

6. Pendapatan Pajak Dalam Negeri (-100%)

   Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2018, UU 20 TAHUN 2019, dan 2 dokumen lainnya

   ---

7. Penerimaan negara bukan pajak, (PNBP,) (-100%)

   Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

   Ditemukan dalam PP 97 TAHUN 2012

   ---

8. Pendapatan Pajak Dalam Negeri (-100%)

   Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2014, UU 14 TAHUN 2015, dan 3 dokumen lainnya

   ---

9. Penerimaan Negara Bukan Pajak (-100%)

   Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya, dan pendapatan Badan Layanan Umum.

   Ditemukan dalam 249/PMK.05/2010

   ---

10. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP,) (-100%)

    Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

    Ditemukan dalam 3/PMK.06/2013

    ---